Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai lembaga negara yang membidangi bidang pendidikan dan kebudayaan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan informasi publik. Hal ini mengingat pemangku kepentingan dan problematika di bidang pendidikan dan kebudayaan sangat luas dan beragam. Namun dalam memberikan pelayanan informasi publik ini, masih ada kendala yang dihadapi Kemdikbud terkait dengan manajemen pelayanannya. Penelitian ini menganalisis manajemen pelayanan informasi publik di Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perspektif service bluebrint yang dikemukakan oleh G. Lynn Shostack, yang kemudian dikembangkan oleh Valerie Zeithaml dan Mary Jo. Bitner. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum optimal kerena mayoritas informasi public yang ada di unit-unit utama belum dikuasai oleh Pusat Informasi dan Humas, disebabkan belum terintegrasinya pengelolaan informasi public. Selain ini masih terdapat masalah sumber daya manusia dan peralatan yang mendukung pelayanan informasi publik. Tindakan yang disarankan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas adalah mengintegrasikan pengelolaan informasi public dengan menciptakan database informasi pendidikan dan kebudayaan. Selain itu re-organisasi dan peningkatan koordinasi di internal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peralatan juga diperlukan dalam meningkatan kualitas pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas.

---

Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) as the state agency in charge of education and culture has a major responsibility in providing public information. This is because the stakeholders and the problems in the fields of education and culture is very vast and diverse. However, in providing this public information service, there are still obstacles faced Kemdikbud associated with service management. This study analyzes the management of public information services at the Center for Information and Public Relations of the Ministry of Education and Culture with the perspective of service bluebrint proposed by G. Lynn Shostack, which was then developed by Valerie Zeithaml and Mary Jo. Bitner. This research approach is post-positivist qualitative research methods. The conclusion of this study is that the public information service at the Center for Information and Public Relations of the Ministry of Education and Culture is not optimal because most of the public information available on the main units have not been regulated by the Centre for Information and Public Relations, because the management of public information is not integrated yet. In addition, there are problems of human resources and equipment that support the public information service. Recommended actions to optimize the public information services at the Center for Information and Public Relations is to integrate the management of public information by creating a database of educational and cultural information. And to reorganize and to improve internal coordination. Improving the quality of human resources and equipment is also needed to enhance the quality of public information services at the Center for Information and Public Relations.

Abstrak :
Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan keterbukaan informasi yang dikemukakan oleh Piotrowski, et all. sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik; (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah penyesuaian regulasi KIP di Kemendagri, penyusunan program yang jelas untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, dan membangun bank data dan informasi publik di Kemendagri.

---

This study raised the issue the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs. The Study uses post positive approach with qualitative method. The results of this study showed that (i) the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs does not run in effective way due to limited use of policy content and context of implementation and also specific factors of implementation of the policy of public disclosure raised by Piotrowski, et all. so it can not be the realization of public disclosure; (ii) to encourage the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs in order to more effectively refers to the stages of implementation of public information policy initiated by the Open Government Partnership. The recommended actions to improve the the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs is a regulatory adjustment of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs, the preparation of a clear program for the implementation of the policy of public disclosure, improving the quality of public information services, and building a data and public information bank in the Ministry of Home Affairs.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Instansi Pemerintah pada website Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tasikmalaya. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pentingnya melakukan keterbukaan informasi publik oleh instansi pemerintah yang sekarang ini sudah didukung dengan adanya perkembangan teknologi, lebih khususnya website. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian keterbukaan informasi puublik oleh KPPN Tasikmalaya melalui website. Penelitian ini menjelaskan bagaimana beberapa pasal pada UU No. 14 Tahun 2008 atau Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP tentang Keterbukaan Informasi Publik diimplementasikan oleh KPPN Tasikmalaya, yaitu aturan mengenai informasi yang wajib disampaikan oleh Badan Publik dan informasi yang disediakan secara berkala.

---

This research aims to acknowledge the Implementation of Public Information Disclosure on Government Agencies in State Treasury Service Office KPPN of Tasikmalaya rsquo s Website. There is also a background to this research is the importance of doing public information disclosure by government agencies which now is supported with the existence of technological development, more spesific in website. The question in this research is how to implement the disclosure of public information by KPPN Tasikmalaya through website. This research explains how some articles in Act number 14 year 2008 or Act of Public Information Disclosure UU KIP about the disclosure of public information which implemented by KPPN Tasikmalaya, which is the rule regarding information that shall be informed by Public Agency and information which is provided on a regular basis.

