Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Saat ini Kantor Pertanahan seluruh Indonesia sudah menggunakan sistem yang sudah online untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat bernama Komputerisasi Kegiatan Pertanahan. Sistem ini digunakan dalam pelayanan inti Kantor Pertanahan seperti pendaftaran tanah dan lain sebagainya. Namun pada penggunaannya, berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pengguna, ditemukan ketidakpuasan pengguna karena sistem ini tidak sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengukur apakah sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan ini sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan mengukur tingkat kepuasan dari pengguna serta aspek-aspek lain yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas berkelanjutan yang bertujuan untuk membantu pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Penelitian ini mengadopsi metodologi Total Quality Management (TQM) dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna serta aspek-aspek lain yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas yang berkelanjutan karena asumsi yang dipertanyakan langsung berhubungan dengan kebutuhan pengguna. Hasil penelitian ini berupa penilaian tiap indikator yang ada pada dimensi-dimensi yang ada di TQM untuk dijadikan bahan evaluasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam melakukan peningkatan berkelanjutan dalam membangun sistem informasi. ......Nowadays, all Land Office in Indonesia has been using online system for servicing the people. The system called Land Office Computerization. This system use for the core service for the people who has matter in land like land registration, etc. But in case of usage, based on interview with users, found that user are not satisfy with this system because the system is not fulfill the user needs. This research tried to measure if the system has been fulfilled the user need with measuring the user satisfaction also with another aspect that needed to do continues quality improvement. The main goal is to help the related ministry to fulfill the needs of user. This research adopting Total Quality Management (TQM) to measure the user satisfaction also with another aspect that needed to do continues quality imporevement because it related directly to user needs. The result of this research is a valuation of each indicator of related TQM dimensions to be evaluation material in order of continuous improvement for developing an information system.

Abstrak :
[Dalam melakukan pedaftaran tanah dan penegakan hukum di bidang pertanahan, terdapat lembaga pemerintah non departemen yaitu BPN. BPN memiliki tugas menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan, Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi terdapat kasus terbitnya sertipikat oleh BPN atau kantor pertanahan setempat terhadap tanah yang masih berstatus sengketa di pengadilan.Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah antara Taily Aida dan Hendra Santoso dengan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya yang berakibat pada pembatalan sertipikat hak milik nomor 669/ Dukuh Pakis atas nama pihak lain yaitu Suladi Abdus Shomad yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya diatas tanah milik Taily Aida dan Hendra Santoso yang masih menjadi objek sengketa di pengadilan. Salah satu faktor penyebab timbulnya kasus ini adalah adanya kesalahan dari pihak administrasi kantor pertanahan kotamadya Surabaya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpukan bahwa timbulnya sertipikat hak milik atas nama pihak lain diatas tanah yang masih menjadi objek sengketa di pengadilan telah melanggar pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Taily Aida dan Hendra Santoso yaitu mengajukan permohonan kembali hak atas tanah dengan sertipikat hak milik kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya atas nama Taily Aida dan Hendra Santoso.;In conducting the registration of land and law enforcement in the land sector, there is a non-departmental government agency called BPN. BPN has the task of organizing several functions, namely the formulation of national policy in the field of land, development and general administrative services in the area of land, in practice, there are rare cases of issuance of certificates by BPN or local land office on the ground are still a dispute in the court. This thesis is illustrate about the land dispute between Taily Aida and Hendra Santoso against the Head of the Land Office of Surabaya City that resulted in the cancellation of property rights certificate number 669 / Dukuh Pakis on behalf of other parties, namely Suladi Abdus Shomad issued by the Land Office on land owned by the municipality of Surabaya Taily Aida and Hendra Santoso, who is still the object of dispute in court. One of the factors causing this case is mistakenness on the part of municipal land office administration Surabaya. Research using normative juridical method with typology of explanatory and prescriptive. Results of the study concluded that the incidence of property rights certificate on behalf of another party on the ground that they become the object of dispute in court has violated article 45 paragraph (1) letter e of the Government Regulation No. 24 of 1997 as well as the legal steps that can be performed by Taily Aida and Hendra Santoso reapply land rights with certificates of property rights to the Land Office on behalf of the municipality of Surabaya as Taily Aida and Hendra Santoso., In conducting the registration of land and law enforcement in the land sector, there is a non-departmental government agency called BPN. BPN has the task of organizing several functions, namely the formulation of national policy in the field of land, development and general administrative services in the area of land, in practice, there are rare cases of issuance of certificates by BPN or local land office on the ground are still a dispute in the court. This thesis is illustrate about the land dispute between Taily Aida and Hendra Santoso against the Head of the Land Office of Surabaya City that resulted in the cancellation of property rights certificate number 669 / Dukuh Pakis on behalf of other parties, namely Suladi Abdus Shomad issued by the Land Office on land owned by the municipality of Surabaya Taily Aida and Hendra Santoso, who is still the object of dispute in court. One of the factors causing this case is mistakenness on the part of municipal land office administration Surabaya. Research using normative juridical method with typology of explanatory and prescriptive. Results of the study concluded that the incidence of property rights certificate on behalf of another party on the ground that they become the object of dispute in court has violated article 45 paragraph (1) letter e of the Government Regulation No. 24 of 1997 as well as the legal steps that can be performed by Taily Aida and Hendra Santoso reapply land rights with certificates of property rights to the Land Office on behalf of the municipality of Surabaya as Taily Aida and Hendra Santoso.]

