Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Produser Rekaman Suara merupakan salah satu pihak yang sangat berkaitan dengan musik atau lagu, khususnya musik atau lagu dalam bentuk rekaman suara (sound recording) yang biasanya dimasukkan dalam sebuah media seperti compact disc (CD), kaset, dan sebagainya. Produser Rekaman Suara adalah pihak yang biasanya melakukan perekaman pertama kali terhadap musik atau lagu dan Produser Rekaman Suara adalah pihak yang mempunyai hak milik atas master rekaman suara musik atau lagu yang bersangkutan. Juga, Produser Rekaman Suara mempunyai hak yang disebut sebagai Hak Terkait. Pada kehidupan sehari-hari, rekaman suara musik atau lagu sering digunakan untuk kegiatan komersialisasi atau kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Seperti misalnya rekaman suara musik atau lagu yang digunakan di tempat karaoke, kafe, rumah makan, maupun sebuah pertunjukan langsung. Semua kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan sudah seharusnya apabila musik atau lagu tersebut berperan dalam kegiatan usaha yang dilakukan, maka harus terlebih dahulu meminta izin dalam penggunaannya. Penelitian pada skripsi ini akan membahas mengenai analisis hukum terkait hak Produser Rekaman Suara mengenai rekaman suara musik atau lagu yang digunakan untuk kegiatan komersialisasi dengan menggunakan tiga peraturan sebagai acuan yakni, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002tentangHakCipta, Konvensi Roma, dan WIPO Performances and Phonograms Treaty, juga akan dibahas mengenai kepada siapa izin penggunaan rekaman musik atau lagu dimintakan. Penelitian ini merupakan sebuah penelilitian hukum doktriner dan meggunakan metode analisa kualitatif. ...... Producers of Phonograms is a party that very related to the music or to the song. Especially for the music or song that already recorded in any media such as compact disc (CD), cassette, etc. Producer of Phonograms are those who usually do the first recording of music or song and happen to be the party who have the ownership right of the sound recording they recorded. Producers of Phonograms have the rights that called “Neighbouring (Related Rights)”. In daily life, music or song recordings are often used for commersialization. Commersialization is an activity that really related to profit. For example, the music or song recordings used in karaoke place, cafe, restaurant or even in live performances. Those activities absolutely related to commercial things. If the music or songs recordings play an important role in users’ activities that related to commercial things, the users must obtain the permit that usually called licensing. This thesis will give an explanation about legal analysis regarding Producers of Phonograms’ Rights based on three regulations, which are Law No. 19 year 2002 concerning Copyright, Rome Convention and WIPO Performances and Phonograms Treaty. This thesis will also contain about to whom the permit regarding the usage of music or songs recordings must be obtained. This thesis uses doctrinal legal reasearch approach and uses qualitative method.

Abstrak :
Lagu wajib nasional merupakan bagian dari ragam lagu, sehingga lagu wajib nasional merupakan ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta. Permasalahan yang dianalisis adalah apa yang dimaksud dengan negara sebagai pemegang hak cipta, apa yang dimaksud dengan komersialisasi oleh negara, dan apa yang dapat dilakukan oleh negara terhadap komersialisasi lagu wajib nasional. Sebagai pemegang hak cipta, negara dapat mengizinkan maupun melarang pihak lain untuk memanfaatkan lagu wajib nasional. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi karya cipta sebagai bagian dari hak asasi manusia dan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional. Negara tidak boleh melakukan komersialisasi karena negara bukanlah pelaku usaha yang boleh mencari keuntungan ekonomi melalui bisnis. Dalam hal komersialisasi lagu wajib nasional, negara perlu melakukan manajemen aset, mengalokasikan anggaran dalam APBN terkait hak cipta lagu wajib nasional, dan negara diharapkan dapat membuka akses gratis bagi para pelaku ekonomi kreatif pada subsektor musik, sehingga para pelaku tersebut dapat memanfaatkan lagu wajib nasional. ...... National mandatory songs is one type of songs, so it is a creation that protected by copyright. The problems are what is country as copyright holder, what is commercialization by country, and what can a country do toward the commercialization of national mandatory songs. As a copyright holder, the country can allow or prohibit someone to use national mandatory songs. The country also has an obligation to protect copyright as a part of human rights and to advance national culture. A country is prohibited to do a commercialization because a country isn`t a businessman who is doing his business to get economic profit. In terms of commercialization of national mandatory songs, the country needs to do assets management, allocates budget related to national mandatory songs copyright, and gives a free access to creative economy actors in music subsector, so they can use those.

