Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip yang mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders dan stakeholders. Empat prinsip GCG yang dijadikan pedoman, yaitu Responsibility (Pertanggungjawaban), Accountability (Akuntabilitas), Fairness (Keadilan), dan Transparancy (Transparansi). Dalam upaya pelaksanaan prinsip responsibility dari GCG tersebut, PT. KAI melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Prinsip responsibility mempunyai hubungan yang dekat dengan CSR sebagai sarana pencapaian daya saing berkelanjutan sesuai ekspektasi stakeholders. Berdasarkan analisis studi literatur pada Annual Report PT. KAI, tertulis bahwa program CSR PT. KAI bertajuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mencakup pengembangan hubungan internal dan eksternal perusahaan. Pelaksanaan PKBL PT. KAI memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep Triple Bottom Lines CSR, yaitu profit, people, dan planet. Penerapan GCG pada program CSR PKBL juga sudah memenuhi kriteria sebagai perusahaan pelaksana GCG terbukti dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh PT. KAI. Tata kelola perusahaan dan kebijakan lain yang menyangkut CSR sebagai pedoman pelaksanaan PKBL. Artinya, prinsip GCG merupakan salah satu pilar utama dalam implementasi CSR pada PKBL PT. KAI. CSR PKBL PT. KAI secara keseluruhan dinilai sudah baik aktivitasnya sesuai dengan tahapan-tahapan implementasi CSR dan juga prinsip GCG.

---

Good Corporate Governance (GCG) is a concept that controls the company in order to achieve a balance between the strength and authority of the company in providing accountability to its shareholders and stakeholders. Four GCG guiding concept, namely Responsibility (Responsibility), Accountability (Accountability), Fairness (Justice), and Transparency (Transparency). In efforts to implement the concept of responsibility of GCG, PT. KAI implement Corporate Social Responsibility (CSR). The concept of responsibility has a close relationship with CSR as a means of achieving sustainable competitiveness in line with expectations of stakeholders. Based on the analysis of literature on the Annual Report PT. KAI, that the CSR program PT. KAI entitled “Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL),” which includes the development of internal and external relations. Implementation of CSR PT. KAI has associated with the concepts of Triple Bottom Lines CSR, namely profit, people, and planet. Implementation of GCG on PKBL CSR program also match the criteria as a GCG company which is proved by the executor of the policies applied by PT. KAI. Corporate governance and other policies concerning CSR as CSR implementation guidelines. That is, the concept of corporate governance is one of the main pillars in the implementation of CSR in the PKBL PT. KAI. PKBL CSR on PT. KAI overall has been good activities according to the stages of implementation of the concept of CSR and GCG."

"Pada bulan Oktober dan Nopember 1990, komunitas teripang penghuni mintakat litoral Pulau Kai Besar, Maluku Tenggara, dicuplik di lima lokasi : Borang, Ohoiwait, Nuwahan, Wahadan dan Kurit Wur. Analisis terhadap data jumlah dan jenis fauna melibatkan lima indeks ekologis; meliputi kepadatan, kekayaan jenis, keragaman, kemerataan dan kemiripan. Terungkap bahwa komunitas teripang terdiri dari 14 jenis dimana lima jenis diantaranya hadir dengan kepadatan yang lebih tinggi di semua lokasi, yaitu Holothuria edulis, H. scabra, H. nobilis, H. atra dan Stichopus chloronatus. Kecilnya variasi indeks ekologis pada seluruh lokasi menunjukkan bahwa karakteristik komunitas pada seluruh lokasi tersebut relatif sama.

---

Holothurian (Holothuroidea) Community Structure in Some Coastal Waters of Kai Besar Island, South-East Maluku. During October and November 1990 the holothurian community inhabiting littoral areas was assessed at five locations : Borang, Ohoiwait, Nuwahan, Wahadan and Kurit Wur. This involved five ecological indices: density, species richness, diversity, evenness and similarity. It was revealed that the holothurian community consisted of 14 species in which five among them occurred in all locations at higher densities: Holothuria edulis, H. scabra, H. nobilis, H. atra and Stichopus chloronatus. Small variations of the ecological indices at all locations may indicate that the community characteristics at the five locations were relatively similar."

