Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin?, (2) menghitung persentase salah sasaran dan besar uang BLT yang salah sasaran tersebut, (3) mengembangkan model untuk menentukan RT sangat miskin dalam Program PKH. Ide utama penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana menghitung pengeluaran rumah t-rumah tangga miskin dari PSE 2005 (penerima Bantuan Langsung Tunai 2005) untuk memastikan apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin, kemudian menghitung berapa besar kebocoran (leakage) dan jumlah rumah tangga PSE 2005 yang menurut model PMT sebenarnya bukan rumah tangga miskin, tapi menerima BLT. Penghitungan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan menggunakan tiga model PMT. Hasil penelitian ini memberi peluang untuk pemerintah merevitalisasi proses verifikasi dan penentuan targeting rumah tangga miskin penerima BLT pada tahun 2008. Sementara terkait dengan program PKH, pemerintah dapat memastikan pemberian bantuan kepada rumah yang benar-benar paling miskin dengan memerhatikan kemampuan ekonomi mereka. Lebih jauh, penelitian ini juga mendukung salah satu Laporan Kajian Bank Dunia (World Bank) tentang Pengeluaran Publik di Indonesia yang menyatakan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor publik masih rendah serta penggunaan dana pemerintah daerah cenderung kurang tepat.

Abstrak :
Analisis ini membahas pengadaan 20 unit lokomotif dilakukan dengan penunjukkan langsung karena PT. Kereta Api mengganggap GE Transportation telah bekerja sama selama lebih dari 50 tahun. Oleh KPPU penunjukkan langsung dinyatakan bentuk persekongkolan dan diskriminasi yang secara sah melanggar ketentuan pasal 22 dan 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pokok masalah yang dihadapi adalah Bagaimana penerapan ketentuan pasal 22 dan pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-L/2010 ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha belum tepat sedangkan penerapan pasal 19 huruf d Undang-Undang Persaingan Usaha sudah tepat karena PT. Kereta Api terbukti telah memberikan suatu perlakuan istimewa kepada GE Transportation yang telah menyebabkan suatu persaingan usaha tidak sehat. ......This analysis discusses the procurement of 20 units of locomotives made by direct appointment due to PT. GE Transportation Rail assume have been working together for more than 50 years. The Commission expressed the form of direct appointment of conspiracy and unlawful discrimination in violation of the provisions of articles 22 and 19 letter d of Competition Act. The principal problem faced is how the application of the provisions of Article 22 and Article Competition Act in a Commission decision in Case Number 05/KPPU-L/2010 review of The Competition Act. The principal problem is answered by using research method normative conclusion that application of article 22 of the Competition Act is not perfect yet, while the application of Article 19 letter d of Competition Act is precisely, because of PT. KAI have been proven to give a prefential treatment to GE

Abstrak :
Rumah sakit perlu mengelola beban kerja perawat secara seimbang supaya pelayanan keperawatan menjadi berkualitas. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain deskriptif komparatif yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan beban kerja antara Ruang perawatan kelas III dengan ruang perawatan kelas Utama. Penelitian dilakukan dengan pendekatan work sampling selama 6 hari pengamatan di masing-masing ruangan. Pengambilan sampel secara accidental berjumlah 1311. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata waktu kegiatan tidak langsung lebih lama jika dibandingkan dengan kegiatan tidak langsung, pendidikan kesehatan sangat jarang dilakukan perawat, dan secara statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan beban kerja perawat di kelas III dan kelas Utama. Rekomendasi penelitian ini adalah pihak rumah sakit sebaiknya mengevaluasi kinerja perawat secara berkelanjutan serta penyediaan fasilitas memadai untuk menunjang kegiatan pelayanan keperawatan.

