Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbicara tentang masyarakat internasional apabila dikaitkan dengan kepentingan ekonomi maka masyarakat internasional terbagi dalam kategori negara-negara berkembang (selanjutnya disebut "Negara Berkembang") dan negara-negara maju (selanjutnya disebut "Negara Maju"). Negara Berkembang yang tergabung dalam Kelompok-77 (Group-77) dapat didrikan sebagai negara yang memperoleh kemerdekaan setelah tahun 1945, sedang dalam proses membangun, dan kebanyakan berada di Benua Asia, Afrika dan sebagian Benua Amerika (Amerika Latin). Sementara Negara Maju yang tergabung dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dapat didrikan sebagai negara yang telah berdiri sebelum tahun 1945, memiliki industri yang kuat dan kebanyakan berada di Benua Eropa atau memiliki tradisi Eropa seperti Amerika Serikat, Kanada dan Australia. Negara Maju, kecuali Jepang, juga diistilahkan sebagai negara Barat (Western stares).Hukum Internasional yang Lebih Mengakomodasi Kepentingan Ekonomi Negara Maju. Negara Berkembang kerap mengargumentasikan bahwa hukum internasional merupakan produk dari negara Barat yang saat ini menjadi Negara Maju. Argumentasi ini didasarkan pads fakta bahwa hukum intemasional pada awalnya merupakan hukum yang berlaku antar negara di Benua Eropa. Oleh karenanya tidak heran apabila hukum internasional sangat terpusat pada apa yang terjadi di Eropa (Eurocentric). Merekalah yang menentukan bentuk dan jalannya hukum internasional.Munculnya Negara Berkembang setelah Perang Dunia II telah membawa perubahan. Keinginan Negara Berkembang untuk terbebas secara politik dan ketergantungan ekonomi dari mantan negara jajahan mereka telah membawa pengaruh pada hukum internasional pada umumnya. Dalarn menyikapi eksistensi hukum intemasional, mereka menganggap bahwa hukum internasional yang ada tidak mencerminkan nilai-nilai yang mereka anut. Negara Berkembang mengargumentasikan bahwa pembentukan hukum internasional sebelum Perang Dunia II sama sekali tidak melibatkan mereka."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah Singapura dalam mengelola tenaga kerja asingnya melalui kebijakan Employment of Manpower Act yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian negara tersebut. Krisis global tahun 2008 telah mempengaruhi kondisi ekonomi Singapura dan membuat pemerintahnya mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kembali performa perekonomiannya. Salah satunya adalah dengan mengubah kebijakan ketenagakerjaan agar tidak terlalu bergantung pada tenaga kerja asing yang selama ini menjadi penopang perekonomian Singapura. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana keterkaitan antara ide-ide (Ideas), kepentingan-kepentingan (Interests) dari berbagai pihak yang terkait dengan isu ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah institusi-institusi (Institutions) negara Singapura pada saat melakukan amandemen kebijakan Ketenagakerjaannya, Employment of Manpower Act pada tahun 2012.

---

This study discusses how Singapore’s Government manages its foreign workforce through the Employment of Manpower Act policy, which continues to change along with the development of the country's economic condition. The 2008 global crisis has affected Singapore's economic conditions and has made its government take some strategic steps to improve its economic performance. One of the steps taken by the Singapore government is to change employment policies to be less dependent on foreign workers who have become the backbone of Singapore's economy. The focus of this research is to analyze how the interrelationship between ideas (ideas), interests (Interests) from various parties related to employment issues, in this case, are Singapore state institutions when amending their Employment Policy, Employment of Manpower Act in 2012."

"China dan Jepang adalah dua negara yang memiliki sejarah panjang hubungan rivalitas yang tinggi. Meskipun Jepang adalah rival China, China tetap menerima Official Development Assistance (ODA) dari Jepang. Jumlah ODA Jepang yang disalurkan ke China tidak lah sedikit. Jepang bahkan selalu menjadi salah satu donor utama di China. Hampir 60% ODA yang diterima China adalah dari Jepang. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa China memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang mempengaruhi keputusannya untuk tetap menerima ODA dari Jepang di tengah-tengah peningkatan hubungan rivalitas China dan Jepang di periode 2001-2007. Adapun kepentingan ekonomi China adalah mempertahankan nilai perdagangan dan investasi China dengan Jepang. Sementara itu, kepentingan politik China sendiri terbagi menjadi dua: politik domestik yang berkaitan dengan legitimasi Partai Komunis China dan politik internasional yang berhubungan dengan kepentingan China dalam mempertahankan citra dirinya sebagai negara berkembang.

