Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 138 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Cipta Manunggal , 1997
363.209 5 TRI
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
J. Bilal Tadjoedin
"Self Regulation merupakan tuntutan bagi semua pihak yang memunyai kepentingan terhadap peranan notaris, tujuannya adalah sebagai payung dalam menjalankan tugasnya. Peraturan tersebut berwujud berupa penetapan kode etik notaris, hal ini merupakan bagian profesi notaris dalam menentukan bagaimana mereka seharusnya melaksanakan tugas.
Kotde etik notaris ini dapat bertindak sebagai rambu lalu lintas yang mengarahkan kepada sikap dan perilaku para notaris untuk tetap berada pada jalur yang benar. Komitmen mereka dituntut untuk tetap dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat mereka melakukan pekerjaan. Jika mereka tidak menjunjung tinggi kode etik notaris tersebut, maka mereka akan menyebabkan ternoda keluhuran dan martabat profesi. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris harus memiliki integritas dan bertindak professional. Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris.

Self Regulation is a demand to all party’s that have interest in the notary role. The purpose to self regulation is to act as an umbrella in order to do its job. The rule is in shape of the notary code of ethicts, this is apart of the notary profession in order to determint how they should do their duty. The notary code of ethicts can act as a guidance to direct the notary attitude an behavior to stay in the high course. Their commitment to uphold the notary code of ethicts must be done in a daily basist esspecialy when they are doing their job as a notary. If they do not uphold the notary code of ethicts then they will causea downgrade of dignity to the notary profesion. That’s why the law ordinance number 30/2004 about the notary profesion demand that in order the notary to do their job, a notary must do their job with a sense of trusteeship, honesty, diligent, doesn’t take any sides. And a notary must guard or watch their behavior accordingly to the notary code of ethicts, their dignity and responsibility as a notary."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25916
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fedelyk Dway Tatawi
"Tesis ini membahas mengenai penipuan yang dilakukan Notaris terhadap rekannya sesama Notaris dan penipuan yang dilakukan Notaris terhadap kliennya berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 14/B/MJ.PPN/2009 Tanggal 29 Oktober yang dianalisa mengenai pengenaan sanksinya dari Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia , Hukum Perdata maupun dari Hukum Pidana, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan profesinya akan menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan bertanggung jawab dan menjaga nama baik seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum dan dalam pelayanannya kepada masyarakat.

This thesis discusses about the fraud commited by Notary against his fellow Notary and Notary scams his client?s based on center of Notary Examination Council Verdict Number: 14/B/MJ.PPN/2009 On October 29 2009. Analysed on sanctions based on the Notary Incumbency Law Number 30 Year 2004, Codes of Conduct of Indonesian Notary Association, Civil Law and Criminal Lawso that Notary in carrying out his profession will mantain the attitude, behaviour and perform his obligations in accordance with the profession?s codes of conduct, honour, dignity and responsibility and maintaining the reputation of Notary as a public official and in providing sevices to the public."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28916
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Sartika Isrami
"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya dan tentang keabsahan akta yang dibuatnya serta sanksi apa yang dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut di atas maka penulisan tesis ini mempergunakan penelitian yang bersifat eksplanatoris-evaluatif dengan pendekatan yuridis normatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Notaris dituntut untuk seksama dalam menjalankan tugasnya agar akta yang dihasilkannya tidak kehilangan keotentisitasan. Disarankan Bagi Calon Notaris, agar menjadikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 serta Kode Etik sebagai pedoman dalam mejalankan jabatan dikemudian hari, Bagi Organisasi Notaris, ada baiknya mengadakan pelatihan-pelatihan bagi Notaris ataupun calon Notaris untuk persiapan atau bahkan kemajuan atas jabatan Notaris. Bagi Majelis Pengawas Notaris, sosialisasi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Notaris dalam perkembangannya sehingga menjadi pembelajaran bagi para Notaris lainnya dalam bertindak.

