Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak, dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat erat dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membandingkan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Jepang, menganalisa permasalahan yang timbul sehubungan dengan implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analistis. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa terdapat kritikan terhadap implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia yang timbul karena tidak diterapkannya kebijakan pajak secara utuh oleh pemeriksa pajak dan lemahnya pemberian sanksi kepada petugas pajak apabila melanggar peraturan. Ketidaksetaraan timbul karena adanya kebijakan pemeriksaan yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak seperti pemberlakuan administrasi perpajakan modern dan ketentuan pemeriksaan pajak seperti pembentukan Tim Pembahas dan Kuesioner Pemeriksaan Pajak dan didukung sosialisasi ketentuan pajak kepada wajib pajak. Serta pengawasan kepada petugas pajak melalui komite pengawasan di bidang perpajakan. Beberapa instrumen kebijakan pemeriksaan Amerika Serikat dan Jepang dapat diterapkan di Indonesia seperti Taxpayer Advocate Service, Taxpayer Charter dan Whistle Blower untuk mengurangi ketidaksetaraan tersebut. ......Tax audit as one part of tax administration, in its aim to improve taxpayer compliance, is something that is always criticized because of its very close relationship with the community, in this case as an audited taxpayer. The purpose of writing this thesis is to compare the tax audit policy in Indonesia with the United States and Japan, to analyze the problems that arise in connection with the implementation of the tax audit policy in Indonesia. The research approach used in writing this thesis is a qualitative approach with a descriptive analytical research type. From the results of the discussion, it is found that there are criticisms of the implementation of tax audit policies in Indonesia which arise because of the non-implementation of tax policies in their entirety by the tax examiners and the weakness of giving sanctions to tax officials if they violate the regulations. Inequality arises because of audit policies that are not specifically regulated in the legislation. Efforts have been made by the Directorate General of Taxes such as the implementation of modern tax administration and tax audit provisions, such as the formation of a Tax Audit Discussion Team and Questionnaire and supported by the socialization of tax provisions to taxpayers. As well as supervision of tax officers through the supervisory committee in the field of taxation. Several audit policy instruments from the United States and Japan can be applied in Indonesia, such as the Taxpayer Advocate Service, Taxpayer Charter and Whistle Blower to reduce this inequality.

Abstrak :
ABSTRAK

Pemeriksaan pajak merupakan konsekuensi logis dari pemberlakuan sistem self assesment. Pemeriksaan sekaligus menjadi sarana ideal untuk memastikan negara mendapatkan bagian pemajakan yang adil dari tingginya porsi transaksi lintas batas negara. Momentum penandatanganan komitmen pertukaran informasi alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau Country by Country Reporting (CbCR) diyakini peneliti merupakan saat yang tepat untuk merekontruksi kebijakan pemeriksaan pajak sebagai upaya penanggulangan penghindaran pajak utamanya transfer pricing pada perusahaan penanaman modal asing. Atas dasar itulah tujuan penelitian ini ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menyatakan dibutuhkan rekonstruksi kebijakan pada policy level, dengan (i) revisi Undang-Undang agar adaptif terhadap perkembangan proses bisnis. (ii) penyesuian kebijakan pemeriksaan termasuk sanksi atas tidak disampaikannya dokumen Country by Country Reporting. (iii) kebijakan integrasi audit tools. Pada organizational level diperlukan (i) pelembagaan peran tax expertise (ii) pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (iii) tax coordination di tingkat global. Pada operational level perlu dilakukan penyesuaian pemeriksaan pada tahapan identifikasi risiko, penyusunan jadwal pemeriksaan serentak, dan pemanfaatan Country by Country Reporting sebagai data pembanding yang akurat.

---

ABSTRACT

---

Tax auidt is a logical consequence of the implementation of a self-assessment system. Examination is also an ideal means to ensure that countries get a fair share of taxation from the high portion of cross-border transactions. The momentum of the signing of the commitment to exchange information on income allocation, tax paid, and business activities per country or Country by Country Reporting (CbCR) is believed to be the right time to reconstruct tax audit policies as an effort to overcome its main tax avoidance transfer pricing to foreign investment companies. For this reason, the purpose of this research is determined. To achieve this goal, this research was conducted with a qualitative approach through literature studies and in-depth interviews. The results of this study state that policy reconstruction is needed at the policy level, with (i) revision of the Law to be adaptive to the development of business processes. (ii) adjustments to audit policies including sanctions for not submitting Country by Country Reporting Doumentation. (iii) audit tools integration policy. At organizational level, it is needed (i) institutionalizing the role of tax expertise (ii) developing competencies in Human Resources (iii) tax coordination at the global level. In the operational level, it is necessary to adjust the tax audit at the stage of risk identification, compile the simultaneous tax audit schedule, and use Country by Country Reporting as accurate comparative data.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemeriksaan pajak merupakan salah satu cara otoritas pajak untuk mengetahui kebenaran pengungkapan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak WP . Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perubahan respons Wajib Pajak Orang Pribadi setelah mengalami pemeriksaan pajak dibandingkan dengan yang tidak mengalami pemeriksaan pajak. Untuk mengetahui perbandingan tersebut digunakan metode difference-in-differences yang merupakan salah satu metode untuk mengukur dampak kebijakan impact evaluation . Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2009-2014 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Data berupa pelaporan pajak dari Wajib Pajak diharapkan mencerminkan perilaku yang lebih riil jika dibandingkan dengan data eksperimental. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang mengalami pemeriksaan cenderung untuk mengungkapkan pelaporan penghasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak yang sama sekali tidak mengalami pemeriksaan.

---

ABSTRACT
A tax audit is a tool for tax authorities to know the truth of disclosure of tax from taxpayers. This research intends to find out the change of response of Individual Taxpayer after experiencing tax audit compared with that not having tax audit. To find out the comparison, the difference in differences method is used to measure the impact of the policy impact evaluation . The data used in this research is derived from individual tax return from 2009 2014 obtained from the Directorate General of Taxes Indonesian tax authority . Data which are derived from the individual tax return is expected to reflect a more realistic behavior from individual. The result of the estimation indicates that the taxpayer experiencing the audit inspection tends to disclose the reporting of his income higher than the taxpayer who has not experienced any audit at all.

Abstrak :
Skripsi ini membandingkan implementasi dari pemberian hak pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 20112013 dengan model implementasi Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian untuk menjelaskan implementasi berdasarkan Standard Operating Procedure. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, dan juga dengan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang berkaitan. Analisis dalam skripsi ini menggambarkan implementasi yang telah dilakukan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2011 - 2013 dengan model implementasi Edward III. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2011-2013 berdasarkan model implementasi Edward III telah dilaksanakan dengan baik. ...... This thesis compares the implementation of The Taxpayer’s Right to Confer with Quality Assurance Team in Large Taxpayer Regional Office for Year 2011-2013 with Edward III’s implementation model. This thesis uses qualitative approach as research method to explain the implementation based on Standard Operating Procedure. Data used in this thesis was collected through literature studies, field studies, and interview with relevant informan. The analysis of this thesis depicts the implementation that has been done by Large Taxpayer Regional Office for Year 2011-2013 based on Edward III’s implementation model. The findings of this thesis is all of the factors that Edward III asserted have been implemented well by Large Taxpayer Regional Office.