Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pembangunan ekonomi lokal pariwisata di Eduwisata Kampung Inggris, Kecamatan Pare. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pembangunan ekonomi lokal pariwisata di Kawasan Kampung Inggris, Kecamatan Pare. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah kerangka pemikiran tentang desentralisasi, pembangunan ekonomi lokal, peran pemerintah dalam pembangunan serta kerangka pemikiran tentang pariwisata. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri berperan sebagai regulator dalam proses pembangunan ekonomi lokal pariwisata di Eduwisata Kampung Inggris. Peran ini dapat dilihat dalam bentuk empat aktivitas Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pembangunan pariwisata yakni peranan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai koordinator, regulator,entreprenuer serta peranan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mempromosikan pembangunan ekonomi lokal pariwisata di Eduwisata Kampung Inggris. Peranan Pemerintah Kabupaten Kediri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni keterbatasan anggaran dana pemerintah daerah, rendahnya kapabilitas internal pemerintah daerah serta penerapan community based tourism dalam pembangunan Eduwisata di Kampung Inggris.

---

This research is entitled The Role of Kediri’s Local Governement In Economics Development In Edutourism Kampung Inggris,Pare. The purpose of this research is to explain how the role of Kediri’s local governement in local economics development in Edutourism Kampung Inggris, Pare. Theoritical frameworks which used to describe this research are decentralization, local economic development, the role of local government in economic development and theoritical framework of tourism. This research is a qualitative research, using depth interview, observation and literature review for gathering data in site. The result of this research shows that local governemt in Kediri role as regulator in tourism local economic development proccess in Kampung Inggris, Pare. It is based on four local government’s role in tourism development, which are role of local govenment as coordinator, as regulator of tourism development, as entreprenuer of tourism development and last as tourism promotor in tourism development. This roles are influenced by several factors, which are local government budget’s restrained, internal government’s capability of Kediri resident and implementation of community based tourism in local economic development in Edutourism Kampung Inggris Pare.;

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terutama dan sisi penerimaan daerah (dana perimbangan dan pendapatan asli daerah) terhadap pertumbuhan ekonoml daerah di Indonesia, dan untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara daerah kabupaten dengan daerah kota, serta untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara daerah-daerah di Jawa-Bali dengan daerah-daerah di luar Jawa-Bali. Selain dipengaruhi oleh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi dikontrol pula dengan variabel pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita menjadi penting dalam sumbangannya terhadap pertumbuhan, ekonomi karena menjadi indikator bagi kesejahteraan penduduknya. Sedangkan jumlah penduduk menjadi penting karena merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan ekonomi sehingga akan besar pengaruhnya terhadap laju dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara signifikan mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun pengaruhnya sangat kecil. Nilai koefisien yang diperoleh adalah : pertama, jika perubahan dana perimbangan naik 1% maka pertumbuhan ekonomi akan naik 0,0078%; kedua, jika perubahan pendapatan asli daerah naik 1% maka pertumbuhan. ekonomi akan naik 0,0072%. Hasil estimasi terhadap variabel kontrol pendapatan perkapita dan jumlah penduduk menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara konsisten mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa jika pendapatan perkapita dan jumlah penduduk meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa antar daerah yang dilihat berdasarkan perbedaan status administratif antara daerah kabupaten dengan kota menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dilihat dari perbedaan antar daerah yang dilihat berdasarkan perbedaan pulau yaitu daerah-daerah di Jawa-Bali dengan di luar Jawa-Bali menunjukkan arah hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang berada di Jawa-Bali lebih tinggi daripada daerah-daerah yang berada di luar Jawa-Bali.

