Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas kualitas aparatur pengawasan intern pemerintah di Inspektorat Daerah dengan membandingkan kualitas kerja dari auditor dan pengawas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif di lima inspektorat daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh auditor dan pengawas telah memenuhi unsur-unsur kualitas dan telah memuaskan auditan. Namun penelitian ini tidak dapat mengidentifikasi secara tegas siapa dari auditor atau pengawas yang telah memberikan kontribusi besar atas capaian kualitas dan kepuasan auditan. Hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah dilakukan secara sinergis dengan mengabaikan tugas pokok yang tercantum dalam peraturan. ...... This study discusses the quality of government internal control apparatus at the regional inspectorate by comparing the performance quality of auditor and supervisor. The study is qualitative descriptive interpretive in five regional inspectorates. The study suggests that the supervising activity done by the auditor and the supervisor has completed the acquired qualifications, and has satisfied the auditee. However the study can not determine who has more contribution to the quality of audit and auditee satisfaction. It is because the supervising activity of the regional inspectorate is done sinergisticly and disregarding the principal duty of auditor and supervisor.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas Inspektorat Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) dan area of improvement kapabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan Inspektorat BSN ada di Level 1 (Initial), artinya audit hanya verifikasi dokumen, auditor belum seluruhnya bersertifikat, dan kurangnya koordinasi dengan pihak lain. Terdapat kesenjangan yang tinggi antara kebutuhan pemangku kepentingan dengan kapabilitas pada seluruh elemen dalam IA-CM. Inspektorat BSN perlu melakukan perbaikan untuk mencapai Level 3 (Integrated) pada tahun 2019 adalah melalui audit kinerja, pengembangan kompetensi auditor dan peningkatan koordinasi dengan pihak lain. ......This study aims to analyze Inspectorate of National Standardization Agency (BSN)?s capability using Internal Audit-Capability Model (IA-CM) and areas of improvement of capability. This study uses qualitative research with case study approach. The result shows Inspectorate BSN at Level 1 (Initial), which means audit only on document verification, some auditors have not been certified, and lack of coordination with other parties. There is a high gap between stakeholder's needs and the capability on all IA-CM elements. Inspectorate BSN needs to make improvements to achieve Level 3 (Integrated) in 2019 through performance audit, auditors competence development and coordination with other parties.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pengawasan e-tendering oleh inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian. Upaya mewujudkan keadilan, transparansi dan pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaran pemerintahan yang baik (good governace), diperlukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang digunakan saat ini salah satunya adalah e-tendering. Pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa wajib dilakukan instansi pemerintah sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pengawasan e-tendering oleh Inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan e-tendering oleh inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan e-tendering dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Di Kementerian Pertanian sudah cukup baik dalam mengatasi permasalahan yang timbul sesuai dengan standar pengawasan yang ditentukan. Hanya saja pengawasan baru akan dilakukan jika terdapat laporan masuk dari masyarakat mengenai penyelewangan dan bukan karena temuan dari Inspektorat Jenderal, sehingga peran pengawalan belum optimal. Faktor lain dari kurang optimalnya peran pengawasan Inspektorat Jenderal adalah rentang kendali yang luas; sumber daya manusia yang terbatas; serta biaya yang terbatas. Penanganan pengaduan masyarakat juga telah dilakukan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyempurnaan, diantarannya penertiban pencatatan pengaduan yang masuk dan yang telah ditindaklanjuti, sehingga laporan tidak tercampur aduk dan terpilah mana yang sudah ditindaklanjuti dan mana yang belum. ......This thesis discusses about the implementation of e-tender supervision by the inspectorate general at the Ministry of Agriculture. Efforts to realize justice, are approved and accounted for in the framework of holding good governance, supervision is needed in the procurement of goods and services. The electronic procurement service (LPSE) used now is e-tendering. Supervision in the procurement of goods and services must be carried out by the government for good government and government assistance. The aim of this research is to describe the implementation of e-tendering supervision by the Inspector General in the Ministry of Agriculture. The method used in this research conduct the in-depth interviews with informants related to the informants relating to the implementation of e-tender supervision by the inspector general at the Ministry of Agriculture. This research uses the qualitative approach with the technical analysis of qualitative data. The result of this research is showing that the implementation. The results of this research indicate that the implementation of e-tendering supervision carried out by the Inspectorate General at the Ministry of Agriculture is quite good in overcoming problems that arise in accordance with the specified supervision standards. But new supervision will be carried out if there are reports from the public regarding fraud and not because of findings from the Inspectorate General, so the supervision role is not optimal. Another factor from the less than optimal role of the Inspectorate General is the wide range of controls; limited human resources; and limited costs. Handling public complaints has also been done well, except that there are a number of things that still need improvement, such as controlling the recording of complaints that have been followed up and followed up, so that reports are not mixed and which ones have been followed up and which have not.