Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan mengenai investasi ketenagalistrikan di Indonesia, kemudian membandingkannya dengan pengaturan di India dan Thailand. Selain itu akan dianalisis permasalahan hukum dalam penerapan peraturan investasi ketenagalistrikan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tinjauan lapangan ke berbagai pihak terkait, antara lain PT PLN (Persero), PT Adaro Energy Tbk, PT Indika Energy Tbk, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kendala yang dialami yaitu kendala dalam pembebasan lahan, kendala dalam penjaminan, dan minimnya peraturan perundang-undangan yang mencukupi untuk hal-hal yang masih baru. Dengan demikian, pemerintah diharapkan lebih berpihak kepada masyarakat dan menjadi regulator yang tegas. ...... This research aimed to describe the regulation of electricity investment in Indonesia, then compare it with the settings in India and Thailand n addition to these legal issues will be analyzed in the application of investment regulations of electricity in Indonesia. The research was conducted by a review of the field to the various parties concerned, among others, PT PLN (Persero), PT Adaro Energy Tbk, PT Indika Energy Tbk, and PT (Persero) Indonesia's infrastructure. Based on the results of the study, found that constraints are constraints in land acquisition, financing constraints in, and the lack of adequate legislation for things that are new. Thus, the Government expected more favor to the community and being an assertive regulators.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang peran pemerintah dan swasta dalam usaha ketenagalistrikan di Indonesia dan menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam menolak Uji Materil Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum vertikal dan juga didukung dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Peran pemerintah dalam usaha ketenagalistrikan berupa pemberian subsidi kepada konsumen listrik. Subsidi merupakan kebijakan yang ditujukan untuk membantu konsumen tertentu agar dapat membayar produk atau jasa yang diterimanya dengan tarif dibawah harga pasar. Dalam menyediakan listrik, pemerintah juga mengendalikan harga jual. Selanjutnya, peran swasta dalam usaha ketenagalistrikan diperlukan terutama dalam pembangkit tenaga listrik yang diharapkan dapat mencukupi kekurangan pasokan listrik nasional. Sorotan utama yang menyangkut peran swasta dalam ketenagalistrikan adalah masalah perizinan. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak Uji Materil yang diajukan oleh SP-PLN dengan pertimbangan bahwa pemisahan usaha (Unbundling) yang dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan berbeda dengan yang dimaksuda dalam UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang sebelumnya dibatalkan oleh MK pada tahun 2004.

---

These theses discuss about the role of the Indonesian government and private sectors in Indonesia on Electricity in Indonesia and analyze the situation based on Indonesian law. This discussion is based on Indonesian Constitutional Court on rebutting the Law on Judicial Review no. 30 of 2009 on Electricity. The research uses a normative approach on vertical law synchronization in case report. Result result shows that the role of Indonesian government on subsidising for electricity in the form of subsidising the electricity consumer. The subsidize is in the form of aiming at helping certain consumer to be able to pay for the product or servise based on the opportunity in getting lower price off the market. In providing electricity of the community, the Indonesian government also control the price for the market. On the other hand, the role of private sectors or needed in the electricity providership in order to overcome the shortage of electricity for the Indonesian community. This research pinpoint on the role of the private sectors? consessions on electricity. The Indonesian Constitutional Court verdicted on Unbundling of the Indonesian Law based on Law Clause no 33 of 2009 on Electricity is different from Indonesian Law based on Law Clause no. 20 of 2002 on Electricity that was canceled by Indonesian Constitutional Court in 2004.

Abstrak :
ABSTRAK
Listrik telah menjadi kebutuhan primer saat ini di masyarakat. Hampir seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari listrik. Namun kondisi yang nyata sekarang ini adalah bahwa pasokan listrik yang tersedia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sehingga yang terjadi adalah krisis listrik di Indonesia. Pemerintah yang diharapkan dan berkewajiban untuk memenuhi permintaan listrik di Indonesia ternyata hingga saat ini belum mampu memenuhi seluruh permintaan. Selain faktor Finansial, Situasi keamanan yang tidak memberi kenyamanan bagi para investor juga ternyata kebijakan regulasi yang ada tidak mendukung bagi terwujudnya pemenuhan listrik masyarakat. Berlakunya UU Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan yang menggantikan posisi UU Nomor 15 tahun 1985 sangat diharapkan dapat berperan mengatasi permasalahanpermasalahan listrik yang terjadi. Khususnya penerapan kompetisi yang baru saja diterapkan di dalam UU No 20 tahun 2002 diharapkan dapat menciptakan efisiensi yang memberikan konsekuensi positif bagi masyarakat, antara lain memberikan kepastian pasokan listrik yang memadai dengan kualitas yang baik serta harga yang terjangkau bagi masyarakat. Yang terpenting juga dari kemunculan UU No 20 tahun 2002 adalah bagaimana Undang-undang ini dapat berjalan dengan efektif melaui pembentukan suatu badan yang disebut sebagai Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal). Sehingga kompetisi yang telah diberlakukan dapat berjalan dengan sehat.