Abstrak :
Dana perimbangan adalah dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, dan telah menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintahan daerah. Dengan demikian, dana perimbangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan data dari tahun 2011 hingga 2018, tulisan ini meneliti dua hal, pertama adalah hubungan antara dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi lokal dan juga mengidentifikasi apa yang menjadi penentu utama pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia. Lebih jauh lagi, apakah hasil antara kelompok regional terdapat perbedaan. Tulisan ini menemukan bahwa dana perimbangan memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi. Dengan dana paling signifikan adalah DAU dan DAK. Tulisan ini juga mengkonfirmasi bahwa peningkatan sumber daya manusia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini juga menemukan bahwa belanja modal pemerintah daerah masih menunjukkan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi. Temuan dari esai ini dapat memiliki implikasi kebijakan yang penting bagi pemerintah pusat di Indonesia dalam meninjau kebijakan keseimbangan fiskal dan menentukan sektor-sektor prioritas. ......The fiscal balance funds are the funds from the central government for the local government, and it has become the main revenue for the local governance. As the main revenue, the fiscal balance funds could affect the local economic growth. By looking at the data from the period of 2011 to 2018, this essay investigates two things, first is the relationship between fiscal balance funds and the local economic growth. This essay also identifies what are the major determinants of local economic growth in Indonesia is. Furthermore, do the results differ across regional groups. The essay finds that the relationship between fiscal balance funds have positive effect on economic growth. With the most significant funds are the DAU and DAK. The results also confirm that increasing human capital would increase economic growth. This essay also finds that even though the results for regions vary, capital expenditure still shows positive effect for economic growth. The findings from this essay would have important policy implication for the central government in Indonesia in reviewing the fiscal balance policy and determining the priority sectors.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam mengurangi kesenjangan fiskal antar seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten/Kota di pulau Jawa dan Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa yang disebabkan oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH SDA. Adapun teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis koefisien variasi, analisis korelasi dan analisis regresi. Selain melakukan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif terhadap DAU tahun 2004. Penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan analisis terhadap formula DAU. Dengan kenyataan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang rendah terutama di daerah, maka penelitian ini mencoba melakukan analisis formula DAU dengan menginternalisasikan variabel Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) sebagai salah satu variabel pembangunan manusia yang terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Penyeimbang telah menyebabkan tidak optimalnya peran DAU dalam mengurangi kesenjangan fiskal. Demikian pula dengan trend Kabupaten/Kota baru hasil pemekaran turut memberikan kontribusi terhadap berkurangnya rata-rata penerimaan DAU yang diterima oleh daerah. Selain itu, simulasi menunjukkan bahwa nilai koefisien variasi formula DAU yang telah menginternalisasikan variabel IKM lebih kecil yaitu 0,43 dibandingkan dengan nilai koefisien variasi DAU tahun 2004 (0,57) dan DAU hasil estimasi (0,56). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DAU hasil simulasi lebih berhasil mengurangi kesenjangan fiskal antar Kabupaten/Kota di Indonesia yang disebabkan oleh DBH Pajak dan DBH SDA dibandingkan dengan DAU tahun 2004 dan DAU hasil estimasi.

Abstrak :
Pembangunan kawasan industri berbasis hilirisasi bertujuan untuk mengolah bijih nikel yang sebelumnya di ekspor dalam bentuk konsentrat menjadi barang setengah jadi yang memiliki nilai tambah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembukaan kawasan industri berbasis hilirisasi nikel terhadap pembangunan perekonomian daerah sekitarnya. Studi ini menggunakan model estimasi difference-in-difference sederhana dengan data panel yang telah melalui analisis spasial untuk menentukan kelompok yang menerima perlakuan dan yang menjadi kontrol. Dengan unit analisis desa dalam radius 55 kilometer dari pusat kawasan industri, melalui pendekatan intensitas cahaya malam hari didapatkan bahwa pendirian kawasan industri memberikan dampak peningkatan aktivitas perekonomian secara rata-rata sampai dengan 0.54 kali lebih besar dibandingkan periode sebelumnya pada daerah yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan industri. Sedangkan melalui saluran usaha mikro kecil menengah, tidak terdapat bukti yang cukup kuat adanya hubungan antara pendirian kawasan industri dengan penurunan jumlah umkm di sekitar kawasan industri. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas perekonomian masih didominasi oleh aktivitas di dalam kawasan industri dan daerah sekitarnya yang berjarak dekat, serta masyarakat cenderung melakukan peralihan pekerjaan dari sektor informal menjadi sektor formal pada periode setelah pendirian kawasan industri. ......The development of downstream-based industrial estates aims to process nickel ore that were previously exported in the form of concentrates into semi-finished goods that have added value. This study aims to analyze the impact of opening an industrial area based on nickel downstream on the economic development of the surrounding area. This study uses a simple difference-in-difference estimation model with panel data that has been through spatial analysis to determine which groups receive the treatment and which are the controls. With a village analysis unit within a radius of 55 kilometers from the center of the industrial area, Through the proxy of night light intensity, it was found that the establishment of an industrial area has an impact on increasing economic activity on average up to 0.54 times greater than the previous period in the areas that are not directly adjacent. Meanwhile, through the channel of micro small medium enterprises, there is no strong enough evidence of a relationship between the establishment of industrial estates and the decline in the number of micro small medium enterprises around industrial estate. This finding indicates that the increase in economic activity is still dominated by activities in industrial estate and nearby areas, and people tend to shift jobs from the informal sector to the formal sector in the period after the establishment of industrial estate.

