Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam hubungan kerja diperlukan adanya aturan yang mengatur syarat-syarat kerja. KKB merupakan aturan kerja yang dibentuk atas dasar negosiasi pekerja dan pengusaha. Akan tetapi, KKB memiliki realisasi terendah dibandingkan aturan lain seperti Peraturan Perusahaan PP . Penyebabnya adalah keengganan pengusaha dan ketidakpahaman pekerja mengenai KKB. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai peran pemerintah dalam menguatkan KKB sebagai sarana menciptakan industrial peace. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran Kementerian Ketenagakerjaan terkendala oleh kuantitas sumber daya manusia yang ada serta keterbatasan anggaran yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan.

---

ABSTRACT
In employment relation required the existence of rules that set the terms of work. The KKB is the rules of work that formed on the basis of negotiations between workers and employers. However, KKB has the lowest realization compared to other rules, such as Company Regulation PP . One of the cause is the reluctance of the employers and the lack of understanding of workers regarding KKB. Based on these problems, this research aims to analyze the role of the government in strengthening the KKB as a means of creating industrial peace. This research uses the qualitative method and data collection through in ndash depth interviews and documentation study. The results of the research shows the role of Ministry of Manpower constrained by the quantity of human resource and limited budget which owned by the Ministry of Manpower.

Abstrak :
Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, diperlukan pengaturan syarat-syarat kerja dan keseimbangan hak dan kewajiban setiap pihak dalam hubungan industrial di setiap perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha mengenai hak dan kewajiban kedua pihak. Meskipun PKB merupakan syarat kerja yang dihasilkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, namun penerapan PKB oleh perusahaan jauh lebih rendah dibandingkan penerapan peraturan perusahaan (PP). Karena PKB menyangkut hubungan antara dua pihak, kehadiran pemerintah sebagai pihak ketiga dibutuhkan untuk menengahi kedua kepentingan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam menguatkan PKB dalam rangka mewujudkan industrial peace. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan perannya untuk menguatkan PKB,  Kementerian Ketenagakerjaan berfokus pada menetapkan program penguatan PKB dan memberikan pelayanan pendukung PKB yang pelaksanaannya secara rutin dan intensif, sementara pengawasan maupun penyelesaian perselisihan melalui mediasi tidak banyak dilakukan atas inisiatif pemerintah. Dampak penguatan PKB terhadap terwujudnya industrial peace, yaitu meningkatnya kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha, mendukung hubungan pekerja dan pengusaha yang harmonis, dan menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif. ......In order to create industrial peace, it is necessary to regulate work requirements and the rights and obligations of every party involved in industrial relations of every company. Collective Labour Agreement (CLA) is an agreement resulting from negotiations between the labour union and the employer regarding the rights and obligations of both parties. Although CLA is a form of work requirements which results from an agreement between employers and workers, the implementation of CLA by the companies is much lower than the implementation of company regulations. Because CLA involves relationship between the two parties, therefore the presence of the government as a third party is needed to mediate both interests. This study aims to analyze the role of the Indonesian Ministry of Manpower to strengthening CLA in order to achieve industrial peace. This research uses qualitative methods by collecting data through in-depth interviews and literature studies. The result of this study indicates that in carrying out its role in order to strengthen CLA, the Ministry of Manpower focuses on establishing program to promote CLA and providing services to support CLA that are carried out routinely and intensively, meanwhile supervision and disputes resolution through mediation are rarely done on Government initiatives. The impact of strengthening the CLA in order to achieve industrial peace, includes improving workers welfare and business continuity, promoting harmonious relations between workers and employers, and creating conducive employment conditions.

