Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (The Sustainable Development Goals disingkat SDGs) telah menarik perhatian berbagai organisasi bisnis dan menjadi isu penting dalam keberlanjutan perusahaan bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan Agensi Teori dan Teori Eselon Atas, penelitian ini menyelidiki pengaruh kepemilikan terkonsentrasi dan CEO yang diukur dengan karakteristiknya seperti jenis kelamin, usia, keahlian dan masa kerja terhadap pengungkapan SDGs dan perbedaan pengaruhnya antara High Profile Industry dan Low Profile Industry. Untuk mengukur pengungkapan SDGs, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten Laporan Keberlanjutan dengan pemetaan target SDGs. Menggunakan konteks perusahaan Indonesia periode 2017-2020, penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi, dan CEO yang lebih muda memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan SDGs. Perusahaan pada High Profile Industry, konsentrasi kepemilikan dan CEO yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi keuangan dan/atau berpengalaman bisnis pada bidang industri yang sama dengan industri perusahaannya yang berpengaruh positif signifikan, berbeda dengan perusahaan pada Low Profile Industry bahwa hanya usia dan masa kerja CEO yang memiliki pengaruh. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa ukuran perusahaan, aset tak berwujud dan komitmen keberlanjutan merupakan faktor penting dalam pengungkapan SDGs. ......The Sustainable Development Goals (SDGs) have attracted the attention of various business organizations and become an important issue in corporate sustainability communication to the stakeholders. Based on agency theory and upper echelons theory, this study investigates the effect of ownership concentration and characteristics of CEO such as gender, age, expertise, and tenure on the Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure and whether the effects are different between High Profile Industry and Low Profile Industry. To measure SDGs disclosure, this study used content analysis of the Sustainability Report by mapping with the SDGs target. Using Indonesian context from 2017 to 2020, this study finds that concentrated ownership and younger CEO has a positive significant effect in SDGs disclosure. For companies in the High Profile Industry, the concentration of ownership and CEO has an educational background in financial accounting and/or business experience in the same industry as the company's industry that has a positive significant influence, in contrast for companies in Low Profile Industry that age and tenure of CEO have a significant influence. This study implies that company size, intangible assets, and commitment to sustainability are important factors in SDGs disclosure.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki: Pertama, pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada keputusan stock split. Kedua, pengaruh keputusan stock split pada Struktur terkonsentrasi. Menggunakan Two Stage Least Square (2SLS), peneliti mendapatkan terdapat hubungan negatif antara pengungkapan CSR dan stock split. Kemudian, peluang stock split rendah akan mengurangi jumlah pemegang saham individu, dan meningkatkan proporsi kepemilikan terkonsentrasi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan CSR memiliki pengaruh tidak langsung positif pada struktur kepemilikan.

---

ABSTRACT
The aim of this study is to replace: First, the effect of Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure on stock split decisions. Second, the effect of stock split decisions on concentrated structures. Using Two Stage Least Square (2SLS), researchers get a negative relationship between CSR disclosure and stock split. Then, a low stock split opportunity will reduce the number of individual shareholders, and increase the proportion of concentrated ownership. Thus, this study contributes to the literature with CSR having a positive indirect contribution to the ownership structure.