Abstrak :
Kabupaten DT II Lebak merupakan salah satu kabupaten yang perkembangannya paling lamban dibandingkan dengan daerah lain di Propinsi DT I Jawa Barat, dengan jumlah desa miskin terbanyak. Untuk itu, dengan melihat potensi dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut maka Kabupaten DT II Lebak menjadi daerah yang layak mendapat pembinaan di sektor pertanian untuk pengembangan ekonomi daerah dalam Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah (PPEMD). Sejauh ini, permasalahan regional di Kabupaten DT II Lebak difokuskan kepada berfungsi tidaknya strategi komunikasi dari sistem kelembagaan yang terkait dengan perannya dalam proses difusi inovasi pertanian. Pembahasan permasalahan dibatasi pada strategi komunikasi yang akan direkomendasikan dalam manajemen komunikasi kelembagaan tersebut. Untuk suatu studi difusi inovasi, terkadang pada kenyataannya, suatu masalah kebutuhan diagendakan dalam masalah sosial melalui proses politik Dengan demikian, tujuan studi kasus ini adalah melakukan investigasi dan mempelajari proses difusi inovasi selama proses tersebut berlangsung. Kemudian akan disusun suatu strategi komunikasi yang dapat diaplikasikan sejalan dengan difusi inovasi yang dibawa oleh PPEMD. Penulis mencoba menjawab permasalahan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan metode pattern-matching yaitu menelusuri akar keluaran yang dalam hal itu output dan outcome. Pendekatan dengan metode ini menggambarkan profit dan peranan setiap konsep, dan dari sinilah akan dapat ditetapkan rancangan strategi yang tepat yang difokuskan pada keberhasilan program. Hasil penelitian menunjukkan output dan outcome yang dituju tidak dicapai sesuai target. Kondisi ini dikoreksi mulai dari perumusan tujuan, input, proses, dan perumusan output dan outcome. Perancangan program komuikasi dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan immediate action dan analytical approach agar masalah dapat diatasi dengan cepat pada kondisi keterbatasan sumber daya. Rancangan strategi komunikasi untuk program inovasi pertanian dalam penelitian ini berupa suatu kerangka strategi yang dimulai berturut-turut dari input, proses, output dan outcome. Input ditelusuri dari needs assesment masyarakat yang sesungguhnya. Proses dirancang mengacu kepada P -Process. Output dirumuskan sesuai dengan kondisi dan sistem sosial masyarakat sehingga outcome yang diharapkan oleh pemerintah daerah dapat tercapai. Rancangan itulah yang disusun sebagai rekomendasi strategi komunikasi dalam penelitian.

---

Communication Strategy For Program Diffusion of Inovation (Case Study : Local Poultry Development Program in LEBAK Regency).Lebak Regency is one of the regencies which has the lowest development level compared to other regencies in West Java, the regency which has a number less developed rural areas. Referring to the potential natural sources and the economic development level, Lebak is listed as one of the regency which accepts agricultural cultivated as a target regency of The Local Economic Development Program (PPEMD). As far as the regional problem in Lebak Regency which is only focused to the function of communication strategy in the institusional innovation process. This study would be limited to the communication strategy recommended in that institutional communication strategy. In the study of diffusion of innovation, sometimes, the problem/the needs would be listed in the social problem agenda toward the political processes. Therefore, the objective of this case study is to conduct the investigation of Obi's/on innovation process. The study would be conducted starting from the process to the target stated, it is followed by the applicable communication strategy in accordance to the diffusion innovation conducted by The PPFJvID. The writer tries to answer the problem using the approach, called pattern-matching method. The pattern-matching method is an investigation of the output root, that are output and outcome. The approach with this method figures out the profile as well as the role of variable dimension. From the profile would be stated the appropriate strategy design which focusing to the effective program. The research shows that the target output and outcome are not obtained as the target stated This condition would be corrected from the objective of the research, input, process, the output and outcome formulation as well. The communication design program is conducted with combining immediate action approach and analytical approach in order to solve the problem properly and in the limited resources. Communication strategy design for agricultural innovation program in this research is the strategical framework starting from input, process, output and outcome. The Input is investigated from the real local needs assesment. The Process is designed in accordance to the P -Process. The Output is built as well as society condition and social .system. Therefore, the outcome would be the proper result of the local government. That design would be conducted the communication strategy recommended in this research. With the research, the writer hopes the research would find the practical benefits as well as the references in communication management in the future. Practically, the design recommended would be accomplished as a basic thought for the development programs in order to full fiil Indonesian prosperity development.

