Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jakarta menghadapi persoalan kemacetan yang tinggi, yang ditandai dengan pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi, pertumbuhan jalan yang rendah, dan kecepatan rata-rata kendaraan yang rendah di banyak jalannya. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atas situasi yang terjadi pada sistem transportasi kota DKI Jakarta dan bagaimana perkembangan situasi tersebut melalui teknik model skenario. Penulis menemukan bahwa terdapat empat skenario utama yang dapat terjadi pada kondisi tersebut, dari skenario terbaik hingga yang terburuk. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan strategi yang dapat dilakukan oleh DKI Jakarta untuk menghindari skenario terburuk dan menyelesaikan salah satu persoalan terbesar yang dihadapi metropolitan terbesar di Indonesia itu.

---

Jakarta is facing a very high congestion, which was indicated by the number of fast-growing private automobile, low road-building rate, and low average speed of vehicles on its most roads. This research's purpose is to describe what is really happening in Jakarta's urban transportation and how this situation grow through the year of 2030 by using the scenario modeling method.

The author found that there are four major scenario that can happen to this situation, from the best to worst. The research also describe what can Jakarta do to prevent the worst scenario and to solve the most problem of the biggest metropolitan in Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai desain kebijakan pada kebijakan transportasi publik terintegrasi pada Jak Lingko di DKI Jakarta dengan studi menggunakan Birkland’s Policy Design. Dimensi yang digunakan dalam analisis dibuat berdasarkan elemen elemen desain kebijakan Birkland, yaitu goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan, yaitu wawancara mendalam. Hasilnya kebijakan integrasi transportasi publik ini sudah sesaui jika dilihat dalam desain kebijakan namun, memiliki desain kebijakan yang lemah. Terdapat masalah dalam beberapa elemen desain kebijakan yaitu goals of the policy bahwa tujuan kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 masih terlalu umum. Berikutnya, jika melihat causal model belum terdapatnya teori kausalitas dalam kebijakan. Pada elemen tools dan implementation of the policy karena tidak sesuai dengan strategi awal pengimplementasian kebijakan dalam bentuk Jak Lingko dan belum adanya rencana induk transportasi. Dengan demikian, Jak Lingko belum dapat mencapai target dan tujuan kebijakan dalam menghadapi permasalahan transportasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu kemacetan.

---

This study discusses policy design on integrated public transportation policy at Jak Lingko in DKI Jakarta with a study using Birkland's Policy Design. The dimensions used in the analysis are based on Birkland policy design elements, namely goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. This study used a post-positivism approach with descriptive research and data collection techniques using literature studies and field studies, namely in-depth interviews. The result is that this public transportation integration policy is appropriate when viewed in policy design, however, it has a weak policy design. There are problems in several elements of the policy design, namely the goals of the policy that the policy objectives in Regional Regulation No.1 of 2012 are still too general. Next, if you look at the causal model, there is no clear causality theory in this policy. The elements of tools and implementation of the policy are not in accordance with the initial strategy for implementing the policy in the form of Jak Lingko and there is no transportation master plan. Thus, Jak Lingko has not been able to achieve the targets and policy objectives in dealing with transportation problems in DKI Jakarta, namely congestion."

"Tesis ini membahas mengenai kompleksitas permasalahan transportasi dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan Pola Transportasi Makro di DKI Jakarta serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi kebijakan tersebut agar dapat mewujudkan kebijakan transportasi yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan transportasi di Jakarta sangatlah kompleks dimana terdapat tiga permasalahan umum yang terjadi yakni jumlah kendaraan pribadi yang tidak terkendali, angkutan umum yang masih buruk dan tidak dapat diandalkan, serta perilaku dari para pengguna jalan yang tidak disiplin.Didalam kebijakan PTM sendiri masih ditemui adanya permasalahan yakni strategi-strategi yang ada dalam PTM belum dapat terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya upaya untuk merevitalisasi kebijakan PTM melalui upaya jangka pendek melalui pelaksanaan direct services dan penataan angkutan umum, jangka menengah, misalnya dengan pembangunan MRT dan LRT dan penataan jalur pejalan kaki, serta jangka panjang melalui integrasi kebijakan tata ruang dengan kebijakan transportasi dan pembentukan otoritas khusus transportasi Jabodetabek.Hasil penelitian juga menyarankan bahwa dibutuhkan adanya perubahan paradigma dan pola pikir dari pemerintah, baik pusat dan daerah, dari kebijakan transportasi yang berpihak kepada kendaraan pribadi menjadi kebijakan yang berpihak kepada transportasi publik dan melaksanakan upaya-upaya dalam merevitalisasi kebijakan pola transportasi makro sesuai dengan tahapan waktu yang dibutuhkan.