---

China and Japan are two countries which posses long standing historical rivalry relations among each other. Despite the high tension between them, until 2007 China still accepts Japan`s Official Development Assistance (ODA). The amount of Japanese ODA disbursement to China is significantly large. Nearly 60% of cumulative total of ODA that China has received are from Japan. Through the use of qualitative method, this research identified that China has economic and political interests which influence China`s decision in accepting Japanese ODA. China`s economic interests towards Japan`s ODA lie in increasing trade with Japan and also securing Japanese investment in China. Moreover, China has domestic and international political interests as well. In domestic political dimension, China`s interest towards Japan`s ODA is to stabilize and strengthen China`s Communist Party`s legitimation as the one only party that rules China. Then, in international politics dimension, China wants to be seen as a peaceful developing country by accepting Japan`s ODA while China-Japan relations itself is full of hostility."

"Penelitian ini menginvestigasi kepentingan bantuan hibah bagi reformasi birokrasi di Indonesia yang diberikan Pemerintah Korea Selatan dan pengaruh bantuan tersebut bagi iklim investasi di Indonesia. Untuk menganalisis hal tersebut, Peneliti menggunakan pemikiran A. Maurits Van Der Veen yang mengatakan bantuan digunakan sebagai alat pencapaian kepentingan nasional dan menggunakan teknik analisis metode kualitatif dengan sifat analisis deskriptif.Penelitian ini menyimpulkan adanya kepentingan ekonomi dan politik yang diusung Pemerintah Korea Selatan di balik bantuan yang diberikan dan bantuan tersebut memberi kontribusi bagi perkembangan investasi Korea Selatan di Indonesia. Namun demikian, peningkatan investasi tersebut bukan hanya didorong oleh pembenahan birokrasi di Indonesia tetapi juga disebabkan faktor lain seperti adanya peningkatan pungutan pajak yang dibebankan Pemerintah Korea Selatan kepada para pengusaha sehingga memicu pengalihan modal ke negara lain.

---

This study investigates the interests of grant aid for bureaucratic reform in Indonesia given the South Korean government and the effect of such aid for the investment climate in Indonesia. To analyze this, the researcher used the thought of A. Maurits Van Der Veen who say aid is used as a means of achieving national interests and use qualitative methods of analysis techniques with nature descriptive analysis.

This study concludes that there is economic and political interests that brought the South Korean government behind the assistance provided and the assistance contributed to the development of South Korean investment in Indonesia. However, the increase in investment is not only driven by bureaucratic reform in Indonesia but also due to other factors such as an increase in the tax levy charged the South Korean government to employers that triggers the transfer of capital to other countries."

"Tesis ini membahas kepentingan Korea Selatan terhadap ASEAN dalam kerangka perjanjian kerjasama ASEAN-South Korea Free Trade Area (AKFTA). Pembahasan tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor utama yang mendorong Korea Selatan melakukan FTA dengan ASEAN, adalah  faktor kondisi domestik dan kondisi perekonomian internasional. Kondisi domestikyaitu kebutuhan Korsel akan pasar ASEAN, Korea Selatan memiliki produk-produk unggulan, dan potensi meningkatkan keuntungan dalam sektor jasa dan investasi. Kondisi Internasional juga menjadi faktor yang diperhitungkan. Dalam hal ini peningkatan kerjasama FTA di lingkungan global dan regional.

---

This thesis discusses the interests of South Korea in the ASEAN framework agreement on ASEAN-South Korea Free Trade Area (AKFTA). This thesis based on qualitative research methods with descriptive analytical approach. The results of this study is to indicate the main factors that pushed South Korea make a FTA agreement with ASEAN, are domestic factor and international economic conditions. The domestic conditions is when South Korea's need in the ASEAN market, South Korea has kinds of superior products, and has potential to increased profits and investment in the services sector. International conditions also become a factor that taken into account. In this case FTA increased the cooperation in the linkage global and regional."