Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berakhirnya kekuasaan pemerintah pendudukan Jepang yang telah menjajah bangsa Indonesia selama tiga setengah tahun lamanya, di mana kemudian lahir Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia, maka mulailah suatu babak baru di dalam periode sejarah Indonesia. Periode tersebut, yaitu antara tahun 1945 sampai dengan tabun 1950 ini biasanya kita sebut periode revolusi Indonesia yang ditandai dengan perubahan-perubahan, perkembangan serta lahirnya nilai-nilai baru dalam masyarakat. Pada halaman-halaman terdahulu telah dipaparkan gambaran dari perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer di Keresidenan Malang sejak awal proklamasi hingga menjelang Aksi Militer Belanda I (21 Juli 1947) Revolusi Indonesia bukanlah sekedar proses perubahan status dari negara jajahan menjadi negara yang merdeka, tetapi sebuah revolusi total yang menumbuhkan rasa spotanitas bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Juga, revolusi Indonesia bukan saja hanya merupakan perjuangan diplomasi antara elite politik Indonesia dengan Belanda.

Abstrak :
Apel adalah jenis tanaman yang biasa tumbuh pada wilayah lintang tinggi, tetapi kenyataannya tanaman tersebut dijumpai pula pada wilayah lintang rendah (tropis). Kondisi iklim yang sesuai bagi tempat tumbuh tanaman apel di wilayah tropis dimungkinkan oleh adanya pengurangan suhu sebesar 0,6 derajat Celsius untuk setiap kenaikan tempat 100 meter (Sandy,· 1986). Dengan demikian tanaman apel yang tumbuh baik di wilayah lintang tinggi kiranya dapat dijumpai pula di wilayah tropis, asalkan ketinggian dan suhunya memungkinkan. Di Indonesia, ada beberapa tempat yang terdapat tanaman apel. Namun terdapat perbedaan satu dengan yang lain, jika dilihat pada aspek potensi dan produksinya. Tujuan penelitian ini _adalah ingin mengetahui kaitan iklim dan tanaman apel di kabupaten Malang, khususnya mengenai kesesuaian wilayah tanaman apel dengan kalsifikasi iklim. Landasan klasifikasi iklim Koppen-Trewartha (1980) dipakai untuk mengidentifikasi kaitan keduanya. Sedangkan pemakaian klasifikasi Mohr didasarkan atas pertimbangan bahwa tanaman apel membutuhkan periode kering yang cukup. Masalah yang dibahas adalah : 1. Pada wilayah yang bagaimana tanaman apel dapat tumbuh dengan baik didasarkan pada kondisi iklim yang ada ? 2. Bagaimana kesesuaian antara iklim (klasifikasi iklim) Koppen-Trewartha dan Mohr jika dikaitkan dengan wilayah tanaman apel di kabupaten Malang ?

