Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PenangguIangan dan Pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan usaha yang telah lama dilakukan. Tindak pidana korupsi perlu dicegah dan ditanggulangi bukan saja karena sifat ketercelaanya, tetapi juga karena secara ekonomis menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penyelesaian perkara tidak pidana korupsi sampai saat ini masih terdapat berbagai kendala dan kesulitan baik untuk penyelidikan, penyidikan penuntutan maupun peradilan pelaku tindak pidana korupsi, Sampai saat ini eksistensi dan kinerja lembaga kejaksaan masih dirasakan belum optimal dalam melaksanakan fungsinya, sehingga peran kejaksaan sebagai pengacara Negara belum dirasakan oleh masyarakat dalam hal mendukung penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun upaya yang dilakukan oleh kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah maksimal, namun hasilnya belum memuaskan hal ini disebabkan karena adanya kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa sesungguhnya sudah ada peraturan perundang-undangan yang cukup jelas mengatur penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah direvisi dengan UU No. 20 Tahun 2001. Masih meningkatnya jurnlah tindak pidana korupsi disebabkan oleh faktor-faktor kurangnya pemahaman dad aparat penegak hukum tentang tugas dan tanggungjawabnya atas penanggulangan tindak pidana korupsi, rendahnya faktor moral aparat serta kurang berfungsinya lembaga pengawasan. Dalam penyelesaian suatu perkara korupsi hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh, hati-hati teliti dalam membuat konsep dakwaan dan mencocokan dengan rumusan delik dan asas-asas pidana, sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan. Perlunya meningkatkan kualitas dan memperbaiki sikap mental aparat penegak hukum, karena faktor integritas sangat menentukan dalam penegakan hukum.

Abstrak :
Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa saat pintu terbuka bagi perempuan untuk memasuki semua sektor publik, saat itu pula perempuan merasakan ketidakadilan jender dalam sistem dan struktur organisasi serta lingkungan kerja sektor publik terutama sektor publik yang maskulin. Demikian pula pada penelitian yang menganalisis perempuan yang bekerja di bidang konstruksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami hambatan-hambatan yang mempengaruhi mereka dalam memilih bidang ilmu serta bekerja di bidang konstruksi. Memiliki bidang keahlian tertentu terutama untuk menunjang kerja dan karir dapat dimulai saat seseorang memasuki bidang ilmu yang akan ditekuni di Perguruan Tinggi. Ketertarikan terhadap konstruksi bangunan dan profesi konstruksi yang dinamis mendasari keinginan sebagian perempuan dalam penelitian ini untuk memilih Fakultas Teknik jurusan Sipil sebagai kelanjutan dari pendidikan mereka. Namun, pada dasamya perempuan sulit untuk menentukan sendiri masa depannya. Dalam menentukan pilihannya suka atau tidak suka, perempuan selalu dipengaruhi lingkungannya. Lebih tidak menyenangkan, bila budaya yang bias jender mempengaruhi lingkungan tempat perempuan tinggal. Perempuan yang pilihannya tidak disenangi lingkungannya lebih merasakan hambatan-hambatan budaya tersebut dibandingkan dengan perempuan yang pilihannya didukung lingkungannya. Dalam dunia kerja konstruksi, perempuan mengalami ketidakadilan jender yang menghambat kerja mereka. Dalam sistem kerja, dan struktur organisasi bidang konstruksi yang dipengaruhi budaya rekayasa memberi dampak pada ketidakadilan jender melalui kebijakan-kebijakan perusahaan. Pertama, ketidakadilan dalam penempatan kerja; ke-dua ketidakadilan dalam peningkatan karir; ke-tiga ketidakadilan dalam kesempatan memimpin proyek. Tentu saja ketidakadilan jender tersebut sangat terkait satu sama lain.