Abstrak :
ABSTRAK
Manajemen kepegawaian merupakan kegiatan pengelolaan kepegawaian mulai perencanaan pegawai sampai dengan pegawai pensiun. Pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kementerian Ketenagakerjaan saat ini belum optimal. Masih sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan SK kenaikan pangkat dan SK kenaikan gaji berkala, sering terjadinya kesalahan dalam pembuatan SK, sulitnya membuat laporan tentang data-data kepegawaian. Untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu adanya Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian. Selain menyelesaikan masalah, Sistem Informasi Kepegawaian juga mampu meraih peluang dengan memberikan nilai tambah yaitu update data kepegawaian menjadi lebih mudah dan proses pelayanan kepegawaian dapat menjadi lebih efisien. Tahapan perancangan sistem informasi kepegawaian menggunakan tahapan pengembangan metodologi Waterfall. Untuk menentukan layak tidaknya perancangan tersebut, dilakukan analisis kelayakan yang mencakup kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan kelayakan organisasi. Berdasarkan analisis kelayakan, proyek perancangan sistem informasi kepegawaian layak dikerjakan. Untuk menggambarkan sistem yang sudah ada as-is system dan sistem informasi kepegawaian to-be system digunakan pemodelan UML Unified Modelling Language yang meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state chart mechine diagram, class diagram dan deployment diagram. Manfaat sistem informasi kepegawaian terdiri dari 3 kategori yakni Business Process Automation BPA , Business Process Improvement BPI dan Business Process Reengineering BPR . Rancangan Sistem Informasi Kepegawaian yang dihasilkan dibagi dalam 6 modul subsistem, yaitu modul login, modul master data, modul data pegawai, modul proses kepegawaian, modul pengguna dan modul laporan.

---

---

ABSTRACT
Personnel management is an activity of personnel management from planning employee until retirement employee. Implementation of the management of personnel management the Ministry of Labour is currently not optimal. Still frequent delays in manufacturing SK SK promotions and salary increases periodically, frequent occurrence of errors in the manufacturing of SK, the difficulty of making a report on the employment data. To solve these problems need to be their Human Resources Information Systems Design. In addition to resolving the problem, Human Resources Information System is also able to seize the opportunity to provide added value, namely update employee data becomes easier and the process could be more efficient staffing services. Stages of personnel information system design using Waterfall methodology development stage. To determine the appropriateness of the design, feasibility analysis which includes the technical feasibility, economic feasibility and viability of the organization. Based on the feasibility analysis, project personnel information system design feasible. To illustrate the existing system as is system and personnel information system to be system used modeling UML Unified Modeling Language , which includes use case diagrams, activity diagrams, sequence diagrams, collaboration diagrams, state charts mechine diagram, class diagrams and deployment diagrams. Benefits of personnel information system consists of three categories, Business Process Automation BPA , Business Process Improvement BPI and Business Process Reengineering BPR . Human Resources Information System divided into six modulesvsubsystem, there are the login module, the master data module, the employee data module, the management process module, the user module and the report module.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Public Governance pada arena birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015-2018. Serta untuk memberikan rekomendasi strategi yang dapat digunakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatan kinerja dan penerapan GPG pada arena birokrasi, dengan cara benchmarking data dengan Kementerian Keuangan dan wawancara dengan Pejabat/Pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil analisis penerapan GPG pada arena birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2015-2018, prinsip partisipasi merupakan prinsip yang memiliki hasil tren yang positif. Prinsip keadilan, prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas merupakan prinsip yang memiliki tren peningkatan dan penurunan penerapan GPG tahun 2015-2018. Prinsip transparansi memiliki tren yang negatif pada indikator akses terhadap laporan keuangan, karena tidak adanya akses laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan untuk publik. Prinsip akuntabilitas secara keseluruhan mengalami tren yang meningkat atas penerapan GPG dari tahun 2015-2018.

---

This study aims to analyze the implementation of Good Public Governance principles in the bureaucracy area in the Ministry of Manpower in 2015-2018. This research also gives recommendations strategies that can be used by the Ministry of Manpower to improve implementation of GPG in bureaucracy area and performance with benchmarking data of the Ministry of Finance and interviews with Officials/Staff at the Ministry of Manpower.

This research is qualitative with descriptive methode. Based on the analysis of the imlementation of GPG in the bureaucracy area at the Ministry of Manpower in 2015-2018, the principle of participation is a principle that has positive trend results. The principle of fairness, efficiency and effectiveness are principles that have an upward and downward trend in implementation of GPG in the 2015-2018. Transparency principle has a negative trend on indicators of access to financial reports, because there is no access to the Ministry of Manpower's financial reporting to the public. The principle of accountability has upward trend overall in the implementation of the GPG from 2015-2018.

Abstrak :
ABSTRAK
Data dan Informasi Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah terkait dengan isu strategis ketenagakerjaan dan pelaksanaan Nawa Kerja Ketenagakerjaan. Untuk memastikan sistem elektronik bekerja dengan baik, digunakan data center yang dilengkapi dengan perangkat pendukung yang tepat. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu instansi pemerintahan penyelenggara sistem elektronik, harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik. Penelitian ini membahas tentang audit data center pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan menggunakan Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan yang terdapat pada Lampiran II Permenaker No. 26 Tahun 2016 dan menggunakan Standar ANSI/TIA 942-A tier 2. Audit dilakukan dengan melakukan observasi di lapangan kemudian melakukan analisis kesenjangan antara obyek penelitian dangan Standar Data Center. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Data Center Kementerian saat ini memiliki tingkat kesesuaian sebesar 84,90 terhadap Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan, dan 96,97 terhadap standar ANSI/TIA 942-A pada tingkatan tier 2.

