Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Bandara Soekarno - Hatta merupakan salah satu bandar udara yang berada dibawah pengelolaan PT. (Persero) Angkasa Pura II, dimana Bandara Soekarno - Hatta mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga beban tugas dan tanggung jawabnya sudah sangat berat, maka sudah selayaknya Bandara Soekarno - Hatta dijadikan sebagai kantor cabang.

Mengacu risalah rapat umum pemegang saham perusahaan Perseroan PT. Angkasa Pura II pada tanggal 30 Desember 1995 disebutkan bahwa struktur organisasi perusahaan diarahkan menjadi organisasi kantor pusat dan cabang termasuk Bandara Soekarno - Hatta.

Berdasarkan acuan tersebut diatas, maka dilakukan perancangan organisasi Bandara Soekarno - Hatta yang pada intinya, untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Bandara Soekarno - Hatta dalam membentuk organisasi kantor cabang dan faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Atas dasar hal tersebut maka perancangan organisasi Bandara Soekarno - Hatta dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pembukaan kantor cabang Bandara Soekarno - Hatta.

Untuk mendukung dalam perancangan organisasi tersebut digunakan kerangka pemikiran dengan memakai teori organisasi dan pendukung lainnya yang berhubungan dengan perancangan organisasi Bandara Soekarno - Hatta.

Penelitian yang dilakukan bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan metode survei, penelitian analisa pekerjaan dan aktivitas serta penelitian perpustakaan dan dokumenter.

Adapun perusahaan yang menjadi obyek penelitian adalah Bandara Soekarno - Hatta yang hergerak dibidang jasa kebandarudaraan.

Berdasarkan hasil penelitian dari perancangan organisasi Bandara Soekarno - Hatta, diketahui bahwa adanya perampingan struktur organisasi di lingkungan Bandara Soekarno - Hatta.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa perancangan organisasi Bandara Soekarno - Hatta merupakan faktor yang penting dalam suatu perusahaan, hal ini berkaitan dengan pembukaan kantor cabang tersebut. Untuk itu dapat diklasifikasikan Bandara Soekarno - Hatta sebagai pelaksana operasional, sedangkan kantor pusat sebagai perencana.

Abstrak :
Pembangunan Yogyakarta International Airport mendorong pergeseran aktivitas maupun pertambahan aktivitas terhadap tanah-tanah yang berada di sekitarnya. Kawasan sekitar bandara akan ikut berkembang dan dimanfaatkan sebagai investasi terutama pada lahan yang mempunyai prospek dan menghasilkan keuntungan bagi berbagai pihak. Fenomena terjadinya perubahan harga tanah disekitar bandara tak dapat dihindari akibat tingginya permintaan terhadap tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan harga tanah yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo dengan adanya Yogyakarta International Airport serta faktor lainnya yang mempengaruhi perubahan harga tanahnya. Metode yang digunakan penelitian adalah deskriptif komparatif dengan membandingkan sebelum dan setelah dibangunnya bandara. Diketahui pada klasifikasi jarak kelas jarak dekat, perubahan harga tanah didominasi oleh kelas perubahan harga tanah yang tinggi. Harga tanah disekitar bandara sangat tinggi kemudian menurun seiring menjauhnya jarak terhadap bandara namun akan meningkat kembali pada saat mendekati pusat-pusat kegiatan. Selain jarak terhadap pusat-pusat kegiatan, harga tanah dipengaruhi oleh jenis penggunaan tanah dan aksesibilitas dari tanah itu sendiri. ......The development of Yogyakarta International Airport making a shift in activities and increased activity to the it surrounding. The area around the airport will be developed and will be use as an investment, especially in land that has prospects and generates profits for various parties. The phenomenon of land price changes around the airport is inevitable due to high demand for land. This study aims to find out the changes in land prices that occur in Kulon Progo Regency with the presence of Yogyakarta International Airport and other factors that influence the change in land prices. The method used by the research is comparative descriptive by comparing before and after the construction of the airport. In the classification of near distances classification, land price changes are dominated by high classification. Land prices around the airport are very high then decrease as the distance away from the airport but will increase again when approaching another centers area. In addition to the distance to the centers of activity, the price of land is affected by the type of land use and accessibility.

