Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seiring dengan tidak terselesaikannya permasalahan hutang luar negeri serta sudah tidak bisanya sektor minyak dan gas bumi diandalkan sebagai pendapatan utama negara, beban APBN menjadi semakin meningkat. Fenomena ini mengharuskan Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) harus mencari alternatif lain. Salah satu pilihan yang diperkirakan masih memadai untuk memenuhi perolehan sumber keuangan Pemerintah Daerah adalah dari keberhasilan menjual/memprivatisasi BUMD. Atas kondisi itu dan dalam rangka mengantisipasi pasar bebas dan otonomi daerah maka Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk selalu berorientasi pada pemikiran dan perilaku bisnis kewirausahaan; dituntut untuk selalu berlaku efisien, efektif, produktif dan antisipatif; serta mampu bersaing untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah "bagaimanakah sebenarnya kondisi kinerja BUMD di DKI Jakarta, apakah sudah sesuai dengan amanat yang ditanggungnya" ? Jika memang belum, apakah pembentukan Holding Company dan penerbitan Municipal Bond dapat menyelesaikannya ? Dengan mengikuti alur pikir dari Soft System Methodology (SSM), model dari peta permasalahan dalam studi menemukan empat kelompok aktor yang saling mempengaruhi. (1) manajemen perusahaan BUMD sendiri, (2) pemilik/pemegang saham BUMD (owner). (3) lembaga-lembaga negara yaitu lembaga eksekutif (Pemerintah Pusat dan Pemda) serta lembaga legislatif (DPR dan DPRD). (3) klien dari BUMD bersangkutan secara luas. Temuan dari tesis: (1) Kinerja BUMD di DKl Jakarta secara umum dapat dikatakan masih lemah. (2) Disebabkan oleh : (a) Manajemen BUMD yang tidak profesional (tidak ada keterbukaan, rendahnya akuntabilitas dan tidak berkembangnya merit system), (b) Owner (komisaris) BUMD memiliki hubungan personal dengan pimpinan dari BUMD (c) Lembaga Negara (Pemda dan DPRD) yang belum profesional (d) Klien dari BUMD tidak memiliki sikap kritis terhadap kinerja BUMD. (3) Kebijakan-kebijakan Pemda selama ini dapat dijadikan dasar untuk menelurkan landasan hukum bagi privatisasi dan restrukturisasi BUMD. (4) Pemda masih ragu untuk mendirikan Holding Company. (5) Pendirian Holding Company memerlukan proses persiapan (conditioning). Selain infrastruktur, persyaratan untuk mendirikan Holding Company adalah Landasan Hukum yang kuat, perusahan struktur dan sistem pertanggungjawaban BUMD, serta penyesuaian kualifikasi SDM di tubuh BUMD agar memiliki visi, sikap dan perilaku profesionnal. (6) Upaya yang telah dilakukan oleh PEMDA agar dapat menerbitkan Municipal Bond masih belum optimal.

Abstrak :
Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kemandirian kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, preferensi dan aspirasi daerah. Pembangunan kemandirian keuangan daerah salah satunya dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dalam menjalankan fungsinya dibebani oleh dua misi, yaitu misi pelayanan publik dan misi korporasi. Realisasi pencapaian BUMD dalam memaksimalkan penyertaan modal daerah masih tergolong lemah. Penelitian ini membahas tentang pengaruh penyertaan modal daerah dan good corporate governance terhadap kinerja BUMD DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel berupa random effect model. Kinerja BUMD diukur berdasarkan dua indikator, yaitu kinerja keuangan dan kinerja pelayanan publik. Variabel kontrol yang digunakan yaitu umur, total asset, kepemilikan saham, return on equity, return on asset, subsidi dan harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal daerah, good corporate governance, return on aset, umur dan total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada indikator kinerja pelayanan publik, good corporate governance, umur dan total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap BUMD. Pada sub level BUMD yang menerima penyertaan modal daerah, ditemukan return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Begitupula dengan subsidi yang juga berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik. ......Regional autonomy and fiscal decentralization provides independence for the regions to develop their potential, preferences and regional aspirations. Development of regional finance independence, one of which is the local-owned enterprises (BUMD). BUMD in carrying out its functions is burdened by two missions, the finance performance and public service performance. The realization of BUMD achievements in maximizing capital participation of local governance is still relatively weak. This research discussed about the impact of capital participation of local governance and good corporate governance to performance of BUMD in DKI Jakarta. This research used quantitative methods with panel data regression using the random effect model. The performance of BUMD is measured by two indicators, financial performance, and public service performance. The control variables used are age, total asset, share ownership, return on equity, return on asset, subsidies, and price. The findings of this research showed that capital participation of local governance, good corporate governance, return on asset, age and total asset affect the BUMD financial performance. In public service performance, good corporate governance, age and total assets affect the BUMD. And the sub level that BUMD that receive capital participation of local governance, found that return on equity affect on financial performance, also subsidies affect the performance of public services.