Abstrak :
Kejahatan kerah putih (white color crime), layaknya dunia bisnis, sudah tidak lagi mengenal batas negara. Bahkan uang hasil kejahatan dari sebuah negara dapat ditransfer ke negara lain dan diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah. Kegiatan ini disebut sebagai praktik pencucian uang (money laundering). Dengan dimungkinkannya praktik pencucian uang maka memberi peluang bagi pelaku kejahatan untuk terus melakukan tindakan kejahatannya. Untuk mencegah ini maka setiap negara diharapkan mempunyai aturan yang melarang uang hasil kejahatan untuk ditanamkan di berbagai bidang usaha yang sah. Indonesia menjadi salah satu negara yang dari para pelaku kejahatan kerah putih untuk melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkari karena pertama, Indonesia selama ini belum memiliki ketentuan yang mengatur larangan bank atau pelaku bisnis untuk menerima uang hasil kejahatan. Tidak ada ketentuan yang membolehkan pelacakan dari mana uang tersebut diperoleh tetapi justru memiliki sistem kerahasiaan perbankan yang ketat, dan kedua, para pelaku kejahatan melihat banyaknya peluang bisnis yang sah yang mereka dapat masuki. Apalagi dengan keterpurukan perekonornian Indonesia belakangan ini dan kebutuhan Indonesia untuk mendatangkan investor asing yang telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang menarik untuk dimasuki. Praktik kejahatan pencucian uang selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan institusi perbankan dan proses pencucian uang ini dilakukan melalui tiga fase, yaitu: placement, layering, dan integration. Fase pertama, placement, dimana pemilik uang tersebut menempatkan dana haramnya ke dalam sistem keuangan (financial system), melalui bank. Dan satu bank kemudian dipindahkan ke bank yang lain (acount to acount}, dan dari satu negara ke negara yang lain (state to state) maka uang haram tersebut telah menjadi bagian dalam satu jaringan keuangan global (global finance). Dengan demikian bank merupakan pintu utama dari fase pertama tindak kejahatan money laundering. Fase kedua, layering, dimana pemilik dana telah memecah uang haramnya ke dalam beberapa rekening dan antar negara. Hal dilakukan untuk menghindari kecurigaan otoritas moneter mengenai jumlah uang yang demikian besar menjadi beberapa rekening dengan nilai nominal yang relatif, tidak mencurigakan juga diatasnamakan beberapa nasabah yang tidak saling mengenal satu sama lain. Pemecahan ke dalam beberapa lapis nasabah melalui beberapa lapis rekening antarbank antarnegara maka tindakan ini disebut pelapisan dengan maksud menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana tersebut. Fase ketiga integration, dilakukan setelah proses layering berhasil mencuci uang haram tersebut menjadi uang bersih (clean money), untuk selanjutnya dapat digunakan dalam kegiatan bisnis atau kegiatan membiayai organisasi kejahatan (crime organization) yang mengendalikan uang tersebut.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor Konflik Interpersonal, Ketidakadilan Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Perilaku Kerja Menyimpang di lingkungan pegawai negeri sipil di Ditjen ABC Kementerian XYZ. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan selfadministered questionnaire dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian nantinya digunakan untuk menganalisis pengaruh konflik interpersonal, ketidakadilan organisasi dan kepuasan kerja terhadap perilaku kerja menyimpang. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakadilan organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja menyimpang. Dari penelitian ini, peneliti menyarankan bahwa manajemen instansi pemerintah perlu menerapkan disiplin PNS yang lebih tegas dan konsisten tanpa mengabaikan kesejahteraan dan kenyamanan pegawainya. Manajemen juga harus menerapkan prinsip komunikasi efektif antar pegawai dan manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, serta mampu menekan tumbuhnya perilaku kerja menyimpang. ......This theses aims to analyze the effect of interpersonal conflict, organizational injustice and job satisfaction towards deviant workplace behaviors at public service environment specifically at Ditjen ABC Ministry XYZ. This research is conducted by administering self-administered questionnaire and analyzed by multiple linear regression analysis. The result yielded is then used to analyze the effect of interpersonal conflict, organizational injustice and job satisfaction toward deviant workplace behaviors. It shows that organizational injustice and job satisfaction are significantly affecting deviant workplace behaviors. From the research, researcher suggests that the ministry?s management should emphasize public service servants? discipline to be more firm and consistent, without ignoring employees? wellbeing and comfort. Management should also administer effective communication principle amongst employees and management, to create comfortable and condusive work environment and minimize deviant workplave behaviors.

Abstrak :
Penelitian ini membahas kumpulan kamu sadar saya punya alasan untuk Selingkuh_kan Sayang?_ karya Tamara Geraldine. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk ketidakadilan gender, bentuk perkawinan, penyebab, dan dampak perselingkuhan yang terjadi dalam cerpen ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan intrinsik yakni penokohan, pendekatan gender untuk melihat bentuk ketidakadilan gender dalam kumpulan cerpen ini, pendekatan sosiologi untuk melihat bentuk perkawinan, serta pendekatan psikologi untuk melihat penyebab dan dampak perselingkuhan yang terjadi.

---

This research discusses the collection of short stories kamu sadar saya punya alasan Untuk Selingkuh_kan Sayang? by Tamara Geraldine. This research's aims are to describe the forms of gender injustice, of marriage, the causes, and impacts of adultery that happen in this short story. Method used in this research is descriptive analysis method. The approach used is the intrinsic approaches that are characterization, gender approaches to see the form of gender inequality in this short story collection, sociology approaches to see the marriage, and psychological approaches to see cause and effect adultery happens.