Abstrak :
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dengan luas kawasan keseluruhan kurang Iebih 1800 hektar, dan 3/4 dari keseluruhan luas kawasan bandar udara merupakan ruang terbuka. Lokasi bandar udara tersebut relatif berdekatan dengan Pulau Rambut dan Pulau Bokor, serta Hutan Lindung Angke dan Cagar Alam Muara Angke yang kesemuanya tersebut ditetapkan sebagai daerah konservasi kehidupan burung yang dilindungi serta dilestarkan. Burung-burung tersebut setiap hari secara rutin melakukan pergerakan migrasi harian untuk mencari makan ke Pulau Jawa pada pagi hari dan kemudian pada waktu sore harinya kembali lagi ke pulau-pulau tersebut. Kawasan di sekitar bandar udara merupakan kawasan jelajah burung-burnng yang sejenis dari konservasi untuk mencari makan di kawasan sekitar bandar udara. Pergerakan burung di sekitar bandar udara sangat membahayakan keselamatan penerbangan karena dapat mengakibatkan terjadinya tabrakan pesawat udara dengan burung (bird strike). Tesis ini meneliti konflik kawasan kehidupan burung di sekitar bandar udara dengan kawasan pergerakan pesawat udara. Hipotesis penelitian yang dikemukakan yaitu: 1. Semakin tinggi jumlah pergerakan pesawat udara, maka semakin tinggi resiko kecelakaan pesawat udara akibat tabrakan dengan burung. 2. Semakin tinggi populasi burung di kawasan sekitar bandar udara, maka semakin tinggi resiko kecelakaan pesawat udara akibat tabrakan dengan burung. Metode penelitian menggunakan deskripsi eksplanatori dan analisis data menggunakan uji statistik korelasi. Data penelitian merupakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan yaitu populasi burung di kawasan sekitar bandar udara, dan data sekunder adalah data jumlah pergerakan pesawat udara dan jumlah kejadian tabrakan pesawat udara dengan burung diperoleh dari data produksi Divisi Pelayanan Lalu-lintas Udara dan Aerodrome Control. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji, masalah ini dapat dikemukakan yaitu: Jika penelitian dilakukan lebih lama terhadap populasi burung, maka koefisien korelasi antara populasi dan kejadian tabrakan pesawat udara dengan burung akan terlihat. Akan lebih terlihat jika yang diamati adalah populasi burung yang melakukan pergerakan ke arah jalur penerbangan. Dengan demekian kedepan penelitian harus diarahkan pada variabel ini. Peristiwa tabrakan pesawat udara dengan burung biasanya terjadi pada sore atau menjelang petang hari dan umumnya pada saat pesawat udara sedang melakukan pendekatan untuk mendarat. Peristiwa tersebut sering terjadi di landasan pacu nomor 2, arah 2500 sebelah kanan (Runway 25 Right), yaitu arah landasan pacu yang memiliki jumlah pergerakan pesawat udara terpadat. Tabrakan pesawat udara dengan burung tersebut terjadi dimungkinkan oleh pergerakan burung-burung saat kembali ke pulau Rambut pada sore atau menjelang petang hari dari kawasan Hutan Lindung Angke dan Muara Angke serta dari kawasan bandar udara. Saran: Pengelolaan lingkungan bandara dalam upaya mencegah burung di kawasan sekitar bandar udara, yaitu meniadakan kawasan yang disenangi burung melalui perbaikan infrastruktur kawasan terbuka bandar udara. Pengelolaan lingkungan di luar kawasan bandar udara seharusnya dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat untuk menciptakan atau melestarikan kawasan habitat yaitu kawasan yang disenangi burung yang lokasinya jauh dari kawasan bandar udara, seperti kawasan hutan mangrove di pesisir Kepulauan Seribu, Pantai utara Banten, Pantai utara Jakarta, Pantai utara Jawa Barat, sehingga burung dapat memperoleh makanan secara alami. Dengan demikian burung-burung tidak mencari makanan ke kawasan sekitar bandar udara sehingga keselamatan penerbangan dapat terjaga.

