Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Munculnya organisasi lokal (local organization) sebagai salah satu instrumen yang berupaya membantu masyarakat didalam mengatasi permasalahan-permasalahan akibat krisis multi dimensional perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak khususnya Pemerintah, karena organisasi tersebut merupakan modal sosial (social capital) dan alat terpenting bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui organisasi, aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara bersama-sama dan seluruh potensinya bisa disinergikan sehingga menghasilkan "social energy" yang lebih besar dan lebih kuat. Oleh karena itu, Pemerintah wajib memfasilitasi organisasi tersebut serta memberikan "power share" yang memadai. Di sisi lain seluruh warga masyarakat sebaiknya tergabung dan aktif terlibat dalam organisasi masyarakat.Namun demikian, hasil penelitian di lima (5) wilayah di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Yayasan Kesuma Multiguna-DFID, menunjukkan bahwa dinamika hubungan diantara organisasi tersebut kurang memadai sehingga kurang terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama diantara organisasi tersebut. Akibatnya potensi-potensi warga tidak dapat disinergikan secara memadai atau kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai "social energy" bagi upaya pemberdayaan masyarakat setempat. Oleh karena itu Yayasan Kesuma Multiguna mencoba melakukan upaya memberdayakan organisasi masyarakat setempat dengan mengembangkan lembaga pengembangan masyarakat yang mampu mensinergikan kekuatan-kekualan yang ada, baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat (civil society). Lembaga tersebut disebut Forum Warga yang dibentuk baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan.Upaya pemberdayaan organisasi lokal sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan "People Centered Development" dan "Reinventing Government" bukan merupakan hal yang mudah, karena banyak faktor yang perlu diperhatikan baik faktor internal yang meliputi kondisi dan karakteristik organisasi masyarakat setempat serta faktor eksternal yang meliputi kegiatan, strategi dan metodeteknik, peranan dan keterampilan profesional CD Workers sebagai pendamping program serta peranan aktor pembangunan yang lain (LSM, Lembaga Donor, Perguruan Tinggi dan Pemerintah). Oleh karena itu, ruang lingkup permasalahan tesis ini meliputi: Bagaimanakah proses kegiatan pemberdayaan organisasi lokal?; Strategi serta metodeteknik yang digunakan?; Peranan dan keterampilan profesional yang dibutuhkan oleh community development workers (CD workers)?; Peranan organisasi lokal dan aktor eksternal lainnya serta bagaimana hasil yang dicapai dari proses kegiatan pemberdayaan organisasi lokal tersebut?.Unluk mengetahui gambaran proses pcmberdayaan organisasi lokal tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak berstruktur terhadap pelaksanaan proses kegiatan pemberdayaan, wawancara tidak berstruktur kepada pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan proses kegiatan serta studi dokumentasi terhadap data-data serta laporan-laporan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitalif.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa proses kegiatan pemberdayaan organisasi masyarakat lokal melipuli: Kegiatan Sosialisasi Program; Persiapan Sosial (Social Preparation); Kegiatan Pengorganisasian Masyarakat melalui Sosialisasi dan Pembentukkan Forum Warga di tingkat RW dan di tingkat Kelurahan, Implementasi Perencanaan Program Forum Warga melalui Program Aksi serta Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Kerja Forum Warga baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan.Strategi serta metode/teknik yang digunakan terdiri dari metode/teknik yang partisipatif, meliputi: Ceramah, diskusi/tanya jawab serta dialog di dalam pertemuan sosialisasi secara bertingkat baik formal maupun informal; Refleksi, dinamika kelompok dan brainstorming serta ZOPP (Ziel Orientette Project Planning) dalam proses penyadaran dan pelibatan organisasi masyarakat di dalam perencanaan partisipatif; Manajemen partisipatif, pelatihan partisipatif, cost sharing serta membuat networking dengan aktor pembangunan lain di dalam pelaksanaan program aksi; serta presentasi/ceramah, tanya jawab, brainstorming di dalam pertemuan-pertemuan rutin dan kegiatan studi banding.Hasil yang dicapai antara lain: Masyarakat memahami dan menyadari pentingnya program pemberdayaan organisasi lokal dan bersedia menerima/mendukung serta berpartisipasi di dalam setiap proses kegiatan program; Masyarakat mendapatkan pengalaman belajar dan terlibat aktif di dalam perencanaan dan manajemen program secara partisipatif; Terbentuknya Forum Warga baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan sebagai lembaga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan Terjadinya dinamika perubahan sosial di tingkat komunitas yang memberikan arti penting bagi kehidupan mereka.Faktor--faktor lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut adalah: peranan dan ketrampilan CD Workers, antara lain: Peranan fasilitatif meliputi: Kemampuan melakukan animasi sosial, mediasi dan negosiasi, memberikan support, membangun konsensus, memfasilitasi kelompok, berorganisasi serta memanfaatkan keterampilan dan sumber; Peranan edukarif meliputi: Kemampuan menumbuhkan kesadaran, memberikan informasi dan pelatihan-pelatihan; Peranan representasi meliputi: Kemampuan memperoleh sistem/sumber, melakukan hubungan masyarakat, membentuk jaringan kerja dan melakukan advokasi; Peranan teknis meliputi: Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data serta melakukan presentasi baik lisan dan tulisan.Selain itu, peranan organisasi masyarakat lokal (akar rumput), LSM/Yayasan dan lembaga-lembaga donor, Perguruan Tinggi serta lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat lokal maupun regional sebagai aktor pembangunan juga sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan program pemberdayaan ini, baik sebagai pemberi Jaya (empowering, enabling) dan pemberi kemudahan (facilitating) maupun keterlibatannya secara aktif di dalam setiap proses kegiatan."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Pukesmas Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur memiliki tujuan untuk memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundangan dan etika farmasi yang berlaku serta memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku professionalisms serta wawasan dan pengalaman nyata reality untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Tugas khusus yang diberikan, yang berjudul 'Penggunaan Obat Rasional Triwulan I Pada Bulan Januari-Maret 2016 Di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur'. Tujuan dari tugas ini adalah untuk mengetahui tujuan dan sistem pelaporan POR di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati serta mengetahui dan mengkaji data POR periode Januari-Maret 2016 di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati.

