Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Maraknya pembangunan perumahan (real-estate) di DKI sejak awal tahun 1980-an yang dilakukan oleh kalangan pengusaha swasta, menyusul dikeluarkannya Keputusan Gubernur DKI Nomor : Da. 11/23149/1972 sangat menarik perhatian. Terutama ketika media massa ramai mempublikasikan adanya tunggakan para developer perumahan dalam jumlah yang cukup banyak terhadap kewajiban penyediaan fasilitas umum dan sosial (fasos-fasum) di kawasan perumahan yang mereka bangun. Persoalan tersebut menjadi menarik, karena jika ternyata tunggakan para developer itu disebabkan oleh persoalan intern dari organisasi publik, seperti ketidakjelasan aturan, institusional, mekanisme kerja, kelemahan sumber daya manusia dan sebagainya, maka hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berharga bagi pemerintah (Daerah maupun Pusat), sebelum melakukan privativasi - (penyerahan tugas-tugas publik kepada swasta) - dalam hal ini penyediaan rumah untuk rakyat dan pembangunan prasarana kota. Penelitian ini di lakukan dengan menganalisis Keputusan Gubernur nomor: Da.11/23149/1972 dilihat dari tiga proses penetapannya; formulasi, implementasi dan evaluasi, dengan mengambil sampel kasus pembangunan perumahan di dua kawasan ; Kelapa Gading dan Citra Garden 1 dan 2. Hasil penelitian ternyata membenarkan perkiraan tersebut di atas. Bahwa benar Keputusan Gubernur tersebut mengalami hambatan terutama dalam proses implementasinya, yang mengkibatkan adanya tunggakkan dari para developer untuk membangun fasum-fasos. Untuk itu pula diberikan beberapa catatan di bagian akhir tulisan ini sebagai saran atau rekomendasi untuk Pemerintah Daerah DKJ Jakarta. Teori yang digunakan untuk mendekati masalah tersebut ialah teori-teori umum kebijakan publik ( Theory of Public Policy ). Sedangkan metodologi yang digunakan antara lain analisis data sekunder, penyebaran kuesioner (angket), wawancara dan observasi yang semuanya kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, dengan dilengkapi teknik frekwensi secara kuantitatif.

Abstrak :
Penelitian bertitiktolak dari pemikiran bahwa : (1) Pengembangan lembaga Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan titik berat otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab pada Daerah Tingkat II perlu mempertimbangkan keterbatasan kemampuan kelembagaan, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia yang dibadapi, kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah ; (2) bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum yang diserahkan akan menjadi salah satu tolok ukur kemandirian daerah dalam mewujudkan otonominya. Penelitian ini mempelajari kemampuan 24 Daerah Tingkat II dalam mengembangkan organisasi Dinas Pekerjaan Umum (tidak termasuk Kotamadya Tangerang). Sasaran populasi penelitian ini adalah pejabat eselon IV dan V pada Kantor Cabang Dinas Pekerjaan Lima Propinsi yang berkedudukan di setiap kota kabupaten/kotamadya, baik sasaran sampel maupun populasinya diambil secara purposive non probability sampling. Dalam hipotesis dikemukakan bahwa pelaksanaan penyerahan sejumlah urusan beserta sumber-sumber pengelolaannya kepada daerah, dapat mendorong berkembangnya otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Semakin besar kemampuan kelembagaan dan kemampuan sumberdaya Daerah Tingkat II semakin besar pula kemungkinan pengembangan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, dan lembaga yang telah dikembangkan ini akan semakin menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini adalah pandangan mengenai pengembangan organisasi menurut Albrecht ( 1985:45-184), yaitu penerapan konsep "Pendekatan Sistem" yang terbuka terbadap lingkungan. Tujuan organisasi akan tercapai dengan baik dalam situasi lingkugan tertentu sehingga penerapan sistemnya akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Konsep pengembangan organisasi meliputi : berbagai macam disiplin ilmu, dilakukan dengan melalui tiga pendekatan, yaitu pengembangan struktur, pengembangan tekno-struktural, pengembangan teknologi dan pengembangan sumberdaya manusia, serta mempertimbangkan faktor-faktor stucture, strategy, system, style, staff, skill, dan superordirtate's goals yang merupakan kekuatan pendorong pengembangan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kelembagaan, kemampuan keuangan daerah dan kemampuan sumberdaya manusia secara bersama-sama berpengaruh kuat sebesar 61.78 % terhadap pengembangan organ sasi Dinas PU Cipta Karya Daerah Tingkat II. Dengan konsep pendekatan sistem penanganan bidang pekerjaan umum dapat dilakukan secara ballistic systems dan berbagai spesialisasi dapat diintegrasikan. Berdasarkan hasil penelitian ini hipotesis yang dikemukakan diatas telah terbukti.