Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembagian deviden merupakan salah satu event spesifik perusahaan yang menarik minat peneliti untuk dijadikan obyek penelitian. Hal ini dikarenakan adanya mixed result antara paperpaper teoritis dengan riset-riset empiris di pasar modal. Pengumuman deviden itu sendiri merupakan sinyal yang dipercayai investor sebagai sinyal untuk nilai perusahaan. Basil studi yang ada selama ini menunjukan adanya abnormal return disekitar pengumuman deviden. Abnormal return terbukti ada pada sekitar pengumuman keputusan pembagian dividen, tidak seperti yang dibuktikan secara teoritis dimana dividend policy sama sekali tak beq)engamh terhadap harga saham. Berapa laimsiabnonnal return tersebut muncul, temyata juga beibeda-beda antar hasil penelitian. Penelitian ini mengambil obyek emiten saham perbankan yang masih terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang aktif diperdagangkan yang melakukan paigumuman pembagian dividend di tahum 2007. Berdasarkan hasil sampling ini terdapat 11 emiten perbankan yang melakukan pengumuman pembagian dividen tersebut. Penelitian ini menggunakan metode event study serta applikasi statistic E Views. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respons pasar teihadap corporate action pengumuman pembagian dividen.dan mengetahui apakah ada Cummulatif Abnormal Return (CAR) pada periode event terhadap emiten saham perbankan yang melakukan pengumuman dividen di tahun 2007. Periode studi dibagi menjadi dua periode, yaitu periode estimasi {estimation window) dan penode event {event window). Periode estimasi digunakan sebagai dasar penyusunan model......Dividend distribution is one of the company-specific events that attracts researchers to be the object of research. This is due to the mixed results between theoretical papers and empirical research in the capital market. The dividend announcement itself is a signal that investors believe is a signal for the value of the company. The results of existing studies have shown abnormal returns around dividend announcements. Abnormal returns are proven to exist around the announcement of dividend distribution decisions, unlike theoretically proven where dividend policy has absolutely no effect on stock prices. How much the abnormal return appears, it turns out that it also varies between research results. This study takes the object of issuers of banking stocks that are still listed on the Jakarta Stock Exchange, which are actively traded, which made dividend distribution announcements in 2007. Based on the results of this sampling, there were 11 banking issuers who announced the dividend distribution. This research uses event study method and statistical application of E Views. The purpose of this research is to find out how the market responds to the corporate action of dividend distribution announcements. estimation period (estimation window) and event penode (event window). The estimation period is used as the basis for modeling.

