Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Emergency Response Preparedness (ERP) merupakan salah satu program yang terdapat pada Sistem Manajemen K3 (SMK3). Tujuan dari program ini adalah untuk mencegah kejadian darurat yang saat itu terjadi tidak menjadi lebih buruk dan dapat melindungi pekerja dan masyarakat sekitar dari bahaya lebih lanjut, yang dikarenakan adanya karakterisitik bahaya yang berbeda-beda pada tiap industri. Penilaian program ERP di PT McDermott Indonesia, di latar belakangi oleh terdapatnya beberapa kenaikan jumlah kasus kejadian yang terjadi khususnya kasus kebakaran yang trennya meningkat. Penilaian program ERP ini berdasarkan audit International Safety Rating System (ISRS) elemen ke tujuh tentang Emergency Response Preparedness yang terdiri dari 13 komponen penilaian. Dari hasil penilaian, PT McDermott Indonesia mendapatkan skor 608 atau 91% pemenuhan, dengan nilai tertinggi 100%, nilai terendah 25% dan rata-rata tingkat pemenuhan yaitu 87%. Dari hasil penilaian, manajemen sebaiknya meninjau dan meriview terhadap program ERP lebih lanjut. ERP is one of the programs within the Health and Safety Working Management system. The idea of this program is to prevent the worst thing happen in the emergency situation and of course to protect the employee and people aroundfrom the hazard which is caused by different characteristics of hazard in each industry. The assessment of ERP program in PT Mcdermott Indonesia is derived on the increment of some cases especially fire which is tended to increase. This assessment is also based on International System Rating System (ISRS) audit 7th element regarding ERP which are consisting of 13 components of assessment. Based on final result, PT Mcdermott Indonesia has score 608 or 91% compliance, with the highest score is 100%, the lowest score is 25% and the average of compliance is 87%. Therefore, management team should observe and review the ERP in advance.

Abstrak :
Studi ini membahas tentang manajemen keadaan darurat dan bencana pada institusi perguruan tinggi, Universitas Indonesia tahun 2016. Studi merupakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang akan mendeskripsikan aspek manajemen keadaan darurat dan bencana berdasarkan kerangka Perencanaan - Implementasi - Pemeriksaan - Pengembangan atau Plan - Do - Check Action (PDCA). Hasil studi diperoleh dari wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil studi menunjukkan bahwa meski baru ditetapkan pada tahun 2015, penerapan manajemen keadaan darurat UI telah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan kesesuaian implementasi dengan pedoman dan teori yang ada. Hasil analisis kesesuaian penerapan manajemen keadaan darurat Universitas Indonesia berdasarkan penilaian mencapai 83,63%.

---

This study discusses about emergency and disaster management of University of Indonesia in 2016. It is descriptive study with qualitative approach that describes emergency and disaster management aspect based on plan-do-check-action (PDCA) framework. The result of the study is obtained through in-depth interviews, observation and review of related document. The result of this study indicates the implementation of emergency management in University of Indonesia has been pretty good although it was newly implemented in 2015. It is based on the conformity to the guidelines and theories. The analysis result of this study shows that Universitas Indonesia?s conformity to NFPA 1600 regarding emergency and disaster management is 83,63%.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kekuatan hukum dekrit presiden yang pernah diberlakukan di Indonesia sebagai produk keputusan presiden dalam keadaan darurat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dekrit yang dikeluarkan oleh presiden akan sangat ditentukan oleh dukungan berbagai kalangan dalam pelaksanaannya, sekalipun tidak ditemukan landasan pengaturannya dalam konstitusi. Di masa yang akan datang, presiden seharusnya tetap tunduk pada ketentuan konstitusi dan segala tindakan yang diambil dalam masa pemberlakuan keadaan darurat harus dapat diuji oleh lembaga peradilan. ...... The focus study of this thesis is the legal force of presidential decree in Indonesia as a product of the president's decision in the state of emergency. This thesis is a normative research. Result of this research indicates that the effectiveness of the implementation of a decree will be determined by the acceptance of various groups, even though it can not found the constitutional basis. The researcher suggest that the president should remain subject to the provisions of the constitution and all actions taken during the state of emergency must be reviewed by the courts in the future.

