Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PN PERTAMINA adalah pemegang satu-satunya wilayah kuasa pertambangan di Republik Indonesia. Diihana Kontrak tor Minyak Asing mengadakan perjanjian dengan PN Pertamina untuk bertindak sebagai kontraktor Minyak dan Gas Bximi Nasional, dalam wilayah tertentu, dengan jangka waktu tertentu pula. ' PN Pert^ina dalam perjanjian dengan Kontraktor Mi nyak Asing tersebut bertindak sebagai pengawas pelaksanaan operasi, kontraktor minyak asing tersebut bertanggung jawab kepada PN Pertamina. Dalam penyelenggaraan operasi sehari-hari timbul berbagai kebutuhan balk berupa sarana maupun prasarana yang melibatkan Swasta Nasional, baik berbentuk PT, CV, ataupun anak perusahaan maupun perusahaan patungan dengan saham PN Pertamina.' Maka perjanjian antara pihak Kontraktor Minyak Asing dengan pihak Swasta Nasional, tidak terlepas dari berba gai syarat sesuai dengan kebdudukan Kontraktor Minyak Asing tersebut yang. diatur dalam UU no.8/1971. Dan Swasta Nasi onal tidak luput dari syarat untuk ikut serta,dalam tender adalah antara lain Keppres no.29/1984 dan Keppres no. 30/ 1984, dan ketentuan BKKA. PN Pertamina cq BKKA mengawasi Kontraiktor Minyak Asing kareiia Minyak dan Gas Bumi Nasional merupakan kekayaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan mengusahakannya xintuk kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi segenap Bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itu perlu ditelaah sampai sejauh manakah perjanjian dan pelaksanaan perjanjian antara Kontraktor Mi nyak Asing dan Swasta Nasional itu mengatur hak dan kewajiban para pihak, juga tentang pelaksanaan perjanjian tersebut, sampai sejauh manakah diatur mengikuti KUHPer, dengan tidak menutupi kemungkinan lain. Minyak dan Gas Biomi Nasional merupakan sumber utama APBN. Untuk itu kita perlu menjaga kepentingan Nasional dengan adanya jaminan hukum positif kita.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan ketentuan kontrak bagi hasil khususnya ketentuan mengenai penggantian biaya operasi dan ketentuan lain yang berpengaruh terhadap investasi pada blok minyak dan gas bumi. Penelitian ini menggambarkan investasi yang berdasarkan kontrak bagi hasil yang berlaku di Indonesia yaitu kontrak bagi hasil block basis, kontrak bagi hasil POD basis, dan kontrak bagi hasil gross split. Dengan adanya perubahan ketentuan kontrak apakah blok minyak dan gas bumi layak dikelola atau dikembalikan kepada pemerintah, bagaimana dampak pada penerimaan pemerintah, serta bagaimana optimalisasi pengelolaan blok minyak dan gas bumi. Sampel penelitian ini adalah kegiatan investasi kontraktor yang merupakan pengelola blok minyak dan gas bumi pada Blok X selama periode kontrak bagi hasil. Kontribusi utama penelitian adalah memberikan pemahaman bagi dunia pendidikan mengenai investasi pada blok minyak dan gas bumi. ......This study analyzed the effect of changes in the terms of production sharing contracts in particular provisions concerning the reimbursement of operating and other conditions that affect of the oil and gas investment. This study illustrates investment by all the contract are PSC block basis, PSC POD basis, and PSC gross split. With the change in the contract terms if oil and gas blocks worth a managed or returned to the government, how the impact on government revenues, and how to optimize the management of oil and gas block. Samples were contracting investment activity which is the block of oil and gas in Block X for the PSC period. The main contribution of this research is to provide an understanding for education about the investing in oil and gas blocks.

Abstrak :
Industri migas erat kaitannya dengan bahan berbahaya, menggunakan proses yang berisiko tinggi, masih menggunakan banyak tenaga kerja, serta menggunakan konstruksi fasilitas peralatan yang besar dan kompleks menyebabkan aspek K3 sangat penting untuk diterapkan. Terlebih 87,7% kecelakaan pada Industri Migas disebabkan oleh kontraktor. Dalam studi ini, akan dikembangkan terkait indikator apa saja yang terkait dengan biaya dan manfaat implementasi K3 pada perusahaan mitra kerja KKKS hulu migas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus pada 10 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan Penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha manufactur, consultant, EPC, petrochemical, construction, general contractor, sub contarctor, inspection, F&B, clinic telah melakukan kegiatan implementasi K3. Implementasi yang dilakukan di 10 perusahaan kontraktor KKKS memberikan gambaran positif terkait uapaya implementasi K3 di tempat kerja. Dari hasil studi kasus yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan Implementasi K3 adalah terkait indikator biaya pengukuran lingkungan kerja sebesar 60% dari perusahaan yang terlibat dalam penelitian ini. Prioritas berikutnya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan kegiatan emergency respond plan, pemenuhan APD, promosi K3, pelatihan K3, rekrutmen tenaga ahli, sertikasi, P3K, MCU. Terkait dengan pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan jika terjadi kecelakaan sebanyak 47 % perushaan yang menyatakan bahwa biaya terkait losstime akibat dari terhentinya pekerjaan ini menjadi biaya tertinggi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ketika kecelakaan/PAK ini dapat diatasi dan tidak terjadi, ini akan meberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak tidak langsung. Dalam hal ini 38% perusahaan, menerima manfaat lansung yaitu pada penghematan biaya medis, penghematan biaya losstime serta penghematan biaya penggantian akibat kerusakan alat. Manfaat tidak langsung yang dirasakan oleh perusahaan terkait dengan implementasi K3 di tempat kerja ini adalah pada peningkatan produktivitas serta peningkatan citra perusahaan. ......Oil and gas industry is closely related to hazardous materials, uses high-risk processes, still uses a lot of manpower, and uses large and complex construction of equipment facilities, causing the OHS aspect to be very important to implement. Moreover, 87.7% of accidents in the Oil and Gas Industry are caused by contractors. In this study, indicators will be developed related to the costs and benefits of implementing OHS in upstream oil and gas KKKS partner companies. This study uses a qualitative and quantitative approach by conducting case studies on 10 companies. The results show that research conducted on companies engaged in manufacturing, consultant, EPC, petrochemical, construction, general contractor, sub contractor, inspection, food and baverage, clinic. Overall business activities have carried out K3 implementation activities. The implementation carried out in 10 KKKS contractor companies gave a positive picture regarding efforts to implement K3 in the workplace. From the results of the case studies, the priority in the implementation of K3 implementation is related to the indicator of the cost of measuring the work environment by 60% of the companies involved in this research. The next priority is the costs incurred by the company to carry out emergency response plans, fulfillment of PPE, promotion of K3, K3 training, recruitment of experts, certification, first aid kit, MCU. Associated with expenses that will be incurred by the company in the event of an accident as many as 47% of companies stated that the costs related to losstime because of the cessation of this work were the highest costs to be incurred by the company. When this accident/PAK can be overcome and does not occur, this will provide benefits both directly and indirectly. In this case, 38% of companies receive direct benefits, namely savings in medical costs, savings in losstime costs and savings in replacement costs due to equipment damage. The indirect benefits felt by the company related to the implementation of K3 in the workplace are in increasing productivity and improving the company's image.