---

The focus of this study is about the complexity of the problems of transportation and issues in the implementation of the Jakarta Macro Transportation Blueprint. This study also focus on the efforts that can be done to revitalize the policy in order to actualize a sustainable transportation policy. Using a qualitative research methods, the results shows that the transportation issues in Jakarta are very complex, there are three common problems that occur that is the number of private vehicles that are not controlled, public transports that are poor and unreliable, and the behavior of road users who are not disciplined.

In the PTM policy itself is still encountered the problem that the existing strategies in the PTM can?t be optimally implemented. Therefore, there needs to be an effort to revitalize the PTM policies through shortterm efforts with the implementation of direct services in Transjakarta Busway and revitalize the public transports services. At the medium term, for example is with the MRT and LRT construction and arrangement of pedestrian paths, and in the long term through the integration of spatial policies with transport policy and the establishment of a special authority Jabodetabek transportation agencies.

The results also suggest that there needs to be a paradigm shift and mindset of the government, both central and local, from transportation policies that favor private vehicles into policies that favor public transport and implement efforts to revitalize the Jakarta macro transportation blueprint policies in accordance with the time step needed."

"Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengeluarkan beberapa kebijakan penanggulangan pencemaran udara menghadapi banyak kendala implementasi. Tujuan penelitian ini mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di provinsi tersebut dengan pendekatan model sistem. Faktor yang diamati meliputi instrumen kebijakan, sumber daya dan manajemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data primer dengan metode wawancara mendalam dan sumber data sekunder telaah dokumen. Data primer digali dari berbagai informan yang berkompeten meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Samsat. Penelitian ini menemukan bahwa instrumen kebijakan telah ada, tetapi dipersepsikan hanya berlaku untuk BPL-HD. Penegakan hukum belum dilaksanakan secara semestinya karena sistem dan koordinasi belum maksimal; sumber daya manusia dan sumber dana masih kurang; rencana strategis belum ada, serta manajemen dan koordinasi belum maksimal. Untuk implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan yang efektif, pembuat dan pelaksana kebijakan perlu memperhatikan beberapa faktor tersebut.

---

The Government of DKI Jakarta Province had released some policies regarding to remedy air pollution. However, there are much problems related with urban air quality in DKI Jakarta Province. So that, purpose of this study will know implementation of urban air quality management policy related to transportation by system model approach. The matter will be studied are policy instruments, resources and management. This study is qualitative study. In this study, primary and secondary data will be used. Primary data are collected from in depth interview with competent sources such as Regional Parliamentary, Law Bureau, Regional Authority for Environmental Impact, Transportation Department, Health Department and Samsat. Secondary data are collected by conducting documents. The study result showed that policy instrument has existed, but they are perceived only effective for BPLHD, real law enforcement has been not implemented because system and coordination are not optimal, human and money resources are minimal, and there is no strategic planning so that management and coordination are not optimal. Therefore, to make implementation of urban air quality management policy become effective, the factors should be respected by related parties especially policy makers and policy implementers."

"ABSTRAKTingginya volume kendaraan berat yang masuk, keluar atau melintasi area perkotaan, khususnya Jakarta, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pihak berwenang merencakan untuk melaksanakan pembatasan akses kendaraan berat pada Jakarta Outer Ring Road (JORR) untuk mengurangi kemacetan di jalan tol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa solusi alternatif dari perusahaan logistik untuk mengatasi dampak dari kebijakan tersebut. Data dikumpulkan dengan mewawancarai 102 pengemudi truk dan 7 staf dari perusahaan logistik yang menggunakan JORR. Hasil menunjukkan pilihan tindakan terbanyak adalah pergantian waktu operasional. Berdasarkan uji hipotesis, kebijakan pembatasan akses di JORR mempunyai dampak yang berarti pada biaya pengiriman. Pergantian waktu operasional akan meningkatkan durasi waktu pengiriman sebesar 1.04% dan biaya operasional sebesar 1.71%, sementara pergantian rute akan meningkatkan durasi waktu pengiriman sebesar 2.96% dan biaya operasional sebesar 4.35%. Selain itu, pergantian moda akan mengurangi durasi waktu pengiriman sebesar 25% dan biaya operasional sebesar 50%, dan kombinasi tindakan pergantian rute dan waktu akan berdampak pada peningkatan durasi waktu pengiriman sebesar 3.05% dan biaya operasional sebesar 5.39%.

