Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) mempu nyai peran yang cukup berarti dalam melayani masyarakat, karena tugas KPKN adalah menyalurkan pembiayaan yang ber sumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tepat waktunya serta tepat besaran dana yang diba yarkannya. Karena KPKN menyalurkan dana yang bersìfat pem biayaan pembangunan, maka KPKN juga mempunyai tanggung jawab yang kuat dengan kelangsungan pernbangunan Nasional. Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh KPKN ialah semakin lama beban kerja semakin tinggi, namun di lain pihak sangat terasa sekali fasilitas kerja yang tidak mengiringi kenaikan beban pekerjaan demikian pula segi kewenangan yang belum .terasa adanya peningkatan yang berarti. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis hubungan serta pengaruh faktor ketersediaan fasilitas kerja dan faktor memadai tidaknya kewenangan yang dimiliki dalam bekerja terhadap efektivitas pelaksanaan tugas. Faktor fasilitas kerja dalam hal komponennya mengikuti model dan penelitian Pusat Penelitian sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran ? Bandung, sedangkan segi kewenangan dalam hal komponennya mengacu teori yang ditetapkan dan para pakar organisasi di antaranya Richard Hall dan lain-lain. Berdasarkan teori tersebut maka disusunlah hipotesis, bahwa terdapat pengaruh antara ketersedian fasilitas kerja serta kewenangan yang dimiliki terhadap efektivitas pelaksanaan tugas. Untuk menguji hipotesis tersebut, kuesioner dan wawancara disebar dan dilakukan terhadap 252 responden yang seluruhnya adalah karyawan dan 4 KPKN yang semuanya berlokasi di Jakarta, agar jawaban dan responden yang terdiri dan karyawan KPKN dapat diyakini kebenarannya maka terhadap pengguna jasa KPKN juga dimintakan pendapat nya, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan para pengguna jasa KPKN maka kuesioner telah diedarkan kepada 85 responden yang terdiri dari para Bendaharawan. Hasil tersebut dianalisis secara komputerisasi dengan mempergu nakan program sss (Statistical Package for Social Sciences), yang hasilnya sebagian terbesar mempunyai hubungan yang signifikan. Berdasarkan temuan dan penelitian ini maka penulis mencoba memberi saran agar segi fasilitas kerja dan kewenangan mendapat perhatian yang utama untuk lebih ditingkat kan, hal tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi efektivitas pelaksana tugas berkenaan dengan beban tugas yang semakin lama semakin bertambah seiring dengan bertambahnya irama pembangunan dan memperkecil kesalahan? kesalahan.

Abstrak :
ABSTRAK
Kerugian daerah merupakan subsistem dari konsep keuangan negara yang berinduk dari konsep keuangan negara yang secara tegas termaktub dalam konstitusi. Selama ini penyelesaian kerugian daerah oleh pemerintah daerah dilakukan melalui penyetoran ke kas daerah, meskipun hal tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam perundangan. Menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan dengan memanfaatkan data sekunder, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji diskursus penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara dalam konstruksi yuridis atas keuangan negara beserta turunannya. Kesimpulan yang diperorleh adalah belum terdapatnya norma yang tegas yang mengatur keharusan penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas daerah, sehingga diskursus penyelesaian kerugian daera melalui penyetoran ke kas negara menjadi sah dan mungkin.

Abstrak :
Tesis ini mengevaluasi penyaluran dan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pasca perbaikan dalam metode penyaluran BOS pada tahun 2012, dengan mengambil sample 18 SMP Negeri di Jakarta Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan menyebar kuesioner pada para pemangku kepentingan (tim manajemen BOS, Kepala atau Bendahara Sekolah dan orang tua murid) dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran BOS pada SMP Negeri Jakarta Barat telah berjalan lebih cepat dari tahun sebelumnya dan juga dari ketentuan yang ada tiap triwulannya. Berdasarkan realisasi penggunaannya, porsi terbesar pemanfaatan dana BOS tahun 2012 adalah untuk pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer (mencapai 27%). Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada satu sekolah pun yang menggunakan BOS di luar ketentuan. Dampak BOS tidak hanya dirasakan oleh sekolah tetapi juga masyarakat. Bagi sekolah BOS dapat membantu membiayai peningkatan intensitas dan kualitas belajar mengajar di sekolah. Sekolah maupun orang tua siswa yang menjadi responden juga menyatakan bahwa dengan adanya BOS orang tua menjadi lebih ringan dalam membiayai sekolah--apalagi saat ini memang benar-benar tidak ada pungutan apa pun di sekolah negeri. Terkait dengan perbaikan dalam kecepatan waktu penyaluran BOS, responden menyatakan bahwa faktor utama pendukung hal tersebut adalah adanya perbaikan mekanisme penyaluran BOS dari ke Kas Umum Negara ke Kas Umum Provinsi yang selanjutnya disalurkan langsung ke sekolahsekolah, dan juga diperlakukannya BOS sebagai dana hibah yang syarat pencaiannya tidak memerlukan proposal maupun penyerahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). ......This thesis evaluates the distribution and the utilization of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah--BOS) at State Junior High School in West Jakarta subsequent to the modification of the BOS distributional method in 2012. This study is descriptive in nature. The data and information is collected through questioners, in dept interview and literature study. This study finds out that the modified method has speed up the distribution of BOS compared to that of the previous year and to the time that the regulation asserts. There are two factors contribute to these achievements: (i) the way BOS is distributed as block grant from central government to provincial government and than to school; and (ii) schools will automatically receive BOS with no obligation for submitting proposal as conditional clauses. In terms of its utilization, the largest portion of BOS (27%) is used for compensating the nonpermanent school`s employees (pegawai honorer`s honoraria). There is no school under the study that utilizes BOS for financing items which is not parallel with the regulation. BOS has also been considered to increase both quality and quantity of school activities. Finally, the program has also been found to be effectively waived students from the school fee.