Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta wasiat yang dipermasalahkan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan yang belum dibagikan. Akta wasiat yang sama dipermasalahkan karena melanggar legitime portie dan pelaksanaan pembagiannya tidak sesuai. Pada Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi merupakan gugatan atas dasar pembagian hak waris yang tidak sesuai dengan Akta Wasiat. Sedangkan sebelumnya Akta Wasiat yang sama telah pula dipermasalahkan pada putusan berbeda. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian hukum yuridis- normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Metode perolehan data dalam penelitian ini didapatkan dengan jenis data sekunder. Pengumpulan data digunakan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa Putusan Majelis Hakim mengenai akta wasiat pada Putusan 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi melengkapi putusan sebelumnya yang mempermasalahkan mengenai legitime portie dari ahli waris. Tuan RM sebagai ahli waris legitimaris tidak diperhitungkan haknya pada putusan sebelumnya, sehingga menimbulkan gugatan baru yang diajukan melalui Putusan 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi. Majelis Hakim seharusnya tetap mempertimbangkan kedudukan Tuan RM selaku ahli waris legitimaris meskipun ia tidak ikut menuntut legitime portie. Hal tersebut membuat terjadinya perkara lanjutan pada Putusan 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi., sehingga Putusan 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi. melengkapi putusan sebelumnya tersebut. Simpulan kedua Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibuatnya. Dalam pembuatan akta wasiat, Notaris perlu memberikan penjelasan mengenai hukum waris kepada penghadap sebelum penandatanganan akta wasiat. Notaris sebagai pejabat yang lebih mengerti mengenai hukum waris, dan pejabat yang mengemban jabatan untuk membuat akta memiliki tanggung jawab untuk membuat akta yang isinya dapat dilaksanakan. Notaris sebagai pejabat umum perlu pula menegakan hukum pada pembuatan aktanya, apabila ada penghadap yang ingin membuat akta yang berpotensi menimbulkan sengketa karena melanggar ketentuan hukum maka Notaris seharusnya tidak membuat akta tersebut. Saran yang dapat ditawarkan adalah kedudukan seluruh ahli waris legitimaris dalam gugatan legitime portie perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tidak hanya orang yang menuntut saja. Bagi Notaris, pembuatan wasiat dapat ditambahkan klausul bahwa Notaris telah menjelaskan konsekuensi dari apa yang diatur pada akta wasiat kepada penghadap. ......This study discusses the validity of testament which are disputed by heirs regarding inheritance that has not been distributed. The deed of the same testament was questioned because it violated the legitime portie and the implementation of the division was not appropriate. In Decision Number 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi it is a lawsuit based on the distribution of inheritance rights which is not in accordance with the Deed of Testament. Whereas previously the same testament was also disputed in a different decision. To answer the problem, the juridical-normative legal research method is used with a descriptive research typology. The data acquisition method in this study was obtained by secondary data types. Data collection is used through document studies and interviews. From the results of the research conducted, it was concluded that the decision of the Panel of Judges regarding the testament in Decision 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi complements the previous decision which disputed the legal portion of the heirs. Mr. RM as the legitimate heir was not taken into account in the previous decision, resulting in a new lawsuit filed through Decision 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi. The Panel of Judges should still consider Mr. RM's position as the legitimate heir even though he did not participate in demanding the legitime portion. This led to a follow-up case in Decision 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi., so that Decision 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi. supplement the previous decision. The second conclusion is that a Notary in carrying out his position needs to provide legal counseling regarding the deed he made. In making a testament, the Notary needs to provide an explanation regarding the law of inheritance to the appearer before signing the will. The notary as an official who understands more about inheritance law, and the official who holds the position of making the deed has the responsibility to make a deed whose contents can be implemented. Notaries as public officials also need to uphold the law in making deeds, if there is a appearer who wants to make a deed that has the potential to cause disputes because it violates legal provisions, the notary should not make the deed. The suggestion that can be offered is that the position of all legal heirs in a legitimate portie lawsuit needs to be considered by the Panel of Judges, not just the person making the claim. For a Notary, a clause can be added in making a testament that the Notary has explained the consequences of what is stipulated in the testament to the appearer.

