Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggusuran di Provinsi Jakarta seringkali diberitakan dan mengambil hanya dari sudut pandang pemerintah dimana pemerintah dalam opininya secara tendensius menyudutkan korban penggusuran sebagai pelanggar hukum tanpa melihat realitas lain dari korban penggusuran beserta polemik penggusuran lainnya. Tulisan ini mengindentifikasi konstruksi realitas penggusuran oleh media dan pemerintah yaitu labelisasi terhadap korban penggusuran sebagai penduduk liar dan klaim pemerintah terhadap tidak adanya pelanggaran hukum dan ham dalam kasus penggusuran Jakarta. Di dalam Kriminologi Konstitutif sendiri dikenal istilah lsquo;wacana pengganti rsquo; yang mana bertujuan untuk menggantikan wacana-wacana yang ada dan dianggap sebagai wacana yang merugikan. Jakarta Unfair dalam hal ini penulis deskripsikan sebagai wacana pengganti terhadap realitas penggusuran oleh media dan pemerintah. Dengan film Jakarta Unfair sebagai sumber data dalam bentuk audiovisual, penulis mencoba mengkonversikan data tersebut ke dalam bentuk data narasi dan visual.

---

Eviction cases In Jakarta are often being portrayed biasly by media which only take the sides of the Government and take the blame on the eviction victim as the law violator without revealed another reality from eviction victims and the problem of the eviction itself. This writing identified the construction of eviction reality by media and government which are the labeling of eviction victims as the illegal resident and the government claim that there are no law and human right violation in eviction process. In Constitutive Criminology, the term of replacement discourse is being sugested as the the replacing of the harmful discourse. Jakarta Unfair is being described as the replacement discourse of the eviction reality created by media and government. As the data source of this in the form of audiovisual, the writer tried to convert those data to be narration and visual data."

"ABSTRAKPenelitian ini menemukan adanya kejahatan yang dilakukan oleh negara, terhadap anak dari perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap S, M dan A. Ke tiga subjek adalah anak yang lahir dari perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual. Peneliti menggunakan teori feminis sosialis oleh Rosermarie Putnam Tong, dalam menjelaskan permasalahan perempuan pekerja migran terkait kapitalisme dan patriarki. Kemudian teori ekologi milik Bronfenbrenner, dalam menjelaskan lapisan-lapisan terjadinya kekerasan pada anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak dari perempuan pekerja migran, tidak dapat terpisahkan dari permasalahan yang terjadi pada ibu mereka. Sedangkan negara tidak hanya abai terhadap permasalahan kekerasan yang terjadi pada anak. Tetapi juga melakukan diskriminasi terhadap pencatatan administrasi negara dalam bentuk akta kelahiran, melihat latarbelakang anak yang dilahirkan tidak dalam status pernikahan.

---

ABSTRACTIt was found that there are cases of crime committed by state towards children of women migrant workers who had occurred sexual violence. This study uses qualitative method and in-depth interview technique on S, M, and A. Each subject is children who are born from women migrant workers who had occurred sexual violence. We use socialist feminist theory by Rosemarie Putnam Tong to explain the female migrant workers? issues on capitalism and patriarchy and ecological theory by Bronfenbrenner to explain some levels of violence against children. The results show that the children?s issue cannot be separated from their mother?. Meanwhile, state is not only neglects them, but also discriminates them. Especially in way of birth certificate making. State tends to problematize them, related to their ?status? as children who were not born under the marriage status."