---

Workload of nursing in hospital must be managed to provide with qualified nursing care. This research is a comparative descriptive design. This research to find the differences of workload of nursing activity between third class ward and VIP class ward. The study was conducted with work sampling approach for 6 days observation in each ward. The results showed that time for non direct care activities more longer than direct care activities, health education was rarely implemented, and there was no significant differences the workload of nurses in third class ward with VIP class. Recommendations of this study is the hospital should evaluate sustainable of performance and the provision of adequate facilities to support the nursing service.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transparansi informasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hail survei, wawancara dan telah dokumen yang akan dijabarkan menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi atas informasi BPIH belum efektif dilaksanakan. BPIH yang terdiri dari komponen biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost) tidak dapat diinformasikan secara lengkap. Informasi BPIH yang disampaikan kepada masyarakat lebih menegaskan pada biaya langsung (direct cost) serta mengesampingkan biaya tidak langsung (indirect cost). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman calon jamaah haji terkait biaya tidak langsung (indirect cost). Dengan mempertimbangkan calon jamaah haji sebagai pemangku kepentingan utama yang telah memberikan dananya untuk dikelola sebagai sumber BPIH, maka sudah sewajarnya informasi BPIH disampaikan secara lengkap, baik mengenai besaran, pemanfaatan, maupun pengelolaan BPIH yang berkaitan dengan komponen biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung ......This study aims to analyze how the information transparency of Hajj Pilgrimage Cost is. The data used in this study were obtained from survey results, interviews and documents which will be described using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the information transparency of Hajj Pilgrimage Cost has not been effectively implemented. The Hajj Pilgrimage Cost, which consists of direct costs and indirect costs, cannot be fully informed. The Hajj Pilgrimage Cost information delivered to the public emphasizes direct costs and set aside indirect costs. This condition has an impact on the low level of understanding of prospective pilgrims regarding indirect costs. By considering prospective pilgrims as the main stakeholders who have provided funds to be managed as a source of Hajj Pilgrimage Cost, so the Hajj Pilgrimage Cost information must be delivered in full closure, both regarding the amount, utilization, and management of Hajj Pilgrimage Cost related to the direct costs and indirect costs.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bencana terhadap perekonomian Indonesia. Data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia tahun 2005 dan jumlah aset-aset produksi yang hilang atau rusak akibat dampak langsung bencana tsunami Aceh, gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan semburan lumpur Sidoarjo. Metode analisis yang digunakan adalah analisis SNSE yang menggunakan jumlah aset-aset produksi yang hilang atau rusak akibat dampak langsung bencana di Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar Rp6,4 triliun, Sektor Perikanan sebesar 3,7 triliun, Sektor Pertanian sebesar Rp1,9 triliun, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar Rp0,1 triliun, dan Sektor Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian, dan Kulit sebesar Rp2,53 milyar sebagai shock terhadap matriks angka pengganda neraca (Ma). Hasil analisis menunjukkan bahwa bencana memberikan dampak bagi: (1) penurunan output yang relatif besar bagi Sektor Perikanan sebesar 4,58% dan Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar 2,3%, (2) penurunan penyerapan tenaga kerja yang relatif besar bagi Tenaga Kerja Buruh Tani di Kota sebesar 1,89%, (3) penurunan pendapatan yang relatif besar bagi Rumah Tangga Para Pengusaha Tani sebesar 0,81% dan Rumah Tangga Para Buruh Tani sebesar 0,8%. Sedangkan Perusahaan mengalami penurunan pendapatan sebesar 0,69% dan Pemerintah mengalami penurunan penerimaan negara sebesar 0,47%. (4) penurunan perekonomian Indonesia yang terlihat dengan adanya selisih -0,7% antara PDB jika terjadi bencana dengan PDB jika tidak terjadi bencana. Persentase penurunan output Sektor Perikanan yang lebih besar dari pada Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan memperlihatkan bahwa dampak langsung bencana tidak selalu sejalan dengan dampak tidak langsungnya. Sehingga, pemerintah harus berhati-hati di dalam pengambilan kebijakan di masa rehabilitasi pasca bencana. ......This study aims to analyze the impact of disasters on the economy of Indonesia. Data used for analysis is Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia in 2005 and the number of production assets lost or damaged due to the direct impact of the tsunami disaster in Aceh, earthquake in Yogyakarta and Central Java and Sidoarjo mudflow. The method of analysis used is SNSE analysis that uses the number of production assets are lost or damaged due to the direct impact of disasters in the Financial Sector, Ownership, and Corporate Services Rp6, 4 trillion, Fisheries Sector Rp3.7 trillion, Agricultural Sector Rp1, 9 trillion, Sector Trade, Hotels and Restaurants of Rp0, 1 trillion, and the Manufacturing Sector Spinning, Textile, Apparel, and Leather Rp2, 53 billion as a shock to the balance sheet multiplier matrix (Ma). The analysis showed that the catastrophic impact of: (1) a relatively large decline in output for the Fisheries Sector of 4.58% and the Financial Sector, Ownership, and Business Services by 2.3%, (2) decline in the employment of relatively large for Labor Workers Peasants in the City of 1.89%, (3) a relatively large decrease in income for Household Entrepreneurs Farmers of 0.81% and Households The Peasant Workers of 0.8%. While the Company's revenue decreased by 0.69% and decreased government revenues amounted to 0.47%. (4) decline in Indonesia's economy is seen by the difference of -0.7% of GDP in case of disaster to the GDP, if not disaster. The percentage decrease in output Fisheries greater than the Financial Sector, Ownership, and Corporate Services shows that the direct impact of disasters are not always consistent with their indirect impact. Thus, the government must be careful in making policy in the post-disaster rehabilitation.