Abstrak :
Sengketa pertanahan umumnya terjadi karena adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual atau sebaliknya. Akan tetapi pada penelitian ini terdapat penipuan yang tidak hanya dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian, melainkan salah satu pihak yaitu penjual yang bekerjasama dengan PPAT. Mereka  melakukan penipuan terhadap pembeli dengan membuat Akta Jual Beli dari sertipikat palsu sebagaimana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/Pid.B/2021/PN.Sby. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas mengenai keabsahan Akta Jual Beli dan perlindungan hukum bagi pembeli tanah atas tindakan PPAT yang turut serta melakukan penipuan dalam pembuatan Akta Jual Beli dari sertipikat palsu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen. Tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris dengan menganalisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tindakan PPAT yang turut serta melakukan penipuan dalam pembuatan Akta Jual Beli dari sertipikat palsu menyebabkan Akta Jual Beli yang dibuatnya menjadi tidak sah. Tindakan yang dilakukan PPAT tersebut dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata yaitu dengan gugatan pembatalan perjanjian serta ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pembeli tanah. Selain itu PPAT tersebut juga dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi kode etik. Diharapkan terdapat aturan hukum yang mewajibkan pembeli, penjual dan PPAT secara bersama-sama melakukan pengecekan sertipikat pada kantor pertanahan sebelum sertipikat dijadikan dasar pembuatan Akta Jual Beli. Hal ini  untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan berupa pembuatan Akta Jual Beli dari sertipikat palsu. ......Land disputes generally occur due to fraud committed by the buyer against the seller or vice versa. However, in this research there is a fraud that is not only done by one of the parties in the agreement but there is one parties that is the seller who cooperates with PPAT to commit fraud against the buyer by making the Sale and Purchase Deed based on counterfeit certificates as in the case of the Surabaya District Court Verdict Number 789/Pid.B/2021/PN.Sby. Therefore, this research will discuss the legality of the Sale and Purchase Deed and the legal protection for land buyers from the actions of PPAT who participated in committing fraud in making the Sale and Purchase Deed based on counterfeit certificates. The research method used in this thesis is normative juridical by using document study. The type of research used is explanatory by analyzing qualitatively. The result of this research shows that the PPAT was involved in committing fraud during the formulation of the Sale and Purchase Deed proceeding from the counterfeit certificates causing the Sale and Purchase Deed to be invalid. The actions taken by PPAT can be criminally prosecuted or a lawsuit for cancellation of the agreement and compensation can be filed on the basis of unlawful acts as a form of legal protection for the land buyers. In addition, the PPAT may also be subject to administrative sanctions and code of ethics sanctions. It is hope that there will be a legal rule that obligate the buyer, seller, and PPAT to check the certificate together at the land office before the certificate is used as the basis for composing Sale and Purchase Deeds to prevent land disputes such as composing Sale and Purchase Deeds Proceeds from counterfeit certificates.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Tujuan mengetahui keabsahan dari akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair ini guna mengetahui kedudukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris yang dihadiri oleh kuasa yang tidak berwenang. Akta Pendirian dalam suatu badan hukum merupakan pedoman berdirinya sebuah badan hukum agar mendapat pengesahan pemerintah dan menjadi acuan kerja, maka dari itu keabsahan akta pendirian sangat penting diketahui kebenarannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keabsahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018; dan, bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum positif dan sumber kepustakaan lain. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis guna mencari relevansi terhadap kasus keabsahan akta pendirian koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini bahwa akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair berstatus batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai kewenangan bertindak sebagai penghadap notaris. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan mengenai tanggungjawab notaris dalam kasus ini notaris bertanggungjawab atas kecacatan aktanya hingga berstatus batal demi hukum sesuai dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. ......This study discusses the validity of the Deed of Establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative Attended by an Inappropriate Proxy according to the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. The purpose of knowing the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is to determine the position Deed of Establishment of Cooperatives by a Notary who is attended by an unauthorized proxy. The Deed of Establishment in a legal entity is a guideline for the establishment of a legal entity in order to obtain government approval and become a work reference, therefore the validity of the deed of establishment is very important to know the truth. The problems raised in this study are how the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018; and, what is the notary's responsibility for the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. To answer this problem, a normative juridical research method is used with an emphasis on aspects positive law and other bibliographical sources. The data analysis was done prescriptively. Analysis in order to find relevance to the case of the validity of the deed of establishment of cooperatives with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The results of this study indicate that the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is null and void because it violates the provisions regarding the authority to act as a notary public. The deed is considered to never exist and regarding the responsibility of the notary in this case the notary is responsible for the defect of the deed until the status is null and void in accordance with the sanctions that have been stipulated in the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics.