"ABSTRAKTransportasi merupakan sarana guna melakukan pergerakan, perpindahanberupa orang dan ataupun dengan barang dari suatu tempat menuju ke tempat lainyang didukung bersama prasarananya. Kondisi transportasi yang baik dapatmeningkatkan aksesbilitas antar wilayah sekitarnya. Penggunaan transportasi yangtidak tertata dan terkendali seiring pertumbuhan penduduk serta pola hidup telahmenyebabkan volume kendaraan bermotor tak sebanding dengan daya tampungkapasitas jalan raya sehingga permasalahan kemacetan di jalan raya terjadi.Kemacetan yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya telah menjadipermasalahan akut dan perlu dicarikan penyelesaian yang tepat sehingga kerugianyang diakibatkannya dapat ditekan. Berbagai cara telah diterapkan untuk mengatasikemacetan diantaranya penerapan three in one, pembatasan parkir, kawasan larangansepeda motor, rekayasa lalu lintas, sistem angkutan umum massal (trans jakarta,Kereta Api Rangkaian Listrik (KRL)), jaringan jalan tol dan non tol, fly over danunder pass, serta yang akan diterapkan Elektronik Road Pricing (ERP), Mass RapidTransit (MRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran angkutan umummassal kereta api yaitu PT.KAI wilayah kerja Daop 1 dan Jabodetabek dalammengurai kemacetan yang terjadi tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi diskriptif kualitatif,dimana akan menjelaskan peran KAI wilayah kerja Daop 01 dan Jabodetabek denganstrategi kemampuan kinerjanya untuk memenuhi kebutuhan transportasi umumpublik agar masyarakat pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan kereta apisehingga kemacetan dapat dikurangi serta aksesbilitas wilayah dapat diwujudkan danditingkatkan. Pengumpulan data didapat dengan cara observasi, wawancara,dokumentasi pada beberapa sumber (sekunder dan primer).Kesimpulan didapat bahwa PT.KAI wilayah kerja Daop 1 dan Jabodetabekuntuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat dilakukan peningkatan saranadengan menambah gerbong untuk menambah kapasitas angkutnya. Prasarana denganperbaikan-perbaikan stasiun, jalur rel ganda atau double track (rencana doubledoubletrack), perpanjangan peron pemberhentian kereta. Daya dukung lainnya yaituwaktu keberangkatan sesuai jadwal, menempatkan petugas keamanan khusus kereta(Polsuska) pada setiap perjalanan kereta, kemudahan mencari dan pembelian tiketberupa pembelian tiket on line di berbagai lokasi, pemberlakuan one ticket one seat,pemesanan dan pembelian tiket H-90 dari hari keberangkatan, pemberian tiketsubsidi melalui pola PSO (Public Service Obligasi) untuk kereta ekonomi.Penggunaan kereta api terus meningkat dimana sekitar 3% perhari dari 21juta orang penduduk yang beraktifitas di sekitaran Jakarta (asumsi berdasar BPS DKIJakarta). Khusus dalam wilayah DKI Jakarta saja sekitar 9,8% dari jumlah 3,6 jutaorang yang beraktifitas, sebanyak 390 ribu orang menggunakan KRL. Target 1,2 jutaorang perhari sampai tahun 2019. Pruduk hukum dan kebijakan yang mendukungpelaksanaan kinerja transportasi kereta juga telah banyak dikeluarkan