"Artikel ini menjelaskan fenomena hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia memvonis mati 55 orang di tahun 2015 karena kejahatan narkotika. Di tahun yang sama, pemerintah Indonesia melaksanakan eksekusi mati kepada 14 terpidana. Ke-14 terpidana mati divonis mati karena kejahatan narkotika. Artikel ini ditulis untuk membahas hukuman mati yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2015 dilihat dari sudut pandang kriminologi kritis. Penulis menggunakan peacemaking criminology dan teori utilitarianisme dalam membahas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian data sekunder melalui kajian literatur. Perbedaan penulisan ini dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya adalah tulisan ini membahas kaitan hukuman mati dengan kejahatan negara dengan menganalisa pelanggaran berbagai perjanjian dan hukum internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hasil analisa dari tulisan ini adalah pemerintah Indonesia telah melakukan kejahatan negara karena penolakan grasi dan permohonan pengurangan hukuman yang dilakukan oleh para terpidana mati. Pemerintah Indonesia juga melakukan kejahatan negara karena telah melanggar berbagai hukum dan perjanjian internasional yang berlaku. Dengan melaksanakan hukuman mati, pemerintah Indonesia telah melanggar hak asasi manusia, dan kejahatan narkotika juga tidak termasuk dalam kejahatan paling serius. Selain itu, hukuman mati yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan narkotika juga terbukti tidak efektif.

---

This article explains the phenomena of death penalty that were done by the Indonesian government in 2015. Indonesian government sentenced 55 people in 2015 because of drug related crimes. In the same year, the Indonesian government executed 14 people. All of the 14 people were executed for drug related crimes. This article is written to discuss death penalty that were done in Indonesia in 2015 from the critical criminology point of view. The writer uses peacemaking criminology and utilitarianism theory in discussing the human rights violation that happened in the execution of death penalty in Indonesia.

This writing uses research methode of secondary data by reviewing literatures. The difference of this writing and previous researches is that this writing is discussing the connection of death penalty with state crime by analizing the violations of international law and treaties that were done by the Indonesian government.

The result of the analysis is that the Indonesian government were doing state crime because of the rejection of clemency and the petition of sentence reduction that were applied by the convicts. The Indonesian governemnt also did state crime because of the violation of various international law and treaties. By executing, Indonesian government also violates the human rights, and drug related crimes are not considered as one of the most serious crimes. Besides that, death penalty that were done to convicts of drug related crimes are also proven not effective."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai privatisasi tanah di dalam proyek pertambangan dan pembangunan pabrik semen di Kawasan Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan perspektif kriminologi kritis state crime dan welfare criminology , penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terkait pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam karst, kekerasan dan intimidasi terhadap warga yang dilakukan oleh aparat negara dan preman, serta kriminalisasi terhadap warga. Tidak terwujudnya kesejahteraan warga dan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia merupakan sebuah kejahatan negara

---

ABSTRACTThis thesis discusses the privatization of land in the mining project and the construction of a cement plant in the North Kendeng Mountain Area, Rembang Regency, Central Java. This study was authored by using critical perspectives in criminology state crime and welfare criminology, this study used a qualitative approach with case study research type. Ultimately, the study found that there have been various forms of human rights violations related to the utilization and protection of karst natural resources, violence and intimidation against citizens committed by state apparatus and civilian, and criminalization of citizens. No realization of the welfare of citizens and the occurrence of violations of human rights is a state crime. "

"Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia masih banyak terjadi meskipun sudah 25 tahun berlalu sejak reformasi. Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia muncul sebagai akibat kegagalan negara dalam melindungi jurnalis dan pers. Tugas karya akhir ini mencoba mendeskripsikan permasalahan tersebut dengan melihat unsur dari kejahatan negara dan viktimologi kritis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sumber data yang diambil dari data sekunder lembaga terpercaya jurnalistik Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Melalui teori viktimologi kritis dan konsep kejahatan negara, tindak kekerasan terhadap jurnalis dapat dilihat terjadi atas negara yang tidak memenuhi peranannya dalam melindungi jurnalis dan pers, mengakibatkan munculnya pelanggaran kemerdekaan pers.