Abstrak :
Pandemi covid-19 yang merebak secara tiba-tiba menimbulkan kepanikan dan ketidaksiapan semua negara di belahan dunia termasuk dengan Indonesia. Keadaan darurat pandemi covid-19 di hadapi Indonesia dengan menerapkan status darurat Kesehatan masyarakat Status keadaan darurat tersebut dipilih pemerintah karena covid19 termasuk ke dalam bencana non alam. Dengan adanya penetapan status darurat Kesehatan masyarakat yang diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah melakukan beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah. Namun dalam proses pelaksanaannya baik program dan kebijakan pemerintah mengalami inkonsistensi sehingga menyebabkan kebingungan di dalam masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum dengan mengkaji pengaturan kedaruratan, hak atas Kesehatan di dalam konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan Kesehatan selama keadaan darurat pandemi covid-19 dianggap kurang berhasil oleh masyarakat sebab di awal penanggulangannya, pemerintah terkesan lamban dan tidak adanya inisiatif dalam melakukan pencegahan. Barulah covid-19 merebak di kalangan masyarakat pemerintah gencar dalam melakukan penanggulangan. Dalam penanggulangan covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menanggulangi covid-19 seperti Penerapan Protokol Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Vaksinasi Covid-19, Melakukan tes PCR Ketika akan bepergian dan terakhir Menetapkan PPKM. Namun peraturanperaturan tersebut selalu tidak memiliki kejelasan dan berubah-ubah seperti PPKM terkait dengan level kedaruratan. Selain itu, terkait program vaksinasi yang penyebaran informasi tidak sampai di tengah masyarakat sehingga program vaksinasi banyak menimbulkan keraguan dan keributan yang menyebabkan terhambatnya pencegahan dan penanggulangan covid-19. Permasalahan PCR juga dirasakan masyarakat sebab program tes PCR yang diwajibkan oleh pemerintah Ketika akan melakukan perjalanan dirasa sangat mahal harganya dan membebani masyarakat terlebih lagi dengan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Inkonsistensi pemerintah dalam membuat peraturan dan kebijakan inilah yang membuat carut marut sistem kedaruratan di Indonesia. Terlebih lagi banyaknya tumpang tindih peraturan dan tidak sesuainya peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar menambah daftar panjang persoalan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia akan Kesehatan selama pandemi covid-19. Selain itu terdapat beberapa peraturan yang tidak memiliki rujukan dalam peraturan perundang-undangan dan jangka waktu pemberlakuan covid-19 yang sampai sekarang belum ada kejelasan kapan akan berakhir. ......The COVID-19 pandemic that suddenly spreads has caused panic and unpreparedness for all countries in the world, including Indonesia. The emergency of the COVID-19 pandemic faced by Indonesia by implementing an emergency status public health is not a constitutional emergency status. The state of emergency was chosen by the government because COVID-19 is a non-natural disaster. With the establishment of a public health emergency status regulated in Presidential Decree No. 11 of 2020, the government has implemented several government policies and regulations. However, in the implementation process, both government programs and policies experienced inconsistencies, causing confusion in the community. This paper uses a normative research method that refers to legal principles, legal systematics, and comparative law by examining emergency settings, the right to health in the constitutions of several countries. The results showed that the government in protecting human rights for health during the Covid-19 pandemic emergency was considered less successful by the community because at the beginning of the response, the government seemed slow and there was no initiative in taking prevention. It was only then that the Covid-19 spread among the people of the government was aggressive in carrying out countermeasures. In dealing with COVID-19, the government has issued several regulations to deal with COVID-19, such as the application of health protocols, large-scale social restrictions, Covid-19 vaccination, conducting PCR tests when traveling and finally establishing the implementation of community activity restrictions (PPKM). However, these regulations always lack clarity and change such as PPKM related to the emergency level. In addition, related to the vaccination program, the dissemination of information did not reach the community so that the vaccination program caused a lot of doubts and commotions which hampered the prevention and control of COVID-19. The PCR problem is also felt by the community because the PCR test program that is required by the government when traveling is considered very expensive and helps the community, especially people with middle to lower economies. The government's inconsistency in making regulations and policies is what makes the emergency system chaotic in Indonesia. Moreover, the many overlapping regulations and the incompatibility of the laws and regulations used as the basis add to the long list of issues related to the protection of human rights to health during the covid-19 pandemic. In addition, there are some regulations that do not have references in the legislation and the same period of covid-19 enforcement now there is no clarity on when it will end.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang gambaran kesesuaian pelaksanaan sistem tanggap darurat di Mall Grand Galaxy Park dalam upaya program tanggap darurat jika terjadi kebakaran. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi deskripstif yang menggunakaan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa telaah dokumen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan penilaian terhadap sistem tanggap darurat di Mall Grand Galaxy Park Tahun 2016 dengan mengacu pada standar NFPA 1600 Tahun 2013: Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar manajemen mall dapat melakukan tinjauan atas saran yang diberikan agar meningkatkan sistem tanggap darurat yang dimiliki serta melihat kesesuaian penggunaan NFPA 1600 Tahun 2013: Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs dalam menilai sistem tanggap darurat pusat perbelanjaan. ......This thesis discusses the assessment of emergency response system in case of fire in Grand Galaxy Park Mall. This study is a qualitative study that uses two types of data collection techniques, which are primary data in the form of interviews and observations and secondary data from the study documents. The purpose of this study is to assess the emergency response system in the Grand Galaxy Park Mall 2016 with reference to the NFPA 1600 2013 Edition Standard on Disaster Emergency Management and Business Continuity Programs. The results of this study are expected in order to mall management can conduct a review of the advice given to improve their emergency response system and to see the appropriateness of using NFPA NFPA 1600 2013 Edition Standard on Disaster Emergency Management and Business Continuity Programs in assessing the emergency response system of shopping center.

