Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Krimea ke Rusia pada tahun 2014 dan respon Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi Aliansi Barat. Fokus Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah proses rekonstruksi kebijakan Rusia menerima Krimea bergabung dengan Rusia. Isu yang kedua adalah diplomasi publik Rusia respon dalam menghadapi sanksi-sanksi yang diberikan oleh Aliansi Barat. Adapun fokus dari aktor-aktor yang memberikan sanksi hanya terbatas pada sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Periodisasi yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2014-2015. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada pidato resmi dan wawancara dengan Presiden Rusia, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepentingan Nasional Jutta Weldes. Teori ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang alasan tindakan Rusia menerima Krimea bergabung dengan Rusia sebagai bentuk perluasan wilayah Rusia. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep diplomasi publik. Konsep ini digunakan untuk menganalisis sikap Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi yang diberikan oleh UE dan AS sebagai bentuk diplomasi publik Rusia. Dalam tesis ini terdapat beberapa hasil. Yang pertama adalah peneliti berasumsi bahwa kebijakan Rusia di Krimea direkonstruksi melalui dua proses yaitu artikulasi dan interpelasi. Artikulasi Rusia terhadap peristiwa yang terjadi di Ukraina adalah bahwa Euromai dan merupakan kudeta. Perluasan keanggotaan NATO dan Uni Eropa merupakan bentuk agresif dari negara-negara Barat untuk menyebarkan pengaruh mereka. Posisi Rusia dalam krisis Ukraina adalah sebagai subjek sentral yang memiliki identitas sebagai negara yang melindungi kepentingan tanpa melakukan intervensi. Sedangkan, Aliansi Barat menempati posisi sebagai negara agresor yang selalu menggunakan senjata untuk campur tangan dalam urusan negara lain. Hasil dari dua proses tersebut dapat dipahami sebagai konstruksi kepentingan nasional Rusia. Yang kedua adalah respon Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi Aliansi Barat adalah dengan menggunakan diplomasi publik. terdapat dua tujuan dari diplomasi publik Rusia. Tujuan yang pertama adalah nation branding yaitu mempromosikan Rusia kepada audien asing. Tujuan yang kedua adalah untuk konter persepsi publik.

---

This study aims to analyze the integration of Crimea into Russia in 2014 and Russia's response to the sanctions of the Western Alliance. The focus of the problem to be discussed in this study is the process of policy reconstruction Russia accepts Crimea joining Russia. The second issue is the Russian public diplomacy response in the face of sanctions provided by the Western Alliance. The focus of the actors who provide sanctions is only limited to sanctions provided by the European Union and the United States. The methodology focused in this study was in 2014-2015. The research method used in this thesis is a qualitative research method. The data used in this study are in official speeches and interviews with Russian Presidents, Prime Ministers and Foreign Ministers. The theory used in this study is the Jutta Weldes National Interest Theory. This theory is expected to be able to provide an explanation of the reasons for Russia's acceptance of Crimea to join Russia as a form of expansion of Russia's territory. The concept used in this research is the concept of public diplomacy. This concept is used to analyze Russia's attitude in facing sanctions imposed by the EU and the US as a form of Russian public diplomacy. In this thesis there are several results. The first is that researchers assume that Russian policies in Crimea are reconstructed through two processes, namely articulation and interpellation. Russia's articulation of events that took place in Ukraine was that Euromaidan was a coup. The expansion of NATO and European Union membership is an aggressive form of Western countries to spread their influence. Russia's position in the Ukraine crisis was as a central subject that had an identity as a state that protected interests without intervening. Meanwhile, the Western Alliance occupies the position of an aggressor who always uses weapons to intervene in the affairs of other countries. The results of the two processes can be understood as the construction of Russian national interests. The second is Russia's response to the sanctions of the Western Alliance is to use public diplomacy. There are two objectives of Russian public diplomacy. The first goal is nation branding, which is to promote Russia to a foreign audience. The second objective is to counter public perception."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kebijakan Koizumi Doctrine yang dikeluarkan padatahun 2002 oleh Jepang dua bulan setelah negara-negara ASEAN menyepakatisuatu peijanjian kerjasama dengan Cina di tahun 2001 mengenai FTA. BaikJepang maupun Cina memiliki sejarah hubungan yang kurang baik sehinggasituasi ini juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara yang mereka keluarkansebagai implikasi dari kepentingan nasional masing-masing negara.Berdasarkan hubungan dan sejarah yang kurang baik dari Jepang dan Cina makaterciptalah suatu bentuk persaingan yang merupakan wujud dan upaya Jepang danCina di dalam memperoleh power di dunia. Salah satu cara untuk mencapaikekuatan ini, baik Jepang maupun Cina mencoba untuk memperluas danmempertahankan pengaruh (influence) mereka di ASEAN. Jepang yang tadinyasudah memiliki kekuatan dengan memimpin perekonomian di ASEAN pasca PDII, di tahun 2000an harus menghadapi saingan baru yakni Cina.