Abstrak :
Deregulasi perbankan yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan pemerintah mengakibatkan bank-bank berkembang pesat. Wahana yang subur dalam era perbankan tersebut menjadikan persaingan antar bank semakin kompetitif. Akibatnya , diversifikasi jenis-jenis roduk dan jasa bank yang bervariasi ditawarkan kepada konsumen. Bagi dunia perbankan, terobosan-terobosan berupa inovasi dan modifikasi produk atau jasa bank sudah seharusnya merupakan kreasi-kreasi yang digalakkan secara terus menerus dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Salah satu produk yang ditawarkan adalah Credit Card atau Kartu Kredit sebagai hasil inovasi diera yang serba canggih ini. Credit Card adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebagai Credit card Issuer kepada pemegang Credit Card atau Card Holder, sehingga pemegang kartu tersebut bisa menggunakannya untuk berbelanja di tempat-tempat yang terdaftar dapat menerima Credit Card tersebut (Merchant). Dengan demikian timbullah hubungan-hubungan hukum diantara para pihak yang terlibat dalam pengoperasian Credit Card yang dituangkan dalam suatu perjanjian, diantaranya adalah Perjanjian Keanggotaan Credit Card antara Credit Card Issuer dengan Card Holder. Perjanjian Keanggotaan Credit Card memilili identitas lain daripada macam perjanjian yang biasa dikenal di dalam Buku Ill Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, pengaturannya diserahkan kepada para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata dan memperhatikan pasal 1320 KUHPerdata yang memuat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian serta pasal 1338 KUHPerdata yang menjadi landasan untuk memperhatikan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Apabila dilihat materi Perjanjian Keanggotaan Credit Card, terlihat bahwa isi pasalnya telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk formulir tertentu oleh pihak Credit Card Issuer. Hal tersebut menunjukkam bahwa perjanjian ini dalam praktek perbankan adalah suatu perjanjian baku. Dengan demikian maka perjanjian tersebut mengandung kelemahan karena melanggar pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata jo pasal 1320 KUHPerdata. Namun, pada kenyataannya perjanjian tersebut masih dibutuhkan dalam lalu lintas hubungan masyarakat . Penerapan dari Perjanjian Keanggotaan Credit Card tidak menutup kemungkinan akan adanya wanprestasi di antara para pihak yang terlibat dalam pengoperasiannya. Juga mengundang berbagai aspek positif dan negative sebgai akibat adanya suatu inovasi produk Credit Card yang masih terbilang baru untuk masyarakat Indonesia ini. Bisnis Credit Card mempunyai resiko tinggi yang dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan dalam pengoperasiannya. Seperti, pencurian card atau penyalahgunaan card yang didalangi oleh sindikat-sindikat Credit Card. Oleh karena itu, Credit Card Issuer dituntut untuk melakukan berbagai upaya-upaya dalam pengembangan pengoperasian Credit Card untuk memperkecil beban resiko.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit di Indonesia, karena pada prakteknya hak-hak pemegang kartu kredit tidak dapat terlindungi dengan baik oleh bank penerbit, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pemegang kartu dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Pihak pemegang kartu kredit disini menjadi pihak yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini dapat terlihat dari perjanjian kartu kredit yang didalamnya berisikan klausula baku yang merugikan pemegang kartu. Kemudian konsumen tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan informasi yang benar dan jelas dari pihak bank penerbit, mengenai karakteristik dan risiko produk bank tersebut, sehingga dapat merugikan konsumen. Untuk itulah bank penerbit haruslah menyadari tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha yang berkewajiban memberikan standar pelayanan yang baik sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Perundang-undangan nasional, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban mengenai konsumen dan pelaku usaha. Selain itu perundangundangan nasional lain yang terkait dengan penggunaan kartu kredit, juga dapat melindungi pemegang kartu kredit, walaupun disisi lain perundang-undangan tersebut masih terdapat beberapa kelemahan yang tidak dapat melindungi pemegang kartu kredit tersebut. Untuk itulah pemerintah memiliki peran yang menentukan dalam pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. ......This thesis discusses on the legal protection for the credit card holders in Indonesia. On the reason that in general the rights of credit card holders have been neglected by the issuer bank. The case causes the inconvenient of the credit card holders in using the card. The credit card agreement which consists of standard clauses show the weakening the rights of credit card holders. In turn consumers are unable to get their rights on accurate information with regard to the characteristics and risks of such product. For the reason mentioned, the bank as a producer shall liable to provide excellent services standard for their consumers in accordance the law. The Law Number 8/1999 stipulates the right and obligations of the consumers and producers. Instead of the law, there are also other national legislations in relation to the use of credit card which provide the protection for the credit card holders, although the laws itself have some weaknesses. To overcome such burden, the government has the role to determine on the couching and retaining consumers protection which is implemented comprehensively by the all stakeholders such as the government, business, and the community.

Abstrak :
Kartu kredit merupakan transaksi modern dalam bidang ekonomi yang tidak menggunakan uang tunai. Sejalan dengan meningkatnya jumlah kartu kredit yang diterbitkan oleh bank dan meningkatnya jumlah transaksi serta beragamnya pola transaksi yang didukung perkembangan teknologi yang pesat, penyalahgunaan fungsi kartu kredit bukan sebagai alat pembayaran pun semakin meningkat. Transaksi penarikan/gesek tunai pada merchant (Merchant Cash Withdrawal Transaction) atau yang lebih dikenal dengan istilah "penarikan/gesek tunai" merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan terhadap fungsi kartu kredit. Praktik transaksi penarikan/gesek tunai di merchant merupakan kegiatan yang dilarang oleh Bank Indonesia, karena memberikan dampak buruk kepada pemegang kartu (cardholder), penerbit (Issuer), pengelola (acquirer) serta memberikan efek buruk kepada kinerja perbankan dan perekonomian Indonesia. Saat ini Bank Indonesia hanya memberikan penekanan dan sanksi kepada Acquirer agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap praktik tersebut. Namun praktik ini masih akan terus tumbuh selama ada demand dari pemegang kartu (cardholder) dan supply dari merchant, karena masih belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur mengenai sanksi yang tegas kepada pemegang kartu (cardholder) dan merchant yang memang dengan sengaja melakukan praktik penarikan/gesek tunai ini, yang memberikan kepastian hukum bagi Acquirer dan Issuer. ......Using credit cards are modern transactions instead of cash. In line with the increasing number of credit cards issued by banks, the increasing number of transactions and the variety of transaction patterns supported by rapid technological developments, the misuse of credit card functions has also increased. Cash Withdrawal Transaction at merchants or better known as "Gesek Tunai" is kind of misuse of credit card functions. The practice of cash withdrawal at merchants is an activity that is prohibited by Bank Indonesia, because it has a negative impact on Cardholders, Issuers, Acquirers and has a detrimental effect on the performance of the banking sector and also impact the economy of Indonesia. Bank Indonesia only emphasis and give sanctions on the Acquirer in order to strictly supervise the practice. However, this practice will continue to grow as long as there are demands from cardholders and supply from merchants. Inadequate laws and regulations to regulate strict sanctions on cardholders and merchants who are intentionally practice cash withdrawal transcation, which provides legal certainty for Acquirers and Issuers.