Abstrak :
Pajak Hiburan Bioskop adalah salah satu jenis pajak daerah yang merupakan salah satu sumber dana bagi Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah.Seiring dengan membaiknya perekonomian pasta krisis moneter pertengahan tahun 1997 lalu, kegiatan diberbagai sektor perlahan-lahan mulai bangkit, salah satunya jasa hiburan bioskop, penerimaan pajak dari jasa ini terus meningkat, namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu berarti, bahkan jika dilihat dari banyaknya bioskop dan fasilitas yang tersedia, realisasi pajak yang diperoleh belum sesuai dengan potensi riilnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui berapa potensi riil dan kapasitas pajak hiburan bioskop di Kotamadya Jakarta Selatan. Metode-metode yang digunakan yakni : pertama, perhitungan potensi dengan menggunakan Analisa Potensi. kedua, perhitungan kapasitas dengan menggunakan Sistem Pajak yang Representatif. Pada metode ini digunakan beberapa Kotamadya lain yang kondisinya retatif sama dengan Jakarta Selatan. Yang penting diketahui adalah basis pajaknya, lalu dikaitkan dengan tariff efektifnya maka akan diperoleh hasilnya. ketiga, perhitungan dengan menggunakan Analisa Regresi, dalam metode ini digunakan data panel, yakni gabungan antara time series (rentang waktu) dan cross section (lintas daerah). Dari pengolahan data akan diperoleh sebuah model persamaan, model ini lalu dimasukkan dalam perhitungan kapasitas pajak. Kapasitas pajak yang dihitung disini adalah kapasitas retatif dan bukan kapasitas absolut, karena yang dihitung adalah kapasitas pajak Kotamadya Jakarta Selatan, yang ditentukan berdasarkan kendala rata-rata pada semua Kotamadya yang ikut di teliti. Dari hasil perhitungan juga dapat diketahui berapa Tax Effort yang telah dilakukan aparat pemungut pajak. Jika realisasi lebih besar dari kapasitas, ini berarti upaya pajak yang dilakukan sudah baik, dan sebaliknya. Selain itu diteliti pula berbagai faktor yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk menonton film di bioskop. Dari hasil penelitian dikemukakan beberapa saran sehingga nantinya penerimaan pajak hiburan bioskop ini semakin meningkat dengan lebih baik dan dapat mengarah pada potensi pajak yang sebenarnya, sehingga pajak hiburan bioskop dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi Pemda Kotamadya Jakarta Selatan, dalam rangka membantu menunjang pembangunan daerah.