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pedoman dan pelaksanaan proses penyelesaian TPTD hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan pedoman TPTD yang berlaku. Penelitian dilakukan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan metode analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Alat yang digunakan untuk analisis adalah Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kementerian Keuangan dan Pedoman Penetapan Temuan Hasil Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Kementerian Pertanian. Sumber data yang digunakan diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pedoman TPTD Kementerian Kesehatan secara umum telah sesuai dan pelaksanaan penyelesaian sudah mengikuti pedoman TPTD yang berlaku namun perlu dilakukan update pedoman tindak lanjut dan membuat petunjuk teknis tindak lanjut hasil pengawasan atau pedoman khusus TPTD yang menjelaskan definisi operasional kriteria TPTD mengenai tolak ukur dan batasan dokumen dari instansi berwenang yang harus terpenuhi sebagai syarat TPTD, langkah kerja mengenai mekanisme usulan TPTD dari satuan kerja, pembahasan dan penetapan TPTD oleh Inspektorat Jenderal, serta format pengajuan usulan TPTD beserta data dukung yang harus dilengkapi. Rekomendasi hasil audit yang menjadi TPTD karena pemberian rekomendasi yang belum tepat Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengembangan kompetensi APIP Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan. Temuan yang diputuskan TPTD namun dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan tidak tepat waktu atau berlarut-larut maka perlu dilakukan monitoring tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Jenderal setiap bulan dan terlibat aktif menjaga komitmen waktu. ......This study aims to evaluate the suitability of the guidelines and implementation of the TPTD settlement process from the Inspectorate General examination results compared to the applicable TPTD guidelines. The study was conducted at the Inspectorate General of the Ministry of Health. This research uses a case study research strategy with a qualitative descriptive data analysis method. The tools used for analysis are the Guidelines for Monitoring the Follow-up of Recommendations on the Supervision Results of the Inspectorate of the Ministry of Finance and the Guidelines for Determining the Findings of Non-Actionable Examination Results of the Ministry of Agriculture. The data sources used were obtained from interviews and documentation. The results showed that the TPTD guidelines of the Ministry of Health are generally appropriate and the implementation of the settlement has followed the applicable TPTD guidelines, but it is necessary to update the follow-up guidelines and make technical follow-up guidelines for the results of supervision or TPTD special guidelines that explain the operational definition of TPTD criteria regarding benchmarks and document limits from authorized agencies that must be met as TPTD requirements,  work steps regarding the mechanism for TPTD proposals from work units, discussion and determination of TPTD by the Inspectorate General, as well as the format of submitting TPTD proposals along with supporting data that must be completed. Recommendations of audit results that become TPTD due to improper provision of recommendations The Inspectorate General can carry out the development of APIP competence of the Inspectorate General on an ongoing basis. The findings decided by TPTD but seen from the follow-up carried out are not timely or protracted, it is necessary to monitor the follow-up carried out by the Inspectorate General every month and be actively involved in maintaining the time commitment.

Abstrak :
Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit internal berbasis risiko pada Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Selain itu juga untuk mengetahui langkah-langkah meminimalkan risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat selaku aparat pemeriksa intern pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interviu/wawancara dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan audit internal berbasis risiko pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang belum sesuai dengan teori tentang audit berbasis risiko, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang mengarah pada perencanaan audit berbasis risiko dan dilaksanakan sesuai rencana. Saran kepada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang untuk menerapkan perencanaan audit berbasis risiko sesuai teori yang ada demikian juga kepada Pemerintah Pusat untuk membuat pedoman audit berbasis risiko sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). ......The purpose of this thesis was to evaluate the planning and implementation of risk-based internal audit in government inspectorate of South Tangerang City and district. But also to determine the risk mitigation measures implemented by the inspectorate as an internal examiner of local government officials. The methods used in this study were interviewed using a questionnaire. This study concluded that the planning and implementation of risk-based internal audit in government inspectorate of South Tangerang City and district is not in accordance with theory of risk-based internal audit, so, it is necessary to take measures that lead to a risk-based audit planning and carried out according to plan advice to government inspectorate of South Tangerang City and district was to implement a risk-based audit planning appropriate existing theory and suggested to the central government to create a risk-based audit reports consistent with the government regulation number 60 years 2008 about Govermental System of Internal Control.