Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini membahas artikulasi identitas-identitas kultural di Provinsi Riau yang muncul sebagai tanggapan atas kepengaturan desentralisasi. Riau yang merupakan salah satu provinsi berpendapatan per kapita terbesar, adalah salah satu kisah sukses desentralisasi pascaSoeharto. Provinsi ini juga menjadi tempat tinggal bagi kelompok warga Melayu yang terbesar di Indonesia. Namun mereka bukanlah penduduk mayoritas di Provinsi Riau. Artikulasi identitas kultural didalami menggunakan kerangka pemikiran Stuart Hall, sedangkan kepengaturan governmentality dianalisis dengan kerangka konseptual Michel Foucault. Terjadi kontestasi antar berbagai identitas kultural yang diwarnai dengan relasi kekuasaan yang rumit antara aktor-aktor di Jakarta dan Riau.

---

This study discusses various articulations of cultural identities in Riau Province, which arise as responses to the governmentality of decentralization. Riau as one of the provinces with the largest income per capita, is a success story of post Soeharto decentralization. The province is also home to the largest Malay group in Indonesia. However, they are not the majority population in Riau. Articulation of cultural identity is explored from the perspective of Stuart Hall, while governmentality is analised using Michel Foucault rsquo s conceptual framework. There are contestations among diverse cultural identities colored by complex power relations between actors in Jakarta and Riau."

"Skripsi ini menyajikan kepengaturan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Street level bureaucracy mengenai keberadaan terminal bayangan yang telah beroperasi sejak lama. Berbagai kepengaturan yang coba dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Klaten untuk menghilangkan aktivitas terminal bayangan seperti mengedarkan surat larangan kegiatan terminal bayangan, razia berupa penilangan bus AKAP yang menaikkan penumpang di terminal bayangan, dan pembangunan terminal tipe A Ir Soekarno sebagai terminal resmi untuk penjualan tiket dan menaikkan serta menurunkan calon penumpang. Namun, kepengaturan yang coba dilakukan untuk memusatkan titik pemberangkatan angkutan bus AKAP hanya pada satu tempat yaitu terminal Ir Soekarno malah menimbulkan konflik antara pihak Dishub dan Terminal Ir Soekarno dengan pihak agen penjual tiket. Konflik yang dipicu oleh surat edaran Dirjen dianggap menyengsarakan pihak agen yang berjualan pada terminal bayangan, sebagai birokrat jalanan, pihak Dishub berupaya untuk meredam konflik yang terjadi antara pihak Dishub, terminal Ir Soekarno dengan agen penjual tiket dengan cara negosiasi yang pada akhirnya menghasilkan pembiaran.

---

This paper present the case of governmentality done by Klaten Districts Government as Street Level Bureaucracy regarding the existence of terminal bayangan that have been operating for a long time. The government have taken various steps to prevent the activity of terminal bayangan but the governmentality applied to centralize the departure point of trans-city busses resulted in conflict. This conflict between the Department of Transportation a well as Ir.Soekarno Terminal with the ticketing agent started by the circular letter (surat edaran) that was said to torment the live of ticketing agents that operate in the terminal bayangan. A few people who are part of the department of transportation act as a street level bureaucrats, helping the negotiations between their institution, Ir.Soekarno Terminal, and the ticketing agent that resulted in omission."

"Penelitian ini mengkaji lebih lanjut bahwa kepengaturan yang ditujukan pada kader Posyandu Anggrek III tidak hanya menciptakan self governing yang dapat membebankan kader saat menjalankan tugas-tugasnya di lapangan, melainkan juga dapat menciptakan motivasi utama, makna sosial, dan keuntungan untuk menumbuhkan semangat di dalam diri kader saat menjalankan tugas-tugasnya di lapangan. Saya berusaha memberikan gambaran kepada para pembaca mulai dari bagaimana mekanisme-mekanisme administratif tercipta di dalam posyandu, bagaimana kader Posyandu Anggrek III memaknai mekanisme-mekanisme administratif tersebut dan memunculkan self governing di dalam diri. Hal tersebut diiringi dengan motivasi utama, makna sosial, dan keuntungan yang dirasakan oleh kader saat menjalankan tugas-tugasnya di lapangan. Di samping itu, saya menggunakan perspektif kepengaturan yang dikemukakan oleh Foucault untuk menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan. Kepengaturan tercermin mulai dari bagaimana kader mengikuti pelatihan, mengisi absensi kedatangan dirinya sendiri maupun penduduk, membuat laporan bulanan dan menyerahkannya kepada pihak RW, Puskesmas, dan Kelurahan, serta mengikuti evaluasi kinerja kader yang dilakukan oleh Kelurahan. Adanya kepengaturan yang ditujukan pada kader dapat memunculkan self governing yang membebankan kader saat menjalankan tugasnya di lapangan. Namun, motivasi utama, makna sosial, dan keuntungan yang didapatkan saat menjalankan tugas dapat membuat kader bertahan menjalankan kewajibannya di tengah berbagai beban yang dirasakan.