---

Soekarno-Hatta International Airport covers an overall area of approximately 1800 hectares, and three quarters of it is an open space. Its location is relatively close to the islands of Rambut and Bokor, and to Angke Protected Forest and Muara Angke Nature Reserve, both of which have been determined as areas for the conservation of protected and preserved bird species. These birds migrate daily to Java in the morning in search for food and return to the islands in the evening. Birds of a species similar to the one in the conservation travel for food across areas, which include the airport. Bird movement around the airport is extremely dangerous for flight safety due to possible bird strikes. This thesis studies conflicting bird habitats and airplane movement spaces. It proposes the following hypothesis: 1. The higher the flight frequency, the greater the risks of airplane crashes resulting from bird strikes. 2. The larger the bird population in areas surrounding the airport, the greater the risks of airplane crashes resulting from bird strikes. The research used an explanatory-descriptive method, and data were analyzed using statistical correlation assessment. Research data consisted of primary and secondary data; primary data were collected through direct in-field observations of bird population in the airport area, while secondary data were those produced by the airport's Air Traffic Service Division and Aerodrome Control. Conclusion: research results showed that there were no significant relations between studied variables. The following explains how: a). Longer period of bird population observations could have shown more clearly the coefficients of bird population and airplane crash frequency correlation. b). Research would come up with better results if observations were focused on the population of birds moving toward airstrips. Future researches should aim at this variable. Higher frequency of bird strikes was usually recorded in late afternoon or early evening while airplanes were approaching landing strips. Most frequent occurrence was at Runway 25 Right, which is the runway with the highest number of traffic. These possible bird strikes were due to birds returning to the island of Rambut in late afternoons or early evenings from Angke and Muara Angka protected forests and also from areas surrounding the airport. Recommendation: airport management should include measures to prevent bird from coming to the area by eliminating their favorite spots, and this would be possible through improvement of airport open space infrastructures. Zones outside the airport should be managed jointly by the Local authority and communities, the management of which should target preserving or establishing birds' habitats far away from the airport, such as the mangrove forest on the coast of Kepulauan Seribu as well as the coastlines of Northern Banten, Northern Jakarta and Northern West Java, to ensure that these birds are provided with their natural food. Such management will prevent them from searching for food in the areas surrounding the airport and guarantee safety of all flights.

Abstrak :
Pengadaan tanah bagi pembangunan di Indonesia semakin meningkat, baik sebagai tempat tinggal, tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, bahkan tempat yang digunakan untuk kepentingan umum. Namun, tidak jarang pengadaan tanah ini masih menciderai keadilaan di masyarakat, karena seharusnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta rasa keadilan di masyarakat. Dalam perkembangannya peraturan mengenai pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam upaya pemerintah untuk pengadaan tanah tidak jarang terjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat atau dengan pihak swasta. Terhadap banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat, maka sangatlah perlu dicari cara penyelesaian yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut Penulis akan mengungkap sengketa lahan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka, dimana terjadi konflik antara Pemerintah dengan masyarakat. Maka dari itu, muncul penyelesaian terhadap hambatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat tersebut.