Abstrak :
Pelaksanaan operasi industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan dengan mekanisme kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract PSC , dimana untuk aspek komersial minyak bumi, lifting entitlement Negara dapat dilakukan secara elect to take inkind atau elect not to take inkind. Analisis optimasi revenue komersialisasi dan lifting minyak bumi menggunakan metode program linear, dan untuk pengolahan data dilakukan dengan simulasi pada perangkat lunak POM-QM untuk windows versi 3. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas jumlah lifting, entitlement dan mekanisme Komersialisasi terhadap revenue. Data pengujian menunjukkan bahwa perubahan volume lifting untuk mekanisme elect not to take inkind lifting menghasilkan total revenue yang lebih tingi dibandingkan dengan mekanisme elect to take inkind lifting, hal ini disebabkan terdapat nilai premium penjualan pada kontrak komersial. ......The upstream oil and gas industries in Indonesia is operated under the term of Production Sharing Contracts PSC , which for the commercial aspects, Government entitlement shall be conducted elect to take inkind or elect not to take inkind. Analysis of revenue optimization on commercialization of crude oil lifting using linear programming methods, and the data simulation and process is using POM QM V.3 for windows software. It also conducted a sensitivity analysis of the components of the lifting revenue, entitlement and the commercialization mechanism. The sensitivity of lifting volume to total revenue on elect not to take inkind lifting mechanism resulted in higher than total revenue than elect to take inkind lifting mechanism. This is due to the value of premium sales on commercial contracts.

Abstrak :
Rempah rempah sangat berperan penting bagi masyarakat Indonesia sejak dulu, mulai dari kegunaannya sebagai penambah cita rasa pada makanan hingga sebagai bahan dalam pembuatan obat-obatan. Selain itu, rempah rempah menjadi salah satu sumber ekspor yang turut memberikan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Tentu saja hal ini berhubungan langsung karena rempah rempah juga dibutuhkan oleh negara lain yang tidak memiliki rempah rempah di negaranya. Andaliman merupakan salah satu komoditas dan termasuk dalam rempah rempah yang memiliki ciri khas yaitu rasanya yang unik dan sensasinya ketika dikonsumsi serta manfaatnya yang tidak sebagai bahan masakan tetapi dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya. Ciri khas Andaliman ini ternyata mampu menarik perhatian negara lain salah satunya negara Jerman yang sudah menjadi negara tujuan ekspor Andaliman. Hal ini juga sudah dikonfimasi oleh Kemeterian Perdagangan yang mengungkapkan akan terus  mengupayakan  produk  Andaliman sebagai produk unggulan ekspor Indonesia agar dapat bersaing di pasar global. Dalam sebuah webinar, Atase Perdagangan KBRI Berlin Nurlisa Arfani juga turut menjelaskan  potensi pasar Jerman yang menjanjikan  bagi  produk  Andaliman, karena adanya kebutuhan dari Jerman terhadap Andaliman. Hal ini merupakan peluang yang bagus bagi Indonesia untuk bisa menjadikan Andaliman sebagai produk unggulan yang akan mampu bersaing di pasar internasional. Jika Andaliman hendak  menjadi produk yang akan diekspor secara terus menerus, maka hal yang perlu diperhatikan Indonesia ialah kemampuan dalam menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan pasar, berkualitas, memiliki harga yang bersaing  dengan  kompetitor,  serta  bagaimana upaya Indonesia untuk melakukan komersialisasi ke pasar ekspor. Namun masih banyak hambatan dan tantangan yang harus diperhatikan Indonesia dalam rangka mengkomersialisasikan komoditas Andaliman agar menjadi komoditas jagoan ekspor. ......Spices have long been essential to the Indonesian people, from their use as flavor enhancers in food to their use as ingredients in the manufacture of medicines. Furthermore, spices are one of the exports that contribute to the Indonesian economy. Of course, this is directly related because spices are also needed by other countries that do not have spices in their country. Andaliman is one of the commodities and is included in spices with a characteristic, namely its unique taste and sensation when consumed. Its benefits are as a cooking ingredient and can be used for other needs. This characteristic of Andaliman attracted the attention of other countries, including Germany, which had become the export destination for Andaliman. The Ministry of Trade confirmed that they would continue to strive for Andaliman products as superior Indonesian export products so they can compete in the global market. In a webinar, Trade Attaché of the Indonesian Embassy in Berlin, Nurlisa Arfani also explained the promising potential of the German market for Andaliman products due to a need from Germany for Andaliman. This is an excellent opportunity for Indonesia to make Andaliman a superior product that can compete in the international market.If Andaliman is to become a product that is continuously exported, Indonesia must focus on its ability to provide products that match market demand, are of good quality, have competitive prices with competitors, and how Indonesia's efforts to commercialize it to the export market. However, Indonesia must address numerous obstacles and challenges to commercialize Andaliman commodities and make them export champion commodities.

