Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mepengaruhi perilaku kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor Tahun 2016 berdasarkan faktor peredisposi, faktor pendukung, faktor pendorong. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa umur responden terbanyak baik yang tidak patuh bayar iuran maupun patuh iuran adalah 25-35 juta, dengan mayoritas perempuan, berpendidikan SMA, kelas perawatan yang dipilih kelas 1, lama menjadi peserta BPJS Kesehatan > 6 bulan, dan mempunyai penghasilan keluarga kurang dari 3 juta. Dari hasil analisis fasilitas pembayaran mayoritas melakukan pembayaran melalui ATM dengan waktu tempuh dari rumah ke tempat pembayaran kurang dari 15 menit. Mereka mayoritas mengetahui informasi cara pembayaran melalui saudara/kerabat dekat yang menurut mereka kejelasan informasi yang diberikan cukup jelas. Diharapkan BPJS Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor meningkatkan monitoring dan evaluasi penatalaksanaan dan pengendalian mutu layanan ke peserta

---

ABSTRACT
Because the fee is one of the important factors for the success of BPJS in running a social security system. The willingness and the inability of independent participants in terms of paying dues regularly is one of the obstacles to support the implementation of the social security system properly. Awareness pay dues to foster an attitude submissive, obedient and disciplined and kepeduliaan and awareness of participants in paying for health insurance. This research was conducted with a quantitative design, using data collection techniques include questionnaires, and review documents. The results were obtained information that the age of most respondents either did not obey and dutifully pay dues dues is 25-35 million, with the majority of women, educated high school, nursing class who have grade 1, long a participant BPJS> 6 months, and have a family income less than 3 million. From the analysis of the majority of the payment facility to make payments via ATM with travel time from home to the place of payment is less than 15 minutes. They know the majority of payment information through relatives / close relatives who they think the clarity of the information provided is quite clear. Expected BPJS Health Operations Services Office Bogor Regency improve the monitoring and evaluation of management and quality control services to the participants.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah PBPU BPJS Kesehatan Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dan studi cross sectional. Hasil yang didapatkan yaitu terdapat sebanyak 85 peserta yang patuh membayar iuran BPJS Kesehatan dan sebanyak 15 yang tidak patuh membayar iuran. Faktor ekonomi, sosio-demografi, dan sosio-psikologi dianalisis pada penelitian ini. Variabel yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran adalah variabel pendapatan per bulan yang merupakan salah satu variabel pada faktor ekonomi dengan p-value 0,004. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosio-demografi dan sosio-psikologi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan.

---

This research was a quantitative research using primary data and cross sectional study. The result showed that there are 85 of participants who dutifully paid dues BPJS Health and as much as 15 who did not obediently pay dues. Economic, socio demographic, and socio psychological factors were analyzed in this study. Variables relating to payroll compliance are variable income per month which was one of variable on economic factor with p value 0,004. There was no significant correlation between socio demographic and socio psychological factors with BPJS Health contribution compliance.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai kepatuhan peserta bukan penerima upah PBPU atau disebut sebagai peserta mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional. Data yang diambil adalah data primer yang diperoleh dengan membagi kuesioner kepada 33 pedagang di Pasar Gunung Batu, Kota Bogor. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pesertabukan penerima upah PBPU patuh dalam membayar iuran JKN sebesar 72. Peserta bukan penerima upah di Pasar Gunung Batu sebagian besar terdiri atas perempuan sebanyak 19 orang dengan persentase 57,6. Sebagian besar pedagang memiliki latar belakang pendidikan SMA sebesar 45,5. Rata-rata umur peserta adalah 42,48 tahun dengan median 43 tahun. Peserta bukan penerima upah sebagian besar memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 2-3 orang sebanyak 57,6. Sebagian besar peserta JKN telah mengikuti program selama lebih dari 3 tahun dan mengambil iuran kelas 2 48,5 .Peserta sebagian besar memiliki jenis usaha seperti makanan, sembako, pakaian dasayuran dengan pendapatan rata-rata peserta sebesar Rp3.777.272. Risiko penyakit tidak terlalu mempengaruhi kepatuhan peserta, 100 dengan riwayat penyakit dan membutuhkan pengobatan serta 60 peserta yang sedang tidak sakit tetap membayar iuran. Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap, norma subyektif dan sanksi tidak mempengaruhi kepatuhan peserta secara signifikan. Namun, sikap yang ditunjukkan peserta terhadap program JKN ini cukup positif. Pembayaran iuran belum menjadi norma bagi masyarakat. Walaupun peserta tidak setuju dengan adanya sanksi namun mereka merasa sanksi cukup efektif untuk membuat peserta patuh membayar iuran.

