Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Adib Adam
Peredaran proses pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK sebelum dan sesudah perma No. 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22515
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ronny Bara Pratama
Prosedur Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Yang Berkeadilan Dalam Pemeriksaan Keberatan Atas Putusan Komisi Persaingan Usaha = Fair Business Competition Dispute Settlement Procedure in Examining Objection of Indonesia Competition Commission Decisions
" Penelitian ini berupaya untuk menganalisis prosedur pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU saat ini di Indonesia termasuk kelemahannya. Analisis dilanjutkan dengan melakukan perbandingan atas prosedur penyelesaian sengketa persaingan usaha di negara Amerika Serikat terkait FTC (Federal Trade Commission) dan di negara Jepang terkait JFTC (Japan Fair Trade Commission). Analisis dalam penelitian ini tujuan untuk dapat merumuskan prosedur penyelesaian sengketa persaingan usaha yang berkeadilan dalam pemeriksaan upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU. Metode penelitian yang digunakan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mulya Fitri
Analisis perbedaan keputusan keberatan dan putusan banding atas SKPKB PPh Pasal 23 : studi kasus pada PT XYZ = Difference analysis of objection and appeal decision on statement of tax underpayment of withholding Tax Article 23 : case study at PT XYZ
" Skripsi ini membahas Perbedaan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding Atas SKPKB PPhPasal 23 pada PT XYZ yang bergerak di bidang jasa survey migas yaitu mencitrakan permukaan bumi untuk mencari titik-titik jebakan minyak atau gas. SKPKB PPhPasal 23 yang diterbitkan oleh fiskus dirasa tidak memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak PT XYZ sehingga Wajib Pajak mengajukan keberatan, namun keberatan tersebut hanya diterima sebagian dan menolak substansi dari keberatan yang diajukanWajib Pajak sehingga PT XYZ tetap merasa kurang ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44975
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syah Sondang J.E.
Kedudukan Hukum Pelapor dalam Pengajuan Upaya Hukum Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan)
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S22639
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Efektivitas proses keberatan dan penyelesaian pajak (SKP) di akntor pelayanan pajak X Jakarta
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S10331
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Emy Handayani Hartiningsih
Efektivitas mekanisme penyelesaian surat keberatan pajak bumi dan bangunan
" ABSTRAK
Penelitian mengenai pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan PBB (peradilan semu dalam PBB) Inspeksi PBB Jakarta Utara Timur dan Kantor Inspeksi PBB Jakarta Selatan . Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran serta memperbandingkan efektivikarta Selatan. pelaksanaan penyelesaian, tas pelaksanaan penyelesaian pada kedua instansi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dengan beberapa informan (fiskus dan wajib pajak), dan. studi kepustakaan. Di Kantor Inspeksi PBB Jakarta Utara Timur dan Kantor Inspeksi PBB Jakarta Selatan terdapat kesamaan dalam proses ... "
1990
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Krisna Fikri Adli
Analisis Formulasi Kebijakan Penurunan Besaran Tarif Sanksi Administrasi atas Penolakan Keberatan dan Banding Wajib Pajak = Analysis of Policy Formulation for Reduction of Administrative Sanction Tariff on Taxpayer Objection and Appeal Rejection
" Pemberlakuan sanksi administrasi sebesar 50% untuk keberatan dan 100% untuk banding yang hasil keputusannya ditolak atau diterima sebagian dinilai tinggi sehingga dianggap tidak adil dan memberatkan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran mengenai formulasi kebijakan penurunan besaran tarif sanksi administrasi atas penolakan keberatan dan banding Wajib Pajak dalam Undang-Undang Harmonnisasi Peraturan Perpajakan. Metode peneltian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sihombing, Arnold
Analisis yuridis peraturan mahkamah agung tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU register tahun 2005
" Upaya hukum pengajuan keberatan merupakan hak dari setiap pelaku usaha yang tidak menerima Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara sederhana mengatur pengajuan keberatan bagi pelaku usaha yang tidak dapat menerima sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Karenanya, pada tanggal 18 Juli 2005, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan sebuah peraturan yang sangat penting bagi perkembangan dan penegakan hukum persaingan di Indonesia. Peraturan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18210
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pardede, Rentha Natallia
Analisis instansi pemerintah sebagai pihak dalam perkara persaingan usaha : studi kasus Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-L/2013 tentang Persekongkolan Tender = Analysis of government agencies as party in competitive matter : case study of KPPU Verdict No 09/KPPU-L/2013 on Bid Rigging
" Pelaksanaan tender pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah diatur dalam Hukum Persaingan Usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender. Sementara aturan lain mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada awalnya Panitia Tender Pengadaan Barang/Jasa tidak dimasukkan sebagai salah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T42860
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alex Monas Worrow
Proses penyelesaian keberatan pajak penghasilan wajib pajak badan oleh fiskus
1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>