Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Samuel Huntington dalam "the Clash of Civilazation" menyebutkan signifikansi budaya dalam menganalisa fenomena hubungan internasional pasca perang dingin. Begitupun kontemplasi dari Francis Fukuyama dan Barry Smart menyebutkan faktor-faktor budaya cukup berperan dalam interaksi antar bangsa pasca perang dingin.

Produk para ilmuan di atas telah membangkitkan keingintahuan penulis mengkaji fenomena hubungan internasional dalam konteks signifikannya budaya dalam interaksi antar bangsa. Fenomena hubungan internasional yang akan menjadi fokus perhatian di dalam studi ini adalah munculnya kekuatan Islam sebagai alternatif penyaring kebudayaan Barat. Samuel Huntington telah menyebutkan bahwa Kebudayaan Barat telah mengalami pergeseran pengaruh dan berusaha mereidentifikasikan diri dan mereinventarisasikan kembali pengaruh besarnya. Dalam proses tersebut kebudayaan Barat menemukan munculnya kekuatan baru dan berhadapan dengan kebudayaan Islam dan Cina. Pengaruh kebudayaan ini cukup besar, yaitu sebagai pembanding dari kebudayaan Barat. Realita yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan beberapa negara Islam lainnya ternyata telah menghadapkannya pada posisi yang berlawanan dengan kepentingan Barat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aljazair, Revolusi Islam Iran, Libia, Iraq dan masyarakat di negara-negara Islam lainnya seperti Palestina memiliki kecenderungan untuk menolak kebudayaan Barat. Mereka secara relatif mungkin dapat menerima modernisasi tetapi tidak berarti harus menerima kebudayaan Barat itu. Keengganan mereka merupakan merupakan response akibat mengemukanya ketidakadilan dan dominasi yang dilakukan pihak Barat dalam interaksi internasional.

Dari paparan kerangka teoritis di atas, penulis mencoba merumuskan masalah penelitian , yaitu "Apakah Fundamentalisme Islam merupakan reaksi terhadap kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel' dalam perjanjian Palestina Israel (1991-1993) ?" Dengan bertujuan untuk memahami bahwa dalam studi hubungan internasional, faktor-faktor di luar power atau keamanan konvensional dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Salah satu faktor itu adalah pengaruh dari budaya (agama). Dalam penelitian ini juga akan menyangkut persepsi terhadap unsur budaya yang merupakan Fundamentalisme Islam yang akan dilihat keterhubungan antar variabelnya dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, maka penulis mencoba mengaplikasikan model sistemik dengan metode penelitian "content analysis" untuk mencari hubungan pengaruh antara kedua variabel penelitian itu melalui verifikasi hipotesa.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Fundamentalisme Islam merupakan reaksi terhadap kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel. Sementara itu, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Peta Fundamentalisme Islam, mulai sumbernya di Barat sampai imbasnya dalam bentuk Fundamentalisme Lokal, menunjukkan persoalan fundamentalisme ternyata amat kompleks. Banyak faktor yang turut mempengaruhi, tidak hanya faktor sosial ekonomi tapi juga politik dan budaya.

Studi-studi tentang Fundamentalisme Islam seharusnya mendapat tempat yang besar di dalam kerangka pemikiran para peneliti oleh karena dewasa ini muncul fenomena Islam dalam hubungan internasional yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara.