Abstrak :
Implementasi kebijakan desentralisasi untuk meningkalkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tidak segera mencapai tujuannya karena menghadapi berbagaj persoalan kompleks. Kompleksitas persoalan ini terajut dari adanya dominasi elit lokal, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, belum lcuamya organisasi lokal, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Unluk mencapai pemerintahan daerah yang partisipatif diperlukan upaya yang serius untuk menyusun altematif kebijakan yang tepat. Upaya ini seyogyanya dilandaskan pada kajian akademis yang memadai dan komprehensif. Penelitian tentang panisipasi masyarakar lelah banyalc dilakukan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Namun penelitian mengenai partigipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah yang berada dalam koridor disiplin administrasi publik masih tergolong langka apalagi penclitian mengglmakan pendckatan berpikir sistem. Dengan mempenimbangkan lalar belakang rersebut maka penelitian ini diawali dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana gambaran aktual partisipasi masyarakat dalam pemcrlntahan daerah dewasa ini? Bagaimanakah derajat efektivitas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah? Bagaimanakah model berbasis berpikir sistem bagi panisipasi masyarakat dalam pemerimahan daerah ? Bagaimanakah altematif percepatan partisipasi yang dapar dilakukan ? Pendekatan berpildr sislem digunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, adanya kesadaran bahwa partjsipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah berada dalam situasi kompleksilas dinamis. Kedua, penelitian ini berupaya memahami akar permasalahan yang mendera partisipasi masyamkat melalui deteksi atas stmktur sistem daripada sekedar melihat kejadian-kejadian yang kasat mam Ketiga, adanya kehendak mendorong tindakan antisipatif Serta mencari solusi 3135 persoalan kegagalan pencapaian partisipasi masyarakat dalam pemedmahan daerah. Metode sistem dinamis dengan pendekatan lima tahap dari Coyle dipilih dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, sistcm dinamis merupakan bagigm dari hard system yang Iebih tepat digunakan dalam suatu aktivilas yang berupaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, analisis ini lebih tepat jika digunakan unruk mencari rekomendasi alas solusi dari sualu masalah. Ketiga, analisis ini mampu mengembangkan sistem berdasarkan komhinasi data kualitatif dan kuantitatif. Partisipasi masyarakal dalam pemedmahan daerah mengalami peningkatan berpola Kurva S di em reformasi. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah juga telah berkembang. Mekanisme partisipasi dapat dibagi dalam dua jenis. Pertama adalah mekanisme partisipasi yang disediakan berdasarkan ketentuan daerah yang ada. Mekanisme ini menoakup Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Masa Reses DPRD, Rapat Terbuka DPRD, Rukun Tetangga &. Rukun Warga (RT & RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluraban (LPMK), Kontak Publik via Situs Intemet Pemkot Malang, Kunjungan Kezja Anggota DPRD, dan Konsultasi Publik.Kedua adalah mekanisme yang berasal dari inisiatif masyarakat dan tidak diatur sebagai mekanisme resmi panisipasi masyarakat. Mekanisme ini terdiri dari suara publik yang disalurkan lewal media massa baik cetak maupun elektrondcdan unjuk rasa. Dengan membandingkan mekanisme partisipasi masyarakat tersebut dengan teori ladder of citizen ernpowermem dari Burns, Hambleton, & Hogget maka disimpulkan bahwa mekanisme partisipasi yang ada telah mencapai demjat partisipasi warga namun belum mencapai derajat ideal, yakni citizen control. Dalam derajat partisipasi warga berarli masyarakat Kota Malang telah dapat memasukkan berbagai aspirasi dan kepenlingannya sepanjang tidak mengubah pakem kebijakan yang telah disusun oleh penyeienggara pemerintahan daerah. Kondisi ini telah dianggap efektif oleh Pejabat Pemerinlah Daerah dan Anggota DPRD namun dianggap tidak efektif oleh anggota masyarakal dan pegiat organisasi Iokal. Kesesuaian antara mekanisme panisipasi yang tersedia dengan pencapaian subslansi pemberdayaan pada derajat partisipasi menunjukkan adanya pembuktian atas teori ladder of citizen empowerment dari Bums, Hambleton, & Hogget. Adanya harapan sebagian slakehofder pemerintahan daerah terhadap mekanisme dan derajat partisipasi yang lebih tinggi juga membuktikan saran preskziptifdari teori di atas. Analisis sistem dinamis rnenunjukkan bahwa pengungkit dalam sistem partisipasi masyarakat dalam pemerinrahan daerah adalah peran clit lokal. Sebagai pengungkit (leverage) bennakna bahwa peran elit Iokal mempakan variabel paling sensitif bagi kinerja sislem partisipasi masyarakat. Dengan melakukan penyederhanaan terhadap sistem partisipasi yang tergambar dalam diagram simpal kausal maka diperoleh pola dasar sistem, yakni batas-batas pertumbuhan. Melalui pola dasar ini dapat dipahami bahwa dukungan pemerintah pusat mempakan limiting faktor bagi sistem ini. Melalui pemahaman alas pola dasar batas pertumbuhan maka dapat dipastikan bahwa solusi atas peningkatan kinerja sistem partisipasi dapal diiakukan melalui dua alternatifi Pertama, pcmbebasan faktor pembatas, yakni dengan meningkatkan dukungan pemerintah pusat terhadap panisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Dukmmgan ini dapat dilakukan dengan menycdiakan pemturan pemndang-undangan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpanisipasi pada derajat panisipasi yang tertinggi. Dukungan tersebut juga dapat dilakukan dengan melakukan supervisi terhadap kualitas partisipasi dari kebijakan daerah. Kedua, intervensi melalui pengungkit yakni dengan mengurangi pengamh clit lokal dalam proses kebijakan daerah sehinggn dukungan penyelenggara daerah terhadap partisipasi masyarakat akan meningkat. Mengurangi pengamh elit lokal dapat dilakukan dengan menjamin adanya pmses partisipasi dan transparansi dalam pembualan dan implementasi kebijakan daerah.