Abstrak :
Rumah Sakit merupakan Rumah Sakit X sebagai salah satu institusi pelayanan masyarakat yang tidak terlepas dengan kemungkinan terjadinya kasus kebakaran, gempa bumi, kecelakaan, maupun malapetaka lainnya. Data dari BMKG pada bulan Oktober 2011, gempa terjadi di Bali ada sekitar 3 rumah sakit yang rusak namun tidak ada korban jiwa dalam gempa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat gempa. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengolahan data, baik data primer maupun data sekunder, diketahui bahwa Rumah Sakit X belum sepenuhnya memiliki kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat gempa bumi.

---

Hospital is a Hospital X as one of public service institutions that can not be separated with the possibility of a case of fire, earthquake, accident, or other catastrophe. Data from BMKG in October 2011, an earthquake occurred in Bali there are about three hospitals damaged but no casualties in the quake. This study aims to determine the state of emergency preparedness in the face of the earthquake. Based on data collection and processing of data, both primary data and secondary data, it is known that X has not been fully Hospital has an emergency preparedness in dealing with earthquakes.

Abstrak :
PT X Indonesia mentransport butadien dari terminal penimbunan di Bojonegara ke pengolahan di Cengkareng. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi bahaya, memprediksi risiko, dan mengevaluasi prosedur penanggulangan keadaan darurat. Sampel diambil di salah satu rute perjalanan Bojonegara - Cengkareng. Data diperoleh dari observasi, wawancara, catatan, pelaporan dan prosedur penanggulangan keadaan darurat. Rencana penanggulangan keadaan darurat dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan PT X Indonesia dengan standar Manitoba Industrial Accidents Council dan Advisory Committee on the Transport of Dangerous Goods - Prosedur penanggulangan keadaan darurat meliputi kebijakan perusahaan, analisa risiko, organisasi, sarana dan prasarana, tindakan penanggulangan serta pelatihan dan simulasi. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan telah menetapkan prosedur tindakan keadaan darurat yang sudah dikaji, direvisi dan didistribusikan kepada semua personil terlibat. Risiko diidentifikasi berdasarkan penelusuran Material Safety Data Sheet dan Transport Emergency Card. Perusahaan menetapkan tim tanggap darurat dengan program pencegahan antara lain pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat, penentuan kualifikasi pengemudi, dan kondisi kendaraan. Perusahaan menyediakan peralatan keadaan darurat seperti pemadam kebakaran, safety shoes, helm, dan sarung tangan, membekali pengemudi pengetahuan tindakan dalam keadaan darurat. Pelatihan dan simulasi perlu ditingkatkan khususnya penanggulangan keadaan darurat angkutan butadien.