Abstrak :
Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, dan unit kerja yang menguasai dokumen dan informasi, disebabkan adanya distorsi komunikasi dalam hal pemilihan informasi publik yang dikecualikan, 2 kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam PPID dan sarana serta prasarana yang belum sepenuhnya memadai, termasuk minimnya anggaran pelaksanaan PPID, 3 adanya aturan terkait kearsipan dan keterbukaan informasi publik yang saling bertentangan dan 4 struktur PPID yang menangani pengelolaan informasi publik hanya bersifat ex-officio. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara yaitu 1 Melakukan uji konsekuensi untuk daftar informasi publik yang dikecualikan, 2 Meningkatkan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia dan lainnya, dan 3 Mereviu kembali peraturan kearsipan dan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara, serta 4 Membentuk Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik yang mandiri.

---

The Government has issued Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness, in an effort to provide assurance to every citizen to obtain information on public policy making. This study aims to analyze the implementation of Public Information Openness policy in the Ministry of State Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative method. By using the reference theory of policy implementation by Edward III. The results of this study indicate that 1 ineffective communication and coordination between main PPIDs, excecutor PPIDs, and work units controlling documents and information, due to communication distortions in terms of the selection of exempt public information, 2 quality of human resources inadequate in the PPID and inadequate facilities and infrastructure, including the lack of budget for the implementation of the PPID, 3 the existence of conflicting rules of public records and public information openness, and 4 the structure of the PPID that handles the management of public information is only ex officio. Suggested actions to improve public information openness policy in the Ministry of State Secretariat are 1 Conduct consequential test for list of excluded public information, 2 Increase the quantity and quality of resources, both human and other resources, and 3 Review regulation of public records and information openness in the Ministry of State Secretariat, and 4 Establishing an independent Public Information Management Services Unit.

Abstrak :
Pemerintahan Kota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sejak 2011, ternyata masih ditemukan beberapa informasi yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait kewajiban badan publik di Pemerintahan Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 di Pemkot Depok belum menggunakan sumberdaya dan struktur birokrasi, disamping masalah dalam komunikasi kebijakan dan disposisi pelaksanaanya. Pelaksanaan UU tersebut juga terhambat pada proses penegakkan hukumnya. ...... The City Government of Depok is one of the public institution that has appointed PPID in the framework of the implementation of the KIP Act. After the emergence of the PPID since 2011, it still found some information that has not been published according to KIP Act and many of information dispute. This research aims to explain policy implementation of Act No 14 of 2008 about the openness of public information related to the public body responsibility in Depok City Governement. This research using a qualitative approach and it is a kind of descriptive research with data collection method in the form of deep interview, observation, and literature study. Policy implementation of the public openess information based on the Act No 14 Year 2008 in Depok City Government haven’t used resources and bureaucratic structure, beside policy communication matters and the disposition in practice. The implementation of the Act also hampered in the process of law enforcement.

Abstrak :
Pemerintahan Kota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sejak 2011, ternyata masih ditemukan beberapa informasi yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait kewajiban badan publik di Pemerintahan Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 di Pemkot Depok belum menggunakan sumberdaya dan struktur birokrasi, disamping masalah dalam komunikasi kebijakan dan disposisi pelaksanaanya. Pelaksanaan UU tersebut juga terhambat pada proses penegakkan hukumnya. ...... The City Government of Depok is one of the public institution that has appointed PPID in the framework of the implementation of the KIP Act. After the emergence of the PPID since 2011, it still found some information that has not been published according to KIP Act and many of information dispute. This research aims to explain policy implementation of Act No 14 of 2008 about the openness of public information related to the public body responsibility in Depok City Governement. This research using a qualitative approach and it is a kind of descriptive research with data collection method in the form of deep interview, observation, and literature study. Policy implementation of the public openess information based on the Act No 14 Year 2008 in Depok City Government haven’t used resources and bureaucratic structure, beside policy communication matters and the disposition in practice. The implementation of the Act also hampered in the process of law enforcement.

Abstrak :
Hak untuk memperoleh informasi semakin terjamin setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut merupakan sebuah mandat nasional yang harus dipatuhi oleh semua badan publik untuk dapat menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat. Di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta merupakan salah satu Badan Publik yang memiliki permohonan informasi terbanyak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah berhasil dan hal-hal apa saja yang belum berhasil dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan studi lapangan, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian implementasi UU KIP oleh Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa terdapat hal yang belum berhasil dilihat dari faktor komunikasi, kecukupan sumber daya, dan kepemilikan SOP, sedangkan implementasi yang sudah berhasil dapat dilihat dari tersedianya fasilitas untuk mendukung pelayanan informasi publik.