Abstrak :
Penelitian ini dan/atau karya ilmiah ini (tesis) dimaksudkan untuk mempelajari dan/atau mengkaji perkembangan penerimaan PAD di Propinsi DKI Jakarta selama ini. Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui: 1. Perkembangan tingkat kontribusi jenis-jenis sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pembentukan Pendapatan Asli Daerah di Propinsi DKI Jakarta dalam periode tahun 1983 s/d 2003. 2. Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keterkaitan antara perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Propinsi DKI Jakarta, dalam periode tahun 1983 s/d 2003. 3. Perkembangan penerimaan beberapa jenis-jenis pajak daerah di Propinsi DKI Jakarta, dan tingkat kontribusinya terhadap pembentukan penerimaan pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada khususnya dalam periode tahun 1995 s/d 2003. 4. Memprediksikan atau memperkirakan nilai penerimaan sumber-sumber penerimaan PAD di Propinsi DKI Jakarta ke depan dan/atau pada tahun 2004 s/d 2010. Berdasarkan pada hasil penelitian yang difakukan dapat dicatat bahwa, peranan penerimaan pajak daerah dalam pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta, baik dalam periode "sebelum pelaksanaan" otonomi daerah (dalam periode tahun 1983 s/d 1999), maupun "setelah pelaksanaan" otonomi daerah (dalam periode tahun 2000 s/d 2003), tercatat "paling tinggi". Demikian pula peranan penerimaan pajak daerah dalam pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan" otonomi daerah, tercatat "Iebih tinggi" dan peranannya dalam periode "sebelum pelaksanaan" otonomi daerah. Peranan penerimaan retribusi daerah dalam pembentukan PAD Propinsl DKI Jakarta, baik dalam periode "sebelum" maupun "setelah" pelaksanaan otonomi daerah, tercatat "nomor 2 (dua) terbesar". Kemudian disusul berturut-turut oleh peranan pendapatan lain-lain yang sah, pendapatan dart Dinas-Dinas, dan terakhir penerimaan laba BUMD. Akan tetapi peranan penerimaan retribusi daerah, peranan pendapatan lain-lain yang sah, pendapatan dari Dinas-Dinas dan laba BUMDdalam pembentukan PAD Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan" otonomi daerah, tercatat "lebih rendah" dart pada peranannya dalam pembentukan PAD Propinsi DKI Jakarta dalam periode "sebelum pelaksanaan" otonomi daerah. Pengkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi DKI Jakarta selama ini (dalam periode tahun 2000 s/d 2003) berpengaruh secara "signifikan" meningkatkan perkembangan penerimaan PAD Propinsi DKI Jakarta tersebut. Akan tetapi "kenaikan" penerimaan PAD yang terjadi, sebagai akibat adanya pengaruh yang "signifikan" dari "kenaikan" nilai PDRB yang terjadi, tercatat "belum/tidak proporsional" dengan "kenaikan" nilai PDRB yang terjadi tersebut. Karena apabila terjadi kenaikan nilai PDRB sebesar 10%, secara "signifikan" hanya berpengaruh meningkatkan nilai PAD hanya sebesar 8,7% saja. Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa, perkembangan perekonomian di Propinsi DKI Jakarta yang terjadi selama ini (dalam periode tahun 1983 s/d 2003), yang dicerminkan dengan perkembangan PORB-nya tersebut, belum dapat memberikan kemanfaatan (benefit) yang "optimal" terhadap pembentukan penerimaan PAD Propinsi DKI Jakarta. Pengkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi DKI Jakarta selama ini (dalam periode tahun 1983 s/d 2003) berpengaruh "signifikan" terhadap perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) di Propinsi DKI Jakarta tersebut. Akan tetapi "kenaikan" nilai penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) yang terjadi, sebagai akibat adanya pengaruh yang "signifikan" dari "kenalkan" nilai PDRB yang terjadi, tercatat "belum/tidak proporsional" dengan "kenaikan nilai PDRB yang terjadi tersebut. Karena apabila terjadi kenaikan nilai PDRB sebesar 10%, secara "signifikan" hanya berpengaruh meningkatkan nilai penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) hanya sebesar 9,0% saja. Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa, perkembangan perekonomian di Propinsi DKI Jakarta yang terjadi selama ini (dalam periode tahun 1983 s/d 2003), yang dicerminkan dengan perkembangan PDRB-nya tersebut, belum dapat memberikan kemanfaatan (benefit) yang "optimal" terhadap pembentukan penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) Propinsi DKI Jakarta. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa, kondisi penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) di Propinsi DKI Jakarta yang terjadi selama ini (dalam periode tahun 1983 s/d 2003) dalam kondisi "un-bouyant". Kondisi tersebut juga dapat mengisyaratkan bahwa, sistim dan/atau kegiatan pelaksanaan "penggalangan" penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) di Propinsi DKI Jakarta selama ini, masih tercatat belum efektif dan belum efisien. Dimana gejala belum efektif dan belum efisiennya sistim dan/atau keglatan pelaksanaan "penggalangan" penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) tersebut, dapat terjadi karena adanya banyak gangguan (hambatan) dalam pelaksanaan kegiatan "penggalangan" penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) tersebut, dan/atau dapat juga karena adanya kecenderungan banyak terjadi kebocoran dari penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) tersebut. Angka rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BIM-KB), Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Hiburan (PHI), Pajak Reklame (PRK) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), di Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan" otonomi daerah (dalam periode tahun 2000 s/d 2003), tercatat "Iebih tinggi" dari pada angka rata-eta pertumbuhannya dalam periode tahun 1995 s/d 1999. Akan tetapi hanya penerimaan PKB dan BBN-KB saja yang peranannya terhadap pembentukan penerimaan pajak daerah dan PAD Propinsi DKI Jakarta yang tercatat "meningkat" dari peranannya dalam periode tahun 1995 s/d 1999 sebelumnya. Angka rata-rata tingkat kontribusi total penerimaan jenis-jenis pajak daerah tersebut, terhadap pembentukan penerimaan pajak daerah di Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan" otonomi daerah (dalam periode tahun 2000 s/d 2003), tercatat relatif "lebih rendah" dari pada angka rata-rata tingkat kontribusi dalam periode tahun 1995 s/d 1999. Akan tetapi angka rata-rata tingkat kontribusi total penerimaan jenis-jenis pajak daerah tersebut, terhadap pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan" otonomi daerah, tercatat relatif "lebih tinggi" dari pada angka rata-rata tingkat kontribusi dalam periode tahun 1995 s/d 1999. Berdasarkan pada temuan-temuan hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa, guna meningkatkan secara "optimal" kemanfaatan perkembangan perekonomian regional Propinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini dicerminkan oleh perkembangan PDRB-nya, bags nilai penerimaan PAD, dan pada khususnya nilai penerimaan PAD dari sumber pajak dan retribusi daerah, disarankan pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menempuh kebijakan "melaksanakan pembaharuan" sistim dan/atau pelaksanaan "penggalangan" penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut. Dimana tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menekan seminimal mungkin munculnya gangguan (hambatan) dalam pelaksanaan kegiatan "penggalangan" penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut, serta menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dari penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut. Kemudian guna meningkatkan nilai penerimaan pajak daerah ke depan, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta hendaknya "lebih memperhatikan" potensi-potensi sumber penerimaan pajak daerah baru, dan potensi baru tersebut diakui secara sah dalam ketetapan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Spesifik.