---

ABSTRACTTransport is the means to perform the movement , displacement or the form ofpeople and goods from one place to get to other places that are supported along withinfrastructure. Good transportation condition can improve accessibility between thesurrounding region . Use of transportation is not organized and countroled aspopulation growth and lifestyle has caused the volume of motor vehicles is notproportional to the capacity of the highway so that the problem of congestion on thehighway occurred .Jams that occur in Jakarta and surrounding areas has become an acuteproblem and needed to find the right solution so that the resulting loss can besuppressed . Various methods have been applied to overcome bottlenecks include theapplication of three in one , parking restrictions , the region ban on motorcycles ,traffic engineering , mass transportation systems ( trans jakarta , Railway ElectricCircuits ( KRL ) ) , a network of toll roads and non-toll , fly over and underpasses ,as well as to be applied Electronic Road Pricing ( ERP ) , Mass Rapid Transit(MRT). This study aims to analyze the role of mass transit train that PT.KAI workingarea Daop 1 and Jabodetabek in breaking down the congestion that occurs .The method used is the methodology of qualitative descriptive , which willclarify the role KAI working area Daop 01 and Jabodetabek with strategy abilitiesperformance to meet the transportation needs of the general public so that the publicprivate vehicle users to switch to using the train so that congestion can be reduced aswell as the accessibility of the region can be realized and improved , The collectionof data obtained by observation , interviews , documentation on several sources (primary and secondary ) .The conclusion obtained that PT.KAI working area Daop 1 and Jabodetabekto meet the transportation needs of society to improve the means by adding carriagesto increase payload capacity . Infrastructure improvements to the station , doubletrack (plan double-double track) , the extension of the platform the train stops . Thething of the other supports is the departure time schedule, putting special securityofficer train ( Polsuska ) on every train journey , easiness of finding and purchasingtickets in the form of ticket purchase on line at various locations , the implementationof one ticket one seat , reservations and ticket purchases H - 90 from the day ofdeparture , ticket granting subsidies through a pattern PSO (Public Service Bonds )for economy-class train.The use of rail continues to increase where about 3 % per day of the 21million people who activity in surrounding Jakarta ( Jakarta BPS unfoundedassumption ) . Specialized in the Jakarta area is about 9.8 % of the 3.6 millionpeople who activity , as many as 390 thousand people use the KRL . Getting target of1.2 million people per day until 2019. Producted laws and policies that support theimplementation of the performance of rail transport has also been widely released ."

"Penelitian ini membahas mengenai penyertaan modal negara khususnya yang berbentuk barang milik negara kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan mengenai peralihan kekayaan badan usaha dari Djawatan Kereta Api sampai PT KAI. Dalam penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian selama ini masih terdapat beberapa barang milik negara berbentuk tanah atau bangunan yang belum disertakan melalui Peraturan Pemerintah. Selain itu perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (Perjan) ke Perusahaan Umum (Perum) tidak otomatis mengalihkan kekayaan PT KAI karena Perjan merupakan badan hukum publik sedangkan Perum merupakan badan hukum privat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan mengaitkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan bentuk Perusahaan Kereta Api dan Penyertaan Modal Negara pada PT Kereta Api dengan teori keuangan negara dan pemisahan kekayaan negara. Penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentukbarang milik negara wajib melalui mekanisme Pemindahtanganan barang milik negara dan wajib dimuat di dalam Peraturan Pemerintah agar penyertaan modal negara sah secara hukum. Langkah yang harus dilakukan adalah Kementerian Perhubungan harus melakukan penertiban barang milik negara terhadap aset yang belum beralih ke PT KAI, sedangkan bagi PT KAI harus meminta dilakukannya penyertaan modal negara terhadap aset yang belum jelas statusnya melalui Peraturan Pemerintah.This study discusses the participation of state capital, especially in the form of state-owned goods to PT Kereta Api Indonesia (KAI) and regarding the transfer of assets of business entities from Djawatan Kereta Api to PT KAI. In the implementation of railway activities so far there are still some state property in the form of land or buildings that have not been included through Government Regulations. In addition, the change of form from a Service Company (Perjan) to a Public Company (Perum) does not automatically transfer the wealth of PT KAI because Perjan is a public legal entity while Perum is a private legal entity. The method used in this research is juridical-normative by linking Government Regulations regarding changes in the form of Railway Companies and State Equity Participation in PT Kereta Api with the theory of state finance and separation of state assets. State equity participation in State-Owned Enterprises in the form of State property must go through the mechanism for the Transfer of State property and must be included in a Government Regulation so that state capital participation is legally valid. The step that must be taken is that the Ministry of Transportation must control state-owned assets for assets that have not been transferred to PT KAI, while PT KAI must request state capital participation for assets whose status is not yet clear through a Government Regulation."