---

ABSTRACT
This study discusses the compliance of non wage earners PBPU or referred to as independent participants. The type of research used is descriptive quantitative with crosssectional design. The data taken is primary data that are obtained by dividing questionnaires to33 traders in Gunung Batu Market, Bogor City. The results of the analysis show that thecompliance level of non wage earners PBPU is compliant in paying JKN contributions of72. Non wage participants in Pasar Batu Batu consisted mostly of 19 women with apercentage of 57.6. Most traders have a high school education background of 45.5 . Theaverage age of the participants was 42.48 years with a median of 43 years. Non wage participants mostly had 2-3 persons as much as 57.6. Most of the participants of JKN have attended the program for more than 3 years and take the 2nd class contribution 48.5. Participants mostly have business types such as food, basic foods, clothing and vegetables withaverage income of participants of Rp 3,777,272. The risk of disease does not significantly affectthe compliance of participants, most of 60 participants still pay dues even though not ill. The results of the analysis show that the attitude, subjective norms and sanctions do not significantly affect the participant 39s compliance. However, the attitude shown by the participants towards the JKN program is quite positive. Tuition payments have not become the norm for society. Although the participants did not agree with the existence of sanctions but they felt sanctione ffective enough to make the participants dutifully pay dues.

Abstrak :
Kegiatan Tele Collecting merupakan bentuk inisiatif dari cara penagihan iuran telah diimplementasikan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kegiatan tersebut berfokus peningkatan kolektabilitas iuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui pengaruh dari implementasi Tele Collecting terhadap peserta mandiri dalam membayar tunggakan iuran di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Implementasi kegiatan Tele Collecting di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang untuk pelaksanaannya sudah cukup baik. Namun untuk pencapaian hasil kegiatan masih belum sesuai target yang ditentukan. Dari total peserta menunggak, hanya 55,25 yang ditelepon petugas dengan rincian 23 telepon diangkat dan terjadi percakapan. Sedangkan dari total telepon diangkat tersebut, hanya 53 yang berkomitmen membayar dengan 2,3 peserta yang benar-benar melakukan pembayaran. Kendala utama dalam proses Tele Collecting adalah data kepesertaan yang kurang update sehingga banyak terdapat nomor telepon peserta yang tidak valid/ tidak aktif dan tidak terdapat fasilitas berupa penyediaan ruangan khusus Tele Collecting. Diharapkan adanya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur SOP baku, dan perbaikan atas data kepesertaan untuk menunjang pelaksanaan Tele Collecting yang efisien. ......Tele Collecting activity is a form of initiative of the collection fee that has been implemented since 2017 until now. These activities focus on increasing the contribution rate. The purpose of this study is to determine the effect of Tele Collecting implementation on the compliance of independent participants in paying the contribution dues in BPJS for Health Tangerang Branch in 2018. The research was conducted using quantitative and qualitative descriptive methods. Implementation of Tele Collecting activities in BPJS for Health Branch Tangerang it is good enough. But for the achievement of the results of activities still not according to the specified target. Of the total delinquent participants, only 55.25 were called by officers with details of 23 of calls lifted and conversations took place. As for the total number of calls raised, only 53 committed to paying 2.3 of the participants actually making the payments. The main obstacle in the Tele Collecting process is the less membership update data so there are many phone numbers of participants who are not valid inactive. In addition, for the current implementation there are obstacles to the facility in the form of providing a special room Tele Collecting. Expected improvement of Standard Operating Procedures SOP, and membership data to support efficient implementation of Tele Collecting.