---

The right to access information is progressively well guaranteed after the enactment of Law 14 of 2008 on the Openness of Public Information. The Law is a national mandate which must be obeyed by all public bodies to be able to provide information that is requested by the society. In Jakarta, Department of Education is one of public bodies that has the most information application. Therefore, researcher aims to find out what are the things that have or have not succeeded in implementation of Openness of Public Information Law at Education Department of DKI Jakarta. This research uses qualitative approach by collecting datas with field and literature studies, as well as interviews. The result of this research shows that there are some factors that have not yet sucsesfully implemented, which are communication, resource adequacy, and SOP ownership; whereas the implementation that has succeeded can be seen from the availability of facility to support public information service.

Abstrak :
ABSTRACT
Dalam upaya melindungi hak atas informasi sebagai hak asasi manusia sekaligus mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan suatu instrumen hukum bagi masyarakat yang menginginkan informasi dari badan-badan publik. Di Indonesia, hak atas informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP . Salah satu informasi yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut untuk dibuka ke publik adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh badan publik dengan pihak lain. Menjadi masalah ketika dalam perjanjian tersebut, badan publik terikat dengan klausula kerahasiaan yang melarang badan publik untuk mengungkapan seluruh informasi yang berkaitan dengan transaksi yang diperjanjikan, termasuk dokumen perjanjian itu sendiri. Beberapa isu yang muncul dalam sengketa informasi yang berkaitan dengan perjanjian badan publik dengan pihak lain adalah pemaknaan badan publik itu sendiri serta informasi-informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik dalam undang-undang. Skripsi ini meneliti tentang kerangka hukum keterbukaan perjanjian badan publik dengan pihak lain serta bagaimana pelaksanaan kewajiban pengungkapan ini dilihat dari sengketa-sengketa informasi yang muncul. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan melihat bahan hukum dan menganalisis putusan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa klausula kerahasiaan merupakan pengaturan keperdataan yang tunduk pada hukum publik dalam yurisdiksi perjanjian tersebut, termasuk kewajiban untuk mengungkapkan perjanjian dalam undang-undang. Jika dalam kenyataannya perjanjian tersebut mengandung informasi yang dikecualikan maka badan publik diperbolehkan untuk tidak menyampaikannya kepada publik. Selain itu, ditemukan pula bahwa pendefinisian badan publik dalam UU KIP tidak hanya mencakup badan-badan organik dalam pemerintahan namun juga badan privat lainnya. Namun, kewajiban membuka informasi bagi badan privat tersebut terbatas pada aktivitasnya yang berada dalam domain publik.

---

ABSTRACT
In an effort to protect the right to information as a human right while creating good governance, a legal instrument is needed for people who want information from public bodies. In Indonesia, the right to information is regulated in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness of the FOI Law. One of the information mandated by the law to be made public is agreements made by public bodies with other parties. Being a problem when in the agreement, the public body is bound by a confidentiality clause that prohibits the public body from disclosing all information relating to the promised transaction, including the agreement document itself. Some of the issues that arise in information disputes relating to agreements of public bodies with other parties are the meaning of the public body itself as well as information that is exempt from being disclosed to the public in law. This thesis examines the legal framework for the disclosure of agreements of public bodies with other parties and how the implementation of this disclosure obligation is seen from information disputes that arise. The study was conducted using the normative juridical method, namely by looking at legal materials and analyzing decisions. Based on this study, it was concluded that the confidentiality clause is a civil regulation subject to public law in the jurisdiction of the agreement, including the obligation to disclose the agreement in law. If in reality the agreement contains excluded information, then the public body is allowed not to submit it to the public. In addition, it was also found that defining public bodies in the FOI Law did not only include organic bodies in government but also other private bodies. However, the obligation to disclose information to a private body is limited to its activities in the public domain.

Abstrak :
Perpustakaan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa baik di negara maju maupun berkembang. Keberadaan perpustakaan adalah keniscayaan dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan ummat manusia. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kebudayaan, dan rekreasi. Di sisi lain kenyataan menunjukkan bahwa minat baca dan intensitas mengunjungi perpustakaan dari Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara lainnya. Masih tingginya angka buta huruf, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, minimnya sarana maupun prasarana yang memadai dan sistem pengelolaan yang belum profesional, efektif dan efisien menjadi gambaran problematika perpustakaan di Indonesia. Kebijakan untuk memajukan perpustakaan di Indonesia juga dinilai masih belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap arah pembangunan dan pengembangan perpustakaan sebagai pilar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan lahirnya UU KIP diharapkan jadi momentum transformasi paaradigma perpustakaan di Indonesia sebagai sumber informasi publik ditengah keringnya minat dan perhatian masyarakat terhadap perpustakaan. Sehingga penulis berinisiatif menggagas reparadigma masyarakat terhadap perpustakaan dengan cara merekonstruksi perpustakaan sebagai wahana wisata edukatif menjadi sebuah ikhtiar taktis dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepekaan bagi pemerintah, stakeholders terkait, dan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.