Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Tjokorda Istri Anom SaturtiProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul :Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelengkapan InformedConsent Tindakan Bedah Di Ruang Rawat Inap Bedah RSUPSanglahDenpasar Tahun 2017Pembimbing : Prof. DR. Dr. Adik Wibowo,MPH.Informed consent bukanlah suatu pemberian tandatangan pada formulir,melainkan sebuah proses komunikasi di mana pasien diberi informasi tentangpilihannya untuk tes kesehatan, perawatan, atau prosedur, dan kemudian memilihopsi yang paling sesuai untuk tujuan dan nilainya. Informed consent sangatpenting untuk hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Proses inimemungkinkan pasien, atau mereka yang bertanggung jawab secara hukum atasperawatan mereka, untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentangperawatan atau prosedur yang dimaksud. Di RSUP Sanglah Denpasar pada tahun2016, tingkat kepatuhan pengisian informed consent masih rendah yaitu 58 ,tingkat ketidakpatuhan penulisan singkatan sebanyak 42 . Tujuan dari penelitianini adalah untuk mengetahui gambaran kelengkapan terhadap persetujuan setelahpenjelasan informed consent pada tindakan bedah secara menyeluruh di ruangrawat inap bedah RSUP Sanglah Denpasar pada tahun 2017. Metode penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan retrospektifdan crossectional. Jumlah sampel dokter bedah yang menjadi subjek penelitianterdiri dari 57 dokter bedah, 647 informed consent dan tiga orang informan untukpengumpulan data secara kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan bahwakelengkapan informed consent tindakan bedah di ruang rawat inap bedah RSUPSanglah pada tahun 2017 hanya mencapai 30 . Hasil penelitian ini menunjukkanadanya hubungan signifikan antara jumlah kasus yang ditangani dan prosespemberian informed consent yang baik dengan kelengkapan pemberian informedconsent tindakan bedah dengan p-value berturut-turut 0,02 dan 0,01. Daripenelitian ini dapat disimpulkan bahwa kelengkapan pemberian informed consentberhubungan dengan jumlah kasus yang ditangani dan proses pemberian informedconsent yang baik.Kata kunci: faktor-faktor, kelengkapan, informed consent,

---

ABSTRACT
Name Tjokorda Istri Anom SaturtiStudy Program Kajian Administrasi Rumah SakitTitle Factors Influencing Completeness of Surgery InformedConsent in Sanglah Surgical Ward 2017Consellor Prof. DR. Dr. Adik Wibowo,MPHInformed consent is not a signature on a form, but a communication process inwhich patients are informed of their choice for a health, care, or procedure test,and then choose the option that is most appropriate for its purpose and value.Informed consent is essential for therapeutic relationships between physiciansand patients. This process allows patients, or those who are legally responsiblefor their care, to make informed decisions about the treatment or procedure inquestion. In RSUP Sanglah Denpasar in 2016, compliance level of informedconsent is still low ie 58 , non compliance rate of writing abbreviation as muchas 42 . The purpose of this study was to know the description of the completenessof informed consent to the overall surgical procedure in surgical hospitalizationof Sanglah Hospital Denpasar in 2017. This research method was a quantitativeand qualitative research with retrospective and crossectional approach. Thenumber of samples of surgeons who were the subjects of the study consisted of 57surgeons, 647 informed consents and 3 informan for qualitative study. From thisresearch it is found that the completeness of informed consent of surgery insurgical hospitalization of Sanglah Hospital in 2017 only reach 30 . The resultsof this study indicate a significant relationship between the number of caseshandled and the process of providing good informed consent with thecompleteness of the surgical informed consent provision with p value 0,02 and0,01. From this study it can be concluded that the completeness of the informedconsent provision relates to the number of cases handled and the process ofproviding good informed consent.Keywords factors, completeness, informed consent,

Abstrak :
ABSTRACT
Dalam menghadapi penyakit kronis, pasien dihadapkan pada penurunan kualitas hidup. Di sinilah perawatan paliatif dibutuhkan guna meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebelum perawatan paliatif dapat dijalankan, diperlukan adanya persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan, yang disebut informed consent. Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaan yaitu terganggunya kapasitas pembuatan keputusan pasien dalam perawatan paliatif. Hal ini dapat mempengaruhi penentuan apakah pasien tersebut kompeten atau tidak untuk memberikan persetujuannya. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini membahas pengaturan dalam perawatan paliatif, tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pelaksanaannya, serta analisis yuridis penerapan informed consent dalam perawatan paliatif di Rumah Sakit Kanker Dharmais. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa dokter bertanggung jawab dalam memastikan bahwa persetujuan diberikan oleh pasien yang kompeten, maka itu perlu dilakukan penilaian terhadap kompetensi pasien sebelum perawatan paliatif dijalankan.