---

Land procurement for construction in Indonesia is increasing, whether as a place of residence, a place to carry out business activities, or even a place used for public interest. However, it is still common for land procurement to harm justice in the society, because land procurement in the public interest should pay attention to existing regulations and a sense of justice in the society. On its development, regulations regarding land procurement are regulated in the Presidential Regulation Number 148 in 2015 about the Fourth Amendment of Presidential Regulation Number 71 in 2012 regarding the Implementation of Land Procurement for Construction in the Public Interest. In the government's efforts to procure land, it is still common for a dispute over the government and the society or with the private sector to happen. Regarding the number of land cases that occur in the society, it is very necessary to find a solution that is very beneficial for both parties. According to this view, the author will reveal the land dispute over the construction of the West Java International Airport or known as Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) in Majalengka Regency, where there is a conflict between the Government and the society. Therefore, a solution arises regarding the barriers to land procurement in the public interest in the construction project of the West Java International Airport.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perjanjian kerjasama usaha antara PT Angkasa Pura I Persero dengan PT Execujet Indonesia tentang pengelolaan pelayanan general aviation di bandara internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali. Permasalahan dalam Tesis ini adalah bagaimana perjanjian kerjasama usaha tersebut dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana seharusnya KPPU menyikapi adanya bisnis General Aviation Terminal yang merupakan bisnis perintis yang belum ada pengaturannya di Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah yuridis-normatif. Dalam penelitian yuridis-normatif ini, penelitian akan mengacu pada semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Setelah itu, akan dilihat mengenai penerapan dari peraturan-peraturan tersebut. Perjanjian tersebut bukan merupakan pelanggaran berdasarkan UU No. 5/1999. Akan tetapi, tindak lanjut dari Perjanjian tersebut yaitu tindakan penetapan harga secara sepihak oleh PT Execujet Indonesia lah yang merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan UU No. 5/1999 dikarenakan tindak lanjut tersebut tergolong ke dalam praktik monopoli penyalahgunaan posisi monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 UU No. 5/1999. KPPU mempunyai tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 35 angka 5 UU No. 5/1999 yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dikarenakan bisnis GAT ini merupakan bisnis perintis yang belum ada pengaturannya di Indonesia, seharusnya KPPU menjalan tugas tersebut. Dalam hal ini seharusnya KPPU melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada PT Angkasa Pura I Persero dan PT Execujet Indonesia agar dalam melakukan kegiatan usahanya mewujudkan iklim usaha yang kondusif. ......This thesis discuss the cooperation agreement between PT Angkasa Pura I Persero and PT Execujet Indonesia regarding management of general aviation services at I Gusti Ngurah Rai International Airport. The issues of this Thesis are how the cooperation agreement reviewed based on Law Number 5 of 1999 and how should KPPU have responded to the business of General Aviation Terminal which is a pioneer business that currently has no regulation in the Republic of Indonesia. The method that used in this Thesis is juridical normative. This method will refer to the prevailing laws and regulations pertaining to legal issues being addressed. After that, will be viewed about the application of these laws and regulations. Such agreement is not a violation based on Law No. 5 1999. However, the follow up of such agreement that is a unilateral pricing action by PT Execujet Indonesia which is an act that is prohibited under Law No. 5 1999, hence, such follow up is categorized into monopolistic practice abuse of monopoly position as regulated in Article 17 paragraph 1 of Law No. 5 1999. KPPU has duties as mandated by Article 35 number 5 of Law No. 5 1999 which provides advice and consideration to government policies related to monopolistic practices and or unfair business competition. GAT business is the pioneer business that has no regulation in Indonesia, KPPU should conduct its duty. In this case, KPPU should conduct guidance to PT Angkasa Pura I Persero and PT Execujet Indonesia in order to create a conducive business climate.