Abstrak :
Akta sudah sejak lama digunakan sebagai alat pembuktian yang menunjukkan telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Suatu hibah atas tanah wajib dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam hal pemberi hibah adalah sebuah perseroan terbatas (PT), maka perlu dilakukannya pengecekan terhadap ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar agar suatu hibah tidak cacat hukum dan mempengaruhi keabsahan aktanya. Selain itu, pencatatan peralihan haknya juga harus dilakukan secara seksama dan dengan prosedur yang tepat demi menjaga kepastian hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta hibah yang bertentangan dengan anggaran dasar PT, dan keabsahan akta hibah atas tanah yang belum dibalik nama. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Hasil analisis adalah akta hibah yang bertentangan dengan anggaran dasar PT dan objeknya belum dibalik nama mengandung cacat hukum, sehingga sifatnya dapat dibatalkan. Akan tetapi, akta tersebut tetap sah sepanjang tidak ada gugatan dari pihak lain dan tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan akta tersebut. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya kehati-hatian dan itikad baik dari PPAT dan kantor pertanahan dalam proses pencatatan peralihan hak atas tanah demi menghindari cacat hukum dan menjaga kepastian hukum bagi masyarakat. ......Deeds have long been used as evidence to show that a legal act has been carried out. An authentic deed is made by an authorized official, in a form determined by law, and has perfect evidentiary power. A land grant must be stated in an authentic deed made by the Land Deed Making Official (PPAT). In the event that the grantor is a limited liability company, it is necessary to check the provisions under the articles of association to ensure that a grant is not legally flawed and affecting the validity of the deed. In addition, the recording of the transfer of rights must also be carried out with prudent act and appropriate procedures in order to maintain legal certainty. The problems analysed in this research are regarding the validity of the grant deed which is contrary to the articles of association of a company; and the validity of the deed of grant on land that the transfer of title has not been registered. To answer these problems, normative legal research methods are used in the form of normative juridical research. The result of the analysis is that the grant deed remains valid as long as there is no lawsuit from other parties and there is no court decision that annuls the deed. The advice that can be given is the need for caution and good faith from the PPAT and the land office in the process of the transfer of land title recording in order to avoid legal defects and maintain legal certainty for the community.

Abstrak :
Keabsahan dan implikasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait perkara pidana yang dituangkan melalui akta notaris yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Pasal 3 KUHPerdata menegaskan bahwa tidak ada satu pun hukuman yang dapat menghilangkan keperdataan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun seseorang yang terkait perkara pidana bahkan ditahan sekalipun tetap dapat menjalankan hak keperdataannya dalam kehidupan bermasyarakat namun tentunya tidaklah dapat dilakukan dengan bebas atau dengan kata lain lingkup hak keperdataannya adalah terbatas. Misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi, hak keperdataan seseorang menjadi dibatasi terutama untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan perkara pidana korupsi yang sedang dijalaninya. Organisasi profesi notaris dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti lembaga kepolisian, penuntut umum, dan lembaga lainnya diperlukan adanya kerja sama dan perlu dibuatnya suatu nota kesepahaman khususnya mengenai akta notaris yang berisi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait perkara pidana, serta perlu lebih banyak diadakan sosialisasi mengenai prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. ...... The validity and implication of legal act conducted by party involved in criminal case which implemented in deed of notary as an authentic deed with impeccable evidentiary function and binds the parties. Article 3 of Civil Code stipulates that no punishment can annul the civil right of any individual. This assertion concludes that although a person involved in criminal case or even imprisoned, such person still can perform his civil right in social life, yet, such right can`t be performed in a liberty manner or in other words, the civil right scope is limited. For instance, in corruption case, the civil right of person is limited particularly in certain legal acts related to the ongoing corruption case. Organization of Notary Profession and another law enforcement institutions such as police, prosecutor, and others need to cooperate and enter into Memorandum of Understanding particularly regarding deed of notary containing legal act conducted by party involved in criminal case, also, socialization of prudent principle implemented by the notary in performing their duties.