---

Internship for Profession of in East Jakarta Community Health Center has aims to understand the role, duties and responsibilities of a pharmacist in the practice of pharmaceutical services at the health center in accordance with the provisions of law and ethics applicable pharmacy, have the knowledge, skills, attitude professionalism as well as the insight and experience real reality to practice pharmacy profession and work in community health centers. Main assignments or tasks given which entitled 'The Use of Rational Drug in Quarter I on January March 2016 in Kramat Jati Health Centers East Jakarta'. The purpose of the assignment is to know the purpose of POR reporting systems in Kramat Jati health centers and to know and to analyze the POR data January March 2016 in Kramat Jati Health Centers."

"Skripsi ini bertujuan menggambarkan eksistensi Kramat Tunggak selama periode Gubernur Ali Sadikin dengan menggunakan metode sejarah sebagai acuannya dengan gaya penulisan naratif deskriptif. Kramat Tunggak adalah lokalisasi prostitusi di Jakarta yang diresmikan pada 1971. Sebagai referensi penulisan, penelitian ini memperolehnya dari buku, dokumen, dan wawancara. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Kramat Tunggak bukan hanya sebuah lokalisasi prostitusi tetapi juga berperan sebagai tempat rehabilitasi dan resosialisasi. Kemudian, keberadaan Kramat Tunggak tidak serta merta menghapus praktek prostitusi di tempat lain. Keberadaan Kramat Tunggak juga mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang setuju dan ada pula yang menentangnya.