---

AbstractThe focus of this study is about a doctrine that made by the Japan Governmentcalled The Koizumi Doctrine that release in 2002) exactly two months after theASEAN countries made a partnership with China's Government called the FTA(Free Trade Area) in 2001. Japan and China have a history in their relationshipthat not quite good. Basically both nations tried to make a better statement in theworld based on their national interest.Based on their long relationship that not going well through the times betweenJapan and China come up with a rivalry where both nations want to have morepower by given their influence as the economic leader in ASEAN. Japan was hadthat position before, but after tho year of 2000, China became much powerfulnation and tried to also spread their influence in ASEAN. Facing this situation,means, Japan meet has to face his rivalry, China."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 telah berkomitmen untuk turut serta bersama PBB menyukseskan komitmen global dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini akan mengulas bagaimana posisi SDGs yang merupakan agenda global, kepentingan nasional Indonesia dalam SDGs, serta dampaknya bagi ketahanan nasional."

"Permasalahan geopolitik pada masa sekarang adalah suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut bagaimana bangsa, negara serta masyarakat pada umumnya berinter- aksi dengan tidak melepaskan kepentingannya masing-masing. Pada saat yang bersamaan, perkembangan teknologi telah membawa pada suatu kondisi yaitu interaksi tersebut terjadi secara sangat cepat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. keberadaan interaksi yang tinggi ini dapat membawa keberkahan namun juga bencana bagi umat manusia, yang sangat tergantung dengan bagaimana para aktor untuk memahami dan memanfaatkan kemampuan geopolitik. pemahaman dan kemampuan memanfaatkan geopolitik akan memberikan para aktor strategis suatu kesadaran terhadap konsekuensi untuk setiap kebijakan strategis yang diambilnya. pemahaman geopolitik adalah mustahil dikembangkan tanpa mengakui pentingnya keberadaan konsep bangsa dan negara di masa kini."

"Politik luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ahmadinejad mempunyai ciri khas tersendiri yaitu konfrontatif. Politik luar negeri yang demikian ini dapat terjadi bilamana kepentingan nasional masing-masing negara tidak bisa dipertemukan atau bertentangan antara satu dengan yang lain. Konfrontatisme yang dikembangkan oleh Iran terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ahmedinejad ini berlangsung sejak ia terpilih pada bulan Mei 2005, dan bahkan hingga dimasa awal periode kepemimpinannya yang kedua, yaitu pada setelah bulan Mei 2009. Terdapat indikator yang menunjukkan karakter konfrontasi itu antara lain disebabkan oleh sikap politik luar negeri Amerika Serikat yang cenderung berusaha mendominasi, mengembangkan unilateralisme dan menjalankan praktek hegemoni. Tipikal politik luar negeri Amerika Serikat yang demikian ini bertentangan dengan nilai dan orientasi politik luar negeri Iran yang lebih menekankan anti unilateralisme dan anti hegemoni. Konfrontatisme yang dikembangkan oleh Iran tersebut dapat dilihat ketika terjadi perdebatan pandangan yang mencolok terutama dalam memandang persoalan nuklir yang dikembangkan oleh Iran serta posisi dan status Israel sekaligus kesangsian atas peristiwa holocaust.