---

ABSTRACT
In dealing with chronic disease, patients are faced with a decrease in quality of life. This is where palliative care is needed to improve the quality of life of patients. Before palliative care can be carried out, it is necessary to have an agreement given by the patient or their immediate family after receiving a full explanation of the medical procedure to be performed, called informed consent. However, there are challenges in its implementation, namely the impairment of decision-making capacity of patients in palliative care. This can affect the determination of whether the patient is competent or not to give their consent. By using the juridical-normative method, this study discusses the regulation of informed consent in palliative care, legal accountability of doctors and hospitals for its implementation, and a juridical analysis of the application of informed consent in palliative care in Dharmais Cancer Hospital. The result of this research is that doctors are responsible for ensuring that consent is given by competent patients, therefore it is necessary to assess the patients competency before palliative care is carried out.

Abstrak :
Dalam hukum kedokteran, bila dokter akan melakukan suatu tindakan medik kepada pasiennya, diperlukan adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya setelah mendapat penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Persetujuan ini disebut informed consent yang diterjemahkan menjadi persetujuan tindakan medik. Pemberian persetujuan terhadap perlakuan yang akan diambil akan menjadi bukti sah bagi rumah sakit, dokter dan pasien. Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul, maka sebaiknya pihak rumah sakit melakukan pengambilan persetujuan secara tertulis, dalam hal ini formulir. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelengkapan pengisian formulir informed consent, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan pengisian formulir tersebut di RSUD Tarakan Jakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Cross Sectional Study. Penarikan sampel dilakukan secara random pada bulan Oktober sld Desember 1999. Dari hasil perhitungan didapatkan jumlah sampel 96,04 yang kemudian dibulatkan menjadi 100. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dari 100 formulir informed consent yang diteliti, ternyata tidak ada formulir yang benar-benar lengkap seluruh pengisian variabelnya. Dari hasil uji T didapatkan bahwa ada hubungan antara kelengkapan pengisian dengan pengetahuan dokter tentang informed consent. Dan dari hasil uji Chi-kuadrat didapatkan bahwa ada hubungan antara kelengkapan pengisian formulir informed consent dengan pendidikan. ......In medical law, if doctors supposed to a medical procedure to a patient, approval is needed from the patients or their family after obtaining explanation regarding a medical procedure to be performed on the patients. The approval is call informed consent, in translated become persetujuan tindakan medik. The approval towards the treatment to be taken will become a valid evidence for the hospitals, doctors and patients. In facing the arising possibilities, it is better that the hospital made a written approval, in this case is a form. This research is intended to appraise the completeness of informed consent form filling, and factors related to the completeness of the form filling in Tarakan District Hospital. This research is a Cross Sectional Study. The sampling is done randomly from October to December 1999. From the calculation it is found the sample is 96.04 which is rounded into 100. From the results of the research it is found out that from 100 informed consent studied, turned out that there is no respondent that really complete the filling of the variables. From the T-test it is found out that there is correlation between completeness of filling and knowledge of doctors regarding the informed consent, Out of the Chi-square test results it is found out that there is correlation between completeness of filling of informed consent form and education.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perbuatan melawan hukum atas tindakan medis yang dilakukan dokter terhadap pasien tanpa adanya informed consent sebelumnya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah informed consent merupakan suatu proses yang satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dan merupakan hal wajib dilakukan oleh dokter kepada pasien. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya informed consent disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Peneliti menyarankan dokter harus bertindak hati-hati dalam melakukan tindakan medis, rumah sakit harus selalu melakukan pengawasan kepada dokter, dan masyarakat supaya bersikap kritis terhadap pelayanan medis. ...... This thesis discusses the tort of a medical procedure perfomed on patients without their prior informed consent. This research is a normative research with descriptive type. The results of this research is informed consent is a process that is an intergral and inseparable and it is a compulsary to be given form doctor to the patien. Medical procedures perfomed by doctors without any informed consent is called a tort, except the medical procedures do in an emergency. Researchers suggest, doctor shoud be cautious in perfoming a medical procedure, the hospital managers should always supervise the doctors, and the public are expected to be critical of the medical service.