---

The purpose of decentralization to promote public participation in local govemment is failed because of complex problems. These are the dominance of local elite, the lack of govemmenfs political will to support public participation, the lack of local organization?s capacity, and lack of the public awareness to participate. Realizing participatory local government needs robust policy based on comprehensive research. Many scholars in many disciplinm had conducted the research of public participation. but there is scarcity of public participation's research in local govemment especially using system thinking approach. According to that reason, the research problem statements are: what is the description of public participation in local govemment ? how effective is the degree of public participation? what is the system thinking based model for public participation in local govemment? how are the policy altematives for promoting public participation in local government? The using of system thinking in this research based on several reasons. First, public participation in local government is under dynamic complexity situation. Second, this research would understand root of the problem by systemic structure rather than event. Third, this research tries to anticipate the lirture problem by fomiulating the robust policy. The analysis of system dynamic of Coyle is selected for this research based on several researches. First, system dynamic is part of hard system, which prefer to attain delined goal. Second, this analysis produces model and recommendation in order to provide solution of the complex problem. Third, Coyle?s Analysis of system dynamic describing the system through both qualitative and quantitative data. The progress of public participation in local govemment in era of refonn is in S-curve type. There .are extended mechanism of public participation, which are divided into two types, i-e. regulated and altemative mechanisms. Local govemment Regulated mechanisms comprise of development planning meeting (musyawarah perencanaan pembangiman), sitting in council meeting, neighborhood association Rukun Tetangga & Rukun Warga) public consultation, community empowerment Institution (Lembaga Pemberdayaan lvlasyarakat Kelurahan), public contact via intemet. Altemative mechanisms initiated by community themselves and are not regulated by local government. These mechanisms comprise of public voices channeled by mass media and demonstration. Effectiveness of public participation mechanisms is in citizen participation level according to Bums, Hambleton, & Hogget's ladder of empowerment. This level is under the top of the ladder, i.e citizen control level. In this level, citizen could influence both in policy making and implementing but do not have decision power in the policy process- This level perceived as effective by local authorities but as not effective by citizens and local organization?s activists. This research proves that participation mechanisms match with the degree of participation level in ladder of empowerment theory. Citizen?s hope for better degree of participation in the top ladder proves that prescriptive suggestion in the ladder ofempowerment comes true. System dynamic analysis indicated that the leverage of public participation in local government is local elite?s role. It means that local elite?s role is the most sensitive parameter in the system. Simplification of the influence diagram of public participation system shows that archetype ofthe system is limits to growth Through this archetype, it could be concluded that limiting factor for the system is central govemment support. According to system thinking approach, the altemative solutions for improving public participation are releasing the limiting factor or pushing the leverage. Releasing the limiting factor means that central government increases it?s support for public participation in local govemment. Central govemment suppon could be operated through providing regulation increasing the level of public participation in local govemment. This support includes central govemment supervision for quality of participatory local government. Pushing the leverage means that local elite?s role in public policy process is limited so that local govemment support for public participation increases. Limitation could be operated by providing regulation for public participation and providing regulation for transparency in public policy process.