Abstrak :
Permasalahan pada penelitian hukum ini mengenai: (i) kedudukan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer); (ii) pengawasan Bank Indonesia (BI) atas penerbitan Uang Elektronik oleh Lembaga Jasa Keuangan; dan (iii) kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia (BI) dalam pengawasan Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer). Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum doktriner atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai sumber atau bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan hukum yang ada. Permasalahan yang diteliti di dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah peraturan-peraturan terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Uang Elektronik, dan Penerbit Uang Elektronik. Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai lembaga pengawas Lembaga Jasa Keuangan yang menerbitkan Uang Elektronik berupa Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang terdiri dari Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Uang Elektronik oleh Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas, yaitu pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik agar mendorong Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter. Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia (BI) dalam pengawasan Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer) adalah bahwa Bank Indonesia (BI) berwenang untuk memberikan izin untuk menjadi Penerbit Uang Elektronik dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang melakukan pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik berupa Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Dalam hal dilakukan penerbit oleh Non Lembaga Jasa Keuangan, maka pengawasan penerbitan dan uang elektronik dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengawas sistem pembayaran. Saran setelah melakukan penelitian hukum ini adalah bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang secara khusus mengatur tentang Penerbit Uang Elektronik. Bank Indonesia (BI) sebaiknya tidak menggunakan istilah Lembaga Selain Bank (LSB) karena dinilai kurang tepat, dapat menimbulkan kerancuan, dan dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda.

---

The problem with this legal research is: (i) the position of Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK) in supervising Electronic Money Issuer; (ii) supervision of Bank Indonesia (BI) for the issuance of Electronic Money by Financial Services Institutions; and (iii) coordination between the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) under the supervision of Electronic Money Issuer. The type of research used in this thesis is normative legal or juridical legal research, namely research that uses secondary data as a source or primary legal material and secondary legal material. Thus, this research was carried out based on existing legal regulations. The problems examined in the research and writing of this law are the regulations related to the Financial Services Authority (OJK), Electronic Money, and Electronic Money Issuer. The results of this legal research show that the Financial Services Authority (OJK) is a supervisory institution of Financial Services Institutions that issues Electronic Money in the form of Banks and Non-Bank Financial Industries (IKNB) consisting of Insurance, Pension Funds, Financing Institutions, and Other Financial Services Institutions. The supervision of the Financial Services Authority (OJK) on the issuance of Electronic Money by Financial Services Institutions is based on the authority of the Financial Services Authority (OJK) as supervisor, namely supervision of Electronic Money Publishers to encourage Banks and Non-Bank Financial Industries (IKNB) to support economic growth and maintain monetary stability. Coordination between the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) in the supervision of Electronic Money Issuer is that Bank Indonesia (BI) has the authority to grant permission to become an Electronic Money Issuer and the Financial Services Authority (OJK) has the authority to supervise towards Electronic Money Issuer in the form of Banks and Non-Bank Financial Industries (IKNB). In the case of issuance by Non-Financial Services Institutions, supervision of issuance and electronic money is carried out by Bank Indonesia (BI) as a payment system supervisory institution. The suggestion after conducting this legal research is that the Financial Services Authority (OJK) should make a Financial Services Authority Regulation (POJK) which specifically regulates Electronic Money Publishers. Bank Indonesia (BI) should not use the term Non-Bank Institution (LSB) because it is considered inaccurate, can cause confusion, and can lead to different understanding.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasar Modal merupakan sarana investasi bagi investor yang ingin memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk intrumen investasi yang ada di Pasar Modal adalah Obligasi. Perlindungan investor merupakan satu kata kunci di Pasar Modal. Perlindungan merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya. Hal ini sangat penting dan mutlak karena bagaimana mungkin investor menanamkan dananya jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap investasinya. Sampai saat ini, baru terdapat satu putusan pengadilan yang menangani kasus terkait Emiten Gagal Bayar. Putusan pengadilan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Obligasi terhadap Emiten Gagal Bayar dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan untuk mengkaji apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain: 1) perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Obligasi terhadap Emiten Gagal Bayar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal bersifat preventif dan represif; dan 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, khususnya mengenai posisi Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang Obligasi di dalam maupun di luar pengadilan.

