Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tinjauan dan implikasi penetapan KIKEBA sebagai Subjek Pajak Badan di Indonesia, implementasi kebijakan pajak atas transaksi KIK-EBA di Indonesia, serta kebijakan pajak atas transaksi Efek Beragun Aset di negara India, Argentina, China, Belgia, dan Singapura dan alternatif kebijakan bagi Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pajak, Pajak Penghasilan, Bunga, Marjin, Sistem Pemungutan Pajak, Sekuritisasi Aset, dan KIK-EBA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penetapan KIK-EBA sebagai Subjek Pajak Badan menyebabkan implikasi kewajiban perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, pemotongan PPh Pasal 23 atas marjin yang diterima oleh KIK-EBA dari Originator menyebabkan lebih bayar terus-menerus yang berdampak pada terganggunya likuiditas KIK-EBA, khususnya kepada Investor. Oleh karena itu, diperlukan alternatif kebijakan yang dapat memberikan kemudahan perpajakan bagi KIK-EBA, entah dalam bentuk insentif sebagaimana diadopsi dari kebijakan di Argentina, China, dan Belgia atau paket kebijakan khusus seperti kebijakan VCC yang diterapkan di Singapura. ......This study aims to analyze the review of the establishment of KIK-EBA as a corporate taxpayer in Indonesia and its implications, the implementation of tax policies on CICABS transactions in Indonesia, and the tax policies on Asset Backed Securities transactions in other countries also the alternative policies for Indonesia. The analysis was carried out using the theory of Policy Implementation, Tax Policy, Income Tax, Interest, Margins, Tax Collection System, Asset Securitization, and CIC-ABS. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting in-depth interviews. The results of this study indicate that the establishment of CIC-ABS as a corporate taxation has implications for taxation obligations, including income tax and value added tax. In addition, withholding income tax Article 23 on margins received by CIC-ABS from the Originator causes continuous overpayment which affects the disruption of CIC-ABS liquidity, especially to the Investors. Therefore, alternative policies are needed that can provide taxation facilities for CIC-ABS, whether in the form of incentives as adopted from policies in Argentina, China, and Belgium or other policy packages like VCC policy which implemented in Singapore.

Abstrak :
Adanya perubahan kebijakan mengenai pengembalian pendahuluan kelebihanpembayaran pajak merupakan bentuk pemberian pelayanan bagi Wajib Pajak dimana Wajib Pajak akan mendapat pengembalian kelebihan pembayaran pajaktanpa harus melalui proses pemeriksaan yang lama. Metode penelitian yangdigunakan yaitu penelitian kualitatif dengan desain deskriptif Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dihasilkan kesimpulan bahwa kebijakan yangdikeluarkan oleh pemerintah dibuat untuk membantu pekerjaan pemeriksa dalam memeriksa SPT Lebih Bayar yang nominalnya tidak besar sehingga lebih fokusterhadap pemeriksaan yang memerlukan analisis yang mendalam dengan potensiyang besar pula namun pada kenyataannya menambah pekerjaan Account Representatif. ......The amendment in the regulation regarding the preliminary refund of overpaidtax is a form of service delivery for taxpayers where the taxpayer will obtain atax overpayment refund without a long tax audit process. The method used isdescriptive qualitative research design The qualitative data obtained through thestudy of literature and in depth interviews. Based on the research conducted then results in conclusion that the policy issued by the government created to assist taxofficers in checking the nominal of tax return with small amount overpaid tax sothey will be more focused on the tax audit which requires in depth analysis withbig potency as well but in fact increases the Account Representative's jobs.

Abstrak :
Laporan ini membahas mengenai evaluasi atas proses perhitungan PPN masa Januari 2022 PT TGR yang dilakukan oleh KAP WRX. Ruang lingkup laporan ini terdiri dari pembuatan worksheet dan rekapitulasi SPT masa oleh KAP WRX yang bertujuan untuk membantu PT TGR dalam menunaikan kewajiban untuk melaporkan dan mengisi SPT PPN dengan benar, lengkap, dan jelas. Evaluasi dilakukan berdasarkan perbandingan antara praktik yang dilakukan oleh KAP WRX dengan Undang-Undang serta Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, proses perhitungan PPN masa Januari 2022 PT TGR yang dilakukan oleh KAP WRX telah sesuai dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. ......This report discusses the evaluation of PT TGR's January 2022 VAT calculation process conducted by KAP WRX. The scope of this report consists of making worksheets and SPT recapitulation by KAP WRX which aims to assist PT TGR in fulfilling its obligations to report and fill out the VAT SPT correctly, completely, and clearly. The evaluation is based on a comparison between the practices carried out by KAP WRX and the applicable Tax Laws and Regulations. Based on the evaluation that has been carried out, the evaluation of PT TGR's January 2022 VAT calculation process which is conducted by KAP WRX has complied with and fulfilled the requirements stipulated in the applicable Tax Laws and Regulations.