Dalam tataran global, terdapat berbagai pendekatan dalam penyediaan infrastruktur yang umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama: berbasis pasar dan diarahkan oleh negara. Dalam konteks Indonesia, penulis mencermati bahwa selama dalam dua puluh tahun terakhir, terdapat pergeseran dalam pola penyediaan infrastruktur, ditandai dengan meningkatnya peran negara. Hal ini juga tercermin dalam sektor ketenagalistrikan, yang selama ini dikuasai oleh badan usaha milik negara. Penelitian ini berupaya untuk menginvestigasi lebih lanjut pergeseran pola penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan asing di Indonesia dari periode Pemerintahan SBY (2009-2014) ke periode Joko Widodo (2014-2009) menggunakan kerangka analisis ekonomi politik kritis tradisi Gramscian yang melihat negara sebagai pencerminan antara berbagai kekuatan sosial yang berkontestasi dalam berbagai tataran. Dengan demikian, pergeseran pola ini dapat dipahami sebagai pencerminan dari berbagai dinamika kekuatan sosial yang saling berkontestasi untuk memperebutkan akses terhadap penyediaan infrastruktur sektor ketenagalistrikan. Penelitian ini menemukan bahwasanya masing-masing kekuatan sosial ini disituasikan dalam konteks historis pengelolaan ketenagalistrikan di Indonesia. Interaksi antara berbagai kekuatan sosial tersebut mengalami berbagai perubahan dalam kedua periode yang menjadi cakupan analisis penelitian. Dinamika dari sisi kekuatan sosial tersebut diwujudkan dengan meningkatnya kekuasaan negara secara tidak langsung dalam penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan. Dengan demikian penelitian ini memperlihatkan bahwasanya penyediaan infrastruktur merupakan produk dari relasi antar berbagai kekuatan sosial yang mengimplisitkan konflik atas sumber daya dan akses didalamnya, yang terjadi dalam berbagai tataran.

---

There are various approaches to infrastructure provision that can generally be classified into two main categories: market-based and state-directed. In the context of Indonesia, the author observes that over the last twenty years, there has been a shift in the pattern of infrastructure provision, characterised by the increasing role of the state. This is also reflected in the electricity sector, which has been controlled by state-owned enterprises. This study seeks to investigate further regarding the shift in the pattern of electricity infrastructure provision in Indonesia from the SBY administration (2009-2014) to the Joko Widodo administration (2014-2009) using the Gramscian tradition of critical political economy analysis that sees the state as a reflection of various social forces that are contesting at various levels. Thus, this pattern shift can be understood as a reflection of the various dynamics of social forces that contest each other to gain access to the provision of electricity sector infrastructure. This study found that each of these social forces is situated in the historical context of electricity management in Indonesia. The dynamics of these social forces are realized by the increasing power of the state indirectly in the provision of electricity infrastructure. This research further implies that infrastructure provision is a product of social relations that imply conflicts over resources and access, which occur at various levels.