Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai peserta dengan diberikannya kartu peserta. Penambahan loket pendaftaran, perbaikan dan pengembangan aplikasi kepesertaan, dan penjadwalan rutin sosialisasi dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi kendala yang ada.

---

This paper discusses the implementation of the administrative system of participation in health BPJS Bogor District Office Operational Services. From this study, it was faound that the human resources, budget, infrastructure, information technology and policies to support the administration of membership. The registration process participants, change participant data transfer and membership data transfer is also part of the administrative system of membership. Implementation is also visible on the suitability of the results of the administrative process that starts from registration of participants to the registration booth, improvement and development of membership application and scheduling routine socialiation can be considered in overcoming the existing obstacles."

"Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Pada tanggal 1 Januari 2014, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik diharapkan dapat menjangkau seluruh pekerja dalam hal kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, sampai dengan tahun 2017 ditemukan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah. Hal ini sangat berbeda dengan lonjakan jumlah peserta yang mendaftar dalam program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan indikator-indikator ketenagakerjaan yang mempengaruhi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh yang positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Tingkat kemiskinan berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan jaminan sosial ketengakerjaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Persentase pekerja penerima upah berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah, dan persentase pekerja rentan berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor bukan penerima upah. Tingkat pengangguran berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Tingkat upah berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan sektor bukan penerima upah.

---

The implementation of employment social security has been enacted since the stipulation of Government Regulation Number 33 Year 1977 (Implementation of Employment Social Insurance). Furthermore, in Januari 1st, 2014, Indonesia officially established the Government Regulation Number 24 Year 2011 which marked the beginning of whole coverage sytem in the Social Security for the Workforce (BPJS Ketenagakerjaan) as well. However until 2017, the coverage of participation in employment social security is still low. The coverage is significantly different from the coverage of social health insurance, held by BPJS Kesehatan (Health Social Security Body). The aim of this research is to analyze factors impacting to social security coverage. The result of this research is education level has positif impact to social security coverage for the sectors of salaried worker and unsalaried worker. Poverty level has negative impact to salaried workers coverage and unsalaried workers coverage. The level of workers who receive salaries has positive impact to salaried workers coverage and the vulnerable workers has positive impact to unsalaried workers coverage. The unemployment level has negative impact to salaried workers coverage and unsalaried workers coverage. The wage level has positive impact to salaried workers coverage and has negative impact to unsalaried workers coverage."

"Penelitian bertujuan mengetahui determinan yang berhubungan dengan kepesertaan pria dalam KB di Kota Pagar Alam Propinsi Su.matera Selatan tahun 2009.Penelitian dengan rancangan cross sectional pada 300 orang pria pasangan usia subur dengan istri berumur kurang dari 50 tahun, diambil secara cluster 3 tahap. Data dikumpulkan melalui wawaneara dengan kuesioner. Hasil penelitian mendapatkan persetujuan istri, keterpaparan dengan petugas KB kesehatan dalam 6 bulan terakhir dan dukungsu tokoh masyarakat yang mempunyui hubungan dengan kepesertaan pria dalam KB setelah dlkontrol pendidikan, pengetahuan, sikap, keterjangkauan sarena pelayanan, serta jumlah anak, dan persetujuan istri mempakan fuktor yang paling dominan. Disarankan kepada Badan KBPP Kota Pagar Alam untuk melalrukan advokesi kepada pihak ekskutif dan legislatif untuk penentuan kebijakan dan pendanaan, melakekan keijasama lintas sektor untuk mendapat dukungan sosial dari tokeh masyarakat dan agama serta meningkatkan jumlah dan kualitas petugas lapangan KB untuk pemberdayaan masyarakat serta meningkatan metade promosi melalui media dangan kemasan yang memtrik dan bervariasi.

---

The objective of this research was to find out the determinant of male contraceptive participation at Pagar Alam, South Surnatera province in 2009. This research used cross sectional design to observed 300 fertile married couples whose wife age was less than 50 years old. The respondents were selected by cluster in 3 phases. Data was collected by interview using questionnaire. This research found that wife's approval was the most dominant factor of male contraceptive participation, besides exposure of family planning official during the last 6 monts and informal leader after adjusted by education, knowledge, attitude to ward family planning; accessibility of family planning service and the number of children. It was suggested to Badan KBPP Pagar Alam to advocate the local government and legislators in term of policy and funds, cooperation between KBPP an inter sectors in order to giving social support to increase quantity and quality of field family planning to empowerment the community and to improve promotion through mass using the various interesting packages."