---

There are still many cases of violence against journalists in Indonesia, even though it has been 25 years since the reform era. Cases of violence against journalists in Indonesia arose as a result of the state's failure to protect journalists and the press. This final project tries to describe the problem by looking at the elements of state crime and critical victimology. This writing uses qualitative research methods, with data sources taken from secondary data from a trusted Indonesian journalistic institution, namely the Alliance of Independent Journalists (AJI). Through the theory of critical victimology and the concept of state crime, acts of violence against journalists can be seen as occurring against the state which does not fulfill its role in protecting journalists and the press, resulting in violations of press freedom."

"Studi ini melihat bahwa kerusakan lingkungan di Kawasan Karst Pegunungan Kendeng melibatkan kerja sama antara korporasi dengan negara. Hal ini merujuk pada interaksi antara pemerintah dengan korporasi dalam wujud kebijakan yang dapat menguntungkan bagi satu sama lain. Melalui metode systematic literature review dan content analysis, studi ini mengidentifikasi beberapa pola interaksi yang terjadi antara pemerintah dan korporasi, yaitu 1) inisiatif perusahaan dalam memanipulasi AMDAL, 2) Pengabaian terhadap hak atas informasi warga yang terdampak, 3) Intimidasi, 4) Penerbitan izin lingkungan yang bersifat mendesak. Pola-pola ini dilakukan masing untuk melancarkan ekspansi bisnis perusahaan semen yang bernilai fantastis. Di saat yang bersamaan, studi ini menemukan bahwa ekspansi besar-besaran tersebut juga berdampak luas bagi lingkungan. Berpayung pada perspektif green criminology, hasil analisis menunjukkan bahwa kejahatan terhadap lingkungan tidak terbatas pada apa yang dilarang oleh hukum formal. Lebih dari pada itu, kejahatan lingkungan juga dapat terjadi pada tindakan yang diizinkan oleh hukum formal.

---

This study examines that environmental damage in the Kendeng Mountains Karst Area involves cooperation between corporations and the state. State-corporate crime refers to the interaction between the government and corporations in the form of policies that can benefit each other. Through systematic literature review and content analysis methods, this study identifies several patterns of interaction that occur between the government and corporations, namely 1) corporate initiatives in manipulating AMDAL, 2) Ignoring the right to information of affected residents, 3) Intimidation, 4) Issuance of urgent environmental permits. These patterns were each carried out to launch the fantastic business expansion of cement companies. At the same time, this study found that the massive expansion also had a wide impact on the environment. Drawing on the perspective of green criminology, the analysis shows that environmental crimes are not limited to what is prohibited by formal law. Rather, environmental crimes can also occur in actions that are permitted by formal law."

"Pengawasan telah berkembang menjadi alat utama bagi negara untuk mengontrol warganya, mencerminkan transformasi ke dalam bentuk "panoptisisme baru". Konsep "panoptisisme baru" diambil dari bentuk perkembangan dari metafora Panoptikon yang mengintegrasikan teknologi canggih pengawasan untuk memonitor dan mengontrol masyarakat, memicu transformasi menjadi negara paranoid. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep "panoptisisme baru" yang telah berevolusi dari ruang fisik ke ruang digital dari tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengalaman AS dan Cina menggunakan teknologi pengawasan canggih untuk mendukung kontrol sosial dan keamanan nasional, hingga merefleksikannya ke Indonesia. Metodologi yang digunakan mencakup studi kepustakaan dan analisis isi, dengan fokus pada dokumen resmi oleh Amnesty International pada tahun 2024 terkait pembelian beberapa lembaga pemerintah Indonesia terhadap alat pengawasan massal canggih dari berbagai negara, seperti Israel dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pengalaman Amerika Serikat dan Cina terhadap penggunaan program pengawasan massal panoptisisme baru, kedua negara dapat diidentifikasi sebagai negara paranoid. Selanjutnya, refleksi kedua negara ini digunakan untuk mengkaji fenomena pembelian alat pengawasan dan kebijakan terkait pengawasan di Indonesia. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi alat pengawasan dan spyware digunakan secara ekstensif untuk mengumpulkan informasi berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia dan menjadi kejahatan negara.

