Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu kebijakan pengendalian perilaku merokok yang telah diimplementasikan pada beberapa daerah di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan KTR pada perilaku merokok. Lebih khusus, studi ini juga mempertimbangkan perilaku merokok orang tua dan anggota rumah tangga lain pada perilaku merokok remaja usia 15-24 tahun. Metode regresi yang digunakan adalah Logit untuk melihat status merokok serta Tobit dan Heckman untuk melihat konsumsi rokok/hari. Secara umum, kebijakan KTR tidak signfikan mempengaruhi perilaku merokok. ......Smoke-free area policy is one of smoking behavior control policies  that has been implemented in several regions in Indonesia. This study aims to evaluate the impact of smoke-free area policy on smoking behavior. More specifically, this study also considers smoking behaviour of parents and other household member on adolescents smoking behavior aged 15-24 years. The method used is Logit to examine smoking status as well as Tobit and Heckman to examine cigarette consumption/day. In general, smoke-free area does not significantly affect smoking behaviour.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas detail pengembangan Kawasan Tanpa Rokok di SMK IPTEK berdasarkan tiga komponen KTR yang ada yaitu Kebijakan KTR, Tenaga KTR dan Media KTR. Penelitian ini menggunakan mixed method, yaitu penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dengan studi intervensi dan kualitatif untuk pendalaman dari penelitian kuantitatif dengan desain analisis isi. Hasilpenelitiankuantitatifdidapatkanbahwa persentase tiap komponen KTR menjadi kategori baik setelah adanya Duta KTR, diantaranya Kebijakan KTR 96,1 , Tenaga KTR 85,1 dan Media KTR 94,7 . Berdasarkan hasil uji wilcoxon test seluruh komponen KTRmengalami peningkatan yang signifikan dengan p value = 0,001. Adapun faktor yang memudahkan adalah dukungan guru dan sekolah untuk melakukan pembentukan Duta KTR dan yang menjadi hambatan adalah kepercayaan diri Duta KTR untuk mengingatkan temannya serta belum adanya monitoring evaluasi catatan pengawasan KTR oleh Duta KTR.

---

ABSTRACT
This study discussed about the development details of Non Smoking Area in IPTEK Vocational High School based on the three existing Non Smoking Area components such as Non Smoking Area Policy, Team, and Media. This study used mixed method, a quantitative research using secondary data with intervention and qualitative study for deepening of quantitative research with content analysis design. The result of quantitative research showed that the percentage of each Non Smoking Area component had become good category after the existing of Non Smoking Area Ambassadors, such as Non Smoking Area policy 96,1 , Non Smoking Area team 85,1 , and Non Smoking Area media 94,7 . Based on the result of wilcoxon test, Non Smoking Area components experienced a significant improvement with p value 0.001. The factor which facilitated this study was teachers and other school staff support in forming Non Smoking Area Ambassadors. In addition, the obstacles of this study were confidence of Non Smoking Area Ambassadors for reminding their friends and none of Non Smoking Area monitoring evaluation records by Non Smoking Area Ambassadors.

Abstrak :
ABSTRAK
Surat Keputusan Rektor tentang kawasan tanpa rokok Universitas Indonesia disahkan sejak September 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi mahasiswa fakultas ilmu budaya terhadap Surat Keputusan Rektor dengan menggunakan desain deskriptif sederhana. Sampel terdiri dari 106 mahasiswa yang dilakukan pada tanggal 1 Mei-12 Mei 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap SK Rektor adalah membuat udara menjadi lebih bersih dan segar; menurunkan jumlah perokok; melindungi perokok pasif dari bahaya secondhand smoke, penyakit akibat asap rokok, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan udara bersih. Sosialisasi perlu ditingkatkan untuk mendukung terlaksananya KTR UI dan melindungi perokok pasif dari secondhand smoke.

---

ABSTRACT
Surat Keputusan Rektor about free smoke area has been legalized since September 2011. The aims of the study was to identify student perception about smoke free regulation. Simple descriptive study was conducted between May 1 to May 12, 2012 among 106 of humanities student. The result indicated that humanities student perception about Surat Keputusan Rektor are making the weather more fresh and cleaner; decreasing number of smoker; protecting passive smoker from cigarette smoke, illness cause by secondhand smoke, and human right to get clean weather. There is need to increase the socialization in order to support the implementation of smoke free area and protect the passive smoker from secondhand smoke.