"Dalam dunia asuransi semakin banyaknya peserta semakin baik dan sebaliknya, termasuk asuransi sosial yang dikenal sebagai Jaminan kesehatan Nasional seperti yang diterapkan di Indonesia. Namun faktanya, masih ada masyarakat yang belum menjadi peserta JKN dikarenakan mereka mengganggap mereka harus membayar iuran yang menurut mereka mahal setiap bulan, kemudian masih ada peserta yang belum mengetahui tentang JKN. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepesertaan mandiri di wilayah kerja BPJS Kesehatan kantor layanan operasional Kabupaten Bogor tahun 2015.Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional yang berarti pengukuran variabel dependen dan independen dilaksanakan pada satu waktu. jumlah populasi pada penelitian ini adalah 110 orang, menggunakan alat ukur kuisoner, analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat dengan uji statuistk chi-square.Hasil penelitian 6 (enam) variable signifikan berhubungan dengan kepesertaan mandiri yaitu pendidikan, pekerjaan, pandangan terhadap resiko, pendapatan, premi dan kegunaan dan 3 (tiga) variable tidak signifikan berhubungan dengan kepesertaan mandiri yaitu umur, jenis kelamin dan jumlah anggota keluarga Peneliti menyarankan kepada pihak BPJS KLO Kabupaten Bogor untuk melakukan sosialisasi kepada peserta terkait dengan cara, syarat pendaftaran dan manfaat menjadi peserta JKN agar dapat tercapainya cakupan semesta.

---

In the insurance world, the better the increasing number of participants and vice versa, including social insurance, known as the National Health Insurance as applied in Indonesia. But in fact, there are still people who have not joined the JKN because they assume they must pay dues according to their expensive every month, then there are participants who do not know about JKN. This thesis aims to determine the factors independently associated with participation in the work area BPJS Bogor district office operational services in 2015.This study uses a quantitative research with cross sectional design meaningful measurements of dependent and independent variables held at one time. the total population in this study were 110 people, using a questionnaire measuring devices, analysis is the analysis of univariate and bivariate with chi-square test statuistk.Results of the study six (6) variables significantly associated with the participation of independent education, employment, views on risk, income, premiums and usability and 3 (three) variables were not significantly related to the participation of self-such as age, gender and number of family members also suggested to KLO BPJS the Bogor Regency for dissemination to participants related to how, registration requirements and the benefits of being JKN participants in order to achieve universal coverage."

"Pasca diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan terjadi pada setiap jenis kepesertaan. Meskipun mengalami tren peningkatan, sasaran utama program JKN yaitu peserta PBI masih dianggap belum optimal dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, berbeda dengan jenis kepesertaan PBPU, PPU, dan Bukan Pekerja yang memiliki tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis kepesertaan JKN. Menggunakan data sekunder dari data Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan tahun 2015 - 2018 dengan pendekatan metode analisa deskriptif dan estimasi persamaan regresi ordinary least square dan probit ordinal, diperoleh bahwa pendapatan yang diproyeksikan melalui jenis kepesertaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan di antara peserta jaminan kesehatan nasional. Peserta PBI yang berasal dari kelompok pendapatan rendah memiliki periode perawatan kesehatan yang lebih lama, biaya pengeluaran kesehatan yang tinggi, dan tingkat keparahan penyakit yang lebih berat saat melakukan perawatan kesehatan dibandingkan dengan peserta yang berasal dari kelompok pendapatan menengah atas. Hasil penelitian ini menjelaskan kunjungan pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta PBI yang rendah diakibatkan perilaku untuk mengobati sendiri dan pengetahuan yang rendah akan jaminan kesehatan nasional.

---

After the implementation of the National Health Insurance (JKN) program, an increase in the utilization of health services occurred in each type of participation. Although experiencing an increasing trend, the main target of the JKN program, namely PBI participants, is still considered not optimal in the utilization of health services, in contrast to the types of PPU, PBPU, and Non-Workers participation which have an optimal level of utilization of health services. This study aims to see how income affects the utilization of health services based on the type of JKN membership. Using secondary data from BPJS Health Health Service Claims data in 2015 - 2018 with a descriptive analysis method approach and estimation of regression equations ordinary least squares and ordinal probit, it was found that the projected income through the type of participation has an influences on the level of utilization of health services among national health insurance participants. PBI participants from low-income groups had longer periods of health care, higher health expenditures, and more severe disease severity during health care than participants from upper-middle-income groups. The results of this study explain the low utilization of PBI participants of health service visits due to self-medicating behavior and low knowledge of national health insurance."