Abstrak :
The aim of this research is to optimise the utilization of third runway in Soekarno Hatta International Airport by giving recommendation based on calculation and simulation of runway capacity. The flight schedule data in Soekarno-Hatta International Airport was taken from flightradar24.com for duration of 1- 6 January 2020. The calculation of the runway capacity uses time space analysis method and simulation in BlueSky ATM Simulator. The highest runway capacity of 44 flights per hour is reached when the runway operates as take-off only or landing-only configuration. The simulation is conducted for 3 scenarios: 2 runways configuration, 3 runways configuration and 3 runways configuration with modification. The log data of simulation is analysed using Python programming to know the separation for every pair of flights and ensured that the minima distance due to wake turbulence is fulfilled. The recommendations are runway 07L/25R and 06/24 operates as segregated parallel operation by installing ILS on runway 06/24, extending NP2 and NP3 taxiway for increasing the capacity and reducing the runway incident probability. The results from extending the taxiway are the operation of runway 06/24 will not disturb runway 07L/25R operation, the runway capacity will increase by 60%, and the utilization of third runway will increase by 55%.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini memuat analisis risiko keamanan di Bandar Udara lnternasiona! Soekamo-Hatta. Meningkatnya jumlah penumpang dan anus lalu-lintas penerbangan serta keterbatasan tenaga dan teknologi pengamanan di Bandara Soekamo-Hatta memiliki tingkat kerentanan (vulnerability) dan risiko keamanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, seberapa besar tingkat keamanan Bandara Intemasional Soekamo-Hatta dan strategi pengamanan seperti apa yang telah dikembangkan pihak keamanan bandara untuk mengurangi tingkat risiko keamanan pada masa akan datang. Peristiwa peledakan born di Terminal F Bandara Intemasional Soekamo-Hatta pada tanggal 27 April 2003 merupakan bentuk nyata aksi kekerasan dan gangguan keamanan terhadap fasilitas bandara yang menimbulkan kerugian finansial dan korban luka-luka. Selain adanya ancaman teror born, risiko keamanan di bandara juga datang dari kasus-kasus pencurian, gangguan layanglayang, kerusakan mesin pesawat, kebakaran, kosleting fistrik, cairan berbahaya, senjata api, masuk landasan pesawat, merokok di area terlarang, membawa bahan peledak, dan penyusupan ke dalam pesawat. Selain itu juga maraknya aktivitas usaha illegal (pedagang asongan, porter liar, dan calo tiket) dapat menimbulkan risiko gangguan keamanan. Penelitian tesis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko keamanan di Bandara Soekarno-Hatta serta berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan yang terdapat di Bandara Soekamo-Hatta. Selain itu juga untuk mengetahui berbagai factor yang menjadi hambatan dalam penerapan manajemen pengamanan di bandara. Berdasarkan hash penelitian, di Bandara Soekamo-Hatta terdapat 2 (dua) institusi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan, yakni Administrator Bandara (Adbandara) dan PT. Angkasa Pura II. Hal ini selain melanggar Pasal 26 Ayat 1 UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, juga menunjukkan terjadinya dualisme dalam pengelolaan bandara yang dapat menimbulkan pemborosan anggaran dan high economic cost serta terjadinya tumpang-tindih kewenangan. Dalam menjalankan fungsi pengamanan bandara, tidak terdapat pola koordinasi yang balk antar instansi yang memiliki tugas mengamankan bandara seperti Divisi Pengamanan Bandara (AVSEC) PT. AP II, Perusahaan Pengamanan Out Sourcing (PT. Adonara Bakti Bangsal ABB), Kepolisian Bandara, Bagian Keamanan Maskapai Penerbangan, Bea dan Cukai, TNI-AU, Brimob dan Unit Usaha yang ada di Bandara. Selain itu, terdapat ketimpangan antara laju pertambahan jumlah penumpang dan anus lalu-lintas penerbangan dengan kebutuhan tenaga dan teknologi pengamanan bandara sehingga menimbulkan kerentanan terhadap ancaman dan gangguan keamanan di Bandara Intemasional Soekamo-Hatta. Sedangkan hasil analisis tingkat risiko keamanan menunjukkan kesimpulan bahwa kasus-kasus pencurian di bandara membutuhkan perhatian khusus dan manajemen puncak (top management) pengelola bandara (Administrator Bandara dan PT. (Persero) Angkasa Pura 11) untuk segera mengatasi risiko pencurian yang dapat mengganggu kenyamanan pemakai jasa penerbangan. Sementara untuk menangani kasus-kasus kebakaran, kosleting listrik, cairan berbahaya, membawa senjata, teror born, Kerusakan Mesin Pesawat, gangguan layang-iayang, masuk landasan pesawat, merokok di area tertarang, membawa bahan peledak, dan penyusupan ke dalam pesawat dibutuhkan adanya rencana kontijensi yang teruji untuk mengatasi berbagai persoalan risiko keamanan yang terjadi. Sedangkan untuk penangan kasus-kasus aktivitas usaha illegal (pedagang asongan, porter liar, dan cab tiket) dibutuhkan pengendalian internal untuk menjaga segala dampak yang ditimbulkan dan orang-orang yang mencari penghasilan dari keberadaan bandara. Selain itu jugs perlu dibangun suatu strategi untuk meminimalkan dampak negatif akibat aktivitas usaha tersebut. Dan untuk penanganan kasus-kasus unjuk rasa dibutuhkan informasi yang teratur untuk menjaga risiko dalam level yang masih dapat ditolenr dart menunjuk penanggungjawab untuk terus memantau informasi tersebut. Untuk mengurangi risiko ancaman dan gangguan keamanan di bandara, beberapa strategi yang dapat ditempuh adalah : (1) Departemen Perhubungan RI sebaiknya memperjelas wilayah tugas dan tanggungjawab antara Administrator Bandara dengan PT. Angkasa Pura 11 agar termanifestasi secara jelas dan tegas siapa yang paling bertanggungjawab dalam mengelola Bandara Soetta. (2) Institusi-institusi yang bertanggungjawab secara langsung atas pengamanan bandara hendaknya duduk bersama dan menyepakati pola koordinasi dan membagi wilayah tanggungjawab pengamanan bandara agar tidak lagi terjadi overlapping tugas dan tanggungjawab pengamanan di bandara. (3) Pihak pengelola Bandara Soetta sebaiknya mengembangkan Community-Based Development Program untuk memberdayakan pedagang asongan, calo tiket pesawat dan calo taksi gelap agar bisa menjadi kekuatan bagi sistem pengamanan bandara yang berbasis masyarakat. (4) Memperkuat sistem pengamanan di area-area yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya ancaman dan gangguan keamanan, seperti area parkir mobil, pagar pembatas dengan landasan pacu pesawat, dll.