Abstrak :
Local Govemment Institution Development has continuously been performed in line with the changes of decentralization policy. A basic question interesting to study is ?Can institution development which has continuously been performed created tl1e ability of local government institution to carry out government autonomy regions? This question is relevant to propose knowing that there have still been complex problems for an institution ability to cany out local government. Realizing that the complex problems, his research is aimed to describe and analyze the ability of local govemment institution in carrying out the provision of urban infrastructures based on three dimensions of institutional development. Firstly, the effectiveness of local government institution in carrying out the functions of planning and performing. Secondly, the direction changes of local government institution in response to decentralization policy. Thirdly, institutionalizations process in local government institution. The other aim of this research is constructing models of the systems of local government institution to solve the three problems mentioned above. Based on the above aims, approaches of qualitative and system thinking are used to carry out this research. The usage of qualitative approach was needed to examine the capability of local government institution in implementing the function of providing urban infrastructures through understanding of understanding process, while the system approach was used to analyze the relationship among the phenomenon systemically and as an effort to solve the institution development problems which was also faced systemically. The system approach used is Sof? System Methodology (SSM). The working principles of this methodology are examining phenomenon in the real world based on understanding of understanding to the phenomenon and then building a system model of solving problems through learning process based on the Same of system thinking. Referring to the analysis results and their relevance to the research aims, some conclusions could be drawn. Firstly, the development of the structure and function of local government institution in Malang Regency in implementing the function of providing urban infrastructures shows that there are local institutions having double Emotion and post. It is indicated by the existance of conflict configuration in implementing those two functions. Secondly, based on some standardization indicators of either planning process or working implementation, local govemment institution in implementing the limction of providing urban infrastructures proves ineffective. Thirdly, in giving response to decentralization policy local government tends to choose dynamic conservatism strategy and the model of local government performed by Malang Regency is traditional bureaucratic authority model. Fourthly, institutionalization within local government institution either in the institutional level or in the perspectives of inter-actor relationship in implementing the function of providing urban infrastructures is not yet optimal. Fiithly, based on using soft system analyses, it can be constructed four models of development systems of local government institution oriented on solving problems. The four models are: the effectivity system models of local government institution in performing the function of planning and of implementing, the direction system model of local government changes, and the institutionalization system model within local govemment institution. This research gives tive recommendations. Firstly, the development of local government institution to increase the quality of urban infrastructure provision should be based on definite standardization conforming to the authority and function implemented by local institutions. The usage of the standardization should be directed to the efforts of overcoming the conflict happens in the unit of local government institution in carrying out its function. Secondly, local government institution should, in implementing the function of urban structure provision, involve private and commtmity participation. The institution involvement refers to the implementation of local government using either community enabling authority or marker enabling authority model, its implementation should be conformed with the social structure of local community. Thirdly, government institution needs to increase its institutionalization process in carrying out the function of urban infrastructure provision by building shared value in terms of bringing the balance between high and low formalization, independence and interdependence, and also the transformation balance between top-down and bottom-up actor behavior. Fourthly, local government institution needs to construct local government institution model system to implement the function of urban infrastructure provision along with monitor and control subsystem whose function is to control the function. The monitor and control subsystem should be formulated by stakeholders using clear performance measurement and its implementation is performed by an institution having an authority in its field.

Abstrak :
ABSTRAK
Persatuan dan kesatuan tekad rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa revolusi fisik, adalah hal yang sangat penting.

Bangsa Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus 1945 baru memerdekakan dirinya dari penjajahan Jepang, harus mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaannya. Di seluruh pelosok Indonesia rakyat bersama TNI bahu-membahu untuk nelawan kembalinya pemerintah Belanda yang akan kembali menguasai Indonesia.

Perlawanan-perlawanan dan semangat mempertahan kemerdekaan juga terdapat di Karesidenan Malang, Jawa Ti_mur. Rakyat daerah ini yang pada waktu Perjanjian Renville merupakan ajang pertempuran yang paling keras akhirnya harus memberikan sebagian wilayahnya kepada pihak Belanda.

Wilayah yang tinggal sebagian ini yaitu Malang Selatan, akhirnya harus menampung beribu-ribu pengungsi dan merupakan basis gerilya bagi pejuang--pejuang Indonesia. Dan daerah-daerah ini pulalah mereka bertahan den berjuang untuk merebut kembeli wilavah Karesidenan Milona.

Perjuangan-perjuangan serta hambatan-hambatan yang dialami oleh rakyat dan TNI di daerah Malang Selatan inilah merupakan inti dari skripsi ini.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Periode Revolusi selain berkisah seputar perang juga identik dengan masa transisi, dimana Pemerintahan Republik mulai mengambil peran dalam mengatur berbagai sendi kehidupan masyarakat. Di Malang pada masa ini muncul polemik di kalangan pemerintah mengenai penggunaan Oeang Republik Indonesia (ORI) atau uang Belanda sebagai alat tukar. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai persoalan yang muncul mengenai tarik ulur penggunaan uang sebagai alat tukar, baik dari sudut pandang pemerintah Republik, maupun pemerintah Belanda. Selama masa Revolusi, meskipun mendapat tekanan dari Belanda, Pemerintah Malang tetap bersikap tegas dalam mempertahankan ORI sebagai mata uang. Disimpulkan bahwa sikap dalam memilih ORI sebagai alat tukar merupakan bagian dari perjuangan menjaga kedaulatan Republik, selain melalui perang fisik. Sebagai bentuk perjuangan diplomasi moneter, langkah ini dapat membangkitkan semangat kebangsaan seluruh bangsa, terutama di Malang.