Abstrak :
Perkembangan kota Depok menjadi kota baru, yang memiliki struktur sendiri yaitu pusat bisnis, pemukiman kelas menengah, pemukiman kelas menengah ke atas, pusat pendidikan, dan wilayah bersifat desa. Perkembangan ini merupakan salah satu hal yang menandakan bahwa kota Depok mempunyai daya tarik tersendiri bagi kalangan investor. Daya tarik investasi suatu kota tidak hanya ditentukan oleh satu atau dua faktor kota tersebut. Keseluruhan faktor dan kondisi tersebut bergabung menjadi satu yang membentuk daya tarik investasi suatu kota. Hal ini berlaku umum pada setiap kota atau daerah, termasuk kota Depok. Setelah mengetahui daya tarik investasi, hal yang perlu dirumuskan yaitu cara atau strategi memasarkan kota. Permasalahan yang akan dijawab yaitu (1) Apakah faktor-faktor yang menentukan kondisi daya tarik investasi di Kota Depok ? Apakah kondisi eksisting kota Depok berpengaruh pada iklim investasi dan menjadi daya tarik bagi investor ?; dan (2) Apakah strategi pemasaran yang tepat bagi kota Depok berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh kota Depok ? Menurut Kotler (1993 : 18) Pemasaran kota atau daerah merupakan cara mendisain suatu daerah untuk memuaskan kebutuhan dari target pasarnya. Ukuran keberhasilannya adalah ketika penduduk dan kalangan bisnis senang dengan komunitasnya, dan adanya pertemuan harapan dan kenyataan antara pengunjung dengan investor. Untuk menyusun strategi pemasaran kota, maka diperlukan pengukuran tingkat daya tarik investasi di kota Depok. Untuk keperluan tersebut diperlukan model, yaitu peralatan analisis yang mampu memformulasikan persepsi masyarakat yang bersifat kualitatif menjadi sebuah nilai kuantitatif yang akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan tingkat daya tarik investasi kota Depok Salah satu model analisis yang sesuai dengan keperluan tersebut adalah AHP (The Analytic Hierarchy Process), yaitu sebuah model multi purposes yang mampu menganalisis data kualitatif menjadi data kuantitatif. Dari hasil kajian yang dilakukan dengan menggunakan metode AHP, berdasarkan persepsi para pelaku usaha dan para pengamat ekonomi, faktor-faktor yang dapat dianggap penting dalam menentukan daya tarik investasi kota Depok secara berurutan adalah faktor infrastruktur fisik (termasuk didalamnya ketersediaan infrastruktur fisik dan kualitas akses) yaitu sebesar 44,5 %, faktor ekonomi daerah (termasuk didalamnya potensi ekonomi daerah dan struktur ekonomi daerah) sebesar 26,2 %, faktor kelembagaan (termasuk didalamnya kepastian hukum, aparatur, kebijakan daerah dan keuangan daerah) sebesar 15,2 %, faktor tenaga kerja dan produktifitas (termasuk didalamnya ketersediaan tenaga kerja, biaya tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja) sebesar 8,9 % dan terakhir faktor sosial politik (termasuk didalamnya keamanan, kondisi sosial politik dan budaya masyarakat) sebesar 5,2 %. Kondisi ini merupakan kondisi secara nyata (eksisting) yang mempengaruhi daya tarik investasi di kota Depok. Data keseluruhan daya tarik Kota Depok menunjukkan rendahnya minat para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kota Depok. Hasil kajian menunjukkan daya tarik yang rendah sebesar 36.4 %, daya tarik sedang sebesar 27.9 %, daya tarik sangat rendah 18.1 %, daya tarik tinggi sebesar 12.4 % dan terakhir daya tarik sangat tinggi sebesar 18.1 %. Kondisi nyata (eksisting) yang paling mempengaruhi daya tarik investasi yaitu infrastruktur fisik (44,5 %). Hal ini disebabkan ketersediaan infrastruktur fisik di Depok yang masih kurang dan tentunya kualitas akses yang masih rendah. Ada dua langkah strategi pemasaran kota Depok, yaitu pertama memperbaiki infrastruktur fisik yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Depok (termasuk didalamnya Rencana Rinci Tata Ruang(RRTR) dan kedua, membentuk image dan positioning kota Depok. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa rekomendasi terkait upaya penyusunan strategi pemasaran berdasarkan daya tarik investasi di Kota Depok, yaitu: (1) Perlunya kajian mendalam mengenai variabel-variabel daya tarik investasi berdasarkan kondisi nyata (eksisting) agar dapat dilakukan positioning yang tepat dan komprehensif, (2) Upaya untuk meningkatkan sarana infrastruktur fisik dengan melakukan pembangunan dan penambahan akses yang menghubungkan seluruh wilayah yang ada di Kota Depok sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah yang ada; (3) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan dengan menjadikan visi kota sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan; (4) Perlunya kota Depok merubah visinya agar lebih fokus dan menjual; dan yang tidak kalah penting yaitu; (5) SDM unggul di Kota Depok yang memiliki kompetensi dan kapabilitas bertaraf nasional maupun internasional sebaiknya dilibatkan secara intensif dalam menyusun perencanaan dan pemasaran kota.