Abstrak :
Israel pada masa pemerintahan Yitzhak Rabin yang kedua (1992-1995) cukup menarik untuk diamati karena selama tiga tahun masa pemerintahan tersebut Israel banyak mengeluarkan kebijakan yang cukup kondusif bagi perdamaian di Timur Tengah. Salah satu kebijakan Israel tersebut adalah kesediaannya mengadakan perundingan damai secara Iangsung dengan PLO, organisasi yang selama ini dipandangnya sebagai organisasi teroris. Perundingan ini menghasilkan Declaration of Principles (DoP) yang ditandatangani di Washington DC, AS pada ianggal 13 September 1993, Masyarakat dunia berharap DoP dapat menjadi latigkah awal bagi peayelesatan konflik Israel-Palestina secara menyeluruh. Poin penting dari DoP adalah kesediaan Israel memberi otonomi kepada Otoritas Palestina di Jalur Gaza dan kota Jericho. Otonomi ini juga akan diberlakukan di wilayah-wilayah Tepi Barat lainnya. Berdasarkan pada teori kebijakan luar negeri yang mengatakan bahwa faktor pemimpin sangat berperan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri (foreign policy decision making), maka permasalahan utama yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor infernal dan ekstemal apa saja yang telah mendorong Yitzhak Rabin sehingga pada masa pemerintahannya yang kedua dia banyak mengeluarkan kebijakan yang cukup kondusif bagi perdamaian di Timur Tengah khususnya dalam konteks penyelesaian konflik Israel-Palestina. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis case studies. Paradigma penelitian ini adalah konstruktivisme. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data-data tersebut kemudian dianalisa dengan metode hermeneutic interpretative. Dalam penelitian studi hubungan intemasional dikenal tiga tingkatan analisa yaitu reduksionis, korelasionis, dan induksionis. Dalam penelitian ini, tingkat analisa yang dipakai adalah tingkat analisa reduksionis. Dan data-data yang ada, dapat diketahui bahwa terdapat empat faktor penting yang mendorong Yitzhak Rabin memberikan konsesi otonomi kepada pihak Palestina yang merupakan bagian dari kebijakan pro perdamaiannya, yaitu: faktor prinsip tanah untuk perdamaian (land for peace); faktor adanya keiiiginan untuk menjaga kernumian Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis; faktor keamanan; dan dukungan publik Israel.

Abstrak :
Film "Farha" adalah karya sutradara Darin J. Sallam dari Yordania, dirilis pada 2021, yang mengisahkan tragedi Nakbah tahun 1948 di Palestina melalui sudut pandang tokoh utama, Farha. Film ini berhasil menyampaikan pesan telah mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu Best Feature Film di Malmo Arab Film Festival, Best Youth Feature Film di Asia Pacific Screen Awards, dan menjadi pemenang pada kompetisi Red Sea International Film Festival. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori strukturalisme yang digunakan untuk meneliti mengacu pada teori strukturalisme Christian Metz dan teori psikoanalisis mengacu pada teori psikoanalisis Sigmund Freud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti tokoh dan penokohan dalam film Farha dengan menggunakan pendekatan strukturalisme dan psikoanalisis. Melalui penelitian ini diharapkan agar pembaca dapat memahami film Farha dengan lebih holistik sehingga menambah wawasan dalam meneliti film sebagai karya sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter Farha lebih dipengaruhi oleh dorongan tak sadar (Id) untuk bertahan hidup, sementara karakter pendukung seperti ayah Farha, Farida, Syaikh, Saleh, Paman Farha, Nasser, Tentara Palestina, dan Israel lebih dipengaruhi oleh mekanisme Ego dan Superego dalam menghadapi kompleksitas situasi cerita. ......"Farha" is a film directed by Darin J. Sallam from Jordan, released in 2021, which depicts the tragedy of the 1948 Nakba in Palestine through the perspective of the main character, Farha. The film successfully conveys its message and has received several awards, including Best Feature Film at the Malmo Arab Film Festival, Best Youth Feature Film at the Asia Pacific Screen Awards, and emerged as the winner in the Red Sea International Film Festival competition. This research utilizes a qualitative descriptive method. The structuralism theory employed in this study refers to Christian Metz's structuralism theory, while the psychoanalysis theory refers to Sigmund Freud's psychoanalysis theory. The objective of this research is to analyze the characters and characterization in the film "Farha" using the approaches of structuralism and psychoanalysis. Through this research, readers are expected to gain a more holistic understanding of the film "Farha," thus enriching insights into the study of film as a literary work. The findings of the research reveal that the character of Farha is more influenced by unconscious impulses (Id) to survive, while supporting characters such as Farha's father, Farida, Syaikh, Saleh, Uncle Farha, Nasser, Palestinian Soldiers, and Israel are more influenced by the mechanisms of Ego and Superego in facing the complexity of the story.