Abstrak :
Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan penerapan konsep yang membagi kekuasaan pemerintah menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah akan mengatur secara pasti pengalokasian dana perimbangan. Dengan demikian, diharapkan daerah akan lebih mampu memacu pembangunan daerah, sehingga kesenjangan pertumbuhan antar daerah dapat dikurangi. Sumber penerimaan dalam negeri yang paling dominan dan bisa diandalkan adalah pajak, yang salah satunya berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan dilakukannya bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka peranan dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan daerah semakin dominan. Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta seberapa besar kontribusi bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam program bantuan pembangunan desa di Kabupaten Malang. Dengan demikian diharapkan dari hasil studi penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan dibandingkan dengan teori-teori yang mendasarinya dan sebagai bahan pertimbangan agar dalam penyusunan anggaran pembiayaan program bantuan pembangunan desa yang diperoleh dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih diperhatikan. Adapun analisis yang digunakan pada tesis ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan Cara menggambarkan sumber pembiayaan program bantuan pembangunan desa yang diterima dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian secara umum dapat diperoleh gambaran bahwa program bantuan pembangunan desa di Kabupaten Malang merupakan proyek yang salah satu dananya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Kontribusi dana dari PBB terhadap pembiayaan program bantuan pembangunan desa yang diprioritaskan antara lain pada prasarana jalan, jembatan, pengairan dan pengadaan air bersih, masih sangat kecil dan perlu ditingkatkan, sehingga Wajib Pajak pedesaan merasakan adanya manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Hal ini juga untuk menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana dari PBB oleh pemerintah terhadap pembayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Abstrak :
"Peningkatan terus menerus kemakmuran dengan penekanan semata-mata pada kerja dan konsumsi menyebabkan banyak orang bertanya-tanya hahkan putus asa tentang arti kehidupan seperti itu." (camas Mayer) Dalam kapaitalisme lanjut, media merupakan obyek konsumsi yang menyita perhatian banyak pihak. Ironisnya, media sebagai obyek konsumsi justru menghampiri subyeknya dengan kelimpahruahan bentuk dan isinya. Media telah mengambil peran penting dalam kehidupan sosial sehingga siapapun tidak kuasa untuk menghindarinya. Bahkan dalam pandangan hegemonian, media merupakan intellectual organic yang memberikan pengaruh dan menindas klas-klas yang sudordinat termasuk kelas buruh di dalamnya. Kelas buruh merupakan entitas yang identik dengan ketertindasan dan penghisapan secara terus menerus dalam kehidupannya. Proses pemiskinan intelektual kelas buruh dengan banyaknya beban pekerjaan yang ditanggungnya dan pemanfaatan waktu luang yang tidak signifikan dalam menumbuhkan kesadaran kelas menjadikan buruh hanya sebagai alat produksi yang melanggengkan kuasa kapitalisme yang seharusnya diperanginya. Tesis ini berangkat dari asumsi bahwa setiap buruh mengkonsumsi media, dan disela sifat-sifat kerjanya, praktik konsumsi media sebagai bagian dari budaya konsumsi media pada kelas buruh menunjukkan kekhasan yang menarik untuk dicermati Tesis ini bermaksud mengkritisi budaya konsumsi klas buruh terhadap media dalam sistem yang kapitalistik. Tesis ini tidak bermaksud mengukur dan mencari dampak tertentu dari penggunaan media pada kelas buruh, tetapi hanya memberikan deskripsi sederhana dari budaya mengkonsumsi media dari buruh yang penulis amati. Untuk tujuan tersebut maka tesis ini menggunakan metode etnografi yang tidak saja melibatkan peneliti dalam keseharian kelas buruh tetapi juga melakukan wawancara untuk melengkapi pengetahuan peneliti tentang budaya konsumsi media pada klas buruh. Dari studi etnografi yang dilakukan, ditemui bahwa kelas buruh tidak benar-benar secara sadar dalam mengkonsumsi media. Konsumsi buruh terhadap media lebih menyerupai transaksi dimana buruh menukarkan waktu luangnya dengan kesenangan-kesenangan yang dikomodifikasi media untuk dapat mengurangi kepenatannya dalam berkerja. Media yang paling mendapat perhatian dari kelas buruh adalah media penyiaran yaitu televisi dan radio. Sementara surat kabar dan majalah tidak banyak mendapatkan perhatian. Kelas buruh hampir tidak mengkonsumsi buku, film serta tidak menggunakan komputer dalam kesehariannya. Alih-alih praktik penggunaan media itu dapat menumbuhkan kesadaran kelas buruh sebaliknya justru memalingkan kelas buruh dari kondisi-kondisi actual yang menindas mereka.