---

ABSTRAK

The high volume of freight vehicles that enters, leaves or passes through the urban areas, especially Jakarta, has caused traffic congestion. Local authority plan to perform the access restriction on freight vehicles on the Jakarta Outer Ring Road (JORR) to reduce the congestion on that toll road . This study is aimed to analyze the alternative solutions of the logistics companies to overcome the impact of such policy. The data collection was done by interviewing 102 truck drivers and 7 staffs of logistic companies that use JORR. The results shows that the most preferred action is to shift the operating time. Based on the hypothetical test, access restriction policy on JORR have a significant impact on the operational costs of delivery. Shifting the operational time will increase the delivery duration time by 1.04 and the operating cost by 1.71%, while shifting the route will increase the delivery duration time by 2.96% and the operating costs by 4.35%. Moreover, shifting the mode will reduce the delivery duration time by 25% and the operating expenses by 50%, and the combination action of shifting the route and time will have an impact on the delivery duration time as increased by 3.05 and the operating costs as increased by 5.39%."

"Kebijakan pembatasan akses kendaraan angkutan barang pada tahun 2011 memberikan dampak terhadap kinerja sistem Jalan Tol Dalam Kota Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak penerapan kebijakan ini pada sistem Jalan Tol Dalam Kota Jakarta sebelum dan setelah penerapan kebijakan serta menganalisis dampak yang terjadi tanpa penerapan kebijakan dengan menggunakan indikator transportasi berkelanjutan sebagai parameter penelitian. Hasil penilaian parameter waktu tempuh, jumlah konsumsi bahan bakar minyak, biaya konsumsi bahan bakar minyak, tingkat fatalitas, biaya korban kecelakaan, jumlah emisi CO2, biaya polusi karbon, dan tingkat kebisingan menunjukkan bahwa kebijakan ini berdampak positif terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas namun tidak mendukung keberlanjutan transportasi kota secara keseluruhan. Selain itu, penerapan kebijakan ini memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa penerapan kebijakan ini.

---

Freight vehicle access restriction policy in 2011 has had an impact on the performance of Jakarta Intra Urban Tollway system. The purpose of this study is to analyze the impact of the implementation of this policy in Jakarta Intra Urban Tollway system before and after the implementation of the policy and to analyze the impact that occurs without the implementation of the policy by using the sustainable transportation indicators as the research parameters. The assessment results of the parameters travel time, amount of fuel consumption, cost of fuel consumption, fatality rate, cost of accident victim, amount of CO2 emissions, cost of carbon pollution, and noise level indicate that this policy has a positive impact on traffic smoothness and safety but does not support overall urban sustainable transportation. In addition, implementation of this policy has a better impact than without the implementation of this policy."

"Kemacetan lalu lintas di Jakarta disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan pribadi dengan peningkatan jaringan jalan. Tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi itu disebabkan oleh ketergantungan kepada moda tersebut, karena jarak yang jauh antara lokasi tempat tinggal dan tempat kerja serta lokasi pemenuhan kebutuhan hidup lain. Ditambah dengan kondisi angkutan umum yang buruk. Jarak yang jauh antar lokasi tersebut, karena pembangunan yang sporadis dan tidak beraturan/terarah. Salah satu cara solusi kemacetan yang sudah dan sedang dikembangkan di sejumlah kota besar di Eropa dan Amerika Serikat adalah mengembangkan konsep pembangunan kota secara lebih kompak dengan menyatukan semua fasilitas kebutuhan hidup dalam satu area atau membentuk kawasan multifungsi (mixed use). Dengan konsep ini, terjadi perpendekan jarak antara fasilitas terutama antara lokasi tempat tinggal dengan tempat bekerja, sehingga tingkat ketergantungan pada kendaraan pribadi akan berkurang. Di Jakarta sendiri sudah mulai berkembang konsep tersebut yang dibangun oleh pengembang swasta. Pemerintah DKI Jakarta dalam kebijakan tata ruangnya juga akan menerapkan konsep pengembangan multifungsi tersebut. Diharapkan kelak tingkat kepadatan lalu lintas di jalan-jalan di dalam kota akan semakin berkurang, karena terjadi pengurangan tingkat ketergantungan pada kendaraan pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini penghuni kawasan multifungsi masih sangat tergantung pada mobil pribadi atau dengan kata lain, masih belum mengubah kebiasaan perjalanannya (travel behaviour), meski sudah tinggal di dekat pusat kota. Alasan paling banyak adalah karena tuntutan pekerjaan yang membutuhkan tingkat mobilitas yang tinggi. Namun perlu diperhatikan juga tingginya alasan prestisius dan kondisi yang tidak nyaman dari angkutan umum yang ada saat ini. Karena masih dipersepsikannya mobil pribadi lebih aman dan nyaman dibandingkan dengan kendaraan umum, untuk itu disarankan pemerintah DKI Jakarta untuk memprioritaskan pembenahan dan pembangunan sistem angkutan umum massal yang terintegrasi dengan penataan pusat-pusat kegiatan baik.