Abstrak :
Pendudukan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina selama 76 tahun, telah menghasilkan berbagai upaya perlawanan. Menyadari hal ini, individu, kelompok aktivis dan masyarakat di seluruh dunia telah menemukan cara-cara kreatif untuk mengekspresikan solidaritas terhadap perjuangan Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana simbol semangka digunakan, diinterpretasikan, dan disebarluaskan sebagai bentuk ekspresi solidaritas terhadap perjuangan Palestina di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ikon simbolis semangka yang warnanya mirip dengan bendera Palestina, telah berkembang dan menjadi bagian dari ekspresi solidaritas dan perlawanan terhadap penindasan yang dialami oleh rakyat Palestina. Popularitas penggunaannya meningkat sejak eskalasi konflik Israel-Palestina pada 7 Oktober 2023, dalam berbagai bentuk konten visual, emoji hingga filter TikTok. Hal ini memperluas jangkauan simbolisme semangka di media sosial, dan berdampak pada gerakan solidaritas global. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan semangka sebagai simbol memiliki sejarah, makna, dan perkembangan yang signifikan di media sosial sebagai wujud ekspresi dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina dan memperkuat gerakan solidaritas global. ......The 76 years of occupation and injustice perpetrated by Israel against the Palestinians has resulted in various resistance efforts. Recognizing this, individuals, activist groups and societies around the world have found creative ways to express solidarity with the Palestinian cause. This research aims to analyze how the watermelon symbol is used, interpreted, and disseminated as a form of expression of solidarity with the Palestinian cause on social media. The research method used is a descriptive qualitative approach through relevant literature sources. The results show that the use of the watermelon symbolic icon, which is similar in color to the Palestinian flag, has developed and become part of the expression of solidarity and resistance to the oppression experienced by the Palestinian people. The popularity of its use has increased since the escalation of the Israeli-Palestinian conflict on October 7, 2023, in various forms of visual content, emojis to TikTok filters. This expanded the reach of watermelon symbolism on social media, and impacted the global solidarity movement. The conclusion of this research is that the use of watermelon as a symbol has a significant history, meaning and development in social media as an expression of the international community's support for the Palestinian cause and strengthening the global solidarity movement.