---

ABSTRACT
Employment Data and Information is urgently needed to support the settlement of issues related to the employment strategic issues and the implementation of the Nine Agenda of Labor Nawa Kerja Ketenagakerjaan. To ensure the electronic system works properly, we are using data centers with appropriately equipped environment. This study discussed the data center audit at the Ministry of Manpower using the Ministry Data Center Standard contained in Attachment II of Permenaker No. 26 Year 2016 and using the ANSI TIA 942 A tier 2 standard. Audit was conducted by doing field observations and gap analysis between the object of research and Data Center Standard. This was a qualitative study using case study method.The results of this study indicate that the Ministry 39 s Data Center currently has a percentage of conformity of 84.90 against the Ministry Data Center Standard and 96.97 against the ANSI TIA 942 A standard on Tier 2 level.

Abstrak :
ABSTRAK
Data dan Informasi Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah terkait dengan isu strategis ketenagakerjaan dan pelaksanaan Nawa Kerja Ketenagakerjaan. Untuk memastikan sistem elektronik bekerja dengan baik, digunakan data center yang dilengkapi dengan perangkat pendukung yang tepat. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu instansi pemerintahan penyelenggara sistem elektronik, harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik. Penelitian ini membahas tentang audit data center pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan menggunakan Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan yang terdapat pada Lampiran II Permenaker No. 26 Tahun 2016 dan menggunakan Standar ANSI/TIA 942-A tier 2. Audit dilakukan dengan melakukan observasi di lapangan kemudian melakukan analisis kesenjangan antara obyek penelitian dangan Standar Data Center. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Data Center Kementerian saat ini memiliki tingkat kesesuaian sebesar 84,90 terhadap Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan, dan 96,97 terhadap standar ANSI/TIA 942-A pada tingkatan tier 2.

---

ABSTRACT
Employment Data and Information is urgently needed to support the settlement of issues related to the employment strategic issues and the implementation of the Nine Agenda of Labor Nawa Kerja Ketenagakerjaan. To ensure the electronic system works properly, we are using data centers with appropriately equipped environment. This study discussed the data center audit at the Ministry of Manpower using the Ministry Data Center Standard contained in Attachment II of Permenaker No. 26 Year 2016 and using the ANSI TIA 942 A tier 2 standard. Audit was conducted by doing field observations and gap analysis between the object of research and Data Center Standard. This was a qualitative study using case study method.The results of this study indicate that the Ministry 39 s Data Center currently has a percentage of conformity of 84.90 against the Ministry Data Center Standard and 96.97 against the ANSI TIA 942 A standard on Tier 2 level.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif-deskriptif untuk mempelajari sejauh mana negara melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia berperan dalam perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara melalui Kemnaker mengambil peran yang sangat minimal dalam perlindungan PRT di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dua temuan utama: pertama, kecilnya kewenangan organisasional Kemnaker untuk melakukan perlindungan terhadap PRT; dan kedua, kegagalan Kemnaker dalam mendorong formalisasi PRT melalui pembentukan regulasi spesifik yang secara khusus mengatur perlindungan PRT. ...... The objective of this explorative/descriptive research is to explore to what extent the state, through the Ministry of Manpower (Kementerian Ketenagakerjaan – Kemnaker), has protected the Indonesian domestic workers. The research has employed a qualitative approach using in-depth interviews and secondary data study as the data collecting method. The findings of this research showed that the state through Kemnaker has taken a very minimalistic role to protect Indonesian domestic workers. This argument is based on two main findings of the research: firstly, the insufficiency of Kemnaker‟s organizational authority in the issue of domestic worker protection and secondly, the failure of Kemnaker to take initiative to formalize domestic workers through specific regulation on the issue of domestic workers‟ protection.

