Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berjudul “Peran World Halal Food Council terkait sertifikasi halal di pelbagai negara”. bertujuan untuk menganalisis terjadinya keberagaman Sertifikasi Halal di pelbagai negara serta mengidentifikasi apakah World Halal Food Council dapat melakukan uniformasi atas Sertifikasi Halal Dunia yang berkaitan dengan kerangka hukum WTO.Tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder serta tersier. Tekhnik pengumpulan datanya dilakukan melalui penelaahan kepustakaan. Kerangka konsep yang penulis gunakan sebagai hipotesa dalam mengkaji hasil penelitian serta disisipkan juga definisi operasional untuk menyamakan persepsi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa World Halal Food Council (WHFC) merupakan kumpulan dari organisasi sertifikasi halal dunia yang mempunyai tujuan, visi, misi dan komitmen anggota yang sama yakni untuk menjaga implementasi skema Syariah, menjaga organisasi tetap bersatu dan kuat, serta mencapai standar Halal tunggal dan global. Perbedaan standar produk halal masih menjadi persoalan dalam perdagangan internasional, antara lain: Perbedaan standar yang dipakai dan sistem sertifikasi halal. Perbedaan sistem hukum. Perbedaan tanda halal dalam proses perdagangan produk halal, Perbedaan madzhab yang dianut pada tiap negara yang melakukan proses perdagangan. World Halal Food Council hadir dan ikut berpartisipasi dalam menanggulangi atau memberikan berbagai ide untuk meminimalisir permasalahan standarisasi produk makanan halal dunia yang juga perlu sejalan dengan prinsip WTO dalam Article-article-nya;

---

This thesis is entitled "The Role of the World Halal Food Council in relation to halal certification in various countries". aims to analyze the diversity of Halal Certification in various countries and identify whether the World Halal Food Council can uniformize the World Halal Certification related to the WTO legal framework. This thesis uses a qualitative research type with a normative juridical approach. Sources of data in the form of primary and secondary and tertiary legal materials. The data collection technique is done through literature review. The conceptual framework that the author uses as a hypothesis in reviewing the results of the research and also inserts operational definitions to equalize perceptions. The results of this study indicate that the World Halal Food Council (WHFC) is a collection of world halal certification organizations that have the same goals, vision, mission and commitment of members, namely to maintain the implementation of the Sharia scheme, keep the organization united and strong, and achieve a single Halal standard. and globally. Differences in halal product standards are still a problem in international trade, including: Differences in standards used and the halal certification system. Different legal systems. Differences in halal signs in the process of trading halal products, differences in the schools of thought adopted in each country that carries out the trading process. The World Halal Food Council is present and participates in tackling or providing various ideas to minimize the problem of standardization of world halal food products which also needs to be in line with WTO principles in its articles;"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagai pemberi sertifikasikeandalan berusaha, berupa trustmark kepada pelaku usaha sebagai bentukperlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi elektronik. Metodologipenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mengacu kepada normanormahukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, denganmelakukan perbandingan hukum, yaitu melihat pada persamaan dan perbedaanpengaturan mengenai lembaga pemberi sertifikasi di beberapa negara. Perbandingantersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembentukan danpenerapan ketentuan yang mengatur Lembaga Sertifikasi Keandalan di Indonesia.Hasil penelitian menyarankan perlunya segera diatur secara rinci dan jelas tugasdan tanggungjawab, serta kewenangan Lembaga Sertifikasi Keandalan.

---

ABSTRACTThe focus o f this study is Lembaga Sertifikasi Keandalan as a Certification Bodyfor business reliability, such Trustmark as consumer protection law to businessparticipant in electronic transactions. The research methodology is normativejuridical, which based on the law norm in the act regulation. The researchcompares the law by investigating the differences and equality o f the regulation o fthe institution as the certificate assessor in many countries. The result is expectedto be useful as an input or consideration for regulation development andimplementation as guidelines for Lembaga Sertifikasi Keandalan in Indonesia.The research result suggests the need o f immediate detailed order o f jobdescriptions, responsibilities, and authorities o f Lembaga Sertifikasi Keandalan."

"Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib yang diatur oleh regulasi yang ada di Indonesia, baik untuk produk dalam negeri maupun impor, menuntut kepatuhan pelaku usaha terhadap SNI dan memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Salah satu LSPro yang ada di Indonesia adalah LSPro Balai Sertifikasi yang memberikan layanan sertifikasi produk SNI wajib. Kuesioner SERVQUAL membantu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan layanan serta mengukur signifikansinya, sedangkan analisis SWOT menyoroti kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Hasil SERVQUAL menunjukkan bahwa kualitas layanan di bawah harapan pelanggan dapat mengakibatkan ketidakpuasan. Dari matriks SWOT, teridentifikasi strategi implementasi yang paling relevan. Matriks QSPM digunakan untuk memperkuat temuan SWOT dan menemukan strategi yang paling sesuai, dengan hasil menunjukkan prioritas pada strategi WO-1, WT-1, dan ST-2 untuk meningkatkan kepuasan pelanggan layanan sertifikasi produk SNI wajib di LSPro Balai Sertifikasi.