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya Amerika Serikat dalam mengimplementasikan Peta Jalan Damai dalam konflik Israel-Palestina. Hal ini menjadikan kepemimpinan Amerika Serikat sebagal mediator dalam berbagai perundingan damai di Timur Tengah kembali menemui kegagalan. Tema ini sangat menarik bagi penulis karena sepanjang sejarah konflik yang telah berlangsung Iebih dari setengah abad ini, Amerika Serikat selalu berkeinginan menjadi pendamai. Hai ini teriihat pada 1918-1919 (masa Presiden Wilson), telah menjadi peristiwa pertama intervensi politik Amerika Serikat ke Timur Tengah, berkenaan dengan pembagian Imperium Usmaniyah. Sehingga sampai saat ini dalam setiap politik Iuar negerinya Amerika Serikat tidak pernah menghilangkan perhatiannya terhadap kawasan Timur Tengah termasuk dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Tesis ini diawali dengan menggambarkan sejarah konflik Israel-Palestina, perundingan damai yang pernah dilakukan hingga pada Peta Jalan Damai, serta pengaruh politik Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya terhadap konflik Israel-Palestina. Namun penghambat yang menyebabkan kegagalan dari impiementasi Peta Jalan Damai ini tidak tertepas dari faktor keberpihakan Amerika Serikat terhadap Israel dikarenakan kuatnya loby Yahudi dan ketidaktegasan Amerika Serikat sendiri. Disamping itu faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi adaiah sengketa mengenai kepemilikan dan batas wilayah, meningkatnya aksi kekerasan dan aksi pro dan kontra dalam pemerintahan kedua belah pihak yang bertikai. Dalam menjelaskan peran kepemimpinan Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina pada Peta Jalan Damai penulis menggunakan teori dari John P.Lovell mengenai Leadership Strategy berdasarkan kapabilitas suatu negara dalam melaksanakan politik luar negeri disamping itu penulis juga merasa perlu menggunakan teori dari Vincent Ferraro and Ruth C. Lawson tentang teori Hegemonic Stability mengenai syarat status dominan tunggal untuk bisa menjadi hegemon di suatu kawasan. Peran Amerika menjadi mediator utama dalam konflik Israel-Palestina, penulls menggunakan teori dari Marvin C. Ott tentang peran dari intervensi pihak ketiga. Sedangkan mengenai pengkategorian penyebab dari konflik yang berlangsung, penults berupaya memaparkan teori dari K.J. Hoisti yang menyebutkan bahwa konflik antara Israel-Palestina dikategorikan kepada konflik terotoriai terbatas, konflik yang diakibatkan oleh suatu negara untuk memepertahankan hak mereka dan konflik karena imperialisme terbatas. Penelitian dalam tesis ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang fazimnya disebut juga dengan deskriptif analisis. Data yang berhasil diperoleh lebih dominan beresal dari data sekunder. Hasil dan penelitian menunjukkan bahwa faktor keberpihakan dari Amerika Serikat terhadap Israel merupakan faktor dominan yang bisa dikategorikan kepada faktor internal yang menjadi penyebab utamagagalnya kepemimpinan Amerika Serikat dalam implementasi Peta Jalan Damai disamping faktor eksternal lain: sengketa mengenai kepemilikan dan batas wilayah; meningkatnya aksi kekerasan; serta aksi pro dan kontra dalam pemerlntahan kedua belah pihak yang juga ikut mempengaruhi.