Abstrak :
Informed consent merupakan salah satu unsur terpenting yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya tindakan medis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai informed consent sangat diperlukan baik pada pihak yang memberikan pelayanan kesehatan (health providers) dan pihak yang menerima pelayanan kesehatan (health receivers). Namun terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya informed consent, yakni dalam keadaan gawat darurat. Skripsi ini fokus pada kondisi-kondisi gawat darurat medis yang diatur dalam undang-undang yang mengecualikan pelaksanaan informed consent serta penerapan pengecualian ini terhadap gugatan perbuatan melawan hukum terhadap dokter yang tidak melaksanakan informed consent karena kondisi pasien yang tidak dapat menunggu untuk dilaksanakannya informed consent. Terkait kondisi gawat darurat, pada peraturan perundang-undangan di Indonesia telah terdapat pengaturan mengenai pelayanan kegawatdaruratan, namun masih terdapat kerancuan terkait indikator mengenai keadaan darurat. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan tipe deskriptif, data bersumber penelitian adalah data sekunder berupa bahan hukum dan data primer yakni melalui wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Informed Consent dalam tatanan perundang-undangan diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/ MENKES/III/PER/III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Jika dikaitkan dengan hukum perikatan, informed consent timbul berdasarkan transaksi terapeutik yakni perikatan usaha (inspanningsverbintenis) antara dokter dan pasien. Pengecualian terhadap informed Consent didasari kewajiban dokter untuk mengusahakan upaya secara maksimal dalam demi kesehatan pasien termasuk dalam kondisi gawat darurat. Kondisi gawat darurat ini juga telah diatur dalam PERMENKES 47/2018 dimana suatu kondisi merupakan kondisi gawat darurat apabila memenuhi kriteria gawat darurat. ......Informed consent is one of the most important elements that must be fulfilled before taking medical action. Therefore, an understanding of informed consent is needed both for those who provide health services (health providers) and those who receive health services (health receivers). However, there are conditions that make it impossible to carry out informed consent, namely in an emergency.This thesis focuses on medical emergency conditions regulated by law which exclude the implementation of informed consent as well as the application of this exception to lawsuits against doctors who do not carry out informed consent because of the patient's condition who cannot wait for informed consent to be carried out. Emergency conditions in Indonesian laws and regulations are regulated through arrangements regarding emergency services, but there is still confusion regarding indicators regarding emergencies. The research was conducted using a juridical-normative method with a descriptive type, the data sourced from the research were secondary data in the form of legal materials and primary data, namely through interviews. Based on research conducted by the author, Informed Consent in statutory arrangements is regulated in several regulations, including the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2014 concerning Health Workers and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 290/MENKES/III/PER/III/ 2008 concerning Approval of Medical Actions. Based on the law of obligations, informed consent arises based on therapeutic transactions, namely business engagements (inspanningsverbintenis) between doctors and patients. Exceptions to informed consent are based on the doctor's obligation to make maximum efforts for the sake of patient health, including in emergency situations. This emergency condition has also been regulated in PERMENKES 47/2018 where a condition is an emergency condition if it meets the criteria for an emergency.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai informed consent secara lisan dalam tindakan medis. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum bagi pasien terhadap informed consent secara lisan, tanggung jawab bagi dokter dan rumah sakit dalam pelaksanaan informed consent secara lisan, dan analisis penerapan informed consent secara lisan dalam Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST., No. 350/PDT/2012/PT.DKI., dan No. 215 K/PDT/2014. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami bagaimana informed consent secara lisan dapat diterapkan dalam suatu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa informed consent secara lisan hanya dapat diterapkan dalam tindakan medis yang tidak berisiko tinggi dan tidak bersifat invasif. Dokter dalam melaksanakan informed consent baik secara lisan maupun tulisan harus memperhatikan serta menghargai kepentingan pasien karena informed consent merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh pasien. ...... This thesis examines the legal protection for patient towards oral informed consent, the responsibilities for the doctors and the hospitals in the implementation of oral informed consent, and the analysis the implementation of oral informed consent in Court Decisions Number 287 Pdt.G 2011 PN.JKT.PST, Number. 350 PDT 2012 PT.DKI, and Number 215 K PDT 2014. The objective of this thesis is to understand how oral informed consent can be implemented on a medical conduct that is done by doctor to patient. This research is in the form of juridical normative research with the type of descriptive analytic. The result of this research is that the oral informed consent can only be implemented on a high risk medical conduct and not invasive. To conduct the informed consent both in oral or in writing, the doctor should consider and respect the patients interest since informed consent is one of the human rsquo s right had by the patient.