---

Developing Depok city become a new city, who has its own structure , that is business center, settlement of middle society and upper class society, education center and the areas which have special characteristic as a village. This development indicates that Depok city has attracting investment for investor community. The attracting investment of one city or area is not just definited by one or two element But all element and condition collected together forming the attracting investment of the city. This, prevails for every city or area, including Depok. After knowing this point, the thing that has to be formulated is the strategic city marketing. The problems that will be answered are (1) What are the factors that determine the condition of attracting investment in Depok city ? Do the conditions of Depok city influence in investment climate and becoming the attracting investment for investor ?; and (2) What are the appropriate strategic marketing for Depok city based on its potential and condition. According to Kotler (1993: 18), city or place marketing constitutes the way to design the city for satisfying necessity of marketing target. The measurement of success is if people and business community like their own community and presence unification of expectation and reality between visitor and investor. To arrange strategic city marketing, it's needed level measuring of attracting investment in Depok city. For this, needs model, that is analytical tools- that afford to formulate society perception that has qualitative character become into quantitative character. At the end can be becomed enumeration base of attracting investment level Depok city. One of the analysis model that appropriate is AHP (The Analytic Hierarchy Process), this is the multi purpose model which afford analyze qualitative data become quantitative data. From the outcome of research that use AHP method- according to the perception of business performer and economic observer- the important factors that determine attracting investment of Depok city are physical infrastructure (including availability of physical infrastructure and access quality) about 44,5%, factor of economic area (including potential of economic area and structure of economic area) about 26,2%, institutional factor (including law assurance, apparatus, region policy and region finances) about 15,2%, labor force and productivity factor (including availability of labor force, cost and productivity of labor force) about 8,9% and the last, social political factor (including safety, social political condition and society culture) about 5,2%. This is constitute the existing condition that influence attracting investment in Depok city. All data about attracting investment in Depok city, indicate how low the interest of business performers to invest their financial capital in Depok. The low attracting investment about 36.4%, the lower about 27,9%, the lowest about 18,1 %, the high attracting investment about 12,4 % and the highest about 18,1%. The existing condition that most constitutes attracting investment is physical infrastructure (44,5%). This is because the less of availability physical infrastructure and the low of access quality. There are two steps of Depok strategic marketing, first improve physical infrastructure that appropriated with city lay out and region structure of Depok city (including the details of city lay out), second, transform image and positioning Depok city. According to study results above, there are several case that need to be recommended and interrelated by compiling strategic marketing, based on attracting investment in Depok city, (1) Execute the profound study about statistical variable of attracting investment based on existing condition, so can be attituded the appropriate and comprehensive positioning; (2) The efforts to increase physical infrastructure tools, by executing development and increasing access that connect all the region in Depok city. Besides, the important thing is appropriating infrastructure development with the planning of city lay out and planning of the existing region structure; (3) Increase the quality of city environment by create the vision of the city as a base implementation of development activity; (4) It's necessary for Depok changing its vision, so it can be more focus and marketable; (5) The excellent human[ resource in Depok who has national and international competence and capability, it's preferable to involved in preparing city planning and marketing.