"Sebagai perusahaan BUMN, PT KAI bertanggung jawab dalam melaksanakan nilai utama BUMN dan publicservice obligation (PSO). Selain itu, adanya persaingan dalam industri transportasi menjadi tantangan bagi PTKAI untuk bisa mempertahankan loyalitas pelanggan. Penerapan strategi electronic customer relationshipmanagement (E-CRM) merupakan strategi yang dapat digunakan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.Dalam melihat fokus tersebut, analisis ini akan menggunakan sepuluh faktor nilai E-CRM yang dapat diterapkanoleh perusahaan dan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, antara lain customization (kostumisasi),interactivity (interaktivitas), cultivation (pengolahan), care (perawatan), choice (pilihan), online community(komunitas online), convenience (kenyamanan), personalization (personalisasi), site security (keamanan situs),dan rewards (penghargaan). Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur dan kontenanalisis. Berdasarkan temuan dari hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa PT KAI telah menerapkan sepuluhfaktor nilai E-CRM sebagai upaya untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.

---

As a state-owned enterprise (SOE), PT Kereta Api Indonesia (KAI) is responsible for upholding the core values

of SOE and fulfilling public service obligation (PSO). Furthermore, the existence of competition within the

transportation industry presents a challenge for PT KAI in maintaining customer loyalty. The adaptation of

electronic customer relationship management (E-CRM) strategies serves as an approach to sustain customer

loyalty. Through this focus, this analysis will utilise ten E-CRM value factors applicable to the company that

positively influence customer loyalty, including customization, interactivity, cultivation, care, choice, online

community, convenience, personalization, site security, and rewards. The research method used in this study is a

literature review and content analysis. Based on the findings of this study, it can be concluded that PT KAI has

implemented all ten E-CRM value factors as an effort to maintain customer loyalty."

"Authoritarian regimes rarely, if ever, implement human rights protection clauses inscribed in constitutions or follow the principle of checks and balances. Authoritarian rulers are also rarely constrained by their respective countries’constitutions. For these reasons, existing studies have paid little attention to the role of the constitution in authoritarian countries. Constitutions, nonetheless, can provide legality to authoritarian rule. Furthermore, the authoritarian ruler andpolitical elites can transform the constitution’s checks-and-balances principle into a legal basis for the distribution of power, according to which the ruler and the elitescooperate in running the government. Because authoritarian governments neither protect human rights nor are not held accountable, the article refers to this practice as “authoritarian constitutional institutions.” This article takes the case of Chiang Kaishek in 1960 as an example to illustrate that he, in order to be re-elected for a third presidential term “legally,” followed constitutional norms to amend “the Temporary Provisions Effective During the Period of National Mobilization for Suppression of the Communist Rebellion.” Taking advantage of Chiang’s need to maintain thelegality of his rule, political elites not only bargained with the strongman to further their own interests but also used constitutional norms to restrain Chiang’s power. When political elites and the authoritarian ruler strictly adhered to authoritarian constitutional institutions in their political interactions, for power-sharing purposes, and during interest exchanges, not only was the restraining capacity of authoritarian constitutional institutions consolidated, but the authoritarian regime was also therebyinstitutionalized. This article shows that after Chiang Kai-shek was elected for a third time, the Kuomintang’s authoritarian regime was further institutionalized by the amended “Temporary Provisions.”"

