Penelitian ini mengkaji lebih lanjut bahwa kepengaturan yang ditujukan pada kader Posyandu Anggrek III tidak hanya menciptakan self governing yang dapat membebankan kader saat menjalankan tugas-tugasnya di lapangan, melainkan juga dapat menciptakan motivasi utama, makna sosial, dan keuntungan untuk menumbuhkan semangat di dalam diri kader saat menjalankan tugas-tugasnya di lapangan. Saya berusaha memberikan gambaran kepada para pembaca mulai dari bagaimana mekanisme-mekanisme administratif tercipta di dalam posyandu, bagaimana kader Posyandu Anggrek III memaknai mekanisme-mekanisme administratif tersebut dan memunculkan self governing di dalam diri. Hal tersebut diiringi dengan motivasi utama, makna sosial, dan keuntungan yang dirasakan oleh kader saat menjalankan tugas-tugasnya di lapangan. Di samping itu, saya menggunakan perspektif kepengaturan yang dikemukakan oleh Foucault untuk menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan. Kepengaturan tercermin mulai dari bagaimana kader mengikuti pelatihan, mengisi absensi kedatangan dirinya sendiri maupun penduduk, membuat laporan bulanan dan menyerahkannya kepada pihak RW, Puskesmas, dan Kelurahan, serta mengikuti evaluasi kinerja kader yang dilakukan oleh Kelurahan. Adanya kepengaturan yang ditujukan pada kader dapat memunculkan self governing yang membebankan kader saat menjalankan tugasnya di lapangan. Namun, motivasi utama, makna sosial, dan keuntungan yang didapatkan saat menjalankan tugas dapat membuat kader bertahan menjalankan kewajibannya di tengah berbagai beban yang dirasakan.

---

This study further examines that the governmentality aimed at Posyandu Anggrek III cadres not only creates self governing which can burden cadres when carrying out their duties in the field, but also create the main motivation, social meaning, and benefits to foster enthusiasm in cadres while carrying out their duties in the field. I will try to give an overview to readers starting from how administrative mechanisms are created in the Posyandu, as weel as how cadres interpret these administrative mechanisms and the resulting self-governing consequences. This is followed by description of their main motivation, social meaning, and the benefits felt by cadres when carrying out their duties in the field. In addition, I use governmentality perspective proposed by Foucault to analyze the data obtained in the field. Governmentality are reflected in how cadres attend training, fill in attendance for themselves and residents, make monthly reports and submit them to the RW, Puskesmas, and Kelurahan, as well as participate in the performance evaluation of cadres conducted by the Kelurahan. The existence of governmentality aimed at candres can lead to self governing which imposes a burden on cadres when carrying out their duties in the field. However, the main motivation, social meaning, and benefits obtained when carrying out their duties can make cadres persist in carrying out their obligations in the midst of various perceived burdens.