Abstrak :
ABSTRAK
Sertipikat ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Apabila terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih atas satu bidang tanah, maka salah satu harus dibatalkan. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, penyelesaian kasus sertipikat ganda yang terjadi di Kabupaten Pontianak serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mencegah terjadinya sertipikat ganda. Terjadinya sertipikat ganda dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu belum tersedianya peta pendaftaran tanah, adanya itikad tidak baik dari pemohon dan ada juga dari pihak Kantor Pertanahan dan juga karena kantor pertanahan belum melaksanakan azas mutakhir. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak, melalui peradilan umum dan melalui arbitrase dan alternatif. Penyelesaian sengketa tanah dalam kasus ini ditempuh melalui peradilan. Upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh Kantor Pertanahan tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran tanah, jangan menunggu anggaran dart Badan Pertanahan Nasional Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum mencari kebenaran ilmiah yang teoritis sehubungan dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk mencegah supaya jangan terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih, tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran tanah. Dimana guna peta pendaftaran tanah untuk menyampaikan bidang tanah dalam satu wilayah cakupan yang mana sertipikat tanahnya sudah terbit.

---

ABSTRAK
Double certificates are certificates which explain one same lot of land. In regard with the occurrence of double certificates or overlapping upon one lot of land, so then each of them must be terminated. The problems of writing this thesis is the causal factors of double certificates happening in Kabupaten Pontianak and efforts conducted upon them by Kantor Pertanahan (Land office) to prevent the occurrence of double certificates. The occurrence of double certificates may be caused by some reasons, namely unavailability of the land registration map, bad will of both the applicant and Land Office and also because the land office has not applied the sophisticated principle. Settlement of land dispute can be settled by the way of discussion by parties, through public court, by arbitration, and other alternatives. Settlement of land dispute, in this matter through public courts. Preventive effort which has to be performed by every land office is to supply the Land Registration Map, not to wait for budget from Badan Petanahan Pusat (central of National Land Body). The method of research used in writing this thesis is normative research method with the intention to quote certain legal principles finding theoretical scientifical truth related to the discussed matters. Based on the research method used in writing this thesis, can be concluded that to prevent the double certificates to occur or overlapping, each Land Office must provide the Land Registration Map. The use of Land Registration Map is to give Information that one lot of land certain area has been certified.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2017, sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah akibat hukum penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah sebagai akibat perintah putusan pengadilan, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang akta jual belinya cacat hukum dengan putusan pengadilan, dan penyelesaian pelaksanaan putusan pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/2017). Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah Penerbitan sertipikat duplikat hak atas tanah sebagai akibat perintah Putusan pengadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sertipikat yang seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah seakan-akan terdegradasi dengan adanya dua sertipikat hak atas tanah dengan dua subjek orang yang berbeda dan objek sertipikat yang sama. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat atau Termohon Kasasi (pihak yang dirugikan) adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan sertipikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian dilanjutkan dengan pembatalan sertipikat. Pembatalan tersebut menyebabkan hapusnya hak atas tanah dan status tanah tersebut menjadi tanah negara yang berarti harus diajukan permohonan hak baru kepada kantor pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan revisi peraturan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ......This study discusses on issuance of Duplicate Land Rights Certificate : A Case Study of Supreme Court Decision Number 3136 K/Pdt/2017, so it takes a review of the problem with the legal issues discussed are due to the legal issue of the issuance