"Dalam rangka pencapaian universal health coverage, mekanisme asuransi kesehatan wajib merupakan satu langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut. Namun, ditemukan permasalahan yang terjadi di berbagai negara, yaitu sulitnya mengintegrasikan sektor informal dalam program yang akhirnya menghambat negara dalam pencapaian UHC. Selain itu, tidak adanya lembaga yang menaungi sektor informal serta tidak adanya mekanisme efektif yang “memaksa” sektor informal untuk bergabung dalam program merupakan kondisi yang memprihatinkan karena sektor informal rentan terhadap bahaya kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan status kepesertaan aktif dalam program asuransi kesehatan wajib pada kalangan sektor informal serta untuk menelaah inovasi yang dilakukan diberbagai negara ketika mengintegrasikan sektor informal dalam kepesertaan program. Literature review merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari 5 online database yaitu, PubMed, ProQuest, ScienceDirect, Scopus, dan WileyOnline Library. Terdapat 12 studi yang terinklusi dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas studi menggunakan asuransi kesehatan sosial dalam menerapkan program asuransi kesehatan wajib. Fungsi financial protection pada seluruh negara temuan kurang adekuat karena tingkat out-of-pocket masih diatas ambang batas WHO. Ditemukan 5 determinan yang berhubungan dengan enrollment dan 7 determinan terkait kepesertaan aktif. Terdapat 4 determinan yang dapat diberikan intervensi, yaitu pengetahuan, tingkat pendidikan, sosialisasi oleh pihak penyelenggara serta metode pembayaran. Ditemukan inovasi seperti menerapkan kajian wajib untuk program, pemberian insentif dan mengembangkan strategi komunikasi efektif.

---

In the context of achieving universal health coverage, the mandatory health insurance mechanism is one step that can be taken to achieve this. However, problems were found in various countries, namely the difficulty of integrating the informal sector into programs which ultimately hindered countries from achieving UHC. In addition, the absence of institutions that oversee the informal sector and the absence of effective mechanisms that "force" the informal sector to join the program is a worrying condition because the informal sector is vulnerable to health hazards caused by its work. This study aims to examine the determinants of active participation status in compulsory health insurance programs among the informal sector and to examine innovations made in various countries when integrating the informal sector into program participation. Literature review is the method used in this study. Data sources were obtained from 5 online databases, namely, PubMed, ProQuest, ScienceDirect, Scopus, and WileyOnline Library. There are 12 studies included in this study. The results show that the majority of studies use social health insurance in implementing a mandatory health insurance program. The financial protection function in all the countries found is inadequate because the out-of-pocket level is still above the WHO threshold. There are 5 determinants related to enrollment and 7 determinants related to active participation. There are 4 determinants that can be intervened namely knowledge, level of education, counselling by the organizers and method of payment. Innovations were found such as implementing mandatory reviews for programs, providing incentives and developing effective communication strategies."

"Skripsi ini membahas tentang gambaran pelaksanaan administrasi kepesertaan di kantor BPJS Kesehatan cabang Bogor. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data secara kualitatif yaitu wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyarankan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses administrasi kepesertaan, antara lain pemberdayaan SDM yang ada di BPJS Kesehatan, pengembangan dan penguatan sistem website, dan percepatan layanan administrasi di loket pelayanan. Sehingga, proses administrasi kepesertaan seperti proses pendaftaran peserta, pengalihan kepesertaan, dan perubahan data peserta dapat berjalan lancar dan optimal.

---

The study aims to overview about the implementation participants administration of BPJS Kesehatan Bogor. This study is descriptive research with qualitative methode by depth interview, observation, and document review to cellect data . The researcher suggests some suggestions for the implementation of participant administration, such as empowerment of human resources, development and strengthening website system, and faster administration services in service counter. So that, the implementation of participants administration process in BPJS Kesehatan such as registration process, transferring of participants status, and updating data of participants will work at ease and optimally."