Abstrak :
Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan layanan panggilan darurat di Universitas Indonesia 2018-2019. Penelitian ini menggunakan metode semi kuantitatif desain deskriptif. Penelitian ini mendapatkan hasil 55% dari penilaian siswa komponen penilaian sistem cukup baik tetapi fitur aplikasi UI Panic Button masih kurang. Dalam komponen perencanaan program 40,8% penilaian siswa menunjukkan bahwa komponennya bagus. Pilihan untuk memanggil layanan respon Layanan darurat disediakan untuk menyesuaikan ketersediaan kredit pelajar dan kuota internet namun sebagian masih menganggap penggunaan aplikasi UI Panic Button kurang efisien karena panggilan itu dia pikir akhirnya tersambung ke telepon darurat UI. 52,5% dari penilaian siswa terhadap program implementasi ditemukan baik Namun sosialisasi layanan masih kurang, terutama terkait kegunaan layanan panggilan darurat ini. Selain itu, tidak didistribusikan secara luas ke semua siswa. 38,3% Penilaian program perbaikan sudah baik dan tidak semua siswa tahu caranya penggunaannya. Dalam hal instalasi dan pengaturan perangkat, UI telah merancang prosesnya yang bertujuan untuk mempercepat waktu respons. Selain itu, pelatihan juga telah dilakukan untuk petugas terkait keadaan darurat yang dapat terjadi di kampus UI. Di program sertifikasi, 50% nilai dari siswa yang telah menggunakan layanan ini diklasifikasikan baik. Hasil penelitian menyarankan agar Universitas Indonesia menambah fitur Aplikasi UI Tombol Panik; memperluas sosialisasi layanan; membutuhkan unduhan UI Tombol panik; dan meningkatkan kualitas layanan. ......This study evaluates the implementation of emergency call services at the University of Indonesia 2018-2019. This study used a semi-quantitative descriptive design. This study gets 55% results from the student assessment component of the system assessment which is quite good but the UI Panic Button application feature is still lacking. In the program planning component, 40.8% of the students' assessments indicated that the components were good. The option to call the response service Emergency services are provided to adjust the availability of student credit and internet quota, but some still consider using the UI Panic Button application to be less efficient because they think the call is finally connected to the UI emergency phone. 52.5% of students' assessments of the implementation program were found to be good. However, the socialization of services was still lacking, especially regarding the usefulness of this emergency call service. In addition, it is not widely distributed to all students. 38.3% The assessment of the improvement program is good and not all students know how to use it. In terms of device installation and setup, the UI has designed its process aimed at speeding up response times. In addition, training has also been conducted for officers related to emergencies that can occur on the UI campus. In the certification program, 50% of the scores of students who have used this service are classified as good. The results suggest that the University of Indonesia adds the Panic Button UI Application feature; expand service socialization; requires panic button UI download; and improve service quality.

Abstrak :

Pandemi Covid-19 telah membuat Indonesia berada dalam keadaan darurat karena krisis ekonomi dan kesehatan. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pun dijadikan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan keadaan darurat covid-19. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020) untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini mengenai alasan perubahan APBN dengan mekanisme di dalam Perppu 1/2020 dan mekanisme perubahan APBN yang diatur di dalam UU 2/2020. Simpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya kapasitas yang memadai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan perubahan APBN dengan cepat dan tanggap seperti yang dilakukan Parlemen negara lain, selain itu, memang terdapat hukum yang tidak memadai di dalam sistem hukum APBN Indonesia sehingga memerlukan Perppu untuk mengubah hukum yang sudah ada. Mekanisme perubahan APBN dengan Peraturan Presiden pun sudah tepat dilakukan di masa darurat tanpa menghilangkan hak budget DPR. Saran dari penelitian ini adalah agar Pemerintah dan DPR menyusun Undang-Undang Keuangan Negara Darurat yang mengatur fleksibilitas dari perubahan APBN, jangka waktu perubahan kebijakan dan mekanisme untuk kembali ke kondisi normal.

 

---

The Covid-19 pandemic has put Indonesia in a state of emergency due to the economic and health crisis. Changes in the state budget were also used as one way to overcome the problem of the Covid-19 emergency. The government then issued Emergency Decree (ED) Number 1 of 2020 (which was ratified as Law Number 2 of 2020) to overcome this emergency. This research is a juridical-normative research with a qualitative analysis method. The formulation of problems related to the reasons for the revision of the state budget with the mechanisms in ED 1/2020 and the state budget amendment mechanism regulated in Law 2/2020. The conclusion of this research is that there is no sufficient capacity of the parliament to make changes to the state budget quickly and responsively as has been done by Parliaments of other countries, besides that, there is indeed an inadequate law in the legal system of the Indonesian State Budget so that it requires ED to change existing laws. The mechanism for revising the state budget by Presidential Regulation is already appropriate in an emergency without eliminating the parliament's budgetary rights. The suggestion from this research is that the Government and the Parliament should draft an Emergency State Finance Law which regulates the flexibility of state budget changes, the time frame for policy changes and the mechanism for returning to normal conditions.