Abstrak :
Dewasa ini banyak kasus yang dialami oleh Notaris terkait itikad tidak baik para pihak. Contohnya adalah adanya penandatanganan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh salah satu pihak yang tidak berwenang. Penulis bermaksud mengkaji dan memahami tentang keabsahan akta dan perlindungan hukum terhadap Notaris berhubungan dengan penandatanganan akta oleh salah satu pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian secara preskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa terlanggarnya salah satu syarat sahnya perjanjian mengakibatkan suatu akta menjadi tidak sah dan berakibat pada kebatalan akta Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris hanya bertanggung jawab terhadap pada kebenaran formil, tidak termasuk pada kebenaran materil, sehingga Notaris dibebaskan dari tanggung jawab secara hukum. ...... Nowadays, many cases that experienced by Notary related to bad faith from the parties. For the example is the signing of the Deed of Conditional Sale and Purchase Agreement by one of unauthorized person. The writer intends to review and comprehend about the validity of deed and legal protection for Notary related to the signing of the deed by one of unauthorized person. This research used have the the character of normative juridical with research type is prescriptive and being analysis by qualitative methode. From this research, we know that the violation of a condition of validity of the agreement resulted in a notary deed becomes invalid and result in the nullification notarial deed. In carrying out his profession, Notariy is solely responsible for the formal truth, excluding the material truth, so that Notary do not have the legal responsibility related to this case.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pertanggungjawaban hukum terhadap Tergugat Intervensi yang memperoleh Sertipikat Hak Milik melalui Akta Pengoperan Hak. Kasus berawal dari tanah yang dimiliki Tergugat Intervensi bersengketa dengan tanah milik Penggugat. Penelitian ini ingin membuktikan keabsahan Akta Pengoperan Hak yang diperoleh oleh Tergugat Intervensi dan juga perlindungan hukum yang didapatkannya. Selain itu penelitian ini menganalisis pencabutan Sertipikat Hak Milik Tergugat Intervensi sebagai Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100PK/TUN/2018. Di Indonesia untuk memperoleh hak atas tanah tidak dapat diperoleh secara seketika, melainkan diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian ini dipilih karena menjelaskan sistematik hukum dalam berbagai peraturan perundang undangan terkait Putusan Mahkamah Agung. Selain meneliti keabsahan akta, penelitian ini juga membahas mengenai perlindungan hukum yang diperoleh Tergugat Intervensi dan pencabutan Sertipikat Tergugat Intervensi berdasarkan Putusan Majelis Hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan akta dinilai dari keauntentikan akta tersebut dan apabila akta autentik sudah memenuhi unsur unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta bagaimana hasil analisis dari pencabutan Sertipikat Hak Milik yang berdasarkan pertimbangan hakim. ......This thesis aims to reseach about the legal liability of Intervene Defendant II who obtained a Certificate of Property Rights with the Deed of Transfer of Rights. Which turns out that the land owned by the Intervening Defendant is in dispute with the Plaintiff's land. Therefore this research wants to prove the validity of the Deed of Transfer of Rights obtained by the Intervening Defendant II and also the legal protection that they have obtained. It also analyzes the revocation of Intervention Defendants Ownership Certificate as Supreme Court of the Republic Indonesia Verdict 100PK/TUN/2018. In Indonesia to obtain land rights can not be obtained immediately, but obtained based on applicable regulations. This research using normative legal research. This research method is chosen because it explains the systematic law in various laws and regulations related to the Supreme Courts Decision. In addition to examining the validity of the deed, this study also discusses the revocation of Intervention Defendant II's certificate based on the Decision of the Panel of Judges..This thesis using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal material. The result of this thesis is to find the validity of the certificate based of UUJN.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan ini membahas mengenai keabsahan akta wasiat yang objeknya telah diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli sebelum pewaris meninggal dunia serta akibat hukum dari bentuk perikatan tersebut. Akta wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan kehendak terakhir seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Kehendak terakhir yang dimaksud adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu perbuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Sedangkan Tujuan dari perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri adalah sebagai ikatan awal keseriusan para pihak untuk bertransaksi. Maka dari itu, perjanjian pengikatan jual beli mengikat para pihak untuk sama-sama serius dalam hal melakukan transaksi jual beli yang pada saatnya nanti keseriusan tersebut dilangsungkan dengan pelunasan serta penandatanganan akta jual beli tersebut. Menurut Pasal 996KUHPerdata, semua pemindahtanganan bahkan penjualan dengan hak membeli kembali yang dilakukan oleh pewaris atas barang yang dihibahwasiatkan selalu mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat yang dipindahtangankan tersebut. Salah satu pemindahtanganan harta wasiat tersebut adalah dengan melakukan jual beli. Apabila sebelum pewaris meninggal dunia akan tetapi objek dalam hibah wasiat tersebut telah dilakukan jual beli, maka secara otomatis mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat tersebut. Akan tetapi perjanjian pengikatan jual beli tidaklah sama dengan jual beli karena asas terang dan tunai dalam peralihan hak atas tanah belum sepenuhnya terpenuhi. Terang dalam hal ini berarti jual beli tersebut dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah perbuatan penyerahan tanah dan pembayaran harga tanah dianggap terjadi bersamaan atau selesai pada saat itu juga.