Abstrak :
Penerapan stewardship code telah mendapatkan momentum global dalam mempromosikan kepemilikan bertanggungjawab, terutama dikalangan investor institusional. Belakangan, telah terjadi pergeseran fokus stewardship code untuk mempromosikan agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dan memberikan insentif kepada pemegang saham pengendali untuk mengelola perusahaan dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif serta metode kualitatif, skripsi ini meneliti urgensi dan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan stewardship code guna meningkatkan kinerja LST dalam lanskap kepemilikan terkonsentrasi perusahaan terbuka di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang menegaskan urgensi penerapan tersebut. Pertama, untuk mengatasi masalah tata kelola perusahaan yang berakar dari struktur kepemilikan terkonsentrasi. Kedua, untuk melengkapi penerapan standar tata kelola perusahaan nasional dan internasional, termasuk prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diadopsi belakangan ini. Ketiga, untuk menarik investasi LST dan mendorong perkembangan jangka panjang pasar modal Indonesia. Keempat, untuk meningkatkan kinerja LST Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Terakhir, untuk mendorong kepatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban LST melalui keterlibatan pemegang saham. Di sisi lain, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi stewardship code meliputi definisi stewardship pemegang saham, pihak, prinsip dan pedoman, tingkat kepatuhan, dan badan pengatur. Pertama, stewardship pemegang saham perlu didefinisikan secara spesifik dengan menyertakan LST secara eksplisit. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan terbuka perlu ditetapkan terlepas dari jenis kepemilikannya, dengan menerapkan mekanisme signatory dan sistem tiering. Ketiga, prinsip dan pedoman perlu menekankan pengungkapan komprehensif tentang tanggung jawab stewardship pemegang saham dan pertimbangan LST. Keempat, tingkat kepatuhan yang dite perlu menggunakan pendekatan “terapkan dan jelaskan” untuk menekankan fokus pada implementasi dan hasil. Terakhir, badan pengatur harus merupakan badan berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan. ......Penerapan stewardship code telah mendapatkan momentum global dalam mempromosikan kepemilikan bertanggungjawab, terutama dikalangan investor institusional. Belakangan, telah terjadi pergeseran fokus stewardship code untuk mempromosikan agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dan memberikan insentif kepada pemegang saham pengendali untuk mengelola perusahaan dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif serta metode kualitatif, skripsi ini meneliti urgensi dan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan stewardship code guna meningkatkan kinerja LST dalam lanskap kepemilikan terkonsentrasi perusahaan terbuka di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang menegaskan urgensi penerapan tersebut. Pertama, untuk mengatasi masalah tata kelola perusahaan yang berakar dari struktur kepemilikan terkonsentrasi. Kedua, untuk melengkapi penerapan standar tata kelola perusahaan nasional dan internasional, termasuk prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diadopsi belakangan ini. Ketiga, untuk menarik investasi LST dan mendorong perkembangan jangka panjang pasar modal Indonesia. Keempat, untuk meningkatkan kinerja LST Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Terakhir, untuk mendorong kepatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban LST melalui keterlibatan pemegang saham. Di sisi lain, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi stewardship code meliputi definisi stewardship pemegang saham, pihak, prinsip dan pedoman, tingkat kepatuhan, dan badan pengatur. Pertama, stewardship pemegang saham perlu didefinisikan secara spesifik dengan menyertakan LST secara eksplisit. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan terbuka perlu ditetapkan terlepas dari jenis kepemilikannya, dengan menerapkan mekanisme signatory dan sistem tiering. Ketiga, prinsip dan pedoman perlu menekankan pengungkapan komprehensif tentang tanggung jawab stewardship pemegang saham dan pertimbangan LST. Keempat, tingkat kepatuhan yang dite perlu menggunakan pendekatan “terapkan dan jelaskan” untuk menekankan fokus pada implementasi dan hasil. Terakhir, badan pengatur harus merupakan badan berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi direksi dan dewan komisaris, dan komite kebijakan risiko terhadap pengungkapan risiko. Penelitian ini menggunakan sampel 365 perusahaan publik sektor non-keuangan di Indonesia dan diolah menggunakan metode regresi linear berganda. Pengungkapan risiko pada penelitian ini diukur dengan analisis konten jumlah kata yang mengandung pengungkapan risiko menggunakan perangkat lunak Atlas.ti. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite kebijakan risiko melakukan pengungkapan risiko 61 lebih banyak dibandingkan rata-rata seluruh perusahaan. Hasil studi menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko, sedangkan ukuran direksi dewan dan dewan komisaris serta komite kebijakan risiko berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh dari keberadaan direktur independen, independensi dewan komisaris, dan keberadaan wanita dalam stuktur direksi dan dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko.

---

ABSTRACT
This study aims to investigate the effects of ownership concentration structure, composition of board of director and board of commissioner and risk policy committee on risk disclosure. We use 365 samples from Indonesia rsquo s non financial sector publicly listed company in 2015 and use multiple regression method to test the hypothesis and use content analysis to measure the risk disclosure. This study found that company with risk policy committee discloses 61 more than average of all samples. Regarding the corporate governance mechanism, the study found that the concentration ownership has negative effect on risk disclosure, while board size and risk policy committee has positive effect risk disclosure. We also found no significant effect of existence of independent director, independency of commissioner, and existence of woman in board of director and board of commissioner on risk disclosure.