Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai salah satu sarana hubungan industrial di Provinsi DKI Jakarta yaitu Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Faktanya pembentukan lembaga ini masih rendah, terutama pada perusahaan besar sebagaimana telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Kondisi jumlah LKS Bipartit yang rendah menjadi salah satu penyebab masih terjadinya perselisihan hubungan industrial dan ketidakharmonisan hubungan kerja. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/provinsi untuk mendorong upaya pembentukan LKS Bipartit. Penelitian ini dilakukan dengan acuan teori yaitu hubungan industrial, fungsi pemerintah dalam hubungan industrial dan konsep kerjasama pekerja manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembentukan LKS Bipartit dilakukan oleh organisasi tingkat pusat yaitu Kementerian Ketenagakerjaan melalui program dialog sosial, program penghargaan dan program penyuluhan, serta dilakukan oleh organisasi tingkat daerah/provinsi yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta melalui pembinaan klasikal dan pembinaan langsung oleh mediator hubungan industrial.

---

This research discusses about one of the industrial relations facilities in DKI Jakarta Province, the Bipartite Cooperation Institution. The fact is that the establishment of this institution is still low, especially in big companies as they meet the requirements in accordance with statutory regulations. The low number of Bipartite Cooperation Institution is one of the cause of industrial relations disputes and disharmony in employment relations. Therefore, the role of government is needed at both central level and regional/province level to encourage the efforts to establish a Bipartite Cooperation Institution. This research was conducted with a theoretical references, they are industrial relations, the function of government in industrial relations and the concept of labour management cooperation. This research uses a qualitative approach and uses data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies as a secondary data source. The results of this research indicate that the efforts to establish a Bipartite Cooperation Institution is carried out by a central level organization namely the Ministry of Manpower through a social dialogue program, an awarding program and an extension program, and is carried out by a regional / provincial level organization namely the DKI Jakarta Provincial Manpower and Transmigration Office through classical guidance and coaching directly by industrial relations mediators."

"Tesis ini membahas pengaruh Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Peraturan Perusahaan terhadap Hubungan Industrial. Lembaga Kerja Sama Bipartit merupakan ujung tombak di internal perusahaan dalam penyelesaian permasalahan industrial sebelum permasalahan tersebut dibawa ke tahapan selanjutnya di tingkat eksternal. Peraturan Perusahaan dibutuhkan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing - masing pihak (pengusaha dan pekerja) guna mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program aplikasi SPSS Versi 17.0. Obyek penelitian ini adalah CITIC Seram Energy Limited, sebuah perusahaan migas yang beroperasi di Pulau Seram Propinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kuat dari Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Peraturan Perusahaan terhadap Hubungan Industrial di CITIC Seram Energy Limited.

---

The thesis is describing the influence of Bipartite Cooperative Institute and Company Policy on Industrial Relation. Bipartite Cooperative Institute is a powerful tools to solve industrial matters in the internal company before the issue develop to the next stage at the external level. Company Policy is required to determine the rights and obligations of each party (employer and employee) in order to prevent any idustrial disputes.

The research method of this thesis is quantitative approach. The analysis is based on multiple linear regression which operate by application program SPSS version 17.0. The object of the research is CITIC Seram Energy Limited, an oil & gas company located in Seram Island, Maluku Province. The result shown that there are solid influences of Bipartite Cooperative Institute and Company Policy on Industrial Relation in CITIC Seram Energy Limited."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan fleksibilitas pasar kerja dalam bentuk alih daya tenaga kerja (outsourcing) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terjadi dewasa ini membawa banyak dampak negatif, seperti ketidakpastian hubungan kerja, ketidakstabilan pemberian upah, dan ketiadaan jenjang karir dalam bekerja. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, alih-alih menjadi suatu forum penyelesaian masalah ketenagakerjaan, terkadang malah memunculkan masalah baru dalam usaha penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan penelitian ini disusun adalah untuk menjelaskan pengaturan dan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit; menganalisis penerapan dan permasalahan fleksibilitas pasar tenaga kerja di Indonesia dewasa ini; serta menjelaskan peran dan permasalahan yang dihadapi Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial awak mobil tangki Pertamina. Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, didukung dengan wawancara kepada informan. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Lembaga Kerja Sama Tripartit telah tertuang secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005. Namun, Lembaga Kerja Sama Tripartit masih menemui berbagai permasalahan dalam menghadapi dampak negatif kebijakan fleksibilitas pasar kerja, khususnya yang terjadi dalam kasus awak mobil tangki Pertamina.