Abstrak :
Perdagangan merupakan salah satu faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN. Namun, terdapat konsekuensi lingkungan seiring dengan peningkatan aktivitas perdagangan. Penelitian ini menginvestigasi dampak dari perdagangan bebas terhadap emisi CO2 pada negara-nagara ASEAN-5, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Penelitian ini mempertimbangkan adanya efek langsung dan tidak langsung dari perdagangan bebas terhadap emisi CO2, dimana pada efek tidak langsung dibagi menjadi efek skala, efek komposisi, dan efek teknik. Selain itu, penelitian ini juga menginvestigasi perbedaan dampak langsung dari perdagangan intra dan inter ASEAN-5. Dengan menggunakan metode Fixed Effect, penelitian ini menemukan bahwa terdapat pergerakan berbentuk S pada efek skala dan pergerakan berbentuk U pada efek komposisi. Selain itu, secara umum terdapat deteriorasi emisi CO2 akibat efek langsung dan perbaikan lingkungan akibat efek teknik.

---

Trade is an important factor for the economic growth of ASEAN countries. However, there are environmental consequences as trade activities increase. This research investigates the impact of free trade on CO2 emissions in ASEAN-5 countries: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. This study considers the direct and indirect effects of free trade on CO2 emissions, where the indirect effects are divided into scale effects, composition effects, and technical effects. In addition, this study also investigates the differences in the direct impact of intra and inter ASEAN-5 trade. Using the Fixed Effect method, this study found that there is an S-shaped movement on the scale effect and a U-shaped movement on the composition effect. In addition, as general there are deterioration of CO2 emissions due to direct effects and environmental improvements due to technical effects.

Abstrak :
ABSTRAK
Metode pengadaan langsung merupakan cara pengadaan yang paling sederhana dimana tidak melalui proses lelang, lebih efisien karena dapat melakukan negosiasi langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa perantara. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner. Kemudian data tersebut dievaluasi dengan analisa deskriptif dan divalidasi dengan wawancara pakar. Manajemen pengadaan langsung di kecamatan dan kelurahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dari tahap perencanaan sampai dengan pengendalian tidak berjalan dengan baik, SDM dalam pengadaan mempunyai keterampilan yang kurang dan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam pengadaan belum sepenuhnya bersertifikat. Selain itu terdapat 13 proses yang belum diatur secara jelas atau tidak sesuai dengan best practice, maka dibuat strategi dalam pelaksanaan manajemen pengadaan langsung yang dapat diterapkan di kecamatan dan kelurahan Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
Direct procurement method is the simplest way which does not through an auction process, is more efficient because it can negotiate directly to the providers without any intermediaries. The study was conducted by collecting data through a questionnaire survey. Then the data is evaluated by descriptive analysis and validated with expert interviews. Direct procurement management in districts and villages of DKI Jakarta as a whole from the planning stage until the control is not going well, the human resources in the procurement have lack of skills and the officials that responsible in procurement has not been fully certified. In addition there are 13 processes that are not yet clearly regulated or not in accordance with best practice, then the strategy was made in the implementation of direct procurement management that can be applied in the districts and villages of DKI Jakarta.

Abstrak :
Dengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan Pelaksanaan Subsidi Langsung Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Koja. Kesimpulan penelitian ini adalah kebiajakn subsidi langsung pelayanan kesehatan belum dapat dipahami terutama stakeholder pelaksana kebijakan. Peningkatan pelayanan kesehatan hanya sebatas fasilitas sarana dan prasarana. Faktor penghambat pelaksanaan subsidi langsung pelayanan kesehatan diantaranya: sumber daya manusia, komunikasi, isi kebijakan, koordinasi antar sektoral, dan anggaran kesehatan. ......With a qualitative approach, this thesis describes the implementation of Direct Subsidy Health Service District Health Clinics Koja. The conclusion of this study is kebiajakn direct subsidy of health care can not be understood primarily stakeholder policy implementers. Improvement of health services was limited infrastructure facilities. Factors inhibiting the implementation of direct subsidy of health care such as: human resources, communications, policy content, intersectoral coordination, and health budgets.