Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penanganan persebaran propaganda ISIS di internet, yang menyebabkan sekelompok masyarakat di Indonesia terpengaruh untuk bergabung atau menjadi anggota atau simpatisan ISIS. Penelitian ini mempertanyakan mengapa persebaran propaganda ISIS di internet sulit untuk diatasi. Tesis ini menggunakan teori kontra radikalisasi di internet, yang secara spesifik membahas koordinasi dan komunikasi antara institusi Pemerintah dalam melakukan tindakan disruption, diversion dan pendekatan alternatif, serta counter-messaging. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah persebaran propaganda ISIS di internet sulit untuk diatasi karena terdapat tiga hambatan dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi. Tindakan disruption atau pemblokiran terhambat karena mudahnya akses kepada internet oleh ISIS, sulitnya penegakan hukum pada layanan pesan instan, tingkat kepatuhan perusahaan multinasional di bidang internet terhadap peraturan di Indonesia, serta tata kelola ruang siber di Indonesia. Pemerintah Indonesia belum memanfaatkan teknik pengalihan atau diversion untuk menyebarkan kampanye perdamaian di internet. Substansi pada tindakan counter-messaging yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengedepankan isu nasionalisme, sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Kemudian, tumpang tindih kewenangan dan tugas dalam pola koordinasi dan komunikasi interorganisasional antar institusi pemerintah yang terlibat juga mempengaruhi implementasi kebijakan kontra radikalisasi Pemerintah Indonesia di internet.

---

This research aims to analyze the factors that cause the difficulties of the Indonesian Government in countering the distribution of ISIS rsquo propaganda on the internet, that caused some Indonesians interested in joining or becoming ISIS sympathizer. This research questioned why the distribution of ISIS rsquo propaganda on the internet is still hard to overcome. This thesis used counter radicalization on the internet theory, particularly in the coordination and communication across government institutions in implementing disruption, diversion and alternative engagement as well as counter messaging measures. This research is qualitative study by using in depth analysis.

This research argues that the difficulties in countering ISIS propaganda on the internet is caused by three obstacles in the implementation counter radicalization on the internet policy. The government efforts in disruption measure or to shutdown ISIS websites and social media accounts are inhibited by the easy access to the internet, the difficulty of law enforcement on instant messaging apps, the obedience of the internet company, and cyber governance in Indonesia itself.

The diversion technique to promote peace campaign has not yet been utilized by the Indonesian Government. The nationalism issues in Indonesia rsquo s counter messaging measure may not reach the targeted audience. Futhermore, interorganizational coordination and communication problem across Indonesia rsquo s Government Institutions certainly affects the implementation of counter radicalization policy on the internet. "

"Untuk menilai manfaat tindakan Kontra Pulsasi Extemal Diperkuat(KPEK - ’EECP’) pada penatalaksanaan penderita APS, telah dilakukan penelitian "pre-post uncontrolled clinical trials" terhadap 38 penderita APS (36 laki-laki, 2 wanita) berumur rata-rata 56,31±1,34 tahun dengan rentang usia 43 - 73 tahun, dilakukan di RS Jantung Harapan Kita Jakarta pada periode 1 Desember 1992 sampai dengan 31 Agustus 1993. Semua penderita menjalani tindakan KPEK 36 jam, 1 jam setiap hari yang sama) pra dan pasca tindakan KPEK serta perubahan keluhan subyektifpasca tindakan. 35 orang diantaranya dievaluasi dengan uji latih Jantung beban dan skintigrafi talium 1 minggu pra dan pasca tindakan KPEK. Didapatkan perbaikan kelas angina sesuai kriteria CCS pada 32 (84,2%) penderita serta. Dari hasil skintigrafi talium 201, 9 penderita (23,6%) tidakdidapatkan defek iskemi lagi, pengurangan area iskemi didapatkan pada 24 penderita (63,2%) dan hanya 5 penderita (13,2%) tidak mengalami perbaikan. Sehingga total penderita yang menunjukkan perbaikan defek iskemi adalah 33 orang (86,8%). Toleransi latihan (’exercise duration’) dari ULJB juga mengalami peningkatan pada kelompok penderita yang menunjukkan bebas defek iskemi dari 5,76±2,35 menjadi 7,78±2,28 menit (P<0,02), demikian juga pada kelompok yang menunjukkan pengurangan area iskemi dari 5,61±2,19 menjadi 6,65±1,85 menit ( P < 0,05 ). Sedangkan pada kelompok yang tidakmengalami perbaikan tidak menunjukkan peningkatan toleransi latihan. Produk ganda pada ULJB pada kelompok penderita yang mengalami bebas defek iskemi menunjukkan penurunan dari 25166,67±4609,26 menjadi 24503,33±4012,03 ( P < 0,001 ), demikian juga pada kelompok yang menunjukkan pengurangan area iskemi dari 22910,48±6193,11 menjadi 21644,29±4227,46 ( P < 0,001 ), tapi sebaliknya pada kelompok yang tidak mengalami perbaikan menunjukkan peningkatan dari 23392±4470,75 menjadi 26908±5738,59 mmHg LJ/menlt ( P < 0,001 ). Perbaikan defek reperfusi dan peningkatan toleransi latihan menggambarkan perbaikan perfusi koroner ke daerah miokard yang mengalami iskemi."

"ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra Terorisme Pasca Serangan Bom Bali 1 pada kurun waktu 2002-2008. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan metode studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia dipengaruhi oleh determinan internal berupa pemerintahan yang berkuasa (partai), opini publik, dan media massa. Selain itu, dipengaruhi pula oleh determinan eksternal berupa hubungan Australia dengan Amerika Serikat dan situasi global yang mendorong penguatan isu HAM. Kesemua variabel determinan tadi mempengaruhi pemerintah Australia dalam memutuskan kebijakan luar negeri yang mengacu pada pendekatan yang bersifat soft approach.

---

AbstractThis research discusses Australia‟s foreign policy toward Indonesia: Counter terrorism policy after the first Bali bomb attack during the period 2002-2008. The purpose of this research is to find and understand why Australia decided to use soft approach counter-terrorism due to Indonesia. The result of this research showed that Australia‟s foreign policy toward Indonesia affected by the internal determinants of the ruling party, public opinion, and mass media. It is also affected by external determinants of relations between Australian and the United States; global situation that encourages the strengthening of human rights issue. All these variables affect the government in deciding foreign policy which will be refers to the soft approach."

"Tesis ini membahas mengenai ancaman teror di Indonesia dan kemungkinan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme secara langsung dengan menggunakan pendekatan teori sekuritisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersifat eksplanatif. Berdasarkan tingkat eskalasi ancaman dan menggunakan teori sekuritisasi, TNI dapat dilibatkan dalam penangan teror secara langsung untuk kemudian berkolaborasi dengan Polisi dan unsur intelijen untuk membentuk sebuah badan gabungan yang khusus menangani terorisme.

---

This qualitative and explanative thesis aims to describe terrorism threat in Indonesia and involvement possibility of Indonesian National Army (TNI) in direct counter-efforts of terrorism using securitization approach. Based on escalation level of terrorism threat and using of securitization approach, TNI could be involved in direct counter-efforts and then in collaboration with police officer and intelligence agency under coordinate by Desk of Special Task Force."

"Penjaminan Kontra Bank Garansi adalah suatu kegiatan pemberian jaminan lawan berupa Penanggungan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Penjaminan untuk menjamin kewajiban suatu pihak yang timbul akibat pencairan bank garansi. Skripsi ini membahas persoalan Hukum dalam Perjanjian Penanggungan antara PT Jamkrindo yang memberikan jasa nya sebagai Kontra Bank Garansi untuk Penerbitan Bank Garansi pada PT Bank X melalui suatu Perjanjian Kerjasama. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara studi dokumen (kepustakaan) dan wawancara narasumber yang memberikan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Hubungan hukum antara PT Jakmrindo dengan PT Bank X lahir dari Perjanjian Kerjasama, Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan Sertifikat Penjaminan (SP), yang merupakan satu kesatuan diantara ketiganya untuk melahirkan Penjaminan Bank Garansi dengan bentuk Penanggungan terhadap Penanggung yang menanggung debitur utama. Kedua, Pelaksanaan Klaim Penjaminan Bank Garansi yang bersifat unconditional berlawanan dengan karakteristik Penanggungan yang mensyaratkan suatu wanprestasi untuk dapat dilaksanakan. Pencairan Klaim unconditional secara khusus mengecualikan ketentuan tersebut, yang hanya diperbolehkan terhap penerima jaminan yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pekerjaan yang dibebankan dengan APBN. Ketiga, Peralihan hak tagih PT Bank X terhadap Terjamin kepada PT Jamkrindo sebagai dampak subrogasi dapat dimintakan oleh PT Bank X untuk dan atas nama PT Jamkrindo sebagai suatu Kebebasan bagi para pihak menentukan kesepakatan diantara mereka dalam perjanjian.Counter Bank Guarantee is an activity of providing counterparty guarantees in the form of Guarantees organized by the Guarantee Company to guarantee the obligations of a party arising from the disbursement of bank guarantees. This thesis discusses legal issues in the Underwriting Agreement between PT Jamkrindo which provides its services as a Counter Bank Guarantee for Issuance of Bank Guarantees at PT Bank X through a Cooperation Agreement. This research was conducted using a qualitative method by means of document studies (library) and interview with informants and provided descriptive analysis. In this study, it can be concluded that first, the legal relationship between PT Jakmrindo and PT Bank X was born from the Cooperation Agreement, the Guarantee Principle Approval Letter (SP3) and the Guarantee Certificate (SP), which is an integral part of the three to give birth to a Bank Guarantee with form of Guarantee against the Guarantor who bears the main debtor. Second, the implementation of an Bank Guarantee Claim is unconditional contrary to the characteristics of the Guarantee Agreement which requires a default to be enforced. Disbursement of claims unconditional specifically excludes this provision, which is only allowed for guarantee recipients who procure government goods/services and work that is charged with the state budget. Third, the transfer of PT Bank X's claim rights against the Guaranteed to PT Jamkrindo as a result of subrogation can be requested by PT Bank X for and on behalf of PT Jamkrindo as a freedom for the parties to determine the agreement between them in the agreement."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa ekspresi rasa syukur dengan menghitung berkat yangdisertai dengan pikiran kontra faktual (kondisi absen) lebih mampu meningkatkan kebahagiaandibandingkan dengan menghitung berkat biasa (kondisi ada). Pikiran kontra faktual dilakukan denganmembayangkan jika berkat yang didapat tidak terjadi. Sebanyak 47 mahasiswa Universitas Indonesiamenuliskan tiga hal yang disyukuri dengan kondisi absen (n=27) dan kondisi ada (n=20) selama duapekan berturut-turut. Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada perbedaan peningkatan kebahagiaan yangsignifikan antara kelompok pada kondisi absen dan ada, t(45)= -1,38, p > 0,05. Penelitian inimengungkapkan temuan lain bahwa pikiran kontra faktual sebagai indikasi adanya rasa syukur tidakhanya terkait dengan kejadian baik tetapi dapat pula dilakukan dengan membayangkan tidak terjadinyakejadian buruk.