---

This study further examines that the governmentality aimed at Posyandu Anggrek III cadres not only creates self governing which can burden cadres when carrying out their duties in the field, but also create the main motivation, social meaning, and benefits to foster enthusiasm in cadres while carrying out their duties in the field. I will try to give an overview to readers starting from how administrative mechanisms are created in the Posyandu, as weel as how cadres interpret these administrative mechanisms and the resulting self-governing consequences. This is followed by description of their main motivation, social meaning, and the benefits felt by cadres when carrying out their duties in the field. In addition, I use governmentality perspective proposed by Foucault to analyze the data obtained in the field. Governmentality are reflected in how cadres attend training, fill in attendance for themselves and residents, make monthly reports and submit them to the RW, Puskesmas, and Kelurahan, as well as participate in the performance evaluation of cadres conducted by the Kelurahan. The existence of governmentality aimed at candres can lead to self governing which imposes a burden on cadres when carrying out their duties in the field. However, the main motivation, social meaning, and benefits obtained when carrying out their duties can make cadres persist in carrying out their obligations in the midst of various perceived burdens."

"Proyek pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh kerjasama antara pemerintah dan korporasi di Taman Nasional Komodo justru menimbulkan tindakan state-corporate crime. Pemerintah dan korporasi multinasional melakukan State-Corporate Crime dengan cara melakukan dalih-dalih tertentu antara lain melalui dalih wacana pembangunan serta penetapan sistem zonasi maka kawasan Taman Nasional Komodo justru dijadikan sebagai lahan komersial.Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana proyek pembangunan pariwisata dan konservasi di Taman Nasional Komodo dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat adat yang hidup pada kawasan taman nasional tersebut. Dengan menggunakan kajian kriminologis yaitu state-corporate crime dan pemikiran dari Michel Foucault yaitu kepengaturan dan kuasa diskursif, maka dalam tulisan ini dapat ditemukan fakta bahwa dengan 'power' yang dimiliki oleh pemerintah dan korporasi, pihak tersebut membuat peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat adat di Taman Nasional Komodo yang mengakibatkan masyarakat adat kini hidup dalam kemiskinan, hak ulayat mereka serta akses kehidupan mereka atas tanahnya sendiri terhapuskan akibat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi.Maka dengan hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi tindakan state-corporate di Taman Nasional Komodo yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi yang menyebabkan terjadinya ekslusi sosial pada masyarakat adat Taman Nasional Komodo.

---

Projects that undertaken by the cooperation between governments and corporations in the Komodo National Park caused an action of state corporate crime. Governments and multinational corporations doing State Corporate Crime by telling certain excuses, for example through the pretext of development discourse and the determination of the zoning system, now the Komodo National Park is actually used as commercial zone. Therefore, this paper aims to understand how the project of tourism development and conservation in Komodo National Park may cause harm to the indigenous peoples that lives in that national park area. By using criminological studies 'state corporate crime' and some of Michel Foucault' s theory 'governemntality' and 'discuorsive power', in this article can be found the fact that the 'power' which is owned by the government and corporations, they will create some regulations that will govern the lives of indigenous peoples in the National Komodo Park which resulted indigenous people now live in poverty, their land rights as well their access to resources is indelibly on their own land, this is a result of development undertaken by the government and corporations.So with that examples we can said that the state corporate action by the government and corporations in the Komodo National Park caused a social exclusion of the indigenous peoples that lives in Komodo National Park."