Abstrak :
Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 memicu konflik dan eskalasi baru antara Palestina dan Israel. Konflik ini menjadi sumber pemberitaan media massa di berbagai belahan dunia, tetapi pemberitaan dari media massa negara-negara Barat menuai banyak kritikan akibat bias yang terdapat dalam liputannya, termasuk dalam media massa Jerman. Penelitian ini menganalisis judul berita terkait konflik Israel-Palestina 2023 pada media massa Jerman BILD dalam portal berita daringnya, Bild.de, ketika melaporkan peristiwa konflik dalam satu bulan setelah tanggal 7 Oktober 2023. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teori analisis wacana kritis dari Fairclough (2010), penelitian ini bertujuan menjelaskan penulisan serta mengeksplorasi makna nomina yang digunakan oleh Bild.de dalam judul-judul berita. Penulis menemukan adanya bias dalam judul-judul berita yang diproduksi oleh Bild.de dalam memberitakan konflik Israel-Palestina 2023. Bias dalam judul-judul berita terlihat dalam penggunaan nomina atau kata benda yang mengasosiasikan Hamas dengan terorisme, orang-orang yang mendukung Palestina sebagai pembenci Israel, ataupun seruan yang bersifat pro-Palestina sebagai pernyataan kebencian terhadap Israel atau kaum Yahudi. Temuan ini juga menunjukkan bahwa judul-judul berita yang dikeluarkan oleh Bild.de sangat dipengaruhi oleh politik luar negeri Jerman yang mendukung Israel. ......The Hamas attack on Israel on October 7, 2023 triggered a new conflict and escalation between Palestine and Israel. This conflict has become a source of mass media coverage in various parts of the world, but the news from Western mass media has received a lot of criticism due to the bias contained in its coverage, including in the German mass media. This study analyzes news headlines related to the 2023 Israel-Palestine conflict in the German mass media BILD in its online news portal, Bild.de, when reporting conflict events in the month after October 7, 2023. Using a qualitative approach based on Fairclough's (2010) critical discourse analysis theory, this study aims to explain the writing and explore the meaning of the nouns used by Bild.de in the headlines. The author found bias in the headlines produced by Bild.de in reporting the 2023 Israel-Palestine conflict. Bias in the headlines can be seen in the use of nouns that associate Hamas with terrorism, people who support Palestine as haters of Israel, or pro-Palestinian calls as a statement of hatred towards Israel or the Jews. The findings also show that the headlines issued by Bild.de are heavily influenced by German foreign policy in favor of Israel.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri AS dalam konflik Israel-Palestina khususnya pada saat masa Presiden Bush, serta menjelaskan faktor-faktor eksternal dan internal AS yang berubah dan tidak dapat diabaikan pada saat itu sehingga membuat AS melakukan adaptasi dalam perilakunya. Dalam hal ini penulis menggunakan negara sebagai unit analisa. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah perilaku kebijakan AS sebagai satu-satunya negara yang mengalami perubahan secara signifikan dalam doktrin dan kebijakan luar negerinya setelah peristiwa serangan teroris tanggal 11 September 2001. Adaptasi perilaku AS, merupakan respon AS terhadap perkembangan di lingkungan eksternalnya yaitu peningkatan eskalasi konflik di wilayah pendudukan di Palestina, adanya tekanan dari negara-negara asing termasuk dari negara-negara yang merupakan "sekutu dekat" AS di kawasan serta strategi ofensif yang dijalankan oleh Perdana Menteri Israel Ariel Sharon sejak tahun 2001. Di samping itu, adaptasi perilaku AS tersebut juga merupakan respon AS atas perkembangan di lingkungan internalnya yaitu adanya keprihatinan anggota Kongres/Senat serta publik domestik AS, adanya kekhawatiran kehilangan momentum positif proses perdamaian di Timur Tengah serta adanya kekhawatiran menurunnya koalisi global anti terorisme di kalangan Pemerintah AS. Pembahasan mengenai permasalahan dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran sebagai alat analitis.Dengan menggunakan pendapat Rosenau yang mengaitkan antara tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya dengan respon terhadap aksi dari lingkungan eksternal dan internal serta penjelasan bahwa kebijakan luar negeri perlu dipikirkan sebagai suatu proses adaptif, pendekatan sistem politik David Easton, Mochtar Mas'oed dan Hoisti mengenai komponen kebijakan luar negeri serta teori yang dikemukakan Howard Lentner bahwa dalam mencapai tujuan politik luar negerinya, suatu negara mengalami serangkaian penyesuaian yang tetap yang terjadi di dalam negara maupun antara negara dengan situasi yang dihadapi, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut. Hasil dari penulisan ini adalah adaptasi perilaku AS diwujudkan dalam beberapa penyesuaian kebijakan luar negeri AS mengenai konflik Israel-Palestina, yang mencapai puncaknya pada peluncuran roadmap pembentukan dua negara sebagai penyelesaian terhadap konflik Israel-Palestina pada tanggal 30 April 2003. Dalam roadmap disebutkan bahwa realisasi pengakhiran konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai dengan penghentian kekerasan dan tindakan terorisme, dengan pemimpin Palestina yang mampu secara tegas mengambil tindakan melawan tindakan teror dan mampu untuk membangun demokrasi berdasarkan toleransi dan kemerdekaan, kesediaan Israel untuk melakukan apa yang diperlukan bagi berdirinya negara Palestina dan diterimanya oleh kedua pihak suatu wilayah pemukiman sebagaimana telah diatur dalam roadmap tersebut. Peluncuran roadmap perdamaian merupakan wujud adaptasi kebijakan Presiden Bush pada tingkat perilakulaksi dalam konflik Israel-Palestina, dimana sebelumnya Presiden Bush selalu menolak thrill tangan langsung untuk menggerakkan proses perdamaian. Presiden Bush kini mengulurkan tangannya langsung dengan meletakkan kapasitas dan pengaruh AS untuk membuka kembali solusi politik yang selama lebih dari dua tahun tertutup rapat.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pengaruh karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel terhadap pemberontakan penduduk Palestina antara tahun 2000-2009. Masalah air merupakan masalah yang sangat krusial di Palestina dan Israel, bahkan menjadi salah satu isu kunci konflik Palestina-Israel. Hal itu karena di wilayah-wilayah yang cenderung kering, air berarti kehidupan. Eksploitasi sumber-sumber air oleh Israel menjadikan penduduk Israel lebih mudah memperoleh pasokan air, sementara penduduk Palestina semakin sulit mendapatkannya dalam jumlah yang memadai. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana karakteristik sumber daya air di sana serta seberapa besar pengaruhnya terhadap terjadinya, durasi, maupun intensitas pemberontakan penduduk Palestina pada periode spesifik tersebut. ......This research is about to discuss the impact of water resource characteristics in Palestine-Israel on Palestinian uprising during 2000 to 2009. As being a part of the dry-areas, water resource is one of the crucial issues in this circumstance. Furthermore, Israel water resource exploitation obtained to supply it easily, while the Palestinians found it more difficult to obtain their need in adequate amounts. Finally, the objective of this research is to analyze the characteristics of water resources in this area and find how deep its impact on the occurrence, the duration, and the intensity of Palestinian uprising in this specific period.

