Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kota Cilegon memiliki risiko tinggi terkena bencana sehingga rumah sakit di Kota Cilegon perlu memiliki kesiapsiagaan manajemen bencana rumah sakit agar dapat menimimalisir dampak bencana di kemudian hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapsiagaan manajemen bencana rumah sakit di Kota Cilegon menggunakan studi deskriptif observasional dan metode semi-kuantitatif. Data primer didapat dari wawancara mendalam staf ahli rumah sakit menggunakan pedoman wawancara modifikasi Safe Hospital Checklist. Data primer tersebut kemudian diolah melalui Ms Excel dan hasilnya berupa nilai rata-rata untuk setiap komponen pada manajemen bencana rumah sakit lalu diklasifikasikan ke dalam kategori A 0.66-0.1, B 0.36-0.65, atau C 0-0.35. Hasil dari penelitian ini kedua rumah sakit umum termasuk kategori A, yang menunjukkan bahwa manajemen bencana kedua rumah sakit telah siap dalam menghadapi bencana dengan masing-masing nilai rata-rata, rumah sakit Z sebesar 0.67 dan rumah sakit sebesar X 0.85. Meskipun begitu, kedua rumah sakit tetap perlu melakukan usaha pencegahan dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. ...... Cilegon city has a high risk of disasters. Hospitals need to know whether they prepared or not, in order to minimize the impact of disasters in future. This descriptive observational study aimed to analyze preparedness of hospital disaster management at Cilegon city using semi quantitative method. Primary data was collected by utilizing a modified Safe Hospital Checklist as an indepth interview manual to do the indepth interview for each hospital 39s key person, then processing the data with Ms Excel which the results was mean average of every component in hospital disaster management, continuing to classify them into three categories, A 0.66 0.1, B 0.36 0.65, or C 0 0.35. The results show both hospitals was an A category, hospital Z got score 0.67 and hospital X got score 0.85, that means their disaster management prepared enough to face the disaster in future. However, they still need to maintain the long last preventing efforts to increase their disaster preparedness.

Abstrak :
ABSTRAK
Kesiapsiagaan Emergency Response Team Kota CilegonTerhadap : Bencana Industri Di Kawasan Industri Zona I;Pembimbing : Prof. Dra.Fatma Lestari, M.Si, PhD.Perkembangan Industri Kota Cilegon memberikan dampak kerawanan bencanateknologi yang tinggi, kerawanan tersebut terlihat dari banyaknya jumlah industridengan pengelolaan bahan kimia sebagai bahan dasarnya, Luas Kota Cilegon 17.550Ha, dengan letak geografis pada posisi 5 52 rsquo;24 rdquo; - 6 04 rsquo;07 rdquo; Lintang Selatan dan105 54 rsquo;05 rdquo; - 106 05 rsquo;11 rdquo; Bujur Timur, jumlah usaha / perusahaan yang ada di KotaCilegon sebanyak 43.900 perusahaan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2016 ,dari sejumlah usaha /perusahaan tersebut Kota Cilegon membagi menjadi tiga KawasanIndustri, yaitu:a. Zona Satu berada di Kecamatan Citangkil, Ciwandan, Cilegon, Grogol;b. Zona Dua berada di Kecamatan Citangkil, Ciwandan, Grogol;c. Zona Tiga berada di Kecamatan Grogol dan Pulomerak.Sebagai salahsatu bentuk kesiapsiagaan bencana industri di Kota Cilegon makadibentuklah Emergency Response Team dari lintas sektoral baik dari unsur TNI-Polri,Lembaga atau Non Lembaga Kementrian, OPD Pemerintah Kota Cilegon di bidangBencana, Pihak Swasta terutama di tiga kawasan industri yang dikenal dengan ZonaAMC Anyer, Merak, Ciwandan , kawasan dengan Risiko bencana industri terbesaradalah Zona I Kawasan Industri Kota Cilegon, sehingga Zona I membentuk CiwandanEmergency Response Team sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap bencana industri, danperlu program , sarana prasarana, jalur komando dalam membangun kesiapsiagaan yangtangguh sebagai kesiapsiagaan terhadap bencana industri..Kata kunci:Bencana Industri, Kesiapsiagaan , Emergency Response Team Kota Cilegon