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengendalian mutu audit di Inspektorat Kota Lubuklinggau menggunakan delapan unsur yang terdapat di dalam Pedoman Kendali Mutu APIP, serta menganalisis strategi-strategi yang diterapkan untuk meningkatkan pengendalian mutu audit di Inspektorat Kota Lubuklinggau. Inspektorat Kota Lubuklinggau merupakan APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Lubuklinggau. Dasar Hukum kelembagaan Inspektorat Kota Lubuklinggau berdasarkan Perda Kota Lubuklinggau No. 7 Tahun 2016. Metodologi penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tahapan menganalisis dokumen, kemudian melakukan konfirmasi melalui wawancara, baru diambil kesimpulan, dan merumuskan strategi. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan audit di Inspektorat Kota Lubuklinggau belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Auditi APIP. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan pengendalian mutu audit adalah komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengawasan sesuai dengan PKMA-APIP. ......This study aims to analyse the suitability of the implementation of quality control audit in Lubuklinggau City Inspectorate using eight elements cointained in the APIP Guidelines for Quality Control Audits and analyze and peer review guide, and as well as analyze the strategic that can be implemented to improve the quality control audit in Lubuklinggau City Inspectorate. The Lubuklinggau City Inspectorate is the APIP who reports directly to the Mayor of Lubuklinggau. Legal Basis for Lubuklinggau City Inspectorate Institution based on Lubuklinggau City Regulation No. 7 of 2016. The research methodology used a qualitative approaching, with the stages of analyzing documents, then confirming through interviews, then drawing conclusions, and formulating strategies.  The results of research indicate that the implementation of quality control audit in Inspectorate of Lubuklinggau City not fully in accordance with PKMA-APIP. Strategy that needed to be taken to improve the effectiveness of the implementation of quality control audit is commitment of leadership and the entire employees to carry out audit in accordance with PKMA-APIP.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas tentang analisis pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Pengendalian Gratifikasi UPG di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Itjen Kemenhub . Metode yang digunakan dalam laporan magang ini adalah observasi dan wawancara. Hasil analisis dalam laporan magang ini yaitu Unit Pengendalian Gratifikasi UPG di Itjen Kemenhub telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara keseluruhan namun belum optimal. Tugas dan tanggung jawab yang belum optimal yaitu monitoring dan evaluasi efektivitas pengendalian gratifikasi dan kerjasama dengan UPG Wilayah untuk melakukan sosialisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut dikarenakan belum berjalannya fungsi pengorganisasian dan pengawasan dalam UPG. Penulis merekomendasikan agar UPG memperbaiki kedua fungsi tersebut. ...... This internship report discusses about analysis of the implementation of the duties and responsibilities of Unit Pengendalian Gratifikasi UPG in General Inspectorate of Ministry of Transportation. The methods used in this internship report are observation and interview. The result of analysis in this internship report is UPG in General Inspectorate of Ministry of Transportation has performed its duties and responsibilities as a whole but have not been optimal. Duties and responsibilities that have not been optimal are monitoring and evaluation of effectiveness of gratuity control and cooperation with Region UPG to socialize within the Ministry of Transportation. This is due to the lack of organizing and monitoring functions within the UPG. The author recommend that UPG improve both functions.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah "Meneliti eksistensi Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah dan menganalisis kinerja peranan Inspektorat Jenderal Depdiknas sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah dalam perspektif ketahanan nasional". Metode Penelitian yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara serta pengumpulan data melalui penelusuran dokumen yang kemudian dianalisis dengan statistika deskriptif, sehingga pendekatan yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Jenderal Departemcn Pendidikan Nasional, yaitu sebuah lembaga pengawasan internal pemerintah yang Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 030/0/2002 mempunyai tugs; melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Secara umum Itjen Depdiknas telah dapat mewujudkan sebagian besar sasaran yang ditctapkan dalam rangka pencapaian misi organisasi. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2004 sebanyak tujuh sasaran, namun demikian pada beberapa sasaran masih perlu mendapat perhatian segenap jajaran Itjen Depdiknas guna mengoptimalisasikan pencapaiannya. Keberhasilan yang dicapai oleh Itjen Depdiknas dalam tahun 2004 adalah telah berhasil melaksanakan hampir seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam Pet cana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2004. Ella merujuk pada tugas dan fungsi Itjen Depdiknas sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah, dalam tahun 2004 tagas dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan melakukan kegiatan, pengawasan dan pemcriksaan umum, pemeriksaan khusus, pengawasan tematik, audit kinerja, fasililasi pengawasan, pengawasan terpadu dan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pengawasan. Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Depdiknas telah sejalan dengan pembinaan ketahanan nasional yang dapat diidentikan dengan pembinaan keuletan dan ketangguhan. Dirnana fungsi pengawasan merupakan tugas manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar setiap yang direncanakan (visi, misi, dan tujuan) yang diinginkan dapat tercapai dengan rnulus tanpa melalui penyelewengan yang akan menjauhkan diri dari proses pencapaian visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai.

