Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang telah menyebabkan kekhawatiran di seluruh dunia dan telah mendorong pemerintah di masing-masing negara untuk melakukan tindakan darurat termasuk kebijakan pembatasan sosial. Kebijakan ini merupakan tindakan yang kritikal untuk menurunkan wabah COVID-19 namun dinilai dapat berdampak negatif secara ekonomi. Penelitian ini menguji dampak yang diharapkan dari pandemi COVID-19 dan respon kebijakan pemerintah yaitu pembatasan sosial dengan menganalisis reaksi 27 emerging stock market dengan menggunakan metode panel data analysis technique. Hasil uji empiris menunjukkan bahwa pasar saham telah bereaksi dengan negatif stock return terhadap pertambahan kasus COVID-19 dan peningkatan intensitas pembatasan sosial. Dalam jangka waktu yang pendek, peningkatan intensitas kebijakan pembatasan sosial dapat melemahkan reaksi negatif pasar saham terhadap pertambahan kasus COVID-19, namun efek tersebut tidak lagi signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah tidak hanya bersifat kontraproduktif namun juga dapat mendukung pemulihan terhadap kinerja pasar saham dalam jangka pendek.

---

The COVID-19 pandemic is an unprecedented event that has caused concern worldwide and has prompted governments in each country to take emergency action, including social distancing. These policies are critical actions to reduce the COVID-19 outbreak but considered economically painful. This study examines the expected impact of the COVID-19 pandemic and the government's policy response, mainly social distancing, by analyzing 27 emerging stock market reactions using the panel data regression. The results reveal that the stock market reacts with negative stock returns to the increased rate of COVID-19 cases and the increased intensity of social distancing policies. In the short term, the increased intensity of social distancing policies weakens the stock market’s negative reaction to the increased rate of COVID-19 cases, and this effect is no longer significant in the long term. These results indicate that the government’s social distancing policies are not just counterproductive but can also support the recovery of stock market performance in the short term."

"Meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia dikenal sebagai negara yang terbuka terhadap pengungsi Rohingya. Atas dasar kemanusiaan, sejak tahun 2015 Indonesia secara kontinu memberikan izin tinggal sementara, memberikan bantuan kemanusiaan, dan aktif mendorong penyelesaian krisis melalui berbagai upaya diplomatik. Namun pada 2023, respons tersebut mengalami perubahan yang ditandai oleh pergeseran retorika pengungsi sebagai beban dan masalah keamanan, peningkatan patroli oleh lembaga keamanan, dan desakan kepada negara-negara pihak Konvensi untuk mengambil alih tanggung jawab penanganan pengungsi. Perubahan ini menunjukkan orientasi kebijakan yang semakin restriktif dengan penekanan pada isu keamanan dan kontrol perbatasan. Menanggapi hal tersebut, penelitian ini mempertanyakan mengapa kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya mengalami peningkatan pembatasan pada tahun 2023. Dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri, penelitian ini menemukan bahwa konvergensi faktor eksternal dan internal mendorong perubahan kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya ke arah peningkatan pembatasan. Faktor eksternal menyediakan konteks dan stimulus pengetatan kebijakan melalui stagnasi proses resettlement, penurunan bantuan internasional, dan kebijakan suaka negara lain yang semakin tertutup. Hal ini kemudian diamplifikasi oleh faktor internal berupa penolakan publik terhadap pengungsi Rohingya, konsensus pendekatan keamanan dalam birokrasi, lemahnya pengaruh kelompok kepentingan, serta karakteristik kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memperkuat arah kebijakan menuju restriktivitas.

---

Despite not being a party to the 1951 Convention and the 1967 Protocol, Indonesia is known for its welcoming approach toward Rohingya refugees. On humanitarian grounds, since 2015 Indonesia has continuously granted temporary residence permits, provided humanitarian assistance, and actively engaged in diplomatic efforts to resolve the crisis. However, in 2023, this response shifted significantly. The rhetoric began portraying refugees as a burden and security threat, security agency patrols increased, and pressure on Convention member states to take over responsibility for handling refugees. This marked a shift toward a more restrictive policy orientation, emphasizing national security and border control. Therefore, this study investigates the reasons behind Indonesia’s increased restrictions on Rohingya refugees in 2023. Using foreign policy analysis framework, this study finds that the convergence of external and internal factors drives changes in Indonesia's policy towards Rohingya refugees. Externally the stagnation of the resettlement process, decreased international assistance, and increasingly closed asylum policies of other countries provided context and stimulus for tighter controls. Internally, rising public rejection of refugees, the dominance of security narratives within the bureaucracy, the weak influence of civil society, and the leadership characteristics of President Joko Widodo strengthened the direction of policy towards restriction."

"Penelitian ini membahas bagaimana aspek implementasi dari kebijakan pembatasan jarak fisik melalui PSBB selama pandemi COVID-19 di Kota Bogor yang kemudian direformulasi kembali pada implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK). Adapun, perspektif teoritis yang digunakan bersumber pada pandangan dari Majone & Wildavsky (1978) yang mengartikan implementasi sebagai proses di mana program-program terus dibentuk dan didefinisikan ulang. Selain itu, turut dirujuk pendapat dari Grindle (1980) yang menyatakan terdapat dua aspek utama di dalam menentukan derajat keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan antara lain; konten atau isi kebijakan dan konteks implementasi. Dalam menghimpun data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan didukung oleh data primer yang bersumber dari proses wawancara mendalam terhadap narasumber serta data sekunder. Hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa konsep implementasi yang dikemukakan oleh Majone & Wildavsky (1978) dan Grindle (1980) relevan dengan temuan yang ada. Di mana kebijakan mengalami reformulasi dan dibentuk kembali selama tahap pengimplementasian. Hal itu dibuktikan dari pengambilan keputusan pemkot Bogor untuk menerapkan kebijakan PSBMK di Kota Bogor di samping memiliki tujuan dan derajat perubahan yang sama juga lebih menyesuaikan dengan konteks kondisi di Kota Bogor ketimbang melanjutkan kebijakan PSBB yang memberikan dampak besar terutama pada sektor ekonomi. Keberhasilan PSBMK juga dapat dibuktikan dari model analisis Grindle (1980) antara isi kebijakan dan konteks implementasinya, hingga mengubah status Kota Bogor dari zona merah ke zona oranye dalam waktu sepuluh hari.

---

This research discusses the implementation aspect of the policy of physical distancing through PSBB during the COVID-19 pandemic in Bogor City which was then reformulated into the implementation of the Micro and Community Scale Social Restrictions (PSBMK) policy. Meanwhile, the theoretical perspective used stems from the view of Majone & Wildavsky (1978) which defines implementation as a process in which programs are continuously shaped and redefined. In addition, the opinion of Grindle (1980) is also referred to, which states that there are two main aspects in determining the degree of success of a policy implementation, among others; content or contents of the policy and implementation context. In collecting data, this study uses qualitative methods supported by primary data which originates from in-depth interviews with informants as well as secondary data which includes books, journal articles and other scientific documents. The results of this study also show that the implementation concept put forward by Majone & Wildavsky (1978) and Grindle (1980) is relevant to the existing findings. Where the policy undergoes reformulation and is reshaped during the implementation stage. This is evidenced by the decision made by the Bogor City Government to implement the PSBMK policy in Bogor City. Apart from having the same goals and degree of change, it is also more adapted to the context of conditions in Bogor City, rather than continuing the PSBB policy which has a major impact, especially on the economic sector. The success of PSBMK can also be proven from Grindle's (1980) analysis model between the content of the policy and the context of its implementation, to changing the status of Bogor City from the red zone to the orange zone within ten days."