---

The mandatory implementation of the Indonesian National Standard (SNI), regulated by existing regulations in Indonesia, applies to both domestic and imported products, requiring compliance from businesses with the SNI and possessing the SNI Product Usage Certificate (SPPT SNI) issued by the Product Certification Body (LSPro). One of the LSPros in Indonesia is the LSPro Balai Sertifikasi, which provides mandatory SNI product certification services. The SERVQUAL questionnaire helps identify service deficiencies and strengths and measures their significance, while SWOT analysis highlights weaknesses, strengths, opportunities, and threats. SERVQUAL results indicate that service quality below customer expectations can lead to dissatisfaction. From the SWOT matrix, the most relevant implementation strategies are identified. The QSPM matrix is used to strengthen SWOT findings and identify the most suitable strategies, with results indicating priority on strategies WO-1, WT-1, and ST-2 to enhance customer satisfaction with mandatory SNI product certification services at the LSPro Balai Sertifikasi."

"Tingginya penggunaan pesawat angkat dan angkut di industri manufaktur dan pelabuhan angkutan barang membutuhkan peningkatan pengawasan dan pembinaan dalam pamakaiannya. Dari hasil laporan kasus membuktikan tingkat kecelakaan bidang pesawat angkat dan angkut masih terus terjadi. Faktor minimnya kompetensi pengawas ketenagakerjaan bidang K3 spesialis pesawat angkat dan angkut serta kurangnya jumlah pengawas menambah permasalahan pesawat angkat dan angkut semakin bertambah. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas K3 spesialis pesawat angkat dan angkut merupakan suatu solusi yaitu melalui diklat berbasis kompetensi/Competence Based Training (CBT) sesuai Standar Kompetensi Kerja (SKKNI) Pengawas Ketenagakerjaan. Penelitian dilakukan dengan desain deskriptif dan analitik melalui data primer hasil observasi dan wawancara serta data sekunder dari literatur dan Kementerian Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggambarkan kondisi pelaksanaan diklat fungsional pengawas saat ini dan dibandingkan dengan hasil pengembangan diklat berpola CBT, dengan melibatkan 3 pilar pendukung yaitu Lembaga diklat, lembaga sertifikasi dan dunia usaha/industri.

---

The high use of lifting and transport equipment in manufacturing and freight ports requires increased supervision and guidance in their use. From the results of the case report proves the level of accidents in the field of lifting and transport equipment is still going on. The lack of competence of labor inspector in OSH of lift and transport equipment as well as the lack of supervisors increased the problem of lifting and transport equipment. Improving the quality and quantity of Inspectors Occupational Safety specialist of lifting and transport equipment is a solution that is through Competence Based Training (CBT) in accordance with the Competency Standards (SKKNI) of Labor inspector. The research was conducted with descriptive and analytic design through primary data of observation and interview and secondary data from literature and document from Ministry of Manpower. This study describes the condition of the implementation of functional training of current inspector and compared with the development of CBT patterned training, involving 3 supporting pillars namely Training Institute, certification body and business/industry."

"ABSTRAKPada penyelenggaraan jasa fintech kerap ditemukan pelanggaran terkait perlindungan data pribadi, sehingga perlu adanya penerapan dari sertifikat keandalan dalam perlindungan data pribadi untuk melindungi hak dari pengguna jasa dan masyarakat secara umum. Penelitian ini membahas tentang pengaturan perlindungan data pribadi dalam UU ITE dan PP 82/2012, penerapan penggunaan sertifikasi keandalan untuk perlindungan data pribadi, serta penerapan penggunaan sertifikasi keandalan di Indonesia dalam penyelenggaraan jasa fintech.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder. Indonesia sampai saat ini belum memiliki lembaga atau otoritas yang berwenang untuk memastikan controller dan processor untuk patuh terhadap regulasi yang ada seperti Supervisory Authority di Eropa ataupun FTC di Amerika Serikat. Penggunaan sertifikat keandalan oleh pelaku usaha dapat memastikan praktik usaha yang dilakukannya terkait data pribadi tidak melanggar regulasi yang ada dengan bantuan pihak ketiga yang menerbitkan sertifikat tersebut. PP 82/2012 belum membahas terkait akreditasi Lembaga Sertifikasi Keandalan yang berfungsi melakukan sertifikasi terhadap penyelenggara jasa fintech termasuk terkait perlindungan data pribadi penggunanya. Dalam penyelenggaraan jasa fintech, perlindungan data pribadi juga diatur dalam peraturan khusus baik dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun Bank Indonesia. Mekanisme sertifikasi keandalan ini akan berjalan secara efektif apabila regulasi yang ada dapat mengatur pelaksanaannya secara jelas dan komprehensif, sedangkan regulasi mengenai sertifikasi keandalan yang berlaku di Indonesia saat ini belum mengatur secara jelas sehingga sertifikasi keandalan di Indonesia belum diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengatur mengenai sertifikasi keandalan dengan lebih jelas, terutama mengenai prosedur pendirian dan akreditasi dari lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melindungi hak privasi masyarakat.