"ABSTRAKProgram Jaminan Kesehatan Nasional yang menganut Social Health Insurance salah satu cirinya adalah kepesertaan wajib. Oleh karena itu seluruh penduduk Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Selain menjadi peserta BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya yang dikelola asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Untuk menanggulangi dampak dari asuransi rangkap atau over insurance tersebut maka diperlukan coordination of benefit.Tesis ini mengkaji mengenai tata laksana, manfaat yang diharapkan, dan potensi dampak yang bisa terjadi akibat pelaksanaan Coordination of Benefit (COB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa COB yang akan dilaksanakan di programJKN berbeda dengan COB di Amerika. Tata laksana COB di JKN dibedakan menurut fasilitas kesehatan rujukan yang sudah dan belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan.Manfaat dari COB diantaranya adalah membantu mempercepat pencapaian Universal health Coverage, memberikan manfaat lebih kepada peserta COB, efisiensi, dan asuransi kesehatan komersial masih dapat survive. Sedangkan potensi dampaknya salah satu diantaranya adalah adanya fraud yang dilakukan rumah sakit.Saran dari penelitian ini perlunya mempertimbangkan pemberlakuan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan tarif INA CBGs di seluruh rumah sakit atau integrasi data klaim antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/badan penjamin lainnya berbasis teknologi informasi, sosialisasi kepada peserta dan provider COB, dan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi COB tersebut.

---

ABSTRAKNational Health Insurance programme that adheres to the Social Health Insurance one character is mandatory participation. Therefore, the entire population of Indonesia are required to participate in a JKN programme administered by BPJS Kesehatan. In addition to being participants BPJS Kesehatan, the public can become insured member who managed by commercial health insurance/other guarantee agency.To mitigate the impact of double coverage or over insurance required the coordination of benefit.Tihis thesis examines the governance, expected benefits, and the potential impacts that could occur as a result of the implementation of the Coordination of Benefits (COB) between BPJS Kesehatan with commercial health insurance/ other guarantee entities. This study is a qualitative research.The study states that the COB programme that will be implemented in JKN is different with COB in America. COB governance in JKN differentiated according to the referral health facilities that have and have not been cooperative with BPJS Kesehatan.Benefits of COB there is to help accelerate the achievement of universal health coverage, provide more benefits to participants COB, efficiency, and commercial health insurance can still survive. While the one of potential impact is a fraud committed hospital.Suggestions from this study need to consider the implementation of health care referral based CBGs INA rates across hospitals or claim data integration between BPJS Kesehatan with commercial health insurance / other guarantor entities based on information technology, socialization COB to participants and providers, and the need for further research on the implementation of the COB."

"Pengelolaan Jaminan Pensiun di Indonesia sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), dilakukan secara khusus dan terpisah berdasarkan segmentasi kepesertaan sektor privat, sektor publik (Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/Penyelenggara Negara), dan sektor militer (TNI/Polri). Kebijakan mengenai pengalihan program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri sehingga pengelolaannya bergabung dengan sektor privat, serta pembatasan Lembaga Pengelola/Penyelenggara program dalam UU BPJS menghambat tujuan lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penulisan ini menganalisis 2 (dua) isu terkait dengan kebijakan pengelolaan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam UU BPJS, yakni: (1) efektivitas pelaksanaan kebijakan pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil sehingga pengelolaannya disatukan dan pembatasan pengelola program pensiun; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil. Melalui penerapan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan, serta menerapkan metode Cost and Benefit Analysis, penelitian ini menyimpulkan, bahwa: (1) kebijakan pengalihan program pensiun dan pembatasan lembaga pengelola program tidak efektif untuk dilaksanakan karena menimbulkan ketidak adilan dari segi ekonomis berupa penurunan manfaat dan pelayanan bagi salah satu sektor; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil adalah dilakukan secara khusus/terpisah sesuai dengan teori keadilan distributif, karena pensiun bagi pegawai negeri sipil merupakan penghargaan atas pengabdian dan jasa. Oleh karena itu, pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil dan pembatasan lembaga pengelola/penyelenggara program pensiun yang diatur dalam UU BPJS perlu disesuaikan kembali dengan kondisi yang terjadi saat ini.