of duplicate certificates of land rights as a result of a court decision, the responsibility of the Land Deed Officials whose land sale deed legally flawed with a court decision, and the resolution for the execution of court decision on the issuance of  duplicate land rights certificate (case study of the Supreme Court's decision No. 3136 K/Pdt/2017). The method used is a normative juridical research method, namely research on legal principles using secondary data. While the data analysis method used is a qualitative method and the data collection tool used is the study of documents. The results of this study are the issuance of a duplicate land rights certificate as a result of a court decision not in accordance with statutory regulations, especially Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration. Certificate should provide a guarantee of legal certainty regarding land rights seems to be degraded by the existence of two certificates of land rights with two different subjects and the same object certificate. The settlement that can be carried out by the Plaintiffs or the Respondent Cassation (the injured party) is
by filing a claim for certificate revocation to the State Administrative Court which is then followed by certificate revocation. The certificate revocation results in the abolition of land rights and the status of the land becomes national land, which means that the new land rights application must be submitted to the land office. Therefore, it is necessary to revise the regulations, especially Government Regulation Number 24 of 1997 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration.

Abstrak :
Implementasi TIK merupakan suatu bentuk perubahan, yang membawa dampak kepada organisasi baik pada proses bisnis maupun sumber daya manusia. Perubahan sering kali menimbulkan resistensi pada individu-individu dalam organisasi. Oleh karena itu manajemen perubahan dalam setiap dalam implementasi TIK harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Sehingga implementasi TIK dapat dilakukan dengan baik, tepat waktu dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi manajemen perubahan implementasi TIK pada lembaga pemerintah non departemen yaitu BPN RI dengan mengambil studi kasus implementasi Komputerisasi Kantor Pertanahan. Perumusan strategi dilakukan dengan mengacu pada Enteprise Wide Change sebagai kerangka kerja manajemen perubahan dengan menggunakan pendekatan Systems Thinking. Strategi manajemen perubahan yang diusulkan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada BPN RI yang sedang mengimplementasikan agenda yang ada dalam Grand Desain TIK. ......ICT (Information and Communication Technology) implementation represent a change, bringing impact to organization at process business and also human resource. Change is always generate resistent of individuals in organization. Therefore management of change in ICT implementation must be conducted with good planning. So that ICT implementation can be accomplished, on schedule and utilized as according to its function. This research, aimed to developed change management strategy of ICT implementation at government agency that is BPN RI, for Land Office Computerization. Strategy Formulation was conducted by reffering to Enteprise Wide Change framework that use Systems Thinking approach. Change management strategies proposed to be expected can give contribution at BPN RI which is implementing agenda in ICT Grand Desain.

Abstrak :
Tesis ini membahas kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengeluarkan pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua yang hilang di Kantor Pertanahan untuk kepentingan pendaftaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kewenangan PPAT dalam mengeluarkan Pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua berupa Fotokopi Akta PPAT Lembar Pertama tidaklah tepat, sehingga sebaiknya PPAT mengeluarkan Pengganti Akta berupa Salinan, dimana kewenangan PPAT dalam mengeluarkan Salinan dipersamakan dengan kewenangan Notaris untuk mengeluarkan Salinan Akta/Minuta jika diperlukan oleh para pihak; Adanya Laporan Kehilangan Kepolisian dan Berita Acara tentang hilangnya asli akta PPAT Lembar Kedua yang dibuat oleh Kantor Pertanahan dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah; Pihak Kantor Pertanahan bertanggung jawab atas hilangnya Asli Akta PPAT Lembar Kedua yang hilang dengan memberikan sanksi kepada Pegawai yang lalai sesuai dengan Butir 5 dan Butir 48 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Jangka Waktu Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan hukuman paling lama 3 (tiga) bulan yang bersangkutan tidak dapat dipromosikan. Apabila melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi jenis hukuman lebih berat.