---

ABSTRAKThis study aimed to prove that the expression of gratitude by making gratitude list with counterfactualthinking (absence condition) is better at increasing happiness compared to the regular way of countingblessing (presence condition). Thinking counterfactually was done by imagining if the blessing whichone had obtained is absent. 47 students from Universitas Indonesia participated by writing down threethings to be grateful in absence condition (n=27) and presence condition (n=20) for two consecutiveweeks. Statistics test result showed no significant difference in happiness enhancement betweenparticipants in two conditions, t(45)= -1,38, p > 0,05. This study pointed out another finding thatcounterfactual thinking as an indication of gratitude does not exclusively related to good event but alsoapplicable to the absence of bad event."

"ABSTRAKDalam Konstitusi Jepang 1947 terdapat pasal 9 yang isinya berkaitan dengan kebijakan luar negeri Jepang dan masalah demiliterisasi. Perdana Menteri Abe berencana untuk melakukan amandemen terhadap pasal 9 karena pasal tersebut membatasi Jepang dalam penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik internasional sehingga pergerakan Jepang menjadi terbatas khususnya dalam bidang keamanan. Rencana tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Jepang. Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat Jepang mengenai rencana amandemen pasal 9 dalam Konstitusi Jepang 1947 yang ingin dilakukan oleh Perdana Menteri Abe. Hasil analisis menunjukan bahwa mayoritas masyarakat Jepang menolak rencana tersebut. Sampai saat ini Jepang menolak untuk ikut serta dalam segala bentuk peperangan maupun memperkuat kekuatan militernya, dengan alasan rakyat Jepang takut akan terulang kekelaman masa lalu di PD II jika Jepang memperkuat pasukan militernya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.

---

ABSTRACTIn Japan rsquo;s 1947 constitution article 9, Japan rsquo;s foreign policy and demilitarization is discussed. Prime Minister Abe planned to make an amendment on article 9 because it limits the military power usage in order to resolve the dispute or international conflict with the result that restrain Japan especially in the national security field. The plan raises pros and cons in Japanese society. This paper will try to explain the Japanese society rsquo;s view on the article 9 amendment plan by Prime Minister Abe. The result shows that the majority of the society objects the plan proposed. To date, Japan has refused to participate in all forms of war as well as strengthening its military strength arguing that the society is afraid of recurring the past World War II if Japan strengthens its military forces. This research was conducted with history research methods and literature studies. This is a qualitative research with descriptive analysis. "

"Melawan penyebaran narasi hoaks, intoleran, ekstremisme, dan radikalisme, peran pemerintah dan masyarakat di media sosial sangat dibutuhkan sebagai kontra dari narasi dan propaganda kelompok teroris. Akan tetapi, masih terdapat bias dalam membangun narasi guna melawan kelompok teroris. Untuk itu perlu dilakukan upaya dekonstruksi kontra narasi terorisme melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi virtual ini adalah untuk melihat sejauh mana konstruksi kontra narasi, kontra propaganda yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dapat melihat hal-hal yang perlu dilakukan dekonstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa media sosial BNPT yang berisikan konten kontra narasi kepada kelompok radikal lebih dominan, sehingga memunculkan stigma, secondary deviance terhadap kelompok agama tertentu, penggunaan diksi yang yang sulit diterima oleh masyarakat serta pengemasan konten yang kurang menarik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam penyusunan kontra narasi agar lebih optimal.

---

In terms of against the spreading of hoaxes, intolerance, extremism and radicalism narratives, the role of government and society in social media is urgently needed to counter the propaganda narrative of terrorist groups. However, there are still deficiencies in narrative development that need to be improved through deconstruction efforts. This research uses a virtual ethnographic approach to discover how far the government has constructed counter-narratives and counter-propaganda so that it can see things that need to be deconstructed. The results show that BNPT has paid more attention to religious terrorist groups, potentially leading to the rise of stigma and secondary deviance towards certain religious groups. Also, the diction used by BNPT is difficult to understand for several people. Last, the packaging content is less attractive. Therefore, improving a counter-narrative strategy is needed to be more optimal."