Abstrak :
Resolusi Uniting for Peace diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1950. Tujuannya adalah untuk memungkinkan Majelis Umum menanggapi suatu permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia apabila Dewan Keamanan sedang buntu karena penggunaan hak veto oleh salah satu negara anggota tetapnya. Skripsi ini melihat bagaimana penggunaan Resolusi Uniting for Peace oleh Majelis Umum. Hal tersebut dilakukan dengan melihat kepada sejarah resolusi tersebut dan juga perkembangan penggunaan Resolusi Uniting for Peace. Pembahasan dalam skripsi ini juga akan melihat kepada praktik penggunaan Resolusi Uniting for Peace dalam dua kasus yaitu Krisis Suez pada tahun 1956 dan konflik Israel-Palestina dalam emergency special session ke-7. Untuk melaksanakan pembahasan tersebut, penelitian yang dilakukan akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu dengan melihat kepada perihal seperti asas-asas hukum dan sejarah hukum. Analisis yang dilakukan akan melihat penggunaan Resolusi Uniting for Peace dalam konteks Piagam PBB dan sejarah PBB. Dari penelitian dan pembahasan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Resolusi Uniting for Peace diadopsi sebagai suatu upaya untuk memperkuat sistem collective security di Piagam PBB dan membantu PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keamannan internasional. Tetapi perkembangannya menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin sudah terlupakan, hal ini bisa terlihat dalam penggunaannya pada emergency special session ke-7.

---

The Uniting for Peace Resolution was adopted by the United Nations General Assembly in 1950. Its purpose was to allow the General Assembly to respond to a problem threatening international peace and security if the Security Council was frozen in place because of the use of the veto by a permanent member. This thesis looks into how the Uniting for Peace Resolution was used by the General Assembly. This is done by reviewing the history of the resolution and the development of its usage. This thesis also looks at how the Uniting for Peace Resolution is used in the Suez Crises of 1956 and in the Israeli-Palestinian Conflict, specifically during the 7th emergency special session. To conduct this discussion, the research will be carried out using the normative method where I will discuss it based on points such as the principles of law and the history of law. This analysis will be conducted by viewing the Uniting for Peace Resolution in the context of the UN Charter and the History of the UN. From that research and discussion, I have arrived at the conclusion that the Uniting for Peace Resolution was adopted as a means to strengthen the collective security system of the UN Charter and to aide the UN in realizing international peace and security. But its development shows me that that purpose might have been forgotten, this can be seen in its usage during the 7th emergency special session.