---

Surveillance has evolved into a primary tool for states to control their citizens, reflecting a transformation into a form of "new panopticism." The concept of "new panopticism" is derived from the evolution of the Panopticon metaphor, integrating advanced surveillance technology to monitor and control society, leading to a transformation into a paranoid state. This research aims to thoroughly examine the concept of "new panopticism," which has evolved from physical to digital space in three countries: the United States, China, and Indonesia. The study analyzes how the experiences of the US and China in using advanced surveillance technology to support social control and national security can be reflected in Indonesia. The methodology includes literature review and content analysis, focusing on official documents by Amnesty International in 2024 regarding the purchase of advanced mass surveillance tools by several Indonesian government agencies from various countries, such as Israel and Germany.The findings indicate that from the experiences of the United States and China with the use of new panopticism mass surveillance programs, both countries can be identified as paranoid states. Furthermore, the reflection of these two countries is used to examine the phenomenon of surveillance tool purchases and related policies in Indonesia. The results and conclusions of this study show that surveillance technology and spyware are extensively used to collect information, potentially violating human rights and constituting state crime."

"Pendudukan Indonesia di Timor Leste merupakan periode yang penuh dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi gender dalam political genocide di Timor Leste selama masa pendudukan Indonesia. Tulisan ini menggunakan teori feminis radikal untuk mengungkap bagaimana Indonesia menggunakan kekerasan berbasis gender sebagai instrumen untuk menghancurkan struktur sosial dan komunitas, menanamkan rasa takut, dan memperkuat dominasi patriarkal. Analisis ini menekankan pentingnya perspektif feminis radikal dalam memahami dampak penuh dari kekerasan politik dan perlunya upaya rekonsiliasi serta keadilan bagi penyintas di Timor Leste.

---

The Indonesian occupation of East Timor was a period marked by violence and human rights violations, particularly against women. This paper aims to explore the gender dimension in the political genocide in East Timor during Indonesia's occupation. The study employs radical feminist theory to reveal how Indonesia used gender-based violence as an instrument to destroy social structures and communities, instill fear, and reinforce patriarchal dominance. This analysis highlights the importance of the radical feminist perspective in fully understanding the impact of political violence and the need for reconciliation and justice for survivors in East Timor."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemerintah Indonesia melakukan kejahatan dalam melakukan kebijakan privatisasi air bagi warga DKI Jakarta. Teori yang dipakai dalam skripsi ini adalah kejahatan negara yang dilakukan karena melakukan pelanggaran HAM oleh Julia dan Herman Scwendinger, teori Strukturasi oleh Giddens, dan crimes of domination oleh Quinney. Skripsi ini melihat bagaimana praktik-praktik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dan mendukung adanya struktur yang lebih besar dalam globalisasi. Indonesia dihegemoni oleh Bank Dunia dalam rangka globalisasi yang kemudian diberi reaksi oleh Indonesia sebagai bentuk adaptasi struktural sehingga pemerintah Indonesia melakukan crimes of domination. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melakukan kejahatan dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia atas air bersih terhadap warga DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologi kritis untuk mengkaji masalah kebijakan privatisasi air bersih ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi dokumen, wawancara, FGD, dan penelusuran data sekunder sebagai teknik mengumpulkan data.

---

This thesis discusses about how the Indonesian government commit a crime in doing water privatization policy for the Jakarta citizens. The theory and concept used in this thesis are a state crime for committing human rights violations by Julia and Herman Schwendinger, Structuration theory by Giddens, and crimes of domination by Quinney. This thesis sees how the practices done by the government of Indonesia cannot be separated from and promote the bigger structure in the globalization. World Bank performs hegemony in the context of globalization to Indonesia whose the reaction, as a form of structural adaptation, is committing crimes of domination. In this case, the Indonesian government commit a crime in the presence of human right to water violation to the people in Jakarta. This study uses critical criminology approach to study the problem of clean water privatization policy. The method used is a qualitative method with the documents study, interviews, focus group discussions, and secondary data retrieval as data gathering technique."