Abstrak :
ABSTRAK Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas akun pendapatan iuran dan beban klaim ABCD Ketenagakerjaan cabang B05, untuk periode 31 Desember 2014. Laporan ini membahas mengenai prosedur audit yang dijalankan, tahapan - tahapan audit, beserta hasil pelaksanaan audit, temuan audit, serta kesesuaian prosedur - prosedur audit tersebut dengan teori audit. Proses yang dijalankan dalam audit ini mencakup test of controls, serta substantive test of transactions, yang dilaksanakan kepada seluruh program kerja ABCD Ketenagakerjaan cabang B05. Berdasarkan pelaksanaan audit, auditor memperoleh keyakinan yang cukup bahwa akun pendapatan iuran dan beban klaim ABCD Ketenagakerjaan cabang B05 sudah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material.

---

ABSTRAK This report aims to explain the audit procedures for the contribution revenue and claim expenses of ABCD Ketenagakerjaan's B05 branch, for the period ended December 31st, 2014. This report mainly discusses about the processes undertaken during the audit and its conformity with the audit theories, the result of the audit, and also the issues found upon completing the audit. The processes undertaken include test of controls, and also substantive test of transactions, both of which are performed across all ABCD Ketenagakerjaan's work program. Based on the audit procedures performed, auditor achieved enough evidence to assure that the contribution revenue and claim expenses of ABCKetenagakerjaan?s B05 branch have been fairly presented, and are free from any material misstatements.

Abstrak :
Tesis ini meneliti formulasi program pensiun untuk jaminan sosial nasional yang berskema program pensiun manfaat pasti sehingga dengan formulasi yang ada maka dapat dihasilkan besaran manfaat pensiun yang memadai bagi penerima manfaat pensiun untuk hidup layak. Dengan menggunakan pendekatan baik The Basic Satisfaction Level BASAL maupun The Replacement Ratio RR diperoleh tingkat akrual untuk formulasi manfaat pensiun adalah sebesar 2,1 dan 2,0 . Tingkat iuran pensiun yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban jaminan pensiun tersebut dengan menggunakan metode pembiayaan fully funded jika menggunakan metode Projected Unit Credit adalah sebesar 20,2 dari gaji dan dengan metode perhitungan aktuaria Attained Age Normal sebesar 20,3 dari gaji. Namun dengan mempertimbangkan adanya program pensiun lain di Indonesia yang dapat melengkapi penghasilan masa pensiun untuk dapat hidup layak maka tingkat akrual yang dapat dipertimbangkan dalam formulasi mafaat pensiun pada jaminan pensiun dapat berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,0 dengan tingkat iuran yang diperlukan berkisar antara 5,0 hingga 10,1 dari gaji.

---

This thesis examines the formulation of the pension benefits for national social security which using defined benefit pension program and with the formulation results it can produce an adequate amount of retirement benefits for pensioners to live a decent retirement. By using the approach of The Basic Satisfaction Level BASAL and The Replacement Ratio RR obtained formulations accrual rate for pension benefits is 2.1 and 2.0 . Pension contribution rates required to meet pension obligations by using the financing method of fully funded using the projected unit credit actuarial cost method is amounted to 20.2 of the salary and using the Attained Age Normal actuarial cost method is amounted to 20.3 of salary. However, taking into account the presence of other pension programs in Indonesia that can supplement retirement income to be able to live a decent then the accrual rate that can be considered in the formulation of pension benefit on a social security plan can range between 0.5 to 1.0 with the contribution rates required ranged from 5.0 to 10.1 of salary.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan alokasi saham dan iuran normal yang optimal yang dapat meminimumkan variasi jumlah pendanaan berdasarkan return aset dan tingkat mortalitas yang dinamis. Pada penelitian ini, aset dialokasikan ke pasar saham, karena investasi di pasar saham dapat meningkatkan variasi pendanaan yang menyebabkan tingginya risiko penurunan dana dan juga kekurangan dana dalam membayar manfaat pensiun kepada peserta Model optimisasi yang digunakan pada penelitian ini adalah model dimana fungsi objektif adalah fungsi objektif kuadratik. Saham yang digunakan pada penelitian ini adalah saham SMRA, PWON, GGRM, INTP, UNTR, UNVR, BBTN, PTBA, SCMA dan ANTM, selain itu untuk tingkat mortalitas menggunakan data probabilitas kematian pegawai negeri sipil wanita dengan rentang usia 52 tahun sampai 60 tahun pada tahun 2008 sampai 2015. Dengan menggunakan model optimisasi tersebut didapatkan proporsi saham SMRA sebesar 6.59%, untuk saham PWON sebesar 19.42%, untuk saham GGRM sebesar 3.54%, untuk saham INTP sebesar 7.32%, untuk saham UNTR sebesar 8.03%, untuk saham UNVR sebesar 18.87%, untuk saham BBTN sebesar 16.71%, untuk saham PTBA sebesar 6.51%, untuk saham SCMA sebesar 9.07%, dan untuk saham ANTM sebesar 3.94% serta didapatkan iuran normal yang dibayarkan setiap tahun sebesar Rp 20,976,310.