---

The objective of this research is to describe extension of General Inspectorate of National Education Departement as Government Internal Inspection Institution and to analyze the performance of General Inspectorate of National Education Departement roles as Government Internal Inspection Institution in perspective of national tenacity. The method of this research is observation and interview as well as data collection through observation of document further analyzed with descriptive statistic, so that the conducted approach represents qualitative research. This research was conducted in General Inspectorate of National Education Departement. namely an government internal inspection based on the Decision of Minister of National Education Departement No. 030/0/2002 having duty to conduct functional inspection in around of national education departement. Generally general director of national education departement have realized most part of target established in the event of reaching organization mission. The expected target reached in 2004 is in number of 7 targets, however. in some of targets it still needs to get attention wholly from general inspectorate of national education departement officers in order to optimize its realization. The realized succesfully by general inspectorate of national education depanement in 2004 is succesful in conducting almost all program and activity planned in Annual Performance Plan (APP) 2004_ If referring to the dutties and functions of general inspectorate of national education departement as government internal inspection institution, in 2004 such duties and function was conducted with executing activities, monitoring and general inspection, special -inspection, thematic inspection, performance audit, inspection facility, integrated inspection and the monitoring of inspection results follow up. The duties and functions of general inspectorate of national education departement are also inc with the contruction on national tenacity which can be identified with the construction of endurance and integrity. Where the function of inspection represents management duties aiming to warrant every expected plan (vision, mission and objective) can be reached smoothly without through violation which will escape from the process of vision realization and mission and objective reached.

Abstrak :
Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai denganstandar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RItelah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaiantingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatanaudit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu penelitimerasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untukmemperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasipengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metodekualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dantelaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yangdiperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaahdokumen. Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistemkendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnyadilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai denganstandar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan programpenjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untukevaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar auditserta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belumoptimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masihbelum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksanakebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yangmelaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yangmengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkaladan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlumelengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminanmutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapatperhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalahperlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan. ......In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditingstandards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI hasestablished an audit quality control system, but based on the assessment of APIPcapability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fullyimplemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need toperform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepthinformation related to how the implementation of quality control audit in ItjenKemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniquesthrough in depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done bycomparing the information obtained from several different informants and comparing theresults of the document review. The result of the research shows that Itjen Kemenkes hasbuilt an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fullyimplemented according to audit quality control measures in PER PAN RB Number 19 of2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, ithas not yet designed and has not established the quality assurance and improvementprogramme so that there is no mechanism for evaluation review and assessment on theconformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on theapplication of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal theimplementation of audit quality control is from the aspect of communication is still notoptimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementingthe policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs themain task of its function so that the need for a section team that coordinate to conductmonitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to theimplementation of quality control of audit, besides need to complete guidance SOPwhich arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitmentof all policy implementers.Key words Audit quality control Inspectorate General Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009 PKMA.

Abstrak :
Penelitian ini membahas pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan maksud agar peneliti mendapatkan data akurat tentang pelaksanaan pengendalian internal. Dalam pengendalian internal terdapat lima komponen kerangka kerja COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan komponen pengendalian internal masih belum berjalan dengan baik. Dalam lingkungan pengendalian Itjen belum menetapkan kode etik pegawai, belum menyediakan suatu mekanisme yang mudah bagi pengawasan masyarakat. Itjen juga belum melakukan analisis risiko setiap kegiatan dan menggunakan sistem informasi secara maksimal. Sementara dalam komponen monitoring belum melakukan pembinaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. ......This reasearch discussess an internal control in the General Inspectorate of the Ministry of Education and Culture. This reasearch analyzes an internal control performed by the Inspectorate General in implementing the supervisory activities. This reasearch used qualitative methode in order to get accurate data about the implementation of internal controls. Based on COSO framework, there are five components in internal controls, i.e the control environment, risk assessment, control activity, information and communication, and monitoring. The conclusion of this reasearch is the implementation of components in internal controls is still not going well. In control environment, General Inspectorate has not set a code of conducts for secretariat employees and not provide an ease mechanism for society control. General Inspectorate also has not conducted an analysis of risk of each activity and using information systems effectively. While in the monitoring component, General Inspectorate has not done coordination with the Financial and Development Supervisory Agency as the internal control developer.