Abstrak :
Bertujuan untuk menjelaskan soushiki (upacara kematian) kontemporer di Jepang dengan menggunakan jasa sōgisha (perusahaan pemakaman) yang berkaitan dengan keyakinan keagamaan masyarakat Jepang tentang konsep adanya kehidupan setelah kematian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif intepretatif. Sumber data diperoleh dari buku referensi, jurnal penelitian, laporan penelitian, maupun informasi elektronik seperti internet yang berhubungan dengan soushiki kontemporer di Jepang. Metode pengumpulan data digunakan beberapa prosedur yakni data dikumpulkan, dibaca, dipahami, dianalisis, kemudian diinteprestasikan sesuai kerangka teori. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa soushiki kontemporer di Jepang yang dilatarbelakangi oleh modernisasi melahirkan komersialisasi. Adanya dinamika perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jepang dalam konteks modernisasi, menyebabkan munculnya inovasi baru yang bersifat pemenuhan kebutuhan spiritual. Selain karena faktor perubahan gaya hidup terutama orang-orang kota dan semakin berkurangnya seseorang yang ahli dalam menyelenggarakan soushiki, dengan menggunakan jasa sōgisha dapat memberikan solusi dalam menangani prosesi soushiki dengan khidmad yang dipimpin oleh seorang obosan (pendeta Buddha) sesuai permintaan pengguna jasa. ......Aiming to explain soushiki (funeral ceremony) in contemporary Japan by using the sōgisha (funeral companies) relating to the religious beliefs of Japanese people about the concept of life after death. This study is a qualitative with descriptive approach intepretatif. Data source obtained from reference books, research journals, research reports, as well as electronic information such as internet-related soushiki in contemporary Japan. Methods of data collection used some procedures that read, understood, analyzed, and then interpreted according to theoretical framework. The results of this study indicate that contemporary soushiki in Japan against the backdrop of the modernization birth to commercialization. The existence of dynamic changes in various aspects of Japanese society in the context of modernization, led to the emergence of new innovation that is the fulfillment of spiritual needs. Apart from changes in lifestyle factors, especially people who live in the city and the reduction in a person who is an expert in organizing soushiki, with using the sōgisha services can provide solutions in dealing with a solemn soushiki procession led by a obosan (Buddhist priest) as requested by service users.

