Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor properti residensial. Pemerintah Indonesia memberikan insentif PPN DTP perumahan melalui penerapan PMK 21/2021 dan PMK 103/2021 untuk TA 2021 dan PMK 6/2022 untuk TA 2022. PPN DTP perumahan diterapkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendorong daya beli masyarakat di sektor industri perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun di tahun anggaran 2021 dan 2022 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode postpositivist dengan menggunakan lima dimensi teori proses efektivitas kebijakan dari Nugroho (2020), yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Penelitian ini menyimpulkan lima hasil. Pertama, dari ketepatan kebijakan, insentif belum mampu menyelesaikan permasalahan bagi pihak asosiasi pengembang properti, meskipun kebijakan ini telah sesuai dengan agenda pemerintah dan perancangan kebijakan telah konsisten dengan wewenang lembaga yang terlibat. Kedua, dari dimensi ketepatan pelaksanaan, insentif ini telah melibatkan pelaku implementasi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga, dari dimensi ketepatan target, realisasi insentif belum sesuai dengan target pemerintah meskipun insentif ini merupakan kebijakan baru dalam sistem pajak di Indonesia dan tidak bertentangan dengan kebijakan relevan sebelumnya. Keempat, dari dimensi ketepatan lingkungan, terdapat perbedaan pandangan terkait sasaran kebijakan dan masalah struktur birokrasi dalam lingkungan internal, meskipun opini publik eksternal terhadap implementasi kebijakan ini sudah positif. Kelima, berdasarkan dimensi ketepatan proses, Wajib Pajak dan lembaga pemerintah telah memahami kebijakan, meskipun terdapat beberapa kendala penerapan dan ketidakjelasan tanggung jawab dalam sosialisasi kebijakan. ......The COVID-19 pandemic has had a significant impact on various sectors, including the residential property sector. The Indonesian government introduced the housing VAT incentive borne by the government (DTP) through the implementation of PMK 21/2021 and PMK 103/2021 for fiscal year 2021, and PMK 6/2022 for fiscal year 2022. The housing VAT DTP incentive was applied to stimulate national economic growth and boost consumer purchasing power in the housing industry. This study aims to evaluate the effectiveness of the VAT DTP incentive policy on the delivery of landed houses and apartment units in the 2021 and 2022 fiscal years in Indonesia. The method used in this study is the post-positivist method, utilizing the five dimensions of policy effectiveness process theory by Nugroho (2020), which include right policy, right implementation, right on target, right environment, and right on process. Data collection techniques included literature studies and in-depth interviews. This study concludes with five findings. First, regarding policy accuracy, the incentives have not fully addressed the issues faced by property developer associations, although the policy aligns with government agendas and is consistent with the authority of involved institutions. Second, from the implementation accuracy dimension, the incentives have engaged implementers from the government, private sector, and public. Third, in terms of target accuracy, the realization of the incentives has not met government targets, despite being a new policy in Indonesia's tax system and not conflicting with prior relevant policies. Fourth, concerning environmental accuracy, there are differing views on policy targets and bureaucratic structure issues internally, although external public opinion on policy implementation is positive. Fifth, based on process accuracy, taxpayers and government institutions understand the policy, despite some implementation challenges and unclear responsibilities in policy dissemination.

Abstrak :
Konsumsi rokok yang terus meningkat dan eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari konsumsi rokok belum dapat diminimalisasi dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu kebijakan kenaikan tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai PPN atas penyerahan hasil tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan kenaikan tarif efektif PPN atas penyerahan hasil tembakau dari 8,7 menjadi 9,1 . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kenaikan tarif efektif PPN atas penyerahan hasil tembakau dari 8,7 menjadi 9,1 dengan dikeluarkannya PMK No. 207/PMK.010/2016 belum berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut diformulasikan, yaitu untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok. ......The increasing cigarette consumption and the negative externalities caused by cigarette consumption can not be minimized by the government policy which is the increase Value Added Tax VAT effective rate policy on rendering tobacco product. The purpose of this study is to analyze the policy implementation of VAT effective rate increase on rendering tobacco product from 8.7 to 9.1 . This study uses a qualitative approach with descriptive research purpose and the data collection techniques through literature study and field study in the form of in depth interview. The results show that the policy implementation of VAT effective rate increase on rendering tobacco product from 8.7 to 9.1 with the issuance of PMK No. 207 PMK.010 2016 has not been implemented in accordance with the policy objectives are formulated, which is to minimize the negative externalities of cigarette consumption.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka mendorong perekonomian nasional, pada pasal 16 B UU PPN No.42 Tahun 2009 mengatur tentang fasilitas PPN yaitu PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis latar belakang kebijakan PN atas impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan pada perusahaan pelayaran niaga nasional serta menganalisis perbandingan kebijakan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut pada perusahaan pelayaran niaga nasional studi kasus PT X. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang fasilitas PPN adalah untuk mendorong industri dalam negeri seperti industri galangan kapal. Dibandingkan dengan kebijakan PPN tidak dipungut, kebijakan PPN dibebaskan berimplikasi pada total cost yang lebih besar

---

ABSTRACT
In order to boost the national economic growth, Article 16 of the VAT Law 42 Year 2009 regulates the VAT facilities consisting of VAT exempt and non-collectible VAT policies. The purpose of this research is to analye the policy background of VAT on imports and supplies of certain transportation and the taxable service associated with the transportation equipment of national commercial shipping company as weel as to analyze the comparison between VAT exemption and non-collectible VAT Policy on national commercial shipping company (study case of PT X). The study is conducted with a qualitative approach and in depth interview as data collection tchnique. The result of this study suggests thah the background of the VAY facility is to boost domestic industries such as shipbuilding industry. In comparison to the non-collectible VAT policy, the VAT exempt policy implies for larger total cost.

Abstrak :
Penyerahan ULTLE yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai awal mulanya merupakan uang yang merupakan bukan barang kena pajak dan pengukuhan BI sebagai PKP disebabkan BI melakukan penyerahan ULTLE. Tujuan penelitian ini menjelaskan serta menganalisis pengenaan PPN atas penyerahan ULTLE ditinjau dari konsep PPN dan menjelaskan serta menganalisis pengukuhan BI sebagai PKP ditinjau dari konsep Taxable Person. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, teknik analisis data kualitatatif, dimensi waktu cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan ULTLE tidak sesuai dengan teori PPN dalam indikator value added tetapi sesuai dengan indikator taxable supply dan taxable goods, Bank Indonesia dikukuhkan menjadi PKP disebabkan melakukan penyerahan terutang PPN atas ULTLE.

---

Non Orbit Coin Money Supplies imposed on VAT basically is from money, and money is not imposed by VAT because money is not a taxable goods meanwhile BI is registered as a Taxable Person because BI did Non Orbit Money Coin supplies. The purpose of this research first is to explain and analyze VAT imposed on Non Orbit Coin Money supplies, second to explain and analyze the reason BI registered as a taxable person. This research was conducted by a quantitative approach, qualitative analytic technic, cross-sectional study with literature review and depth interview. The first result shows that Non Orbit Coin Money supplies is not suitably match with the principle VAT in the value added but suitably match with taxable supply and taxable goods indicator, second BI registered as a Taxable Person due supplies of Non Orbit Coin Money.