---

This thesis discusses the authority of the Land Deed Official (PPAT) to issue the original replacement of the Second Sheet Act which is lost for the purpose of land registration. This research is a normative juridical research with analytical descriptive. The results suggest that the PPAT's authority in issuing the Original Substitute of the Second PPAT Deed in the form of a Photocopy of the First PPAT Deed is not appropriate, so that PPAT should issue a Substitute Deed in the form of a copy, where the PPAT authority in issuing a copy is equal to the Notary's authority to issue a Deed / Minute if necessary by the parties; The existence of the Police Loss Report and the Minutes concerning the loss of the original PPAT Second Sheet document made by the Land Office can be used as a means of legal protection for the Land Deed Making Officer; The existence of the Police Loss Report and the Minutes concerning the loss of the original PPAT Second Sheet document made by the Land Office can be used as a means of legal protection for the Land Deed Making Officer; The Land Office is responsible for the loss of the original missing PPAT Second Sheet by giving sanctions to negligent Employees in accordance with Item 5 and Item 48 of the Attachment to the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 16 of 2013 concerning the Type and Period of Disciplinary Punishment for Civil Servants Civilians in the National Land Agency of the Republic of Indonesia with a sentence of no longer than 3 (three) months, they cannot be promoted. If a violation of the same nature is given a more severe punishment.

Abstrak :
Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis untuk kepemilikan tanah seseorang. Salah satu jenis pendaftaran sertifikat tanah yaitu sertifikat tanah rutin yang terdiri dari beberapa jenis objek sertifikat diantaranya adalah sertifikat tanah roya, peralihan hak atas tanah, perubahan hak atas tanah, hak tanggungan, split dan pendaftaran pertama kali. Instansi pemerintah yang memiliki wewenang mengeluarkan sertifikat tanah di Indonesia adalah Kementrian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan salah satunya yang terletak di Kabupaten Bandung. Namun kondisi yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung masih terdapat perlambatan penerbitan sertifikat tanah di setiap waktunya. Beberapa penyebab perlambatan tersebut karena proses perencanaan jumlah blangko dan petugas ukur yang masih belum sesuai. Sehingga diperlukan adanya perbaikan proses perencanaan menggunakan peramalan dengan pendekatan data mining untuk mendapatkan model terbaik. Metode yang digunakan adalah perbandingan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Artificial Neural Network (ANN). Setelah dilakukan analisis berdasarkan Root Mean Square Error (RMSE), ANN dapat menghasilkan model dengan tingkat akurasi yang terbaik untuk melakukan peramalan pada masing-masing jenis sertifikat tanah dibandingkan ARIMA karena hasil dari ANN memiliki tingkat kesalahan terkecil. ...... A land certificate is a certificate of proof of rights that serves as a strong proof of physical data and juridical data for a person's land ownership. One type of land certificate registration is a routine land certificate consisting of several types of certificate objects includigroya land certificates, transfer of land rights, changes to land rights, mortgage rights, splits, and first registration. The government agency authorized to issue land certificatesin Indonesia is the Ministry of ATR/BPN through the land office, one of which is in Bandung Regency. However, the conditions that occur in the Bandung Regency land office are still a slowdown in the issuance of land certificates every time. Some of the reasons for the slowdown occurred because the planning process for the number of blanks and measuring officers was still not appropriate. So, it is necessary to improve the planning process using forecasting with a data mining approach to get the best model. The method used is to compare the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)and Artificial Neural Network (ANN) methods. After analyzing based on Root Mean Square Error (RMSE), the ANN can produce a model with the best accuracy forforecasting each type of land certificate compared to the ARIMA because the results of the ANN have the smallest error rate.