---

Abstract Industrial Development of Cilegon City gives high impact of technological disaster, the vulnerability is seen from the number of industries with chemical management as its basic material, Cilegon City Area 17,550 Ha, with geographical position at 5 52 39 24 6 04 39 07 South Latitude and 105 54 39 05 106 05 39 11 East longitude, the number of businesses companies in the City of Cilegon as many as 43,900 companies Central Bureau of Statistics of Banten Province, 2016 , from a number of businesses companies Kota Cilegon divided into three Industrial Zones, namely a. Zone One is located in Citangkil Sub district, Ciwandan, Cilegon, Grogol b. Zone Two is located in Citangkil Sub district, Ciwandan, Grogol c. Zone Three is located in District Grogol and Pulomerak.As one of the forms of industrial bancana preparedness in Cilegon City, Emergency Response Team was formed from cross sectoral from elements of TNI Polri, Institution or Non Ministry Institution, OPD Cilegon Government in Disaster, Private Party especially in three industrial area known as Zone AMC Anyer, Merak, Ciwandan , the largest industrial disaster area is Zone I of Cilegon Industrial Zone, so Zone I establishes the Ciwandan Emergency Response Team as an effort to prepare for industrial disaster, and needs program, infrastructure, command line in building preparedness tough as disaster preparedness for industry. Keywords Industrial Disaster, Preparedness, Emergency Response Team Kota Cilegon

Abstrak :
Pemerintah Kabupaten Serang memberikan Hak Guna Bangunan diatas tanah Negara kepada PT. Genta Kumala selaku developer untuk membangun pusat pembelanjaan modern yang terdiri dari sebuah mall dan beberapa ruko di Kota Cilegon. PT. Genta Kumala menjual ruko kepada masyarakat dengan status Hak Guna Bangunan untuk tiap unit ruko. Jangka waktu Hak Guna Bangunan diberikan selama 20 tahun, dan hak tersebut berakhir pada tahun 2012. Permasalah timbul ketika masyarakat melakukan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan kepada BPN Cilegon. Permohonan tersebut ditolak oleh BPN Cilegon dengan alasan ruko tersebut berada diatas tanah Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang. Pokok permasalahan yang hendak diangkat, yaitu bagaimanakah status Hak Pengelolaan yang diberikan diatas tanah Hak Guna Bangunan yang berada di kawasan Gedung Matahari Lama dan bagaimanakah kepastian hukum bagi pemegang Hak Guna Bangunan akibat diterbitkannya Hak Pengelolaan diatas tanah Hak Guna Bangunan tersebut. Menurut peraturan yang berlaku, Hak Pengelolaan yang diberikan diatas tanah Hak Guna Bangunan adalah tidak sah, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai Hak Pengelolaan tidak dapat diaplikasikan dalam kasus ini. Hak Guna Bangunan ruko berada diatas tanah Negara, karenanya persetujuan pemegang Hak Pengelolaan bukan merupakan syarat permohonan perpanjangan jangka waktu hak. ...... Serang District's Government give Rights of Building over state land to PT. Genta Kumala as the developer to build a modern shopping center consisting of a mall and shophouse in the city of Cilegon. PT. Genta Kumala sell shophouse to the public with Rights of Building for each unit. Duration of Rights of Building granted for 20 years, and the rights expire in 2012. Problems comes when people make application for extension of their Rights of Building. The petition was rejected by the National Land Agency because the shophouse is located on Management Rights of Serang District?s Government. The issue of this thesis are status of Management Rights which granted on the Rights of Building in Building of Matahari Lama Cilegon and legal certainty for Rights of Building holders due to the issuance of Management Rights over Rights of Building. According to legal regulations, Management Rights given over Rights of Building is invalid, so that the provisions regarding the Management Rights can not be applied in this case. Rights of Building's shophouse given over state land, hence the approval of the holders of Management Rights is not a requirement for extension of the term of right.