---

ABSTRACT
Increasing of passengers amount and air transport traffic current and also limitation of human resource and security technology in Soekamo-Hatta International Airport have high security risk and vulnerability to various threat and security trouble. The bomb attact in Terminal F of Soekamo-Hatta International Airport on April, 27 2003 has indicate that airport have come to terrorism attack target in Indonesia. Besides bomb terror, security risk also in the form of theft cases, kite trouble, damage of plane machine, short circuit of electrics, dangerous dilution, fire arm, enter to taxiway, smoke in forbidden area, bringing explosive into plane, and infiltration into plane. And also the illegal trade activity like asongan (little merchant), porter, and ticket broker can generate security risk in airport. This condition generate question, how big security level of Soekamo-l-latta International Airport and what strategy has been develop to reduce security risk in the future. The research objective is conducted to know security risk level in Soekarno-Hatta International Airport and security risk forms which there are in airport. And also to know various factor persuing security in Soekamo-Hatta International Airport. Research result show there are two institution which managing of Soekamo-Hatta International Airport, that is Airport Administrator (Adbandara) and PT. Angkasa Pura II. This matter besides impinging Section 26 Article I Law No. 15/1992, also show there are overlap responsibility (dualism) management in airport and have implication to extravagance of budget or economic high cost. There are no good coordination among Airport Security PT. Angkasa Pura it, PT. Adonara Sakti Bangsa (out sourcing), Police, Airline, Tax Dept., Air Force, and any business unit in security of airport. Analysis result of security risk level show that theft cases require high attention from top management (Adbandara and PT. Angkasa Pura II) to immediately to risk reducing of theft which can bother services of air transport. To handle kite trouble, damage of plane machine, short circuit of electrics, dangerous dilution, fire arm, enter to taxiway, smoke in forbidden area, bringing explosive, infiltration into plane require contingency plan which tested to overcome various problem of security risk that happened. And to handle illegal business activity like asongan (little merchant), porter, and ticket broker require internal operation to reduce the impact of people who do earn life in airport. And also can develop a strategy for reducing the negative impact of illegal business activity in airport To handle demonstration require regular information to take the risk in level which still can be tolerated and determining persons in charge to monitor the information. To reduce security risk in airport, some strategies can be conducted, that is (1) Department of Transportation better clarify the duty and responsibility between Airport Administrator and PT. Angkasa Pura II in managing Soekamo-Hatta International Airport (2) The Parties or institution which responsibility to airport security shall co-ordinate and making agreement to divide security responsibility in airport so that no longger happened overlapping of security responsibility in airport (3) Airport management can develop Community-Based Development Program to empowering little merchant (asongan), porter and ticket broker become part of community-based security system in Soekamo-Hatta International Airport (4) Strengthening security system in areas which is gristle the happening of theft as in car parking, x-ray cabine, etc.

Abstrak :
Tesis ini mengevaluasi kebijakan Reoperasionalisasi Bandara Halim Perdanakusuma (HLP) untuk mengurangi Kepadatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan tidak berkurangnya kepadatan CGK setelah diimplementasikannya kebijakan reoperasionalisasi HLP dan merekomendasikan penegakan disiplin pemanfaatan slot time oleh maskapai penerbangan; penetapan kuota pemanfaatan slot time per season beserta sanksinya; pembenahan sistem antrian dan pengenaan landing fee yang sama untuk seluruh tipe pesawat pada jam sibuk; penerapan sistem dan prosedur operasi bandara secara sistemik dan komprehensif; moratorium penambahan rute penerbangan baru; dan pemberlakuan parking fee progresif. ...... The focus of this study is the change in the congestion of The International Airport of Soekarno-Hatta (CGK) after the reoperationalization of Halim Perdanakusuma Airport (HLP). This research is quantitative descriptive interpretive. The data were collected by means of documentation, observation, and in-depth interview. The researcher suggests all related stakeholders to control the use of allocated slot time among airlines; to give punishment on the underusage of allocated slot time; to improve queuing system; to incorporate flat rate charges per aircraft irrespective of size, especially in peak hours; to incorporate systemic and comprehensive procedure regarding airport operations; to incorporate moratorium of new flight permits; and to incorporate progressive parking fee.