---

Pension Management in Indonesia before the enactment of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency (BPJS Law), is carried out specifically and separately based on the segmented membership of private sector, public sector (Civil Servants/State Officials/State Administrators), and the military sector (Army/Police). Policies regarding the transference of pension programs for Civil Servants and the Army/Police so that their pension management joins the private sector, as well as restrictions on Social Security Administrative Body in the BPJS Law hamper the purpose of National Social Security System as stipulated in Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. This writing analyzes 2 (two) issues related to pension management policies for Civil Servants in the BPJS Law, which are: (1) the effectiveness of implementing the policy of transferring pension programs for civil servants so that their management is united with private sector and restrictions on the social security administrative body; and (2) an appropriate pension management model for civil servants. Through the application of normative juridical research methods with a case approach, legislative approach, historical approach, and comparative approach, as well as applying the Cost and Benefit Analysis method, this study concludes that: (1) the policy of transferring pension programs and restrictions on the institution managing the program is not effective to be implemented because it creates economic injustice in the form of decreased benefits and services for one sector; and (2) an appropriate pension management model for civil servants is to carried out specifically/separately in accordance with the theory of distributive justice, because pensions for civil servants are awards for service and service. Therefore, the transfer of pension programs for civil servants and restrictions on institutions managing/administering pension programs that are regulated in the BPJS Law need to be adjusted back to the current conditions."

"Kepesertaan Atlet pada program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan pekembangan yang relatif baru dan muncul bersamaan dengan berlakunya Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan bahwa Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana penyelenggaraan kepesertaan tersebut oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan problem identification dan berbentuk preskriptif. Profesi atlet berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai, mengingat atlet memiliki potensi cedera yang tinggi selama beraktivitas, durasi karir yang cenderung singkat, dan adanya tantangan finansial saat memasuki masa pensiun. Dalam hal pelaksanaannya, BPJamsostek mengklasifikasikan profesi atlet dalam kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah. Kategori ini dianggap kurang tepat bagi Atlet Pelatda DKI Jakarta, dikarenakan hubungan antara Atlet Pelatda DKI Jakarta dengan KONI Provinsi DKI Jakarta memenuhi unsur hubungan kerja, dan dapat disebut sebagai hubungan kerja. Sehingga Atlet Pelatda DKI Jakarta lebih pantas untuk dikategorikan sebagai “Pekerja Penerima Upah” dan memperoleh manfaat sesuai kategori tersebut. Pada tanggal 26 September 2023, KONI Provinsi DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BPJamsostek. Kerja sama tersebut memiliki tujuan utama memenuhi amanat UU Keolahragaan yang mengharuskan negara memberikan dukungan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para atlet. Akan tetapi, kerja sama tersebut masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah belum adanya upaya sosialisasi terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada atlet, beberapa atlet masih mendaftarkan diri mereka secara mandiri dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dipotong langsung dari honor bulanan atlet. Oleh karena itu, KONI DKI Jakarta perlu mengadakan sosialisasi dan melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi kerja dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Atlet Pelatda DKI Jakarta.

---

The participation of athletes in the employment social security program is a relatively new development that emerged concurrently with the enactment of Article 100 of Law Number 11 of 2022 concerning Sports, which states that athletes and sports performers are entitled to social security protection as part of the National Social Security System. This paper analyzes how this participation is organized by the Employment Social Security Agency or BPJamsostek, using doctrinal research methods with the objectives of problem identification and prescriptive analysis. Athletes are entitled to adequate employment social security, considering their high potential for injuries during activities, relatively short career duration, and financial challenges upon entering retirement. In practice, BPJamsostek classifies the athlete profession under the category of Non- Wage Workers. This categorization is considered inappropriate for DKI Jakarta Regional Training Center Athletes (Pelatda) because the relationship between them and the Jakarta Provincial Sports Committee (KONI DKI Jakarta) fulfills the criteria of an employment relationship and can be considered as such. Therefore, DKI Jakarta Regional Training Center Athletes are more suitable to be categorized as "Wage Workers" and receive benefits accordingly. On September 26, 2023, KONI DKI Jakarta signed a Cooperation Agreement with BPJamsostek. The main objective of this collaboration is to fulfill the mandate of the Sports Law, which requires the state to support the employment social security program for athletes. However, this collaboration still has several shortcomings, including the lack of efforts to socialize employment social security to athletes, some athletes registering independently in the program, and the deduction of social security contributions directly from athletes' monthly honorariums. Therefore, KONI DKI Jakarta needs to conduct socialization and fulfill its obligations as an employer by providing employment social security protection to DKI Jakarta Regional Training Center Athletes."