---

This Thesis tries to explain about the existence of Kramat Tunggak during Ali Sadikin’s era by using the historical method with narrative approach. Kramat Tunggak was a localized area of prostitution which legalized government of Ali Sadikin in 1971. As the references, this thesis used some literature: books, documents, and interviews. The result of this thesis proved that Kramat Tunggak was not only the localization area but also the rehabilitation center. However, Kramat Tunggak did not clearly annihilate a prostitute in another place. In another hand, Kramat Tunggak had earned various opnions: some people agreed with Kramat Tunggak whereas some people not."

"Setelah penutupan Lokalisasi/Resosialisasi WTS Kramat Tunggak, masyarakat sekitar eks-lokalisasi tersebut diperkirakan terkena dampaknya. Dampak yang terjadi pada masyarakat sekitar bisa positif atau pun negatif. Namun, tentu dalam kondisi di mana dampak itu terjadi, masyarakat sekitar akan melakukan adaptasi agar dapat tetap bertahan hidup. Penutupan lok/res Kramat Tunggak sendiri telah 'berlangsung sejak 1999. Jadi, diperkirakan akan ada perubahan pada masyarakat sekitar. Karena itu, tujuan pene!itian ini adalah menggambarkan atau mendeskripsikan gambaran umum keadaan masyarakat setempat, mengetahui pandangan masyarakat setempat, menganalisis bentuk-bentuk adaptasi yang terjadi baik pada masyarakat setempat maupun pada eks- WTS, dan memberikan masukan tentang upaya apa yang perlu dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk mengurangi dampak negatif.Penelitian ini menggunakan survei. Survei dipakai sebagai alat untuk mengetahui pandangan sebanyak-banyak masyarakat setempat terhadap penutupan lok/res tersebut. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah survei, observasi, dan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh dari berita koran yang mencakup bulan Agustus 1998-Desember 1999 dan November-Desember 2002. Teknik sample yang digunakan untuk .wawancara mendalam dengan WTS. adalah snowball sampling. Inforrnan dipilih dengan kriteria yang telah ditetapkan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya berkaitan dengan penutupan lokalisasi/resosialisasi WTS Kramat Tunggak, masyarakat Kelurahan Tugu Utara terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang tidak mendukung. Sebagian besar anggota kelompok yang tidak mendukung beralasan bahwa penutupan tersebut tidak dibarengi dengan upaya penanggulangan dampak yang akan muncul.Hasil penelitian pun menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Tugu Utara menilai terjadi keuntungan sekaligus juga kerugian baik dari segi agama, ketertiban, ekonomi, dan sosial setelah dilakukan penutupan lokalisasi/resosialisasi WTS Kramat Tunggak. Masyarakat berharap agar dilakukan penyelesaian dampak yang muncul setelah penutupan lokalisasilresosialisasi WTS Kramat Tunggak. Masyarakat meminta pemerintah dapat melakukan berbagai upaya atau kegiatan yang dapat mengatasi dampak penutupan. Bila dikaji menurut teori adaptasi, bahwa setelah terjadi penutupan terjadi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat.Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah perlu diadakan penelitian komprehensif yang dilakukan kalangan akademisi untuk mengetahui sekaligus memetakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Tugu Utara dalam upaya pemberdayaan mereka setelah terjadi penutupan lokalisasi/resosialisasi WTS Kramat Tunggak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dirancang dan disusun program pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tugu Utara yang melibatkan masyarakat tersebut. Pelaksanaan program dilakukan oleh LSM, pekerja sosial masyarakat, ormas, atau asosiasi masyarakat nonformal yang sudah ada, misalkan majelis taklim atau kelompok arisan. Namun, tentu saja monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai stakeholder perlu dilakukan."