Kata kunci: Keabsahan Akta Wasiat; Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Pewaris Belum Meninggal Dunia

---

ABSTRACT
This thesis discusses the validity of the testament deed whose object has been bound by a sale and purchase agreement before the testator dies and the legal consequences of the form of the agreement. A deed is a deed that contains a statement of one's last will about what he wants will happen after he dies. The last intention in question is a unilateral statement of intention and a legal action that contains an act of transferring property rights to the property of the will of the testament as outlined in a special written form, which can be revoked at any time with the death of the will and no need notified to the person involved. Whereas the purpose of the sale and purchase agreement itself is as an initial bond of the seriousness of the parties to transact. Therefore, the sale and purchase agreement binding parties to be equally serious in terms of buying and selling transactions which in due course will be carried out with repayment and the signing of the sale and purchase deed. According to Article 996 of the Civil Code, all transfers and even sales with the right to repurchase carried out by the testator for goods that are consecrated always result in the revocation of the transferable will. One of the transfers of the will is by buying and selling. If before the testator dies, the object in the testament has been bought and sold, automatically resulting in the revocation of the will. However, the sale and purchase agreement is not the same as buying and selling because the principle of light and cash in the transfer of land rights has not been fully fulfilled. The light in this case means that the sale and purchase is carried out before an authorized public official, in this case the Land Deed Making Officer (PPAT). Meanwhile, what is meant by cash is the act of handing over land and payment of land prices considered to occur together or completed at that time.

Keywords: Validity of Testament Deed; Agreement on Sale and Purchase; Heir hasn't died yet.

 