---

ABSTRACT
Capital Market is an investment tool for investors who want to get profit. One of the investment instruments in Capital Market is Bond. Investor protection is one of the keywords in Capital Market. Protection is a basic need of investors in which its availability must be guaranteed. Investor Protection is very important because how could investor have their money invested without any guarantee or protection to their investment. To date, there is only one court judgment related to Default Issuer. It is the Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.SusPailit/2016. The purpose of this thesis is to examine the legal protection provided to the Bond Holders against Default Issuer in accordance with laws and regulations in Capital Market, and to examine the conformity of the Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 with the Law Number 8 Year 1995 concerning the Capital Market. Based on the analysis, some conclussions are made, among others: 1) legal protection given to the Bond Holders against Default Issuer pursuant to laws and regulations in the Capital Market is preventive and repressive; and 2) Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.SusPailit/2016 is made in accordance with the Law Number 8 Year 1995 concerning the Capital Market, especially regarding the role of Trust-Agent in representing the interest of Bond Holders inside and outside the court.

Abstrak :
Prinsip GCG merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal terutama ketika Perusahaan Terbuka melakukan aksi penghapusan pencatatan sahamnya dari Bursa secara sukarela (voluntary delisting). Menurut KNKG dalam Pedoman Umum GCG Tahun 2006, prinsip GCG yang berlaku di Indonesia dikenal sebagai TARIF yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness.  Dalam rangka penyusunan tesis ini, Penulis telah melakukan metode Penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan penggunaan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa aspek penting yang menjadi urgensi implementasi prinsip TARIF dalam aksi korporasi voluntary delisting saham. Dalam kasus voluntary delisting saham PT. Danayasa Arthtama Tbk telah mematuhi kelima prinsip TARIF dan implementasi prinsip tersebut tercermin dalam kerangka tata kelola perseroan (struktur-proses-hasil tata kelola) yang menunjukkan adanya praktik tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan aksi voluntary delisting saham, baik dari tahap pra-delisting hingga paska delisting. Berlandaskan hasil penelitian, Penulis menyarankan adanya harmonisasi konsep delisting saham dan pengaturan kelima prinsip TARIF dalam peraturan hukum pasar modal di Indonesia melalui pembaharuan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia guna mewujudkan kegiatan pasar modal yang fair dan senantiasa mengedepankan perlindungan hukum bagi pemegang saham publik. ......GCG Principles are fundamental elements in capital market activities especially when Public Company decided to voluntary delist its public shares from stock exchange. According to KNKG’s General Guidelines for GCG (2006), GCG’s Principles are known as TARIF, which stands for Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness. For this thesis, the author has conducted normative legal research and used secondary data in the form of primary and secondary legal materials which were obtained through literature studies and content analysis. Furtehermore, based on research results, several aspects were found as the urgency of implementing GCG Principles in voluntary delisting activity and the implementation of the TARIF principles reflected in Indonesia’s capital market law. In the case of voluntary delisting PT Danayasa Arthatama Tbk’s shares, the company has complied with and implemented TARIF principles, in which the implementation reflected in their governance framework (governance structure-process-outcome), which indicates the existentence of GCG in its shares’s voluntary delisting procedural, from the pre-delisting stages to post-delisting stages. Therefore, the author suggests the harmonization of stock delisting concept and the overal regulation of TARIF Principles in Indonesia’s Capital Market Law through the renewal of the Indonesia Capital Market Law to create a fair capital market activity and always prioritize legal protection for the company’s public shareholders.  

Abstrak :
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perbedaan lembaga pemeringkat dalam memberikan peringkat terhadap yield obligasi yang dilihat melalui tingkat penyimpangan error. Penelitian ini menggunakan analisis regresi ordinary least square, uji beda compare means, dan uji beda Analysis Of Variance (ANOVA) menggunakan SPSS.16 dan Eviews.4. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol yakni firm size, maturity, call provision, sinking fund, dan the industry of the issuer. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perbedaan lembaga pemeringkat berpengaruh signifikan terhadap yield obligasi. Hasil lainnya juga memaparkan bahwa secara empiris tingkat penyimpangan ratarata atas penilaian obligasi terhadap spread yield yang dilakukan oleh Pefindo dan PT Fitch Ratings Indonesia tidak berbeda secara signifikan. ...... The objective of this study is to determine the effect of different agencies in ranking for the bond yields are seen through deviaton error rate. This study used ordinary least squares regression analysis, compare different test means, and different test Analysis Of Variance (ANOVA) using SPSS.16 and Eviews.4. This study used several control variables that firm size, maturity, call provision, sinking fund, and the industry of the issuer. The results of this study demonstrate that the agency's differences have significant effect on bond yields. Other results are also presented that empirically the average deviation levels above the bond yield spreads assessment conducted by the Pefindo and PT Fitch Ratings Indonesia did not differ significantly.