"ABSTRAKKepuasan pelanggan merupakan kuci keberhasilan perusahaan untuk tetapbertahan dan memenangkan persaingan yang semakin ketat. Pelanggan adalahsemua orang yang menuntut suatu perusahaan untuk memenuhi suatu standarkualitas tertentu, dan karena itu akan memberikan pengaruh pada performansi(performance) perusahaan tersebut. Kepuasan pelanggan adalah perasaanpelanggan terhadap satu jenis pelayanan yang didapatkannya.Pengukuran terhadap kepuasanpelanggan mutlak dilakukan untukmemberikan kepada suatu perusahaan indikasi akurat terhadap 'keadaan' prosesbisnis mereka dan produk atau pelayanan yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut.Dalam skripsi ini dilakukan pengukoran dan analisis kepuasan pelanggan PTKerata Api Indonesia (PT KAI) untuk kereta jenis Argo. Penelitian dilakukan denganmenggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data dan perhitungan statistik(dengan bantuan SPSS 9.0) untuk pengolahan data.Dari perhitungan distribusi kepuasan pelanggan dan perhitungan korelasiantar dimensi dengan kepuasan menyeluruh terdapat ketimpangan antara kineria PTKAI dengan yang sebenarnya diinginkan pelanggan untuk ditingkatkan. Dari tigaaspek yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan peIanggan hanya dimensiprofesionalisme saja yang mendapat nilai di atas 3 yaitu 3.1453. Dimensi tingkatharga bernilai 2.8462 dan ketepatan waktu bernilai 2.6709 yang merupakan nilaiterburuk di antara seluruh dimensi kepuasan peIanggan. Prioritas perbaikanpelayanan harus diarahkan pada ketiga dimensi ini.Namun demikian pada pengukuran terhadap pengendalian pelayananterhadap dimensi profesionalism, timeliness, dan price menunjukkan hasil yangmasih dalam batas kendaIi. Kemudian pelanggan masih menganggap PT KAI(kereta Argo) memberikan nilai Iebih dibanding transportasi massa Iainnya.PT KAI berhasil meraih nilai pelanggan (customer value) terhadap fasilitas,pelayanan, dan tingkat harga kereta api karena strategi yang tepat dari PT KAIdalam pengembangan konsep KA argo yang terencana dan mempertimbangkanpotensi pasar. Dengan kata Iain PT KAI cukup jeli untuk bermain di wilayah strategisdengan memberikan produk yang seimbang dengan target sasaran."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan gerakan protes sebuah komunitas atas suatu kebijakan korporasi. Studi kasus yang diambil adalah protes krlmania atas kebijakan yang diterapkan oleh PT. KAI seperti kenaikan tarif KRL Jabodetabek dan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagamana bentuk pola protes dan dinamika gerakan yang dibangun serta dampaknya terhadap kebijakan PT. KAI mengenai KRL Jabodetabek setelah protes tersebut. Penelitian bersifat deskriptif dengan penggunaan metode kualitatif. Teori urban social movement (Manuel Castells), privatisasi dibidang transportasi, serta pelayanan publik akan menjadi kerangka yang digunakan untuk menganalisis pola gerakan dan respon yang diambil oleh PT. KAI. Penelitian ini menunjukan bahwa protes krlmania berdampak pada respon PT. KAI dan pemerintah dengan menunda kenaikan tarif serta mengeluarkan perarturan terkait untuk penerapan SPM. Terdapat pula faktor privatisasi dari pemerintah dalam pelaksanaan kebijakanya serta tata kelola perkeretapian yang buruk sehingga menyebabkan munculnya protes tersebut.

---

This thesis describes community protest movement on a corporate policy.The study case in this thessis is krlmania protest onPT. KAI policy such as KRL Jabodetabek tariff increase and implementation of Minimum Service Standard.This thesis examine how protest pattern and the effect of protest to PT. KAI policy in KRL Jabodetabek. This research is a descriptive research using qualitative methods. Theory of urban social movement(Manuel Castells), privatization in transportation and public service becomes the framework to analyze the process. This thesis identifies that there are krlmania have effected to PT. KAI and government responds to suspend tariff increase and make new regulation for implementation of minimum service standard. There is also another protest factor like privatization from government and poor railway governance."

"Penelitian ini membahas mengenai berbagai status badan hukum memiliki pengaturan yang berbeda mengenai jenis Hak Pakai yang dapat diperoleh dalam kaitannya dengan perkembangan Djawatan Kereta Api DKA hingga akhirnya menjadi PT. KAI Persero dan mengenai peralihan kekayaan perusahaan-perusahaan tersebut ditinjau dari perspektif keuangan negara, salah satunya adalah tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No. 47/1988 a/n Kementerian Perhubungan c.q Perusahaan Jawatan Kereta Api PJKA . Terakhir dijelaskan pula prospek Surat Penunjukkan Rumah SPR yang dimiliki oleh warga di Manggarai, Jakarta Selatan untuk dapat dimohonkan hak oleh pemegangnya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, meneliti dan meninjau bangunan dan tanah, serta apakah pemeliharaan data pendaftaran tanah diperlukan dalam kaitannya dengan Sertipikat Hak Pakai No. 47/1988, dimana hal tersebut dicapai dengan metode penelitian yuridis-normatif. PJKA sebagai unit kerja Kementerian Perhubungan pada masa itu dapat memperoleh Hak Pakai Khusus dan PT KAI Persero sebagai BUMN hanya dapat memperoleh Hak Pakai Umum. Rumah dan tanah dengan SHP No. 47/1988 merupakan aset Negara yang secara yuridis-normatif hak dan dan kewajibannya berada pada Kementerian Perhubungan sebagai Pemegang Hak Pakai dan Pengguna Barang, Dan harus dilakukan permohonan hak atas tanah dan bangunan diatasnya yang warga huni untuk kepastian dan perlindungan hukum.