Abstrak :
PPATS adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT didaerah yang belum cukup terdapat PPAT. Apakah masih relevan keberadaan Camat selaku PPATS di Kota Cilegon, Apakah jasa PPATS dalam pembuatan akta pertanahan masih banyak digunakan masyarakat, menjadi pokok permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Camat sebagai PPATS di Kota Cilegon masih relevan karena belum memenuhi formasi yang sudah ditetapkan. Masyarakat Kota Cilegon lebih banyak menggunakan jasa PPAT dibanding PPATS disebabkan faktor kesadaran hukum yang ada di masyarakat. ......A temporary land certificate issuer (PPATS) is a selected government officer to perform a land certificate issuer (PPAT)'s duty in the area where the presence of PPAT is inadequate. Whether the presence of a chief district officer as a PPATS in the Cilegon city is still relevant and whether the PPATS service in issuing a deed of land is widely used by societies, are the main problems in this research. In this research various methods were applied to gather qualitative data. The methods are normative legal and descriptive research. Results show that the presence of a chief district officer as a PPATS in the Cilegon city is still relevant since it has not meet a predefined formation. The Cilegon society is using more PPAT's service than PPATS as a factor caused by their law awareness.

Abstrak :
Tingginya penerimaan pajak penerangan jalan kota Cilegon setiap tahunnya serta adanya kebijakan earmarking Pajak penerangan jalan untuk penyediaan penerangan jalan umum, seharusnya bisa mengatasi permasalahan terkait penerangan jalan umum yang terjadi di Kota Cilegon. Earmarking tax mengatur anggaran Penerangan Jalan Umum berasal dari pendapatan Pajak Penerangan Jalan untuk penerangan jalan yang bertujuan untuk menjamin tersediaanya anggaran penerangan jalan umum serta meningkatkan akuntabilitas dari pungutan pajak penerangan jalan. Penelitian ini memfokuskan pada alokasi anggaran eamarking pajak penerangan jalan untuk penyediaan penerangan jalan umum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya, Kota Cilegon dalam pengalokasi anggaran untuk penyediaan penerangan jalan umum dananya tidak bersumber dari perolehan pajak penerangan jalan melainkan dari total pendapatan yang terdapat di APBD, sehingga tidak adanya perbedaan dengan sektor lain yang tidak dilakukan earmarked.. Kendala yang ditemui dalam proses alokasi anggaran penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Cilegon adalah ketidakjelasan batasan presentase alokasi earmarking Pajak Penerangan Jalan di dalam Peraturan Daerah, kurangnya pengetahuan dan perhatian perangkat pemerintah daerah mengenai earmarking tax, serta tidak selarasnya sistem penganggaran dengan kebijakan earmarking tax. Kendala tersebut menyebabkan pengalokasian anggaran earmarking Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum tidak dikakukan sebagaimana mestinya sehingga membuat alokasi anggaran untuk Penerangan Jalan Umum tidak maksimal ......The high income of street lighting tax Cilegon city every year and the existence of earmarking policy Street lighting tax for the provision of public street lighting, should be able to overcome problems related to street lighting that occurred in the city of Cilegon. The Earmarking Tax regulates the Street Lighting Budget from the Road Lighting Tax revenue for street lighting which aims to ensure the availability of public road lighting and to improve the accountability of street lighting taxes. This study focuses on budget allocation of street lighting tax eamarking for the provision of street lighting. This research is conducted with qualitative approach and qualitative data analysis technique. As a result, Cilegon in the budget allocation for the provision of street public lighting does not originate from street lighting tax revenue but from total revenues in APBD, so there is no difference with other sectors that are not earmarked. Constraints encountered in the budget allocation process provision Public Street Lighting in Cilegon City is the obscure limitation of percentage of earmarking allocation of street lighting tax in local regulation, lack of knowledge and attention of local government concerning earmarking tax, and not aligned with budgeting system with earmarking tax policy. These constraints cause the allocation of earmarking budget for street lighting for street lighting is not properly standardized so as to make the