---

Iranian foreign policy toward the United States under the govemment of Ahmadinejad has its own characteristic, it is confrontational. Foreign policy can be happen when the nationai interests of each country cannot be reconcilable with each other. Confrontations which developed by Iran against the United States during the Ahmedinejad govemment since his election in May 2005, and even until the early days of his leadership of the second period after May 2009. There are indicators ihat show the character of the confrontation was partly due to the foreign policy stance of the United States tends to dominate, to develop a practice unilateralism and hegemony. The typical foreign policy of the United States is contrary to such values and orientation of Iran's foreign policy which emphasizes non-unilateralism and hegemony. Confrontations developed by Iran can be seen when there is a strong debate, especially in view of the nuclear issue which was developed by Iran and Israel's position as well as doubts over the Holocaust events."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kepentingan nasional Singapura terhadap penguasaan ruang udara Kep.Riau yang ingin diambil alih kembali oleh Indonesia. Ruang udara Kep.Riau masuk ke dalam bagian dari FIR Singapura sejak tahun 1946. Indonesia sudah bertahun-tahun berusaha untuk mengambil alih ruang udara tersebut namun Singapura tetap tidak memberikan dengan alasan Indonesia belum siap. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menginginkan pemerintahannya mempercepat pengambilalihan ruang udara Kep. Riau tersebut menjadi tahun 2019, dari seharusnya akan dievaluasi pada tahun 2024. Penulis memfokuskan tulisan ini pada alasan atau faktor kepentingan nasional apa yang mendasari Singapura tidak memberikan otoritas ruang udara tersebut kepada Indonesia. Penulis akan membahas mengenai FIR Indonesia secara singkat, teknologi radar navigasi yang Indonesia miliki dan kesiapan dari Indonesia untuk mengambil alih. Selain itu penulis juga akan mengupas dari sisi Singapura, penulis akan membahas tentang FIR Singapura, posisi Bandara Changi sebagai Global-Hub dan melihat keuntungan yang didapatkan Singapura dari sektor penerbangannya. Dari hasil penelitian ini, penulis mendapati bahwa Singapura memiliki kepentingan ekonomi yang kuat berdasarkan keuntungan yang didapatkannya melalui sektor penerbangan. Sehingga Singapura merasa perlu untuk menguasai ruang udara tersebut dan memiliki keraguan akan kapabilitas Indonesia apabila Indonesia menguasai ruang udara tersebut.

---

ABSTRACT

This research discusses the national interest of Singapore in the control of the Kep. Riau airspace that Indonesia wants to take over. Kep. Riau's airspace has been part of the Singapore FIR since 1946. Indonesia has been trying for years to take over the airspace, but Singapore still does not giving the authority to Indonesia because Indonesia is not ready yet. In 2015, President Joko Widodo wanted his government to speed up the takeover of Kep. Riau in 2019, of which it should be evaluated in 2024. The author focuses on this article on the reasons or factors of national interest that underlie Singapore not to give the airspace authority to Indonesia. The author will briefly discuss the Indonesian FIR, the navigation radar technology that Indonesia has and the readiness of Indonesia to take over. In addition, the author will also review from the Singapore side, the author will discuss the Singapore FIR, the position of Changi Airport as a Global-Hub and see the benefits Singapore gets from its aviation sector. From the results of this study, the authors found that Singapore had strong economic interests based on the benefits it gained through the aviation sector. So Singapore feels the need to control the airspace and also Singapore has doubts about Indonesia's capability if Indonesia controls the airspace."

"Tesis ini membahas tentang perang Georgia dengan Rusia yang terjadi pada bulan Agustus 2008. Georgia melakukan penyerangan ke wilayah Ossetia Selatan yang mayoritas penduduknya memegang paspor Rusia. Serangan ke wilayah tersebut juga tertuju pada pasukan perdamaian Rusia yang saat itu sedang menjaga wilayah tersebut. Hal itu membuat Rusia melakukan serangan balasan ke Georgia sehingga terjadi konflik diantara kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dan tujuan tindakan penyerangan yang dilakukan Georgia sehingga memprovokasi Rusia untuk menyerang wilayah Ossetia Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan ilmu sejarah dan menggunakan metodologi penulisan historis deskriptif. Penelitian ini berorientasi pada konsep kepentingan nasional Georgia dan Rusia serta konsep responsibility to protect. Sumber penulisan tesis diperoleh melalui data primer, yaitu media massa online, pernyataan Pemerintah Georgia dan Rusia yang didapat melalui konferensi press dan wawancara mengenai konflik yang terjadi di bulan Agustus 2008, dokumen resmi Pemerintah kedua negara mengenai kebijakan politik luar negerinya. Data sekunder yang digunakan berasal dari jurnal dan penelitian yang sudah dilakukana sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan Georgia ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan perhatian masyarakat internasional dan mencari dukungan dalam keanggotannya pada NATO sedangkan Rusia menentang keanggotaan Georgia ataupun negara near abroad pada NATO karena dapat mengancam keamanan nasionalnya.