Abstrak :
Asap rokok dapat membahayakan kesehatan perokok aktif dan menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Pemerintah Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur no 1 tahun 2013 mengatur tentang kawasan tanpa rokok, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan mengenai kawasan tanpa rokok pada tempat pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RSUD Dr Abdul Rivai Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan disain studi kasus, analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok tidak berjalan dengan baik, tim kawasan tanpa rokok belum bekerja dengan baik,diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk terlaksananya implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Komitmen dari implementor kurang dan masih ada implementor yang ragu untuk menggunakan kewenangannya menegur pengunjung maupun pegawai yang merokok di rumah sakit. Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kawasan tanpa rokok belum berjalan. Dampak dari tidak berjalannya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dengan optimal sampai sekarang adalah masih adanya karyawan rumah sakit atau pengunjung melakukan aktifitas merokok di rumah sakit.

---

Cigarette smoke can harm the health of active smokers and cause air pollution haten danger the health of others. The Government of East Kalimantan through the Governor's Decree No. 1 of 2013 regulates the No Smoking Area, which aims to protect public health from the harm caused by smoking. Berau District Regulation No. 6 of 2014 mandated about No Smoking Area in the health service. This study aims to determine the implementation of No Smoking Area policy in Dr Abdul Rivai Hospital, Berau, East Kalimantan with case study design, descriptive analysis with qualitative approach. The result of the research show that the socialization of the No Smoking Area policy is not working well, the team has not worked well, it is necessary to add human resources for implementation of No Smoking Area. Minimal commitment froms implementors and there are still implementers who hesitate to use their authority to reprimand visitors or the employee who smokes in the hospital. Cooperation with local governments in monitoring and evaluating the implementation of No Smoking Areas has not been implemented. The impact of ineffective implementation of No Smoking Area policy optimally up to now, there is still the existence of hospital employees or visitors doing smoking activity in the hospital.

Abstrak :
Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan termasuk sebagai salah satu komponen kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Salah satu wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap kesehatan diiwujudkan dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Konsumsi rokok yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi permasalahan yang mengancam kesehatan, terlebih Indonesia telah menduduki peringkat ketiga dengan jumlah perokok tertinggi setelah Tiongkok dan India. Sebagai bentuk pengendalian dampak konsumsi rokok, penetapan KTR oleh pemerintah daerah di wilayah masing-masing, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten, dilakukan untuk tetap melindungi hak asasi terhadap kesehatan bagi masyarakat umum. Berangkat dari latar belakang berikut, skripsi ini berfokus pada pembahasan dari konsep KTR sebagai kebijakan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pada pelaksanaan peraturan daerah di Kota Depok yang mengatur mengenai KTR. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif. Berangkat dari tujuan ini, didapatkan suatu simpulan komprehensif bahwa Pemerintah Kota Depok telah menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak asasi atas kesehatan di Kota Depok dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lalu, terhadap pelaksanaan KTR di Kota Depok sendiri, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Depok. Namun, pada pelaksanaannya, Pemerintah Kota Depok masih membutuhkan anggaran yang lebih besar karena pengawasan yang dilakukan dalam mengimplementasikan KTR di Kota Depok masih terbilang kurang. Selain itu, tingkat kepatuhan KTR di Kota Depok masih tergolong rendah atau belum memenuhi target sehingga membutuhkan pengembangan aturan yang lebih tegas dan terukur dari segi kebijakan pelayanan publik. ......Right to Health is a human right and is included as one of the components of welfare as mandated in the 1945 Constitution. One of the forms of protection of human rights to health is realized by establishing a Non-Smoking Area (KTR). Cigarette consumption, which continues to increase from year to year, is a problem that threatens health. Indonesia has been ranked third with the highest number of smokers after China and India. As a form of controlling the impact of cigarette consumption, the determination of KTR by local governments in their respective regions, both at the provincial and city/district levels, is carried out to continue to protect human rights to health for the general public. KTR as a public service policy in the health sector and in the implementation of regional regulations in Depok City which regulates KTR. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes written legal norms and the research results are presented descriptively. Departing from this goal, a comprehensive conclusion was obtained that the Depok City Government has carried out its obligations in protecting human rights to health in Depok City by stipulating Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas as amended by Depok City Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas. Then, regarding the implementation of KTR in Depok City itself, the Depok City Government has established a Development and Supervision Team for Non-Smoking Areas in Depok City. However, in practice, the Depok City Government still requires a larger budget because the supervision carried out in implementing KTR in Depok City is still relatively lacking. In addition, the level of KTR compliance in Depok City is still relatively low or has not met the target so that it requires the development of regulations that are more firm and measurable in terms of public service policies.