Abstrak :

Penelitian ini menggunakan metode analisis hirarki proses (AHP). Analisis dilakukan dengan menyusun hirarki pemilihan kebijakan untuk meningkatkan minat swasta dalam berinvestasi di sektor ketenagalistrikan Indonesia dalam 5 tingkatan, yaitu tujuan, skenario, kendala, aktor atau pelaku, dan alternatif kebijakan dengan memberikan peringkat untuk mendapatkan prioritas tertinggi dari alternatif-alternatif yang disajikan. Responden atau narasumber pada penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap ahli di sektor Ketenagalistrikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skenario yang menduduki prioritas tertinggi adalah jaminan perlindungan usaha dengan kendala terkait regulasi atau kebijakan yang tidak konsisten. Dalam menjalankan skenario dengan kendala tersebut, Pemerintah lah yang menjadi pelaku utama untuk mengatasinya. Alternatif kebijakan prioritas utama yang terpilih untuk meningkatkan minat swasta dalam berinvestasi di sektor ketenagalistrikan Indonesia adalah dengan peninjauan patokan harga jual listrik. Diikuti dengan tersedianya insentif fiskal/non-fiskal, kepastian komitmen perjanjian ketenagalistrikan sesuai jangka waktu yang ditentukan, optimasi implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan yang terakhir adalah ketersediaan sumber daya energi primer yang berkelanjutan.

 

---

This research used the analytic hierarchy process (AHP) method. The analysis was done by constructing a policy hierarchy to increase private interest to invest in Indonesia electricity sector in 5 levels, which is goal scenarios, constrains, actors, and policy alternatives by ranking them to get the highest priority from the alternatives presented. Respondents in this research were people who were condiered as an expert in the electricity sector. The results of the research indicate that the scenario that occupies the highest priority is guarantee of business protection with constraints related to inconsistent regulations or policies. In running the scenario with mentioned constraint, it was the Government who is the main actor or the most responsible party to overcome it. The chosen alternative priority policy to increase private interest in investing in Indonesian electricity sector is by reviewing the benchmark selling price of electricity. Followed by the availability of fiscal/non-fiscal incentives, certainty of electricity agreement commitment in accordance with the specified period, optimization of Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) implementation, and finally, the availability of sustainable primary energy resources.

 

Abstrak :
Struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia mengalami perubahan dengan berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan UU No. 15 Tahun 1985. Struktur indutri, peran dan kedudukan PLN serta peluang swasta dalam industri ketenagalistrikan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan bersifat statuta approach. Disimpulkan bahwa kompetisi di bidang ketenagalistrikan baru terdapat pada sektor pembangkitan, sementara usaha distribusi dan atau usaha penjualan akan melaksanakan usaha di wilayahnya masing-masing, sedangkan usaha transmisi secara dominan masih dilaksanakan PLN. Disarankan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2009, agar terdapat kepastian hukum dalam industri ketenagalistrikan. ......The Structure of Electricity industry in Indonesia has a change with the enactment of the Act No. 30, 2009 about Electricity replacing the Act No. 15, 1985. The structure of this industry, mthe role and position of PLN as well as the opportunity of privatization in electricity industry become critical issues in this study, by using a normative juridical approach and its statuta approach. it comes to the conclusion that the competition in electricity can be found in generation sector, while distribution and or the sale sector has its own job in their own area. While transmission is still dominantly conducted by PLN. It is recommended that the government would soon issue regulations implementing the Act No. 30, 2009, to get a legal certainty in the electricity industry.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan (termasuk sektor ketenagalistrikan) kedalam urusan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/ kota. Namun, terkait kewenangan perizinan pada sektor tenaga listrik ternyata masih juga menemui permasalahan. Ketentuan dalam perundangundangan tidak mengatur secara jelas kewenangan penetapan sanksi bagi badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota, tetapi izin usahanya telah diberikan oleh Pemerintah sebelum terbitnya UU No. 30 Tahun 2009. Perkembangan dan perubahan pengusahaan ketenagalistrikan yang sangat mendasar adalah diterbitkannya UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. UU No. 15 Tahun 1985 maupun peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 10 Tahun 1989 dibentuk pada masa Orde Baru, sehingga masih menerapkan sistem penyediaan tenaga listrik yang sentralistik dengan menitikberatkan kewenangan dan tanggung jawab penyediaan tenaga listrik pada Pemerintah Pusat. Dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 15 tahun 1985 yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah dan menjadi titik balik desentralisasi ketenagalistrikan, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