Abstrak :
Berpacu dengan waktu, elemen ruang bandar udara diharapkan dapat mengarahkan penggunanya dengan cepat, baik dan nyaman tanpa melupakan nilai estetika desain. Oleh karena itu, elemen ruang yang mendukung wayfinding pengguna merupakan syarat utama bagi setiap bandar udara, khususnya bagi terminal kedatangan bandar udara internasional. Sebagai ambang pertama suatu negara, terminal kedatangan bandar udara internasional memiliki peran penting dalam membentuk impresi baik suatu negara. Terminal kedatangan internasional juga merupakan terminal dimana penumpang yang melakukan transit mencari arah menuju terminal keberangkatan berikutnya. Oleh karena itu, penerapan elemen ruang yang mendukung kegiatan wayfinding di terminal kedatangan bandar udara internasional merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Desain lingkung bangun terminal bandar udara internasional yang besar dan repetitif sulit dibedakan satu sama lain dan membingungkan pengguna yang sedang melakukan wayfinding. Oleh karena itu, penerapan elemen ruang yang mendukung diferensiasi ruang di bandar udara merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap perilaku wayfinding pengguna. Sayangnya, pembahasan mengenai diferensiasi ruang terbilang masih sedikit. Dengan mengamati dan menganalisis studi kasus menggunakan literatur yang ada, skripsi ini membahas penerapan elemen ruang yang mendukung diferensiasi ruang terkait dengan wayfinding pada terminal kedatangan bandar udara internasional. ......Racing against time, spatial elements of an airport should direct its users fast and comfortably, without ignoring its aesthetic value . Therefore, spatial elements that support user 39 s wayfinding is the main requirement for every airport, especially for arrival terminal of international airport. As the first threshold of a country, international arrival terminal of an airport has an important role in shaping the impression of its country. The international arrival terminal is also a terminal where transit passengers are looking for directions to the next departure terminal. Therefore, the application of spatial elements that support wayfinding activities in international airport terminals is an important thing to be concerned. The large and repetitive design of international airport terminal is difficult to be distinguished from one another and confuse users who are performing wayfinding. Therefore, the application of spatial elements that support space differentiation at the airport is very influential to the user's wayfinding behavior. Unfortunately, even though it is important, there is not many discussion about space differentiation. By observing and analyzing case studies using the existing literature, this thesis discusses the application of space elements that support the space differentiation associated with wayfinding at the arrival terminal of the international airport.

Abstrak :
Pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) di Tanak Awu, Kabupaten Lombok Tengah secara langsung telah menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan baru dan mampu mendorong pusat-pusat pertumbuhan lain di Kabupaten Lombok Tengah yang digambarkan dengan fenomena kenaikan harga tanah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik nilai tanah berdasarkan jarak dari Bandara Internasional Lombok (BIL) terhadap kutub-kutub pertumbuhan lain di Kabupaten Lombok Tengah. Lokasi penelitian adalah jalur penghubung antara BIL dan pusat pertumbuhan lain di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan kualitatif, baik dalam pengumpulan, pengolahan maupun analisisnya. Metode analisis yang digunaakn adalah metode analisis spasial yang diperkuat dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin mendekati pusat pertumbuhan, baik BIL maupun pusat pertumbuhan lain, harga tanah cenderung meningkat. Nilai tanah di Kabupaten Lombok Tengah mengalami perubahan makna bagi penduduk. Tanah yang semula memiliki nilai sosial dan bersifat untuk kepentingan umum, saat ini berubah. Tanah saat ini lebih bernilai ekonomi daripada pada masa sebelum adanya BIL.

---

The development of Lombok International Airport (LIA) in Tanak Awu, Central Lombok regency directly has made the region become a new growth center and has been able to encourage other growth centers in Central Lombok regency illustrated by the rising of land prices phenomenon. The purpose of this study is to investigate the characteristics of the land value through a spatial approach in Central Lombok regency based on the distance from Lombok International Airport (LIA) to the other growth centers in Central Lombok. Study sites are line between LIA and other growth centers in Central Lombok Regency. The methods of this study are using qualitative methods with descriptive analysis and spatial patterns analysis of land price phenomena associated with the land value based on the characteristics of Chapin`s land value. The results of this study shows that the pattern of land prices in Central Lombok regency formed from LIA to other growth centers mostly follows Von Thunnen`s land rent theory and the impact of the development of LIA over land value in Central Lombok regency is the changing views of social values and public values into profit or economic values.