Abstrak :
Artikel ini mencoba menjelaskan orientasi kerja PNS di Biro Perencanaan Kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan tipe orientasi kerja instrumental, karier/birokrasi, hubungan sosial dan penilaian kerja. Sedangkan penelitian sebelumnya berangkat dari pendekatan instrumental tanpa melihat lebih jauh hubungan sosial dan penilaian kerja (bersifat umum). Pada tahap awal, seorang pekerja memiliki orientasi kerja instrumental dikarenakan faktor kebutuhan akan kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya seorang pekerja akan mengalami perubahan orientasi kerjanya selama dia merasakan adanya kepuasaan dan hasil yang didapat selama mereka bekerja . Teknik pengumpulan data penelitian ini bersifat kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 9 orang pegawai di biro perencanaan Kementerian Ketenagakerjaan. ......This article tries to explain the work orientation of civil servants in the Ministry of Manpower Planning Bureau of the Republic of Indonesia with the type of work orientation instrumental, career / bureaucracy, social relations and assessment work. While previous research departed from the instrumental approach without looking further social relations and job assessment (general). In the early stages, a worker has an instrumental work orientation because of the need factor for their life needs. Furthermore, a worker will experience a change in work orientation as long as he feels the satisfaction and results obtained during their work. The data collection technique of this research is qualitative with in-depth interviews of 9 employees in the planning bureau of the Ministry of Manpower.

Abstrak :
ABSTRACT
Kecelakaan kerja pada kegiatan sektor konstruksi hingga saat ini masih menjadi penyumbang terbesar bagi keseluruhan angka kecelakaan kerja di Indonesia setiap tahunnya. Di dalam klasifikasi jenis kegiatan sektor konstruksi, sektor konstruksi kecil dan menengah dianggap memiliki kesadaran akan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja yang masih rendah. Menyikapi kontradiksi tersebut, pemerintah membuat suatu prorgam pembinaan K3 bernama Work Improvement in Small and Medium Construction Sites (WISCON). Penelitian akan berfokus pada pelaksanaan WISCON di DKI Jakarta mengingat bahwa diantara seluruh wilayah tempat WISCON dilaksanakan, DKI Jakarta merupakan wilayah yang memiliki jumlah pekerja harian dan perusahaan konstruksi kecil dan menengah yang paling banyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembinaan K3 pada sektor konstruksi kecil dan menengah melalui program WISCON DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Teori yang digunakan yakni teori hubungan industrial, pembinaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkaian program WISCON DKI Jakarta sebagai upaya pembinaan K3 oleh pemerintah dimulai dari tahapan formulasi materi K3 yang merupakan hasil dari kordinasi yang terjalin antara pihak International Labour Organization dan pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pelaksanaan program WISCON DKI Jakarta dilakukan selama empat hari dengan agenda inti yakni pembinaan dan pemaparan materi K3, observasi lapangan, diskusi, dan pembuatan action plan. Peserta program merasakan program WISCON DKI Jakarta dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi peserta dan dapat langsung diterapkan sehinnga menghasilkan perbaikan yang nyata. Rekomendasi yang diberikan antara lain mendorong keterlibatan asosiasi bidang konstruksi pada program WISCON, menjadikan sertifikasi program WISCON sebagai salah satu syarat sebagai tenaga konstruksi ahli, dan meniingkatkan peran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi sebagai pengawas kegiatan konstruksi di daerah.

---

ABSTRACT
Work accidents in construction sector activities are still the biggest contributor to the overall number of workplace accidents in Indonesia each year. Within the classification of construction sector activities, small and medium constructions are notorious for lacking of occupational health and safety awareness. In response to the contradiction, the government developed a program called Working Improvement in Small and Medium Construction Sites (WISCON). The research will focus on the implementation of WISCON in DKI Jakarta. This research aims to analyze the process of developing OHS in the small and medium construction sector through the DKI Jakarta WISCON program. This research uses a qualitative approach with the type of descriptive research and several theories like the theory of industrial relations, theory of coaching, occupational health and safety (OHAS), and the occupational health and safety management system. The results of the research show that the DKI Jakarta WISCON program, as an effort to develop OHAS by the government, starts from the OHAS material formulation which is the result of the coordination between the International Labor Organization and the Indonesian Ministry of Manpower. The implementation of the DKI Jakarta WISCON program is carried out for four days with core agendas: OHAS material presentation, observations, group discussions and presentations, and action plans making. The program participants felt that the DKI Jakarta WISCON program could provide useful knowledges and could be directly implemented so that it produced real improvements. This research generates a number of recommendations like encouraging the involvement of the construction sector association in the WISCON program, making the WISCON program certification to be one of the requirements as an expert construction worker, and increasing the role of the Provincial Manpower Office as a supervisor of construction activities in the area.