---

This thesis is about the Georgia-Russia war in August 2008. Georgia started the war by shelling villages in South Ossetia, where Russia have placed its peace keeping force in the region and most Ossetians also hold Russian passports. This provoking act by Georgia made Russia advances into South Ossetia and involved in an armed conflict with Georgia. This thesis is aimed to explain the reason and the intention of Georgia shelling South Ossetia which provoked Russia to attack into South Ossetia using the concept of national interest of both countries and Russian responsibility to protect its citizen.

Resources for this thesis is obtained from mass media online, government statements of both countries, and the foreign policy and national interest of both countries as a primary source. As for the secondary source this thesis uses information from journal articles and previous research related to the topic. According to the national interest of Georgia, this provoking is intended to gain international attention and also to gain support for its membership in NATO. Georgia of course gained international attention but its goal to speed up its membership in NATO proofed to be failed. Russia will always against the intention of Georgia or any other countries along the Russian borderline to become NATO member."

"Skripsi ini membahas mengenai liberalisasi dalam hal kepemilikan asing pada bank umum di Indonesia, dimulai dengan keikutsertaan Indonesia dalam GATS- WTO. Namun, dengan adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia, persentase tersebut menjadi semakin terbuka, yaitu mencapai 99%. Hal ini jelas membuat lebih banyak pihak asing yang masuk ke dalam bank-bank umum di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis ingin membahas mengenai bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan liberalisasi dalam kepemilikan asing pada bank umum tersebut dan adakah ketentuan yang melindungi kepentingan nasional karena ternyata perkembangan tingkat kepemilikan asing ini membuat melemahnya peranan dan daya saing dari pihak domestik itu sendiri dimana seharusnya hal tersebut menunjang pertumbuhan ekonomi, yang merupakan bagian dari kepentingan nasional. Untuk meneliti kedua permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dan juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber karena ada data-data yang harus ditanyakan langsung kepada pihak-pihak yang memahami topik skripsi ini. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa liberalisasi kepemilikan asing ini pada dasarnya diatur dalam perjanjian GATS dan Schedule of Commitments Indonesia di GATS-WTO dan juga diatur dalam beberapa ketentuan nasional, antara lain Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, serta Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum. Mengenai ketentuan yang melindungi kepentingan nasional, pada dasarnya hal tersebut sudah diatur dalam beberapa pasal di perjanjian GATS itu dan juga dalam Undang-Undang Perbankan, dan beberapa Peraturan Bank Indonesia, seperti PBI tentang Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan."

"[ABSTRAKTesis ini akan membahas tentang fluktuasi investasi langsung Jepang diIndonesia dengan melihat faktor pendorong (dari pihak Jepang) dan faktor penarik (daripihak Indonesia). Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengandukungan data primer dari laporan-laporan resmi. Investasi merupakan salah satu faktorpendukung pembangunan perekonomian bagi negara berkembang. Jepang adalah salahsatu negara investor yang melakukan investasi langsungnya di Indonesia. Naik turunnyaaliran investasi dapat dipengaruhi oleh faktor didalam maupun diluar negeri. Disini akandiungkap usaha Indonesia sebagai negara penerima berupaya untuk menarik investor dariJepang. Demikian pula apa alasan yang mendorong Jepang melakukan investasi diIndonesia.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss fluctuation Japanese direct investment inIndonesia by looking at the push factors (from Jepang) and pull factors (fromIndonesia). The study will use qualitative descriptive method, with support ofprimary data from official reports. Investment is one of the factors supportingeconomic development for developing countries. Japan is one country that investsits direct investor in Indonesia. Ups and downs of investment flows can beinfluenced by factors inside and outside the country. ndonesian businesses herewill be revealed as a recipient country seeks to attract investors from Japan.Similarly, what is the reason that pushed Japan to invest in Indonesia, This thesis will discuss fluctuation Japanese direct investment inIndonesia by looking at the push factors (from Jepang) and pull factors (fromIndonesia). The study will use qualitative descriptive method, with support ofprimary data from official reports. Investment is one of the factors supportingeconomic development for developing countries. Japan is one country that investsits direct investor in Indonesia. Ups and downs of investment flows can beinfluenced by factors inside and outside the country. ndonesian businesses herewill be revealed as a recipient country seeks to attract investors from Japan.Similarly, what is the reason that pushed Japan to invest in Indonesia]"