Abstrak :
Tren cancel culture saat ini telah menjadi topik yang mengundang banyak perdebatan di media sosial. Yang dimaksud dari tren cancel culture adalah sebuah konsep bahwa seorang individu atau kelompok dapat “dibatalkan” atau “disingkirkan” akibat memiliki perilaku bermasalah yang tidak dapat diterima oleh publik (Mayasari, 2022). Pada topik penelitian ini, penulis mengakarkan permasalahan pada pertanyaan mengapa dominasi pandangan subjektif dapat mengindikasikan bahwa tren cancel culture termasuk ke dalam satu bentuk baru dari budaya perundungan. Subjektivitas pada tren cancel culture ini nyatanya berperan besar pada asumsi bahwa cancel culture merupakan satu bentuk baru dari budaya perundungan. Hal tersebut menyatakan bahwa dominasi pandangan subjektif individu tidak seharusnya menjadi upaya untuk menghasilkan output yang objektif sebab dapat mengesampingkan aspek logis dalam menilai individu lain dan mengindikasikan hadirnya hasrat kebencian di dalam pandangan subjektif tersebut. Banyak dijumpai masyarakat yang didapati memiliki intensi kebencian (dalam konteks rasial ataupun non-rasial) kepada korban dari tren cancel culture dan hal tersebut dianggap inheren dengan budaya perundungan. Seperti pada beberapa kasus cancel culture yang diterapkan kepada beberapa tokoh publik seperti Gofar Hilman, Kim Seon Ho, dan Johnny Depp yang sama-sama memiliki pola kejadian serupa. Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk melahirkan kesadaran akan dominasi keberadaan subjektivitas yang nyatanya menghasilkan kepercayaan objektif yang buruk dengan hadirnya tren cancel culture sebagai sebuah bentuk budaya perundungan yang baru. Penulis menjadikan teori ketidakadilan epistemik atau epistemic injustice yang digagas oleh Miranda Fricker (1966), seorang filsuf Inggris, yang menegaskan pemikirannya pada ketidakadilan epistemik yang bersumber dari konsep ketidakadilan yang dilakukan agen penahu terhadap seseorang. Dominasi subjektivitas yang terdapat pada tren cancel culture ini membawa penulis pada analisis mengenai adanya ketidakadilan epistemik yang terdapat dalam subjektivitas tersebut. ......The current cancel culture trend has become a topic that invites a lot of debate on social media. What is meant by the cancel culture trend is a concept that an individual or group can be “canceled” or “removed” due to having problematic behavior that is unacceptable to the public (Mayasari, 2022). On this research topic, the authors root the problem on the question why the dominance of subjective views can indicate that the cancel culture trend is included in a new form of bullying culture. The subjectivity of the cancel culture trend actually plays a major role in the assumption that cancel culture is a new form of bullying culture. This states that the domination of individual subjective views should not be an effort to produce objective outputs because it can override the logical aspect of judging other individuals and indicates the presence of a desire for hatred in that subjective view. There are many people who are found to have hateful intentions (in a racial or non-racial context) towards victims of the cancel culture trend and this is considered to be inherent in a culture of bullying. As in several cases of cancel culture which was applied to several public figures such as Gofar Hilman, Kim Seon Ho, and Johnny Depp who both had a similar pattern of incidents. Therefore, this research seeks to raise awareness of the domination of subjectivity which in fact produces bad objective beliefs with the presence of the cancel culture trend as a new cultural form of bullying. The author makes the theory of epistemic injustice initiated by Miranda Fricker (1966), a British philosopher, who emphasizes her thoughts on epistemic injustice originating from the concept of injustice perpetrated by a knowledge agent against someone. The dominance of subjectivity in the cancel culture trend brings the author to an analysis of the existence of epistemic injustice in that subjectivity.

Abstrak :
Para pekerja mengharapkan organisasi tempat mereka bekerja memperlakukan mereka dengan adil. Beberapa survey memperlihatkan bahwa masih terdapat praktik-praktik ketidakadilan ditempat kerja. Para pekerja merespon atas hal-hal yang mereka terima di dalam pekerjaannya dan tempat kerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari percieved injustice pada sick absences, quit intentions, work alienation, dan alcohol use yang dimediasi oleh emotional exhaustion. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel pekerja formal di wilayah administratif DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling dengan Partial Least Square dengan software SmartPLS 2.0. Terdapat 166 karyawan yang ikut serta dalam survei ini. Hasil penelitian ini menunjukan tidak terdapat pengaruh antara percieved injustice pada sick absences, quit intentions, work alienation, dan alcohol use serta tidak ditemukan pengaruh mediasi dari emotional exhaustion