Abstrak :
Tesis ini membahas operasi di Rumah Sakit Risa Sentra Medika tahun 2016 dan faktor-faktor yang berhubungan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan Cross Sectional Study. Sampel diambil secara acak, yaitu 235 lembar informed consent pada rekam medis pasien operasi bulan Januari hingga Desember 2016 di Rumah Sakit Risa Sentra Medika serta pengisian kuisioner oleh 10 orang dokter spesialis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengisian lembar informed consent pada pasien operasi di Rumah Sakit Risa Sentra Medika tahun 2016 adalah 21 item terisi atau sebesar 61% dan bagian yang paling banyak tidak terisi adalah bagian pemberian informasi yaitu sebesar rata -rata 7 item terisi (41%). Bagian informasi yang paling jarang diberikan adalah informasi tentang alternatif tindakan, yaitu hanya sebanyak 51 lembar dari 235 lembar informed consent yang didata (21,7%). Berdasarkan uji korelasi Spearman Rank, faktor yang memiliki hubungan dengan kelengkapan pengisian informed consent tersebut adalah faktor motivasi dan jenis tindakan operasi. Hal yang dapat disarankan adalah melakukan penyegaran pengetahuan tentang informed consent dan komunikasi efektif kepada dokter spesialis; lembar informed consent juga perlu dikaji ulang agar sesuai aturan identifikasi pasien. ......This thesis discusses the completeness of informed consent in surgery patients at Risa Sentra Medika Hospital in 2016 and related factors. This research is a quantitative research with cross sectional study design. Samples were taken at random, ie 235 informed consent sheets in medical records of surgery patients from January to December 2016 at Risa Sentra Medika Hospital and filled out questionnaires by 10 specialist doctors. The results showed that the average of filling of informed consent sheet in operation patients at Risa Sentra Medika Hospital in 2016 was 21 items filled or 61% and the most unfilled part was the information giving section which was 7 items in average (41%). The most rarely informed section of information is information on alternative actions, ie only 51 sheets of 235 informed consent sheets (21.7%). Based on Spearman Rank correlation test, factors that are related to the completeness of the filling of informed consent are motivational factors and types of surgical measures. It may be suggested to refresh knowledge of informed consent and effective communication to a specialist; the informed consent sheet also needs to be reviewed to fit the patient identification rules.

Abstrak :
Pendahuluan: Salah satu penilaian akreditasi adalah hak dan kewajiban pasien membuat keputusan medis. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mutu kelengkapan dan ketepatan pelaksanaan persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Royal Taruma sebagai bentuk hak pasien dan kewajiban rumah sakit. Metode: menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode cross sectional. Data primer wawancara 11 orang pihak rumah sakit. Data sekunder random sampling, 96 sampel rekam medis ditelaah didalamnya 4 jenis persetujuan tindakan medis (tindakan anestesi, operasi, darah dan produk darah, tindakan berisiko tinggi), didapatkan total 174 sampel persetujuan tindakan medis. Hasil dan kesimpulan: dari telaah dokumen pada 5 aspek dalam formulir persetujuan tindakan medis, yaitu bagian identifikasi pasien, identifikasi dokter, identifikasi pemberi persetujuan, informasi penting dan autentikasi masih ditemukan ada beberapa bagian dalam persetujuan tindakan medis yang terlewat dan tidak diisi dengan lengkap. Rata-rata identifikasi pasien terisi 86.59% dan tidak terisi 13.41%. Rata-rata identifikasi dokter terisi 83.91% dan tidak terisi 16.09%. Rata-rata 78.44% identifikasi pemberi persetujuan terisi dan 21.56% tidak terisi. Rata-rata 52.11% informasi terisi dan 47.89% tidak terisi. Rata-rata 86.98% bagian autentikasi terisi, namun masih terdapat 13.02% bagian yang tidak terisi. Regulasi serta desain formulir yang berlaku mengacu pada undang-undang dan standar akreditasi, namun masih perlu diperbaiki. Dokter dan karyawan rumah sakit royal taruma mengetahui dan bersikap positif terhadap persetujuan tindakan medis. Cara komunikasi dokter dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis sudah sesuai dengan aturan tata cara. Kendala yang dikeluhkan oleh dokter adalah tingkat pemahaman pasien dan penundaan pemberian keputusan oleh pasien atau keluarga pasien. ......Introduction: one of accreditation judgement point is patient rights and obligations to make a medical decisions. this study done to know quality of completeness and implementation accuracy of medical informed consent in Royal Taruma Hospital as patient right and hospital obligation. Methode: this study use qualitative and quantitative approachment with cross sectional methode. primary data by interviewed 11 hospital employer. Secondary data done by random sampling, 96 medical records reviewed inside by 4 type of informed consent (anesthetic procedure, operation procedure, blood dan blood product, and high risk procedure) to total 174 sample of informed consent form. Result and conclusion: from 5 aspects in medical procedures approval form reviewed, identification of patients, identification of doctor, approver identification, important information and autentication was still not with completed. The average identification patients 86.59% filled and 13.41% not filled. The average doctor identification 83.91% filled and 16.09% not filled. The average identification approver occupied 78.44% filled and 21.56% did not filled. The average health information filled 52.11% and 47.89 % did not filled. The average 86.98% autentication filled but 13.02% did not filled. Regulation and form design made based on stated bills and accreditation standart, but still need to fix. Doctor and employer have knowledge and show positif reaction toward informed consent regulation. Doctors communication on implementation informed consent are refer to hospital regulation. Obstacles that are complained by doctors are patients level of understanding and postponement decision by the patient or the patient family.

