Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti tentang bagaimana strategi dan implementasi komunikasi krisis pemulihan citra yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia saat terjadinya kasus kekerasan seksual dan perundungan pada tahun 2021. Saat suatu organisasi mengalami krisis, organisasi tersebut harus merespon dengan cepat untuk mengantisipasi kerusakan reputasi organisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengelaborasikan teori dan konsep dari manajemen komunikasi krisis pada tahapan prakrisis, saat krisis dan postkrisis serta bagaimana strategi pemulihan citra dilakukan oleh KPI saat krisis terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa teori the nine steps of strategic public relations tidak diimplementasikan secara optimal pada kasus kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi tahun 2021, KPI tidak menyusun strategi komunikasi krisis untuk menangani kasus yang berdampak pada reputasi organisasi tersebut, hal ini menyebabkan penanganan kasus berjalan dengan lambat. Sedangkan untuk strategi pemulihan citra KPI menggunanakan mortification strategy yaitu bentuk tanggung jawab organisasi atas krisis yang terjadi melalui permintaan maaf maupun kompensasi. Peneliti menilai KPI bertanggung jawab dalam penanganan kasus tersebut dari mulai melakukan pendampingan korban hingga pemutusan kontrak kerja antara KPI dengan pelaku sebagai upaya penyelesaiin kasus. Strategi ini dinilai berhasil untuk memulihkan citra KPI dalam kasus kekerasan seksual dan perundungan tahun 2021 dapat dilihat dari grafik sentiment negatif media KPI yang terus menurun. 

---

This thesis examines the strategy and implementation of image restoration crisis communication carried out by the Indonesian Broadcasting Commission when cases of sexual violence and bullying occurred in 2021. When an organization experiences a crisis, the organization must respond quickly to anticipate damage to the organization’s reputation. This research was carried out by elaborating the theories and concepts of crisis communication management at the pre-crisis, crisis, and post-crisis stages, as well as how image restoration strategies are carried out by KPI when a crisis occurs. This research was carried out by elaborating the theories and concepts of crisis communication management at the pre-crisis, crisis, and post-crisis stages, as well as how image recovery strategies are carried out by KPI when a crisis occurs. This research uses a qualitative approach and collects data through interview techniques, observation, and document study. The research results show that the theory of the nine strategic steps in public relations was not implemented optimally in cases of sexual violence and bullying that occurred in 2021; KPI did not develop a crisis communication strategy to handle cases that had an impact on the organization’s reputation, this causes the handling of cases to proceed slowly. Meanwhile, for the image restoration strategy, KPI uses a mortification strategy, a form of organizational responsibility for the crisis that occurred through apologies and compensation. Researchers assess that KPI is responsible for handling the case, from assisting the victim to terminating the employment contract between KPI and the perpetrator to resolve the case. This strategy is considered successful in restoring KPI’s image in cases of sexual violence and bullying in 2021, which can be seen from the negative KPI media sentiment graph, which continues to decline."

"Tidak ada organisasi yang kebal oleh krisis. Semua organisasi memiliki risikonya masing-masing untuk dapat terserang oleh krisis, termasuk organisasi pemerintah. Tesis ini menganalisis dan mengevaluasi manajemen komunikasi krisis dan usaha pemulihan citra yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menghadapi krisis terkait revisi UU KPK tahun 2019. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan konsep manajemen komunikasi krisis Three Step Approach gagasan Coombs dan teori Image Restoration gagasan Benoit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan internal dan eksternal sebagai data utama serta studi dokumen. Analisis dilakukan pada fase pra krisis, fase krisis, pasca krisis dan pemulihan citra yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen komunikasi krisis sebagian besar telah sesuai dengan konsep yang ada, dengan beberapa kekurangan. Selain itu, KPK berhasil memanfaatkan strategi corrective action, minimization, serta bolstering sebagai strategi pemulihan citra yang dilakukan.

---

No organizations are immune to crisis. All organizations have their own risks of being hit by a crisis, including government organizations. This thesis analyzes and disseminates crisis communication management and image restoration efforts carried out by the Corruption Eradication Commission in facing the crisis related to the amandement of Corruption Eradication Commission Law in 2019. The analysis is carried out by integrating the Three Step Approach crisis communication management concept, Coombs' idea, and Benoit's Image Restoration theory. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods. Data was obtained through in-depth interviews with internal and external informants as the main data as well as document studies. The analysis was carried out in the pre-crisis, crisis, post-crisis and image restoration phases. The research results show that the implementation of crisis communication management is largely in accordance with existing concepts, with several shortcomings. Apart from that, the Corruption Eradication Commission (KPK) succeeded in utilizing corrective action, minimization, and bolstering as it’s image restoration strategy."