"ABSTRAK Pasar merupakan salah satu sarana umum yang amat penting kedudukannya sebagai salah satu sub sistem penggerak perekonomian kota, juga berfungsi sebagai infrastruktur kota yang melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seharihan secara teratur. Pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk kesempatan kerja sector informal berperan mewujudkan ekonomi rakyat yang mandiri, tercermin dalam keteraturan sosial pada kegiatan perdagangannya. Dalam kehidupan pedagang kaki lima di lingkungan Pasar Kramat Jati, Kodya Jakarta Timur, terdapat corak keteraturan sosial yang terjadi dari hasil interaksi hubungan-hubungan sosial antara individu-individu atau kelompok yang berkepentingan sebagai pengguna fasilitas pasar, yang dipengaruhi oleh adanya hubungan patron klien yang dijadikan pedoman, diyakini dan disepakati untuk dipatuhi dan dioperasionalkan dalam kegiatan perdagangan kaki lima. < Metodologi yang digunakan adalah etnografi yang dilakukan dengan Tara, pengamatan yang terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan pola-pola keteraturan sosial yang terjadi dan dilakukan oleh para. pedagang kaki lima dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara sederhana didefinisikan sebagai gambaran sebuah kebudayaan yaitu sebuah gambaran kebudayaan dan sebuah masyarakat atau komunitas yang merupakan hasil konstruksi dan interpretasi yang ditunjang oleh berbagai informasi yang diperolehnya sehingga didapat sebanyak mungkin dimensi dan ciri dari gambaran tersebut. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisa kualitatif. Hasil wawancara diolah, kemudian ditarik hubungan-hubungannya yang berkaitan dan diinterpretasikan berdasarkan konsep-konsep dan literatur yang ada, serta digunakan sebagai acuan untuk memperkuat analisa kualitatif ditambah dengan berbagai acuan yang relevan dengan permasalahan. Corak keteraturan sosial yang terdapat dalam kehidupan pedagang kaki lima adalah persaingan sehat, kerja sama dan tolong menolong. Keteraturan mengenai tempat/lokasi/lapak untuk berdagang disepakati bahwa kepemilikan lapak atau lokasi pedagang kaki lima yang lain, tidak akan ditempati atau direbut tanpa seijin pemilik lapak/lokasi dagang. Keteraturan dalam pembayaran pungutan baik resmi maupun tidak resmi diartikan sebagai jaminan keamanan dan ketenangan dalam berusaha. Waktu yang digunakan untuk berdagang menyesuaikan dengan jenis dagangan dan tempat atau lokasi berdagang. Untuk sistem penawaran harga barang menggunakan sistem harga luncur yang memungkinkan pembeli mendapatkan barang dengan mutu yang sebaik-baiknya dan harga yang terjangkau. Budaya tawar menawar ini juga dapat dijadikan petunjuk bagi pedagang kaki lima untuk mengetahui daya beli konsumen terhadap barang dagangan yang ditawarkan. Kehidupan pedagang kaki lima memiliki corak keteraturan sosial yang dipengaruhi oleh bentuk-bentuk patron dalam lingkungan pedagang kaki lima yang mencari bentuknya sebagai koordinator, ketua kelompok, juragan/majikan atau sekaligus sebagai ketua kelompok dan juragan. Seseorang yang menduduki salah satu peran seperti tersebut diatas dapat disebut sebagai seorang patron, sedangkan anakbuahnya dapat dikatakan sebagai klien. Sebuah komunitas yang mampu mengatur keteraturan sosial dalam kehidupannya melalui pranata yang diyakini kebenarannya dan dipatuhi, tidak akan memerlukan pelayanan tugas polisi. Sebaliknya komunitas yang cukup kompleks dimana pranata yang berlaku tidak fungsional lagi, digunakan sebagai acuan dalam mengatur dan menjaga berlakunya keteraturan sosial, akan memerlukan petugas kepolisian dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Untuk menyusun strategi pembinaan masyarakat yang profesinya sebagai pedagang kaki lima dan corak keteraturan sosialnya dipengaruhi oleh para patron. Matra Program Pembinaan Kamtibmas ditingkat Polsek (Kepolisian Sektor), dapat menyertakan peranan para patron, dalam penciptaan situasi keamanan yang kondusif. "