Abstrak :
Dalam pelaksanaan tindakan medis di rumah sakit, seringkali terjadi sengketa. Hal tersebut biasanya dipicu oleh adanya ketidaksesuaian antara hasil dari tindakan medis yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan apa yang diharapkan oleh penerima pelayanan kesehatan, serta tidak adanya komunikasi yang baik antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan dalam proses pemberian informed consent sehingga risiko medis dan malaparaktik medis menjadi tidak dapat dibedakan dengan jelas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan deskriptif, Peneliti mencoba untuk memberikan gambaran umum mengenai kedudukan informed consent dan penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur dalam sengketa medis yang terjadi di rumah sakit berdasarkan Putusan No. 08/Pdt.G/2014/PN.KDR. dan No. 113 PK/Pid/2012. Pengaturan mengenai informed consent di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pada Peraturan tersbut telah disebutkan bahwa resiko medis dari tindakan kedokteran terkait harus disampaikan sebelum pihak penerima pelayanan kesehatan memberikan persetujuan sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara resiko medis dengan malapraktik medis. ...... Disputes frequently occur between the healthcare providers and recipients of healthcare services in execution of medical actions in hospitals. This is usually triggered by disagreement of the results of medical actions delivered by healthcare providers with what is expected by recipients of health services, and lack of good communication between providers and recipients of health services in the process of giving informed consent with the result that medical and medical malpractice risks become indistinguishable definitely. By using normative-juridical and descriptive research methods, the researcher attempts to provide a general description of the position of informed consent and the application of the Doctrine of Res Ipsa Loquitur in medical disputes that occur in hospitals based on Indonesian court ruling No. 08/Pdt.G/2014/PN.KDR. and No. 113 PK/Pid/ 2012. Regulations regarding informed consent in Indonesia have been regulated in Regulation of the Minister of Health No. 290 of year 2008 regarding Approval of Medical Measures. It has been stated in the aforementioned Regulation that the medical risks of related medical actions must be submitted before the recipient of the health service gives consent in order that it can be clearly distinguished between medical risk and medical malpractice.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi di RSUD Koja Tahun 2018. Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mendapatkan gambaran hasil analisis kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi. Jenis penelitian ini adalah mixed method dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan telaah dokumen formulir persetujuan tindakan operasi dan pengisian kuesioner oleh responden, penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian didapatkan rata-rata kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi RSUD Koja sebesar 76,54%. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan formulir persetujuan tindakan operasi belum sesuai dengan standar RSUD Koja sebesar 100%. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya perbedaan persepsi dalam pengisian formulir, kurangnya sosialisasi SPO, belum efektifnya pemberian umpan balik, belum ditetapkannya kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi sebagai standar kinerja individu, serta belum adanya sistem reward punishment. Hal tersebut dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi di RSUD Koja.

---

ABSTRACT This research discuss about the completeness of filling informed consent in surgical procedure at Koja District Hospital. The purpose of this research is to get illustration of analysis the completeness of filling informed cosent in surgical procedure. The design of this study uses mixed method which combine quantitative and qualitative. A quantitative method through document review informed consent forms through checklists and questionnaires for respondent, a qualitative method through in depth interviews. Result of this study shows that an average of completeness filling informed consent is about 76,54%. It shows that the completeness of filling informed consent has not convenient to the standard at Koja District Hospital which is about 100%. This study also reveals that there is different perception to filling informed consent, less socialization of Standard Operational Procedure, ineffectiveness of giving feedback, completeness of filling informed consent in surgical procedur has not set as standard performance of individu, the lack of reward punishment system which may be the factors contributing to completeness of filling informed consent forms in surgical procedure at Koja District Hospital.