"TKI yang tersebar di luar negeri berpotensi menimbulkan munculnya kasus termasuk kasus ancaman hukuman mati yang dapat berubah menjadi krisis bagi Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu penting dilakukan analisis manajemen komunikasi krisis agar penanganan krisis dapat dilakukan secara optimal.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan paradigma post-positivisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kementerian Luar Negeri melakukan manajemen komunikasi krisis ketika menghadapi krisis pada level pre-crisis, crisis dan post-crisis serta untuk mengetahui pemilihan crisis response strategy yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dikaitkan dengan jenis krisis dan atribusi tanggung jawab dalam kerangka Situational Crisis Communication Theory SCCT. Penelitian ini mengambil data dari wawancara berbagai sumber, media pemberitaan, dan dokumen pendukung lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri belum secara optimal menerapkan manajemen komunikasi krisis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidaksamaan konsep dengan hasil penelitian di level pre-crisis. Namun pelaksanaan manjemen komunikasi krisis pada level crisis dan post-crisis telah dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya ditemui bahwa dengan jenis krisis victim cluster kategori rumor dan accidental cluster dengan kategori challenge, attribution level of crisis responsibility yang melekat pada Kementerian Luar Negeri adalah sangat sedikit dan rendah namun adanya desakan dan demo menjadikan beban tanggung jawab Kementerian Luar Negeri menjadi besar. Dengan jenis krisis dan attribution level of crisis responsilibity tersebut, Kementerian Luar Negeri menggunakan strategi: a Deny Strategy yaitu scapegoat; b Diminish Strategy yaitu justification; c Reinforcing Strategy yaitu reminder dan ingratiation; d Diversionary strategy yaitu concession; dan e Vocal commiseration yaitu concern.

---

Indonesian workers spread all over the world potentially face cases including death sentenced case of which it can lead to crisis for Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Hence, it rsquo s essential to have crisis communication management analized in order to optimalize the crisis management. It is a descriptive qualitative research that uses post positivism paradigm.

The purposes of this research is to know how Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia executes crisis communication management at the level of pre crisis, crisis and post crisis as well as to know the selection of crisis response strategy linked to the crisis types and attribution level of crisis responsibility in the frame of Situational Crisis Communication Theory SCCT.

This research collects data from interviews, news media and other supporting documents. It found that Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia is not optimal in implementing crisis communication management. It is shown by the dissimilarity between the concept and the research finding at the level of pre crisis. Yet, the crisis communication management in the level of crisis and post crisis has been optimally implemented.

Besides, it is found that the crisis type of which Ministry of Foreign Affairs faced is victim cluster rumour and accidental cluster challenge. Related to the type of crisis faced by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia has very little and low of attribution level of crisis responsibility, however due to demo and pressure from external parties, the level of crisis responsibility becomes strong. Based on the crisis types and attribution level of crisis responsibility attached, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia uses strategies including a deny strategy scapegoat b Diminish strategy justification c Reinforcing strategy reminder and ingratiation d Diversionary strategy concession and e vocal commiseration concern."

"Kegiatan komunikasi krisis selama pandemi dilakukan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19. Kegagalan dalam mengelola kegiatan ini dapat mengakibatkan kerugian serius bagi pemangku kepentingan (masyarakat) dan pemerintah. Untuk mencegah kegagalan ini, komunikasi yang efektif dari pemerintah selaku sumber pesan perlu dilakukan agar menciptakan perubahan perilaku yang efektif bagi masyarakat selaku penerima pesan sehingga tidak mudah teralihkan oleh fenomena infodemik. Terdapat empat elemen komunikasi yang dapat dikontrol oleh pemerintah demi mencapai komunikasi yang efektif, yakni pemilihan sumber pesan (source), pembentukan isi pesan (message), pemilihan saluran pesan (channel), dan strategi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus dan paradigma post-positivis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kegiatan komunikasi krisis pemerintah yang dilakukan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, selaku sumber pesan tertinggi di dalam penanganan krisis. Hasil dari penelitian ini adalah, berdasaran elemen komunikasi yang diteliti dan kerangka konseptual yang disajikan, juru bicara pemerintah Indonesia sudah melakukan kegiatan komunikasi krisis sesuai dengan rekomendasi para pakar krisis. Akan tetapi, terdapat satu hal yang kontradiktif bila dibandingkan dengan undang-undang yang berlaku, di mana seharusnya krisis kesehatan masyarakat ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Walaupun begitu, hal ini tidak mengurangi keefektifan kegiatan komunikasi krisis juru bicara pemerintah.

---

The Government Spokesperson for COVID-19 response carries out crisis communication activities during the pandemic. Failure to manage these activities can result in severe losses for stakeholders (community) and the government. To prevent this failure, effective communication from the government as a source of messages needs to be done to create effective behavioral changes for the community as message recipients so that they are not easily distracted by the infodemic. There are four elements of communication that the government can control to achieve effective communication, they are the selection of the source, the construction of the message, the selection of the channel, and the strategy. This study uses a qualitative research method with a case study strategy and a post-positivist paradigm. This study aims to analyze and evaluate the government's crisis communication activities carried out by the Government Spokesperson for COVID-19 response as the highest source of messages in handling the crisis. The result of this study is, based on the elements of communication carried out and the conceptual framework presented, the spokesperson for the Indonesian government has carried out crisis communications by the recommendations of crisis experts. However, one thing is contradictory when compared to the applicable law, where the Ministry of Health should handle public health crises. Nevertheless, this does not reduce the effectiveness of the government spokesman's crisis communication activities."