"The Implementation of Learning Organization at Service Tax Office of Jakarta Kramat JatiIn this more competitive world, one of the keys for an efficient organization to stay firm and to be able to reach its aim is learning. Service Tax Office of Jakarta Kramat Jati, as part of the Directorate General of Tax has a vision: 'Becoming a society service model which is world class, trusted and prided upon society.It is not easy to achieve that vision and to have a good quality of government organization. There are many requirements to be fulfill, one of them is how to create and to build organizational learning.Learning organization might be happened if only individual learns even though individual learning doesn't guarantee the existence of organizational learning.This research's aim is to explain and to know the level of the implementation of learning organization at Service Tax Office of Jakarta Kramat Jati.A design that has been used in this research is explanation-descriptive level of research and methodology that has been used is case study by taking and object in the Service Tax Office of Jakarta Kramat Jati.The population in this research is the entire officer at the Service Tax Office of Jakarta Kramat Jati. The sample is taken by census that all population reach to 102 respondents.The instrument that has been used in this research is Learning Organization Profile (LOP) that is taken from the book Building The Learning Organization' written by Prof. Michael Marquardt. This instrument will be used to measure the variable level of implementation learning organization. Questioner is compiled based on the grille of a systematic instrument of research.In this research, research variable, measured component, subcomponent, and instrument can be related among each other. From the result of data analyzing, we are able to know that the level of the implementation of learning organization in Service Tax Office of Jakarta Kramat Jati is fair to good (between fair and good) with average value 20,67 ( Compared with the range result that is introduced by Marquardt ).In the dynamics learning, officer at The Service Tax Office of Jakarta Kramat Jati individually is already good enough but does not already have a methodology to accelerate the teaming. On the level of a team, it is also already good enough, but it needs training improvement on how to work and learn together.In this transformation of organization, vision's transformation has already at good level, and so does the structure's transformation, however there is no culture to give appreciation to the individual who are willing to learn.In the human power engineering, there is no planning or strategy to produce knowledge and skill, to give opportunity to taxpayer, tax consultant, special entrepreneur associations, and to entangle learning partner from education institute/university.In management of knowledge, there is no innovation of service compared with other government organization. Implementation of technology is generally good.The conclusion of this research is that the level of the implantation of learning organization at the service Tax Office of Jakarta Kramat Jati is between fair and good ( fair to good ) and still below the standard that has been tested by Marquardt. Dynamic subsystem of knowledge is still below the average result of Marquardt's research. In the subsystem the implementation of technology is above the average result of Marquardt's research.From the description of the conclusion, leader and the officer of Service Tax Office of Jakarta Kramat Jati are suggested to improve a training on how to work and to learn together, to have a culture of giving appreciation to individual who is willing to learn to have planning/strategy to produce knowledge and skill, to give opportunity to taxpayer, tax consultant, special entrepreneur association, and to entangle learning partner from education institute/university, and the last is to innovate the service by comparing with other government organization."

"Praktek Kerja Profesi di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dilaksanakan pada Bulan Oktober 2016. Kegiatan Praktek Kerja Profesi ini bertujuan agar calon Apoteker mampu memahami peranan, tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundangan dan etika farmasi yang berlaku dan dalam bidang kesehatan masyarakat, memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku profesionalisme serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas, melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik kerja profesi Apoteker di Puskesmas, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktik dan pekerjan kefarmasian di Puskesmas, serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas. Tugas khusus yang diberikan berjudul Rekapitulasi Data Penggunaan Obat Rasional POR Januari-September 2016 di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Periode Oktober 2016.

---

Profession Internship at Puskesmas Kecamatan Kramat Jati was held on October 2016. This internship aims so that student can understand the role, duties and responsibilities of the Pharmacist, gaining the skills and experiences on managerial activities and clinical pharmacy services, looking and learning the strategies and the development of the Pharmacist profession, obtaining an overview in the face of problems on pharmaceutical practices, as well as being able to interact with other health care personnel at Puskesmas. The specific assignment was given by title The Recapitulation of Rationality Medicine Using January September 2016 at Puskesmas Kecamatan Kramat Jati East Jakarta on October 2016."

"Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif wilayah kerjanya. Laporan tugas khusus ini memiliki tujuan untuk mengetahui tujuan dan sistem pelaporan Penggunaan Obat Rasional dan memperoleh serta mengevaluasi data Penggunaan Obat Rasional bulan Agustus 2022 pada Puskesmas Kelurahan Tengah yang berada di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Penggunaan Obat Rasional (POR) merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan biaya yang terjangkau untuk pengobatan yang didapatkan masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya pada puskesmas. Indikator pencapaian POR di puskesmas meliputi persentase penggunaan antibiotik pada pasien ISPA non pneumonia dan diare non spesifik, persentase penggunana injeksi pada pasien myalgia, serta rerata jumlah item obat yang diresepkan untuk ketiga diagnosis tersebut. Berdasarkan hasil rekapitulasi data POR di Puskesmas Kelurahan Tengah periode Agustus – Oktober 2022, dapat disimpulkan bahwa penggunaan antibiotik untuk pasien ISPA non pneumonia dan pasien myalgia dianggap rasional karena masing-masing persentase penggunaannya dibawah nilai maksimal persyaratannya, yaitu masing-masing ≤20% dan ≤ 1%. Sedangkan penggunaan antubiotik untuk diare non spesifik dianggao tidak rasional karena persentase penggunaannya tidak memenuhi persayaratan penggunaannya, yaitu ≥ 8%.

---

Puskesmas is a health service that organizes community health efforts and individual health efforts at the first level, with more priority on promotive and preventive efforts in their working areas. This special assignment report has the aim of knowing the goals and reporting system for Rational Drug Use and obtaining and evaluating data on Rational Drug Use for August 2022 at the Puskesmas Kelurahan Tengah in the Kramat Jati District area. Rational Drug Use (POR) is a policy that aims to ensure effectiveness, safety, and affordable costs for treatment that the community gets at health care facilities, one of which is at the puskesmas. Indicators for achievement of POR at puskesmas include the percentage of antibiotic use in patients with non-pneumonic ARI and non-specific diarrhea, the percentage of injection users in myalgia patients, and the average number of drug items prescribed for the three diagnoses. Based on the results of the recapitulation of POR data at the Puskesmas Kelurahan Tengah for the period August – October 2022, it can be concluded that the use of antibiotics for non-pneumonic ARI patients and myalgia patients is considered rational because the percentage of use for each is below the maximum requirement, namely ≤20% and ≤ respectively 1%. Meanwhile, the use of antibiotics for non-specific diarrhea is considered irrational because the percentage of use does not meet the requirements for use, namely ≥ 8%."

"Ilmu farmasi merupakan salah satu ilmu kesehatan yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ruang lingkup farmasi begitu luas sehingga bentuk praktik kefarmasian juga sangat beragam. Dalam menjalankan praktik kefarmasiannya, seorang apoteker dituntut memiliki standar kompetensi. Standar kompetensi ini dapat dilatih dalam praktik kefarmasian, sehingga dilakukan praktik kerja profesi apoteker dibeberapa tempat dan berbagai bidang, diantaranya adalah Apotek Atrika, PT. Hexpharm Jaya, PT. Anugrah Pharmindo Lestari dan Puskesnas Kramat Jati. Secara keseluruhan apoteker belajar melakukan praktik kefarmasian secara professional dan etik, menggunakan komunikasi yang efektif dan menggunakan keterampilan organisasi sehingga dapat meningkatkan hubungan interpersonal yang baik dengan pasien maupun dengan teman sejawat. Pada bidang pelayanan, apoteker harus mengoptimalisasi penggunaan, dispensing, pemberian informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan. Apoteker juga dapat mengupayakan hal yang preventif maupun promotive untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam bidang industri, apoteker belajar terkait pengelolaan sediaan farmasi, dimulai dari tahap formulasi, produksi hingga pendistribusian. Selain belajar memenuhi standar kompetensi yang harus dimiliki apoteker, pada kesempatan praktik kerja, apoteker juga diberikan persoalan yang akan dibahas pada masing-masing laporan hasil praktik kerja profesi apoteker.