---

ABSTRACTIn practice, fintech businesses often do activities that are against the protection of personal data. Therefore, implementation of sertifikat keandalan (certification) becomes necessary in protecting personal data, in order to protect the rights of users of fintech services as well as society in general. This research discusses about the regulation concerning the protection of personal data under the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and Government Regulation (PP) 82/2012, the implementation of sertifikat keandalan (certification) to protect personal data, as well as the implementation of sertifikat keandalan (certification) in Indonesia in conducting fintech businesses. This research is normative juridical research utilizing secondary source of data. Indonesia to this day is yet to have an institution authorized to ensure both controller and processor are compliant to the prevailing regulation, such as Supervisory Authority in Europe or FTC in the US. Aside from that, UU ITE and PP 82/2012 stipulates that violation against laws concerning protection of personal data is punishable with administrative, civil, as well as penal sanctions. The use of sertifikat keandalan (certification) by business entities could make sure that they do not violate regulations regarding protection of personal data, with the help of a third party issuing such certificate. PP 82/2012 is yet to address the issue of accreditation of Lembaga Sertifikasi Keandalan (Certification Body) which functions to do certification towards fintech businesses, in matters including protection of its users' personal data. In conducting fintech services, protection of personal data is also regulated under special regulations such as regulations of Financial Service Authority (POJK) and regulation of Bank of Indonesia (BI). Mechanism of sertifikasi keandalan (certification) will run effectively with the existence of clear and comprehensive regulations. However, the existing regulations concerning sertifikat keandalan (certification) in Indonesia is yet to regulate as clearly, thus sertifikasi keandalan (certification) in Indonesia is yet to be implemented effectively. Therefore, the Government of Indonesia needs to regulate sertifikasi keandalan (certification) more clearly, especially regarding the procedures of establishment and accreditation of Lembaga Sertifikasi Keandalan (Certification Body) to protect privacy rights of the people."

"Sistem manajemen mutu (SMM) adalah sistem manajemen organisasi yang direncanakan dan dibangun berdasarkan prosedur dokumentasi dalam suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan (Natarajan, 2017). Sementara itu, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang terstandarisasi, termasuk prosedur dan metode, yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak. Sertifikasi penting untuk mencapai kebutuhan dan harapan pelanggan. Banyaknya lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN di Indonesia, membuat perusahaan harus teliti dalam memilih lembaga sertifikasi, sehingga kerugian baik finansial maupun non finansial dapat diminimalisir. Penelitian diperlukan untuk menentukan peringkat kriteria dalam pemilihan lembaga sertifikasi sehingga kriteria yang paling menentukan dalam pemilihan lembaga sertifikasi dapat diketahui. Responden dipilih secara acak yang memiliki pengetahuan dan tanggung jawab untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen kualitas perusahaan. Kriteria dibagi menjadi empat dimensi, biaya, kualitas, reputasi, dan manajemen. Kerangka pengambilan keputusan yang dihasilkan dari penelitian ini, terutama pemilihan lembaga sertifikasi, diharapkan dapat membantu perusahaan memilih lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan SNI yang sesuai.

---

Quality management system (QMS) is an organization management system that is planned and built based on documentation procedures in an organization in order to meet customer needs and expectations (Natarajan, 2017). Meanwhile, Indonesian National Standard (SNI) is a requirement of technical or something that is standardized, including procedures and methods, are compiled based on the consensus of all parties. The importance of certification is to achieve customer needs and expectations. The number of Certification Bodies accredited by KAN in Indonesia, makes companies must be conscientious in choosing the certification body, so the fallacy caused financial or non-financial losses can be minimized. The purpose is to determine the ranking criteria in selection of certification body. Respondents were randomly selected who have knowledge and responsibility for implementing and maintaining a company's quality management system. The criteria are divided into four dimensions, cost, quality, reputation, and management. The decision-making framework resulting from this research, especially the selection of certification bodies, is expected to assists companies choosing the appropriate quality management system and the Indonesian National Standards (SNI) certification body."