This thesis addresses the breaches by the Public Notaries while carrying out their duties, the legality of the deeds they have drawn up and the sanctions which may be imposed on them. Law No. 30 of 2004 regarding Public Notaries provides that Public Notaries while performing their work must act honestly, conscientiously, independently, and impartially. Besides, they are supposed to provide legal advices to their clients. To analyze and cope with the above issues, this thesis has been written based on an explanatory and evaluative survey using a legal and normative approach.
The results of this survey contend that Public Notaries must work conscientiously and in such a way that the deed they have drawn up remain valid and authentic. Notary Candidates are urged to comply with Law No. 30 of 2004 and Code of Ethics when practicing as Public Notaries in the future. Notary organizations are recommended to provide training for Notary Candidates and Public Notaries. For Notary Candidates, such training will be a useful preparation ground, and for Public Notaries, further training will boost their professionalism. Meanwhile, the Notary Supervision Council needs to inform and share the issues encountered by the Public Notaries in their work. These will be practical lessons to learn for the other Public Notaries to carry out their profession.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28689
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bandung: Fokusindo Mandiri, 2011
R 342.068 KOD (1)
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Yasser Arafah Tribroto
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S6459
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Taroreh, Pinkan Fedria
"[Kode etis dalam corporate governance sebuah perusahaan adalah aspek paling
penting bagi profesi Akuntan. Tesis ini membahas tentang bagaimana Klub
Sepakbola mengatur tata kelola perusahaan sehingga berjalan sesuai dengan kodekode
yang ada. Saya akan menjelaskan kode apa saja yang seharusnya Klub
aplikasikan kepada perusahaan. Tesis ini akan menjelaskan tentang bagaimana Klub
mengelola pemainnya dan adanya beberapa masalah pelanggaran kode etis yang
dialami oleh Klub.;Ethic codes in corporate governance is a very essential aspect, especially for those
who are in Accounting field. This assignment discusses about the influence of
corporate governance in National Rugby League and Australian Football League. I
will explain the codes that should be applied to the company. This assignment also
examines about how National Rugby League and Australian Football League govern
its company structure as well as members and players and how they breach certain
codes of ethics.;Ethic codes in corporate governance is a very essential aspect, especially for those
who are in Accounting field. This assignment discusses about the influence of
corporate governance in National Rugby League and Australian Football League. I
will explain the codes that should be applied to the company. This assignment also
examines about how National Rugby League and Australian Football League govern
its company structure as well as members and players and how they breach certain
codes of ethics.;Ethic codes in corporate governance is a very essential aspect, especially for those
who are in Accounting field. This assignment discusses about the influence of
corporate governance in National Rugby League and Australian Football League. I
will explain the codes that should be applied to the company. This assignment also
examines about how National Rugby League and Australian Football League govern
its company structure as well as members and players and how they breach certain
codes of ethics., Ethic codes in corporate governance is a very essential aspect, especially for those
who are in Accounting field. This assignment discusses about the influence of
corporate governance in National Rugby League and Australian Football League. I
will explain the codes that should be applied to the company. This assignment also
examines about how National Rugby League and Australian Football League govern
its company structure as well as members and players and how they breach certain
codes of ethics.]"
2014
MK-PDF
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Novita Ariesta Affandari
"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, karena Notaris sebagai pejabat umum harus mempunyai integritas moral dan profesi yang wajib dijunjung tinggi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu pelanggaran yang bersifat kumulatif tersebut juga merupakan poin seberapa jauh kepatuhan notaris yang berpengaruh apabila Notaris itu mengajukan perpindahan atau perpanjangan masa jabatan.

Notary is a public official who is by the Act granted the authority and trust of the community to perform the most power of the State to create authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed that created by a Notary has the perfect strength of evidence and provides legal certainty. If a Notary commit violations, errors or omissions that handicap his client in performing his job, he is obliged to be responsible for his/her actions legally, because he as a public official must have the moral and professional integrity that must be upheld to increase public trust. Moreover the cumulative violations are also a point of how great the effect of the compliance notary if the notary propose a displacement or extension of tenure."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44554
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Sukses Media,
320 WSPI
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>