---

The workers expect the organization for which they work treat them fairly. surveys show that there are still injustice practices in the workplace. The workers responded to what they receive from their work in the workplace. This study aims to analyze the effect of percieved injustice on sick absences, quit intentions, work alienation, and alcohol use mediated by emotional exhaustion. The study was conducted by involving of workers in the formal administrative region of Jakarta as the samples. This research used a structural equation modeling with the Partial Least Square method and SmartPLS 2.0 software. There are 166 employees who participated in this survey. The results of this research indicate there is no effect of the percieved injustice to the sick absences, quit intentions, work alienation, and alcohol use and found no mediating effect of emotional exhaustion

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai aktivitas restitusi negara Jerman, Belanda, dan Belgia kepada negara bekas jajahannya. Dua perspektif digunakan dalam penelitian ini yaitu Strategic Culture Lantis dan Howlett, dan konsep Restitusi Elazar Barkan yang berasal dari bukunya Guilt of Nations. Kedua konsep tersebut akan digunakan untuk menjelaskan dan membandingkan keputusan dan pendekatan ketiga negara dalam melakukan restitusi. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang berasal dari wawancara mendalam, dokumen resmi pemerintahan ketiga negara, jurnal, artikel, pemberitaan daring dan luring. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan antara tekanan yang terjadi oleh aktor-aktor yang dikategorikan sebagai penyebab restitusi dengan tindakan restitusi sebagai upaya aktor negara yang mengupayakan pencapaian restitusi. Ketiga negara kini telah memiliki landasan restitusi serta implementasi restitusi yang baik. Ini dikarenakan terdapat enam faktor yang memiliki pengaruh pada kemajuan restitusi. Perbedaan dari faktor yang terdapat pada ketiga negara adalah terdapatnya faktor ekonomi di Belanda, Transparansi dalam publikasi digital objek perunggu Benin oleh Jerman, dan komitmen restitusi Belgia yang dibuktikan dengan adanya dasar hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa restitusi dilakukan sebagai pendekatan terbaik dalam mengatasi eskalasi konflik isu rasisme dan reaksi atas gerakan dekolonisasi. Negara bekas penjajah cenderung mengembalikan objek kepada pemerintahan negara, untuk menghadirkan kemungkinan kerja sama bilateral pada sektor budaya ......This research discusses Germany, Netherlands, and Belgium's restitution activity to their former colonies. Two perspectives are being used for this research. The first one is Strategic Culture from Lantis and Howlett, and the restitution concept from Elazar Barkan, which originated from his book, Guilt of Nations. Both of the concepts are being used to elaborate on and compare the decision and approaches of the countries on restitution. The method for this research is the Qualitative research method using sources from primary and secondary sources. The sources originated from an in-depth interview, official documents from the government of those countries, articles, and offline and online news. This research finds that there is a connection between the pressure done by actors that are categorized as the reason for restitution with the act of restitution as an attempt from the state actor attempting to achieve the restitution. The countries are currently having a good restitution framework and implementation. It was caused by six factors that influenced the improvement of restitution. The difference in the factors that exist in those countries is the existence of economic factors in the Netherlands, Germany’s transparency of Benin Bronze’s object digital publication, and Belgium’s commitment to restitution that’s proven with the existence of legal measures. This research concludes that restitution is the best approach to overcome racism, escalation of conflict, and reaction to the decolonization movement. And former colonial states tend to restitute the object to the state government, to expect bilateral cooperation in the cultural sector

Abstrak :
Keadilan dan kesetaraan adalah impian setiap manusia, namun pada kenyataannya ada setengah penduduk dunia yang belum merasakannya, dalam hal ini perempuan. Melalui feminisme, perempuan mendobrak dominasi patriarkal yang ada. Perjuangan ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh perempuan, sebab melalui pemikiran filsuf laki-laki seperti, John Stuart Mill, sebagai agen perubahan pada kesetaraan perempuan dengan jalan hak pilih dan Jacques Lacan dengan konsep tahapan pembentukan manusia agar perempuan keluar dari tatanan simbolik yang maskulin, serta Jacques Derrida dengan ?alat? dekonstruksi, membongkar tradisi maskulin dan menyuarakan feminitas dengan jalan tulisan. Juga melalui konsep subjek tiga filsuf ini, diharapkan tradisi patriarkis dapat terkikis.

---

Equality and justice is a dream for each and every human being, but in fact, half of the world population never feel it, in this case, women. Through feminism, women smashed the patriarchal domination that still exists. Actually, this fighting not only done by women, because through the thoughts of males philosopher like, John Stuart Mill as the agent of change in women equality with way of suffrage and Jacques Lacan with human figuration phases, in order to make women come out from the masculine?s symbolic order, as well as Jacques Derrida with deconstruction?s ?tool?, breaking the masculine?s tradition and give voice to femininity through the literature. Also through the concept of subject from these three male philosophers, it is hoped that patriarchies tradition could vanish.