Abstrak :
Koperasi adalah badan usaha ekonomi yang sesuai bagi bangsa Indonesia karena di dalamnya tercantum dasar demokrasi ekonomi, yakni usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kedudukan koperasi menjadi lebih strategis karena koperasi merupakan amanat kanstitusi negara kita dan diharapkan dapat menjadi sokoguru perekonomian nasional. Upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi sudah banyak dilakukan. Namun dalam kenyataannya koperasi masih jauh ketinggalan dibandingkan kedua sektor perekonomian lainnya. Belum mampunya koperasi berperan dalan perekonomian nasional disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mendasar dan diamati dalam penelitian ini adalah persepsi pengelola tentang hakekat tujuan koperasi yang akan berpengaruh terhadap penentuan kebijaksanaan dalam pencapaian tujuan. Hal ini erat kaitannya dengan tujuan koperasi yang berdimensi ganda, yakni sebagai organisasi ekonomi yang harus mempertahankan watak sosial yang dimilikinya. Untuk itu diteliti tentang kemampuan koperasi serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelola dalam penentuan kebijaksanaan organisasi. Penelitian dilakukan di wilayah Kotamadya Malang dan Kabupaten Malang. Untuk itu diambil sampel sebanyak 20 koperasi, yang terbagi dalam 10 koperasi yang dinyatakan telah berhasil atau memiliki kemampuan dan 10 koperasi yang tergolong belum berhasil. Variabel bebas yang diteliti meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kebijaksanaan yakni nilai yang dianut oleh pengambil keputusan (Xi), kepribadian pengambil keputusan (X2), pembagian wewenang dalam organisasi (X3), persepsi manajemen tentang keteraantungan ekstern (X4), keberanian manajemen dalam mengambil risiko (X5) dan kekuasaan manajemen CX6). Sedangkan variabel tergantung adalah kemampuan koperasi (Y) dengan pendekatan melalui penerapan kebijaksanaan Model Tujuan Rasional dan Model Hubungan Manusia. Analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel X terhadap Y adalah regresi korelasi berganda. Sedangkan untuk mengukur sampai sejauh mana koperasi tersebut melaksanakan model kebijaksanaan,dilakukan analisis persentase. Hasil analisis memperlihatkan kecenderungan sebagai berikut : 1. Melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan koperasi ditemukan bahwa : a. Sebagian besar para pengambil keputusan memiliki komitmen yang tinggi terhadap terhadap nilai-nilai koperasi. Hal ini terlihat antara lain dengan keinginan mereka untuk memberikan prioritas pada pelayanan anggota. Demikian pula mereka tidak menginginkan apabila aspek ekonomis lebih ditonjolkan dari pada aspek sosialnya, meskipun mereka memahami bahwa koperasi adalah organisasi ekonami. b. Kepribadian para pengambil keputusan secara umum cukup baik dan selaras dengan prinsip kebersamaan dalam koperasi. Hal ini terlihat antara lain dengan keinginan menerapkan keterbukaan dan persaingan sehat. Namun kepercayaan pada prang lain belum tumbuh secara balk. meskipun faktor kepercayaan termasuk penting dalam dunia usaha. 2. Mengenai pembagian wewenang, sebagian besar responden setuju bila pelaksanaan kegiatan operasional diserahkan pada manajemen, bahkan tidak hanya menyangkut masalah usaha raja tetapi termasuk pula masalah organisasi. Para pengambil keputusan tidak menginginkan adanya ketergantungan yang besar pada pemerintah. Untuk mengembangkan koperasi, tidak perlu bantuan yang bersifat langsung, melainkan cukup dengan adanya peluang-peluang usaha. Dijumpai adanya kecenderungan di kalangan para pengambil keputusan dalam koperasi bahwa tingkat keberanian mereka dalam mengambil risiko masih perlu ditingkatkan lagi. Para pengambil keputusan tidak menginginkan adanya kekuasaan yang berada di luar dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kemandirian mereka cukup tinggi. Namun dalam praktek, keinginan tersebut masih belum dapat diwujudkan.