Abstrak :
Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Jual Beli Tanah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Akta Jual Beli Tanah terdapat penjelasan mengenai luas, letak, dan batas-batas tanah sesuai dengan Surat Ukur Kantor Pertanahan yang dicantumkan dalam Akta Jual Beli Tanah. Namun terdapat kasus Akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak menggunakan Surat Ukur Kantor Pertanahan melainkan menggunakan Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Staf Kelurahan. Penelitian doktrinal ini menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen yang dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Hasil analisis didalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Hasil penelitian yang pertama adalah Akta Jual Beli Tanah yang Surat Ukur nya tidak memakai Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi cacat hukum dan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Kelurahan Buntaran yang merupakan bagian dari wilayah Kota Surabaya tidak memiliki fungsi untuk melakukan pengukuran dan pemetaan suatu tanah yang maka dari itu Staf Kelurahan Buntaran tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan Surat Ukur. Sedangkan Kantor Pertanahan memiliki fungsi yaitu salah satunya adalah melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sehingga Data Fisik dan Data Yuridis dari tanah tersebut akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Untuk hasil penelitian kedua adalah OS sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Jual Beli dalam kasus ini seharusnya memberikan penyuluhan hukum kepada SG terkait Surat Ukur Staf Kelurahan Buntaran tidak bisa dipakai dalam pembuatan Akta Jual Beli dan OS dapat bertanggung jawab secara administrasi dan/atau memberikan ganti rugi. ......The Land Deed Official, in making the Deed of Sale and Purchase of Land, must pay attention to the applicable laws and regulations. In the Deed of Sale and Purchase of Land, there is an explanation regarding the land's area, location, and boundaries following the Measurement Letter of the Land Office stated in the Deed of Sale and Purchase of Land. However, there are cases where the Deed of Sale and Purchase of Land made by the Land Deed Official uses the Measurement Letter of the Land Office instead of the Measurement Letter issued by the Sub-District Staff. For this reason, this doctrinal research uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection used in this research uses document studies which are analyzed in depth to obtain accurate research results. The results of the analysis in this study are divided into two. The first research result is the Deed of Sale and Purchase of Land, where the Measurement Letter does not use the Measurement Letter issued by the Land Office of the City of Surabaya, becomes legally invalid, and the deed becomes null and void. The Buntaran Sub-District, which is part of the Surabaya City area, does not have the function of measuring and mapping a piece of land. Therefore, the Buntaran Sub-district Staff does not have the authority to issue a Measurement Letter. While the Land Office has a function, one of which is to measure and map land parcels so that the Physical Data and Juridical Data from the land are accurate in accordance with the actual conditions in the field. For the results of the second study, Co-Defendant I, as the Land Deed Making Officer who made the Sale and Purchase Deed in this case, should have provided legal counselling to the Plaintiff regarding the Buntaran Village Staff Measurement Letter, which could not be used in making the Sale and Purchase Deed and Co-Defendant I could be administratively responsible and/or provide compensation.

Abstrak :
Pencatatan perkawinan secara resmi memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai alat bukti yang sah dan kuat bagi suami istri kerena memiliki kepastian hukum dengan demikian suatu perkawinan haruslah dicatatkan agar memenuhi ketentuan hukum agama dan hukum Negara. Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan dan status harta yang diperoleh sebelum penetapan isbat nikah bedasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pdt/2021 dan bagaimana keabsahan akta jual beli yang dibuat pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) tanpa adanya persetujuan istri bedasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pdt/2021. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif dengan tipologi penelitian berupa ekplanatoris, jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini kedudukan dan status harta yang diperoleh sebelum penepatan isbat nikah merupakan harta bersama, karena dinyatakan sahnyaperkawinan dan memiliki kekuatan hukum berlaku sejak awal perkawinannya. Oleh karena itu, bedasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Keabsahan akta jual beli yang dibuat pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) tanpa adanya persetujuan istri dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sehingga setiap peralihan hak yang merupakan harta bersama harus ada persetujuan suami atau istri. ......Official marriage registration provides benefits including as a valid and strong evidence for husband and wife because they have legal certainty, thus a marriage must be registered in order to fulfill the provisions of religious law and state law. This study discusses how the position and status of assets obtained prior to the determination of the isbat marriage based on the decision of the Supreme Court Number 188 K/Pdt/2021 and how the validity of the deed of sale made by the official making the temporary land deed (PPATS) without the wife's consent based on the decision of the Supreme Court Number 188 K/Pdt/2021. To answer these problems, this research uses a normative juridical method with a research typology in the form of an explanatory, the type of data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials with a qualitative approach. The results of this study are the position and status of assets obtained before the determination of the isbat marriage is joint property, because it is declared valid marriage and has legal force since the beginning of the marriage. Therefore, based on Article 35 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is explained that property acquired during marriage becomes joint property. The validity of the deed of sale and purchase made by the official making the temporary land deed (PPATS) without the wife's consent is declared null and void because it does not meet the requirements stated in Article 36 paragraph (1) of the UUUP which states that joint assets, husband or wife can act on the approval of both both parties so that any transfer of rights constituting joint property must have the consent of the husband or wife.