---

ABSTRACT
In order to support the spirit of regional autonomy, Law no. 30 of 2009 on Electricity regulate in detail the allocation of responsibilities between government, provincial governments , and district/city governments in the implementation of electricity. The government has also issued Law no. 32 of 2004 on Regional Government and its implementing regulations , Government Regulation no. 38 of 2007 which details the government affairs ( including the electricity sector ) into the affairs of government , provincial , and district/city. However, the relevant licensing authority in the power sector was still also encountered problems. Provisions in the legislation does not set out clear powers of sanction for his business enterprises across the region districts /cities , but its business license has been granted by the Government prior to the issuance of Law no. 30 of 2009. Developments and changes very basic electricity concession is the issuance of Law no. 15 of 1985 on Electricity . Law no. 15 of 1985 and its implementing regulations, ie , Government Regulation no. 10 of 1989 established the “Orde Baru” era, so it is still applying power supply system with a centralized focus of authority and responsibility for the provision of electric power in the central government . With the enactment of Law no. 30 of 2009 in lieu of Law no. 15 of 1985, guided by the spirit of regional autonomy and decentralization of electricity became the turning point, the Government and local authorities in accordance with the authority sets policy, regulation, monitoring, and implementing the electricity supply business.

Abstrak :
Dalam rangka memenuhi tenaga listrik yang andal untuk masyarakat, UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan telah memberikan kesempatan pihak selain PT PLN (Persero) untuk membantu memenuhi pasokan listrik yang andal kepada masyarakat dengan PT PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Konsep penyediaan tenaga listrik pada UU Nomor 15 Tahun 1985 memiliki peraturan pelaksana yang telah jelas jika terdapat pengembang listrik selain PT PLN yang akan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Ketentuan terkait usaha penyediaan yang dilakukan oleh pihak selain PT PLN masih belum diatur dengan baik terkait dengan wewenang, prosedur dan persyaratannya. Hal ini ditambahkan dengan banyaknya pihak terlibat dalam proses penerbitan Izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik. Terlepas dari hal tersebut, kebijakan dari pemerintah selaku penerbit izin usaha tersebut pada masa UU Nomor 15 Tahun 1985 belum memiliki landasan yang baik dan belum terdapat pertimbangan-pertimbangan mengingat masih sedikitnya pengetahun pada kebijakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk pengembang selain PT PLN. Dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2009 sebagai pengganti dari UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, hal terkait dengan kewenangan, prosedur dan persyaratan sudah mengalami penyederhanaan sejalan dengan diterbitkannya aturanaturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Keterlibatan pihak-pihak yang ikut serta dalam proses pemberian izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik telah ditentukan dengan jelas dan mengalami perampingan. Kebijakan internal dan eksternal telah dibentuk terkait dengan izin usaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

---

In order to meet the reliable electric power to the public, the Law No. 15 Year 1985 concerning Electricity has provided the opportunity in parties other than PT PLN (Persero) to help meet a reliable supply of electricity to the community with PT PLN as the Holder of Business Authority. The concept of power supply to the Law No. 15 Year 1985 has been implementing regulations clearly if there is a power developers in addition to PT PLN will conduct electricity supply business. Provisions related to the provision of business conducted by a person other than PT PLN is still not well regulated associated with authority, procedures and requirements. It is added to the number of parties involved in the process of issuing business licenses for the supply of electric power. Apart from this, the policy of the government as the issuer of the business license at the time of Act No. 15 Year1985 has not had a good grounding and yet there are considerations given the least knowledge in the electricity supply business policies for developers parties other than the PT PLN. With the enactment of Law No. 30 of 2009 as a replacement of Act No. 15 of 1985 on Electricity, matters related to the authority, procedures and requirements have already been simplified in line with the issuance of the implementing rules in the form of government regulation and regulation. The involvement of those who participated in the process of granting a business license for the supply of electricity has been clearly defined and experienced downsizing. Internal and external policies have been formed in relation to the business license in the field of power supply.