---

This study aims to determine the model for optimal stocks allocation and normal contribution that can minimize the funding variation based on stocks returns and dynamic mortality rates in a Defined Benefit Pension Plan. In this study, assets are allocated to the stock market, as investments in the stock market can increase funding variations that lead to high risk of decreasing funds as well as lack of funds in paying pension benefits to participants. The optimization model used in this study is a model in which objective function is a quadratic objective function. The stocks used in this study were SMRA, PWON, GGRM, INTP, UNTR, UNVR, BBTN, PTBA, SCMA and ANTM, in addition to mortality rates using probability death data of female civil servants with age ranges from age 52 to 60 in 2008 to 2015. By using the optimization model, the proportion of SMRA is 6.59%, PWON is 19.42%, GGRM is 3.54%, INTP is 7.32%, UNTR is 8.03%, UNVR is 18.87%, BBTN is 16.71%, PTBA is 6.51%, SCMA is 9.07%, and ANTM is 3.94% and also normal contribution is Rp 20,976,310.

Abstrak :
Selalu meningkatnya jumlah kepesertaan PBI APBD Kota Tangerang dengan rata-rata per tahun sebesar 8,85% yang berdampak pada peningkatan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh Pemda Kota Tangerang untuk membiayai iuran JKN setiap tahunnya, sedangkan kepesertaan PBPU dan BP yang membayar iuran secara mandiri sejak tahun 2017 – 2022 rata-rata mengalami penurunan kepesertaan sebesar 0,7% per tahun. Hal ini tentu memerlukan evaluasi dan penilaian tersendiri untuk melihat implikasi terhadap hal tersebut. Salah satu implikasi yang saat ini dapat dilihat adalah bahwa anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk membiayai iuran JKN peserta PBI APBD Kota Tangerang jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk program lainnya. Pada tahun 2020 pembayaran iuran JKN peserta PBI APBD Kota Tangerang sebesar 57,81%, tahun 2021 sebesar 75,32%, dan pada tahun 2022 sebesar 77,09% dari total anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang diluar belanja pegawai dan tata kelola pemerintahan. Tujuan: menganalisis dan mengetahui besaran ATP dan WTP iuran JKN masyarakat Kota Tangerang tahun 2023 serta variabel yang mempengaruhi. Metode: penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 400 orang peserta PBI yang dipilih secara random accidental. Pengambilan data dilakukan di 2 rumah sakit wilayah Kota Tangerang pada bulan Juni 2023 menggunakan instrumen kuesioner. Hasil: Rata-rata ATP sebesar Rp 54.904 per bulan per orang. Rata-rata WTP sebesar Rp 49.464 per bulan per orang. ATP Rp 35.000 sebesar 61,25%. WTP Rp 35.000 sebesar 69%, < Rp 35.000 sebesar 10%, dan Rp 0 sebesar 21%. Dari 61,25% yang memiliki ATP Rp 35.000 didapati 72,24% WTP Rp 35.000, sebesar 9,80% WTP < Rp 35.000, dan 17,96% tidak mau membayar. Hasil analisis multivariat ATP: Variabel yang signifikan berhubungan adalah jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Variabel yang dominan adalah pengeluaran non pangan. Hasil analisis multivariat WTP: Variabel yang berhubungan signifikan adalah jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Variabel yang dominan adalah pendidikan. ......Always increasing the number of PBI APBD Tangerang City membership with an annual average of 8.85% which has an impact on increasing the amount of budget needed by the Regional Government of Tangerang City to finance JKN contributions every year, whereas PBPU and BP membership have paid contributions independently since 2017 – 2022, on average, membership has decreased by 0.7% per year. This certainly requires a separate evaluation and assessment to see the implications of this. One of the implications that can be seen at this time is that the budget