Abstrak :
Kemenangan neoliberalisme sebagai ideologi yang diterima secara universal telah mengubah paradigma negara-negara dalam pengelolaan hak publik dan juga mengubah perilaku ekonomi manusia. Melalui aktor-aktornya, neoliberalisme juga mendorong pemerintah Indonesia untuk memprivatisasi universitas publiknya dan memperlakukan peserta didik sebatas konsumen dalam ruang pasar. Saat ini, universitas publik turut terjerat dalam relasi sosial neoliberal. Universitas yang terpengaruh neoliberalisme disebabkan dorongan untuk memprivatisasi institusinya dan minimnya alokasi anggaran dari pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan. Pengaruhnya turut mengubah model pengelolaan universitas publik yang berbasis kompetisi pasar, menginisiasi korporatisasi dan komersialisasi. Skripsi ini membahas fenomena tersebut terhadap empat universitas publik dan Universitas Indonesia secara spesifik dalam hal implementasi korporatisasi, otonomi dan dampaknya terhadap aksesibilitas.

Korporatisasi Universitas Indonesia berdampak signifikan terhadap komersialisasi peserta didik, meningkatkan biaya pendidikannya secara gradual dan mereduksi aksesibiltas bagi masyarakat miskin untuk memasuki universitas publik. Penulis juga mengangkat argumennya berdasarkan tren yang mengemuka: privatisasi sektor pendidikan, peningkatan korporatisasi dan otonomi pengelolaan universitas dan peningkatan biaya pendidikan sebagai indikasi dari komersialisasi.

---

Neoliberalism has changed the world’s paradigm on how governments should manage public rights and also affecting people’s economic behavior. Neoliberalism through its actors also push Indonesian government to privatize its public university and treat its student only as finite market consumers. In the current context, public universities are both enmeshed in, and reproduce neoliberal social relations. The neoliberal university is affected by privatization and underfunding from the government. Public universities have also internalized the competitive model of the market; initiating corporatization and commercialization. The study covered four Indonesia’s public university and specifically examines Universitas Indonesia in terms of its implementation of corporatization, autonomy and its effect on accessibility.

Corporatization of Universitas Indonesia had significant effect on the commercialization of students, increasing their tuition fee gradually and reduces the accessibility of the poor in Indonesia to enter public university. The author weaves the arguments together to point to several prominent trends: higher education sectors privatization, increased corporatization and autonomy of university governance and mounting student’s tuition fee as indication of commercialization.

Abstrak :
ABSTRAK
Hukum positif Indonesia memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh dalam hal upaya pengobatan. Keberhasilan dari dilakukannya transplantasi organ bagi penyembuhan penyakit, mengakibatkan timbulnya permasalahan baru yaitu jual-beli organ. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan transplantasi organ di Indonesia dan komersialisasi dalam transplantasi organ ditinjau berdasarkan hukum kesehatan, serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016. Bentuk penelitian dalam penulisan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis. Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analisis. Sanksi terhadap larangan komersialisasi transplantasi organ yang terdapat di Undang-Undang No. 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, merupakan landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang melakukan komersialiasi dalam transplantasi organ. Sehingga diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat lebih tegas dalam memberantasan komersialisasu dalam transplantasi organ.

---

ABSTRACT
Indonesia 39 s positive law allows for the transplantation of organs in the treatment effort. The success of an organ transplant for the cure of disease, resulting in the emergence of new problems of buying and selling organs. The formulation of the problem in this thesis is how the arrangement of organ transplants in Indonesia and commercialization in organ transplants are reviewed based on the health law, and analysis of the Central Jakarta District Court Decision No. 1015 Pid.B PN.JKT.PST 2016. The form of research in writing using normative legal research is research conducted on positive written law. Type of research used by researchers in this research is descriptive research and analysis. Sanctions against the ban on the commercialization of organ transplants contained in Law No. 36 of 2009 and Government Regulation No. 18 of 1981 on Clinical Surgery and Anatomical Surgery as well as Transplantation of Human Body Equipment or Network, is the basis for law enforcement officers to take firm action for communities committing commercialization in organ transplants. So hopefully the government and law enforcement officers can be more assertive in eradicating commercialisasu in organ transplants.