---

This research is motivated by the policy of labor market flexibility in the form of outsourcing and fixed-time employment agreements (PKWT) which are currently occurring with many negative impacts, such as the uncertainty of employment relationships, instability of wages, and absence of career paths at work. The Tripartite Cooperation Institution (LKS), instead of being a forum for the resolution of labor problems, sometimes even raises new problems in efforts to resolve industrial relations disputes. The purpose of this research is compiled to explain the arrangements and roles of the Tripartite Cooperation Institution; analyze the application and problems of labor market flexibility in Indonesia today; as well as explaining the roles and problems faced by the Tripartite Cooperation Institution in resolving industrial relations dispute cases for Pertamina tanker crews. The research method used in this research is the juridical-normative method using secondary data through literature study, supported by interviews with informants. The form of this research is descriptive analysis and data processing is done qualitatively. The results of this study indicate that the arrangements for the Tripartite Cooperation Institution have been completely contained in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2005. However, the Tripartite Cooperation Institution still faces various problems in dealing with the negative impact of the labor market flexibility policy, especially in the case of Pertamina’s tank car crews."

"ABSTRAKLembaga kerja sama LKS bipartit merupakan sarana hubungan industrial yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan hubungan industrial. Faktanya lembaga ini masih minim pembentukkannya di perusahaan, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Kurang berperannya lembaga kerja sama menjadi penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemerintah melakukan upaya meningkatkan peran dan fungsi lembaga kerja sama bipartit melalui pembinaan terhadap lembaga kerja sama bipartit di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori hubungan industrial, fungsi pemerintah, dan kerjasama pekerja manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan lembaga bipartit di DKI Jakarta dilakukan melalui pembinaan langsung ke perusahaan dan pembinaan classical. Pembinaan tidak hanya dilakukan tidak hanya dari tingkat daerah, tetapi juga dilakukan di tingkat pusat.

---

ABSTRACTThe bipartite cooperation institution is an industrial relations tool intended to achieve goals of industrial relations means industrial peace. In fact, this institution is still not formed in many company, such as DKI Jakarta. Lack of role from this institution become cause of industrial relations disputes. This thesis discusses about how the government make efforts to improve the role and function of bipartite cooperation institutions through guidance to the bipartite cooperation institution in DKI Jakarta. This research uses industrial relations theory, government funcion, and labour management cooperation. This research used a qualitative approach and used in depth interview and documentation studies. The results of this study indicate that the development of bipartite institutions in Jakarta is done through direct coaching to the company and classical coaching. Coaching is not only done from the local level but also from central level."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengacu kepada ketentuan hukum Indonesia yang diimplementasikan dalam keberlakukan Lembaga Kerja Sama Bipartit untuk mengatasi mogok kerja yang timbul dari kasus PT. Adhimix Precast Indonesia dengan para pekerjanya mengacu pada putusan nomor register 167/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. Skripsi ini ditinjau melalui metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan urgensi Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagai sarana hubungan industrial dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mampu mengakomodasikan pandangan-pandangan dan mampu menjadi bahan pertimbangan sebelum dilakukan mogok kerja. Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menyatakan kriteria mogok kerja sebagai bagian hak fundamental pekerja/buruh dengan pelaksanaan yang dapat menjadi tidak sah. Dengan demikian, penegakan atas anjuran pendirian Lembaga Kerja Sama Bipartit diperlukan untuk diberlakukan secara optimal.

---

The discussion in this thesis is the settlement of industrial relations disputes referring to the provisions of Indonesian law which are implemented in the implementation of the Bipartite Cooperation Institution resolve the strike that in the case of PT. Adhimix Precast Indonesia and its employees refer to court decision number 167/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. The research method in writing this thesis is through the use of normative juridical writing methods using secondary data obtained from literature study and qualitative analysis. This study examines the urgency of the Bipartite Cooperation Institution as a means of industrial relations in the settlement of industrial relations disputes that provides an opportunity to share views and can be considered before a strike is carried out. The applicable legal provisions have stated the criteria for a strike as part of the fundamental rights of workers/laborers with the implementation of which may become invalid. It can be said that enforcement of the recommendation for the establishment of the Bipartite Cooperation Institution is needed to be implemented optimally."