Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan penyediaan layanan teknologi informasi tidak akan terlepas dari kebutuhan suatu organisasi atau pemsahaan modem. Teknologi informasi yang merupakan teknologi untuk mendukung implementasi. Sistem Informasi Manajemen merupakan sesuatu kebutuhan yang harus menjadi perhatian bagi semua manajer atau pimpinan organisasi atau perusahaan termasuk PERTAMINA.Sejalan dengan adanya restrukturisasi di lingkungan PERTAMINA, juga dilaksanakan beberapa perubahan kebijakan dalam pola penyediaan layanan teknologi informasi. Salah satunya adalah pola pembiayaan, yang semula berorientasi kepada Cost Center akan menjadi pola penyediaan yang-bersifat Profit, dalam ani mempunyai Revenue aras pemanfaatan sumber daya teknologi informasi tersebut. Hal ini juga menjadi bahan perhatian mengingat akan diberlakukannya Transfer Price antar Kelompok Usaha, sehingga dalam menentukan harga pokok produk suatu Kelompok Usaha perlu memasukan komponen harga pokok layanan teknologi informasi sebagai bagian dari harga pokok produk suatu Kelompok Usaha.Dalam penelitian ini, dicoba dilaksanakan analisa terhadap pola penyediaan serta segala aktivitas-aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan penyediaan layanan teknologi informasi yang dilaksanakan oleh fungsi teknologi informasi yang dihubungkan dengan biaya-biaya sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan harga pokok layanan dengan menggunakan proses Activity Based Costing sebagai dasar pembebanan penggunaan layanan kepada parapengguna. Selain itu juga dilakukan perhitungan untuk biaya pemakaian pulsa dengan menggunakan metode Full Allocated Cost. Diharapkan dengan proses dan metode yang digunakan pada penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Kelompok Usaha lainnya untuk dapat menghitung biaya pembebanan layanan yang sama.Dari hasil perhitungan terdapat perbedaan biaya antara layanan yang disediakan sendiri (melalui perhitungan) dengan biaya layanan dari penyelenggara lain (PT. Telkom), yaitu biaya langganan sambungan telepon Rp. 50.309,48 vs. Rp. 26.100 dan untuk jaringan komputer Rp 351.00100 vs. Rp. 817.890, serta biaya pulsa Rp. 103,12 vs Rp. 167,00.

---

The modern organizational will need an information technology services for support their operation. It must be concern for manager to support an Information Management System intplementation within the organization, likes PERTAMlNA.

According with PERTAMINA restructuration, they change much policy on their operation in information technology services. The important thing that charge back for information technology services, which cost centre policy to profit oriented policy and information technology function would have revenue for provide the information technology resources.

This policy must be consider by management before implement transfer price between business group within PERTAMINA, which the cost of gold sold information technology services are part of cost of good sold of business group product. In this research, calculation of cost of good sold of information technology services try to analyze by Activity Based Costing process, which to gathering all of expense and all of activities to provide those services. Beside this, this research also to try calculate pulse charge for telephone connection with Full Allocated Cost approaches. And then with this research, another business group can be used the method to calculate cost of good sold of information technology services.

From this research, cost of good sold information technology service that provide by intern information technology junction are differ between cost of good sold by another operator, like PT Telkom, i.e. : fixed cost for telephone connection are Rp. 50,309.48 vs. Rp. 26,100.00 computer network are Rp 351,003.00 vs. Rp. 817,890.00 and pulse charge are Rp. 103.12 vs Rp. 167.00."

"Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menyebutkan penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan dan non-pelayanan publik harus memiliki sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) merupakan unit kerja di Badan Siber dan Sandi Negara yang memiliki tugas melaksanakan pemberian pelayanan penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik.

Salah satu Indikator Sasaran Kegiatan BSrE adalah “Persentase pemenuhan permintaan sertifikat elektronik”. Berdasarkan data Laporan Kinerja BSrE tahun 2017 dan 2018, diketahui bahwa BSrE belum dapat memenuhi target dari indikator pemenuhan layanan sertifikasi elektronik dengan capaian nilai 87,50% pada tahun 2017 dan 93,90% pada tahun 2018 dengan target 100%. Hal ini berpengaruh pada IKU organisasi sebagai penentu ukuran keberhasilan sasaran strategis organisasi sehingga perlu adanya evaluasi kinerja organisasi. Dari hasil analisis menggunakan model 4P (People, Processes, Products/ Technology, dan Partners/ Suppliers) yang didefinisikan pada ITIL, salah satu instrumen kebijakan yang belum tersedia adalah dokumen Service Level Agreeement (SLA). Penelitian ini merupakan mixed method research dengan desain concurrent embedded atau campuran tidak berimbang dan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, studi dokumen, wawancara terhadap pejabat, pengelola layanan TI, serta perwakilan pengguna layanan. Hasil kesepakatan berupa dokumen SLA layanan BSrE. Dari penelitian ini diperoleh dokumen SLA layanan TI sesuai kondisi BSrE yang dapat membantu pencapaian Indikator Sasaran Kegiatan dan mendukung pencapaian Rencana Strategis BSSN

---

Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Electronic Transactions which states that the electronic system operators for ministries and non-ministries must have digital certificates. Digital certificates are certificates that show digital signatures and identities that indicate the status of legal subjects in Electronic Transactions issued by certificate authority. The Digital Certificate Office is a work unit in the National Cyber and Crypto Agency.

One of the BSrE Activity Target Indicators is the “Percentage of fulfillment of digital certificate requests”. Based on BSrE Performance Report data for 2017 and 2018, it is known that BSrE has not been able to meet the targets of the indicators of fulfillment of digital certificate services with achievements of 87.50% in 2017 and 93.90% in 2018 with a target of 100%. This has an effect on the organizational KPI as a determinant of the success of the organization's strategic objectives so that there is an evaluation of organizational performance. From the results of the analysis using the 4P model (People, Processes, Products / Technology, and Partners / Suppliers) defined in ITIL, one of the policy instruments not yet available is the Service Level Agreeement (SLA) document. This research is a mixed method research with concurrent embedded design or unbalanced mixture and case study categories. Data collection is done through questionnaires, document studies, interviews with officials, IT service managers, and service user representatives. The results of the agreement in the form of SLA documents. From this study, it is expected that an SLA document will be obtained by IT services according to BSrE conditions that can help achieve the Target Activity Indicators and support the achievement of the BSSN Strategic Plan.

 

"

"Penelitian ini menjelaskan tentang masih minimnya perpustakaan ramah disabilitas. Perpustakaan seharusnya bisa meningkatkan layanan kepada penyandang disabilitas. Apalagi teknologi sudah semakin maju. Berbagai alat dan inovasi untuk membantu penyandang disabilitas kian hari semakin berkembang. Dibutuhkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah dan masyarakat menjadi dua faktor utama dalam penciptaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan teknologi akan mempermudah penyandang disabilitas dalam menemukan informasi sehingga informasi bisa diakses oleh siapapun."