---

This research studies how various legal entities have different regulations regarding the Right to Use Title that one could attain in relation to the transformation from Djawatan Kereta Api DKA to PT KAI Persero and the assets transfer between the legal entities analyzed from the perspective of national finance, one of them being the Right to Use Title No. 47 1988 on behalf of Ministry of Transportation c.q PJKA Train Service Company . Also being studied the possibility of the existing Residence Appointment Letter Surat Penunjukkan Rumah for the residents in Manggarai, South Jakarta to apply for ownership rights. The purpose of this research is to study and to review the ownership of the buildings and the land, and if maintainance of land registration is required regarding the Right to Use Title No. 47 1988, in which normative juridical method is being applied. PJKA as a previous unit of Ministry of Transportation could attain Special Right to Use Title while PT KAI Persero as a State Owned Enterprise could only attain General Right to Use Title. The buildings, and the Right to Use Title No. 47 1988 are national assets, which the Ministry of Transportation holds the the rights and obligations normatively as the Right to Use Title holder and the asset user. And ownership right application is needed for the land and the buildings occupied by the residents in attaining assurance and legal protection."

"Sebagai perusahaaan transportasi yang sudah berdiri sejak era Hindia Belanda, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) memiliki banyak arsip vital yang berusia ratusan tahun, namun kondisi arsip yang dimiliki banyak yang sudah rapuh dan mudah rusak. Penelitian ini membahas bagaimana kegiatan preservasi arsip era Hindia Belanda yang dilakukan oleh Corporate Document Management PT. KAI (Persero) mulai dari tahap preventif maupun kuratifnya. Sebagai sebuah BUMN, PT. KAI (Persero) mengadopsi beberapa aturan, salah satunya adalah Undang-Undang (Undang-Undang) dan juga Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia (PERKA ANRI). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan preservasi terhadap arsip vital era Hindia Belanda di PT. KAI (Persero), agar arsip vital yang sudah berusia tua itu tetap dapat digunakan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah pengelola arsip di PT. KAI (Persero) yang mengerti bagaimana pelaksanaan kegiatan preservasi di PT. KAI. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar aspek kegiatan preservasi arsip era Hindia Belanda di PT. KAI sudah sesuai dengan teori yang ada, namun terdapat juga perbedaan metode yang digunakan karena perbedaan kondisi arsip.

---

As a transportation company that has been around since the Dutch East Indies era, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) certainly has so many vital archives that are hundreds of years old, so the condition of the archives owned by many is already fragile and easily damaged. This study discusses how the archive of the Dutch East Indies era preservation activities were carried out by Corporate Document Management PT. KAI (Persero) starts from the preventive and curative stages. As a state-owned enterprise, PT. KAI (Persero) adopted several rules, one of which is the Act (Undang-Undang) and also the Regulation of the Head of the Indonesian National Archives (PERKA ANRI). This study aims to identify the preservation activities of the vital archives of the Dutch East Indies era at PT. KAI (Persero), so that the old vital archives can still be used for the company's business interests. This study uses a qualitative approach with data collection methods used by interviews, observation, and documentation. The selected informants are archive managers at PT. KAI (Persero) who understands how the implementation of preservation activities at PT. KAI. The results of this study indicate that most aspects of the archive preservation activities of the Dutch East Indies era at PT. KAI is in accordance with the existing theory, but there are also differences in the methods used due to differences in archival conditions."