Abstrak :

Proporsi kemiskinan perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan kemiskinan perkotaan di Indonesia. Program pengentasan kemiskinan, khususnya di perdesaan sudah seharusnya menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam setiap program pengentasan kemiksinan. Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan kemiskinan yang signifikan termasuk di wilayah perdesaaan karena didukung sektor pariwisata yang mendorong peningkatan pendapatan per kapita Banyuwangi dari tahun ke tahun. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita Banyuwangi tidak bisa dilepaskan dari program “smart kampung” dan pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat yang dilakukan melalui industri lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan 30 informan yang terdiri dari pemerintah daerah, organisasi ekonomi lokal dan masyarakat lokal. Hasil Penelitian ini menunjukan proses pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat yang dilakukan sudah terlaksana dengan cukup baik. Kemudian BUMDes Ijen Lestari sebagai inovasi pelayanan publik memberikan dampak yang positif dalam pembiayaan kegiatan ekonomi lokal dan lapangan pekerjaan. Kemudian pemberian pelayanan dan media untuk perubahan dan interaksi. Selanjutnya pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat memberikan dampak positif, dimana ada kemajuan pola pikir ekonomi, bertambahnya mata pencaharian baru, peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta cara dan perilaku kerja. Namun demikian, komunitas dan BUMDes Ijen Lestari perlu juga bermitra dengan stakeholder lainnya dalam upaya pengembangan destinasi strategis serta meningkatkan sumber daya manusia lokal untuk pemanfaatan Informasi dan Teknologi (IT) melalui website dan media sosial dengan konten yang menarik perhatian wisatawan.

 

---

The proportion of rural poverty is always higher than urban poverty in Indonesia. Poverty reduction programs, especially in rural areas, should put the community as the priority subject in each program. Banyuwangi Regency in East Java Province is one of the best example in poverty reduction program. Banyuwangi succeed to reduce its poverty rate significantly from tourism sector. This tourism increases income per capita of Banyuwangi from year to year. The poverty reduction in Banyuwangi is influenced by “smart kampung” and local economic development through a community-based tourism. (CBT) and Initiating local industry. This study uses a qualitative approach with a type of descriptive research. Whereas the data collection used in-depth interview method with 30 informants who were composed of local governments, local economic organizations and local communities. The results of this study show that the process of developing the local economy through CBT carried out quite well. Later, Village-Owned Enterprises (BUMDes) Ijen Lestari is an innovation for public services contributes to the community by giving loan fund to finance local economic activities and employment. BUMDes also provides services and a media for positive change and interaction. Furthermore, the development of the local economy through CBT on the economic well-being of the community has a positive impact, where there is progress in the economic mindset, increasing new livelihoods, increasing income and financial management and ways and work behavior. This research, concluded that communities and BUMDes gives positive impacts to provision of employment and tourism business income. However, as an innovation of public services, BUMDes also needs to enhance its networking with other stakeholders in order to develop its strategic destinations and improve the skills of their local human resources for using Information Technology to attract the tourists attention.