issued by the Regional Government to finance JKN contributions for participants in the Tangerang City APBD PBI is much larger than the budget for other programs. In 2020 the payment of JKN contributions for participants in the Tangerang City APBD PBI is 57.81%, in 2021 it is 75.32%, and in 2022 it is 77.09% of the total Tangerang City Health Office budget excluding personnel spending and governance. Objective: to analyze and find out the amount of ATP and WTP JKN contributions for the people of Tangerang City in 2023 and the influencing variables. Methods: this study used a cross-sectional study design through a quantitative approach with a sample of 400 PBI participants who were selected incidentally randomly. Data collection was carried out in 2 hospitals in the Tangerang City area in June 2023 using a questionnaire instrument. Results: The average ATP IDR 54,904 per month per person. The average WTP is IDR 49,464 per month per person. ATP > IDR 35,000 are 61.25%. WTP > IDR 35,000 are 69%, < IDR 35,000 are 10%, and IDR 0 are 21%. Of the 61.25% who had ATP IDR 35,000, 72.24% found WTP IDR 35,000, 9.80% WTP < IDR 35,000, and 17.96% did not want to pay. Results of ATP multivariate analysis: Variables that were significantly related were gender, number of family members, income, food expenditure and non-food expenditure. The dominant variable is non-food expenditure.  Results of multivariate analysis of WTP: Variables that are significantly related are gender, education, occupation and income. The dominant variable is education.

Abstrak :
Terdapat paradoks antara perlindungan lingkungan hidup dengan iuran produksi (royalti) batubara 0% (nol persen) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya aspek resiko kerusakan lingkungan yang harus diperhitungkan Negara pada kegiatan pertambangan batubara maka sebagian dari royalti seharusnya dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat termasuk salah satunya untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang terdampak kegiatan pertambangan batubara. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, royalti batubara bukan ditambah melainkan dikurangi, padahal ada biaya pemulihan lingkungan (public compensation) yang harus dipertimbangkan atas terganggunya aspek ekologi pada kegiatan pertambangan batubara, yaitu kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat aktivitas penambangan batubara. Seharusnya Negara dalam menentukan nilai royalti batubara mempertimbangkan aspek ekologi tersebut yang mana sebagian dari royalti tersebut dapat dipergunakan untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan pemulihan (restorasi) ekosistem termasuk rehabilitasi lingkungan yang terdampak. ......There is a paradox between environmental protection with 0% (zero percent) coal production fee (royalty) in Law No.11 of 2020 regarding Job Creation. The risk existence of environmental damage that must be taken into account by the State in coal mining activities, then part of the royalties should be used as much as possible for the prosperity of the people, including to restore environmental functions affected by coal mining activities. In Law No.11 of 2020 regarding Job Creation, coal royalties are not increased but even reduced, even though there are environmental restoration costs (public compensation) that must be considered for effecting the ecological aspects of coal mining activities, namely environmental and ecosystem damage due to coal mining activities. The State should in determining the value of coal royalties consider the ecological aspects in which part of the royalties can be used to restore environmental functions and ecosystem restoration (restoration), including rehabilitation of the affected environment.