---

Pharmacy is one of the health sciences that will continue to develop along with the development of science and technology. The scope of pharmacy is so broad that the forms of pharmaceutical practice are also very diverse. In carrying out its pharmacy practice, a pharmacist must have competency standards. These competency standards can be trained in pharmaceutical practice so that pharmacists' professional work practices are carried out in various fields, including Apotek Atrika, PT. Hexpharm Jaya, PT. Anugrah Pharmindo Lestari and the Puskesmas Kramat Jati. Overall, pharmacists learn to practice pharmacy professionally and ethically, use effective communication, and use organizational skills to improve good interpersonal relationships with patients and colleagues. Pharmacists must optimize the use, dispensing, and providing of information related to pharmaceutical preparations and medical devices in the service sector. Pharmacists can also seek preventive and promotive things to improve public health. In the industrial sector, pharmacists learn about the management of pharmaceutical preparations, from formulation and production to distribution stages. In addition to learning to meet the competency standards that pharmacists must possess, on work practice opportunities, pharmacists are also given issues that will be discussed in each report on the results of the pharmacist's professional practice."

"Penggunaan obat secara rasional sangat penting dalam mencapai layanan kesehatan yang berkualitas. Penggunaan obat yang tidak rasional dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti peningkatan angka kematian dan kesakitan akibat penyakit, timbulnya efek samping obat, biaya yang tinggi, dan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Oleh karena itu, praktik Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas diharapkan dapat membantu pasien menggunakan obat dengan efektif, efisien, dan aman. Kementerian Kesehatan RI menetapkan parameter Penggunaan Obat Rasional (POR) dengan mengacu pada prevalensi penyakit tertentu, seperti penyakit ISPA non-pneumonia dan diare non-spesifik. Parameter POR yang ditetapkan adalah batas penggunaan antibiotik untuk kasus ISPA dan diare adalah 20% dan 8%. Penggunaan antibiotik yang berlebihan terhadap kasus yang belum terkonfirmasi bakteri dapat meningkatkan resistensi antibiotik di masa depan. Hasil evaluasi penggunaan obat rasional di Puskesmas Kelurahan Kramat Jati 1 pada bulan April 2023 menghasilkan persentase penggunaan antibiotik untuk ISPA non-pneumonia dan diare non-spesifik masing- masing sebesar 5% dimana hasil ini memenuhi syarat keberterimaan penggunaan antibiotik <20% untuk ISPA non-pneumonia dan <8% untuk diare non spesifik.

---

The rational use of drugs is essential to achieve quality healthcare services. Irrational drug use can lead to various negative impacts, such as increased mortality and morbidity rates due to diseases, the emergence of drug side effects, high costs, and bacterial resistance to antibiotics. Therefore, the practice of Rational Drug Use (RDU) in Community Health Centers (Puskesmas) is expected to assist patients in using medications effectively, efficiently, and safely. The Indonesian Ministry of Health establishes parameters for Rational Drug Use (RDU) based on the prevalence of specific diseases, such as non-pneumonia acute respiratory infections (ISPA) and non-specific diarrhea. The set RDU parameters for ISPA and diarrhea cases are 20% and 8% of antibiotic use, respectively. Excessive antibiotic use for cases that have not been confirmed as bacterial infections can contribute to antibiotic resistance in the future. The evaluation result of rational drug use at Kelurahan Kramat Jati Community Health Care 1 in April 2023 shows that the percentage of antibiotic use for non-pneumonia ISPA and non-specific diarrhea is 5% each, meeting the acceptable criteria of antibiotic use <20% for non-pneumonia ISPA and <8% for non-specific diarrhea."