---

Traffic congestion in Jakarta mainly as a result of unbalance state between private transportation and road provision. Private transportation rapid growth significantly due to automobile dependency and commuting, because home and work and public facility distance. And worsened with public transportation reliability. Sporadic and unplanned development (urban sprawl) results this vast distance of commuting. One solution towards traffic congestion in several big cities in Europe and United States is to develop a concept of compacting public facilities within a particular area (mixed use area). Through this commuting distance is lessen thus the automobile dependency will reduce significantly. In Jakarta the similar concept has been implemented by private sectors. Government Provence of DKI Jakarta will also undergoing such concept gradually through Rencana Umum Tata Ruang Kota (City Masterplan) which in time will reduce traffic congestion within city and fringe area since automobile dependency is dropping. This research shows up to this present most mixed use area occupants travel behavior and habits havent?t changed much even though living in downtown. Mostly reasons on their activities requiring high mobility. But prestigious and uncomfortable of public transportation reason, must be consider. Therefore it is imperative to Government Provence of DKI Jakarta to prioritize develop integrated public transportation with activity nodes, developed by public or private."

"Tingginya volume kendaraan berat yang masuk, keluar atau melintasi area perkotaan, khususnya Jakarta, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pihak berwenang merencakan untuk melaksanakan pembatasan akses kendaraan berat pada Jakarta Outer Ring Road (JORR) untuk mengurangi kemacetan di jalan tol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa solusi alternatif dari perusahaan logistik untuk mengatasi dampak dari kebijakan tersebut. Data dikumpulkan dengan mewawancarai 102 pengemudi truk dan 7 staf dari perusahaan logistik yang menggunakan JORR. Hasil menunjukkan pilihan tindakan terbanyak adalah pergantian waktu operasional. Berdasarkan uji hipotesis, kebijakan pembatasan akses di JORR mempunyai dampak yang berarti pada biaya pengiriman. Pergantian waktu operasional akan meningkatkan durasi waktu pengiriman sebesar 1.04% dan biaya operasional sebesar 1.71%, sementara pergantian rute akan meningkatkan durasi waktu pengiriman sebesar 2.96% dan biaya operasional sebesar 4.35%. Selain itu, pergantian moda akan mengurangi durasi waktu pengiriman sebesar 25% dan biaya operasional sebesar 50%, dan kombinasi tindakan pergantian rute dan waktu akan berdampak pada peningkatan durasi waktu pengiriman sebesar 3.05% dan biaya operasional sebesar 5.39%.

---

The high volume of freight vehicles that enters, leaves or passes through the urban areas, especially Jakarta, has caused traffic congestion. Local authority plan to perform the access restriction on freight vehicles on the Jakarta Outer Ring Road (JORR) to reduce the congestion on that toll road . This study is aimed to analyze the alternative solutions of the logistics companies to overcome the impact of such policy. The data collection was done by interviewing 102 truck drivers and 7 staffs of logistic companies that use JORR. The results shows that the most preferred action is to shift the operating time. Based on the hypothetical test, access restriction policy on JORR have a significant impact on the operational costs of delivery. Shifting the operational time will increase the delivery duration time by 1.04 and the operating cost by 1.71%, while shifting the route will increase the delivery duration time by 2.96% and the operating costs by 4.35%. Moreover, shifting the mode will reduce the delivery duration time by 25% and the operating expenses by 50%, and the combination action of shifting the route and time will have an impact on the delivery duration time as increased by 3.05 and the operating costs as increased by 5.39%."

"Semakin majunya suatu masyarakat yang ditandai dengan peningkatan taraf hidup dan semakin tingginya tingkat pendidikan telah menimbulkan kebutuhan dan tuntutan terhadap kuaiitast peiayanan yang meningkat seperti sistem pelayanan transportasi yang lebih baik guna mendukung kelancaran aktivitas kesehariannya. MaSyarakat menginginkan suatu penyelesaian masalah secara cepat, tuntas dan tidak terputus-putus (one stop service &»total solution). Hal ini merupakan tantangan bagi penyedia jasa transportasi khususnya transportasi udara. Sebagai salah satu unsur penyelenggaraan transportasi udara, pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia selama ini dirasakan masih belum mencapai tingkat kualitas pelayanan yang standar, hal ini teriihat dengan masin seringnya terjadi Nearmiss/Airmiss/Breakdown of Separation (BOS)dan Breakdown of Coordination (BOC) setiap tahun.Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan gambaran tentang kondisi pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia dengan menggunakan metoda SWOT (Strengh, Weakness, Opportunity, Threats) yang meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga akan diperoleh posisi penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan di indonesia yang selanjutnya dapat diketahui strategi yang harus ditempuh. Dengan strategi tersebut, dapat dirumuskan upaya kebijakan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan peiayanan navigasi penerbangan di Indonesia."