Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Pada saat ini kita berada pada tahun terakhir Pelita V. Dalam waktu yang tidak seberapa lama lagi kita akan segera memasuki masa Pembangunan Jangka Panjang Kedua (Bangkajang II), yaitu periode 1993-2018. Sebagaimana telah digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat lndonesia. Ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja, tetapi juga memerlukan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan di antara keduanya. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur dari kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah tersebut. Dalam Pelita-pelita lalu arah dan kebijaksanaan pembangunan bidang kesehatan adalah untuk mewujudkan perbaikan kualitas manusia dan kehidupan masyarakat. Dalam Bangkajang II mendatang tema sentral pembangunan bidang kesehatan akan tetap dipertahankan, yaitu upaya peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan. Tidak berlebihan kiranya bila saya kemukakan bahwa keberhasilan pembangunan bidang kesehatan merupakan indikator yang paling mudah diterima dan dirasakan oleh masyarakat.

Dalam konteks menyambut era Bangkajang lI tersebut, perkenankan saya menyampaikan beberapa pokok pikiran yang saya beri judul “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Upaya Kesehatan Wanita". Melalui uraian ini saya ingin mengajak hadirin sekalian, khususnya para dokter spesialis obstetri dan ginekologi, untuk memikirkan peran apa yang dapat kita sumbangkan dalam upaya mencapai tujuan nasional tersebut.

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas manusia. Pertama, Indeks Mutu Hidup atau Physical Quality of Life Index (POLI). Kedua, Human Development Index (HDI) yang dikembangkan oleh UNDP, Ketiga, Social Development Index (SDI) yang sedang dikembangkan oleh Bappenas.2 Derajat kesehatan selalu merupakan salah satu unsur ketiga indikator tersebut, yang menunjukkan bahwa derajat kesehatan merupakan kontributor penting bagi kualitas manusia.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan hidup sehat sehingga setiap warga negara dapat menikmati derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam kebijakan dasar pembangunan kesehatan, tercapainya kemampuan hidup sehat memerlukan arah dan kebijaksanaan pembangunan yang menempatkan masalah kualitas manusia dalam kaitannya dengan kecenderungan perkembangan sosial ekonomi, pertumbuhan penduduk, penurunan fertilitas, penurunan morbiditas, dan penurunan mortalitas. Peningkatan kualitas manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari masalah pengendalian kependudukan.

"

"Kegiatan international assignment populer dilakukan di perusahaan multinasional MNC karena manfaatnya yang besar. Namun partisipasi perempuan pada kegiatan tersebut secara historis masih rendah hingga sekarang. Padahal perempuan ditemukan memiliki keinginan, kemampuan, dan karakteristik yang sesuai dalam international assignment. Selain itu kini perusahaan-perusahaan multinasional sedang berada pada kompetisi yang ketat untuk memperoleh qualified talent dengan kompetensi global. Karena itu dibutuhkan strategi yang dapat membuat perusahaan multinasional lebih menarik dibanding kompetitornya sehingga dapat membentuk talent pool yang lebih besar. Salah satunya dengan melakukan international assignment branding yang berdasarkan penelitian sebelumnya belum banyak diteliti dan digunakan. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor peran international assignment branding pada ketertarikan perempuan Indonesia untuk masuk ke MNC. Pengumpulam data dilakukan menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa international assignment tidak berperan signifikan sebagai daya tarik bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke MNC karena usaha international assignment branding yang rendah dari perusahaan, isu keluarga, dan jangka waktu penugasan.

---

International assignment has been a popular global staffing activity in multinational company MNC because of its numerous benefits. However womens participation in international assignment is still low compared to men, while actually women were found to have a strong desire to join international assignment and also has the capability as well as the personal traits needed. Besides, today's competition in acquiring qualified talent with global talent is fierce. Therefore MNC needs to use strategies to create distinction from the competitors to build bigger talent pool, one of which by branding the MNCs international assignment. International assignment branding is a potential strategy but is still rarely studied and used.

So, this study used qualitative method and interview method to collect the data. This study aims to explore the role of international assignment branding as employer attractiveness for Indonesias women to enter MNC given their characteristics and condition. This study found that international assignments role is not significant enough to attract Indonesias women to work in MNC because of the MNCs low international assignment branding, family issues, and the time periode of assignment. "

"Seiring kemajuan peradaban dan zaman, perempuan semakin progresif untuk menembus dan tetap berada dalam dunia pekerjaan (profesional). Telah banyak penelitian yang mengeksplorasi tantangan kerja dan hambatan karir yang dihadapi oleh perempuan di seluruh dunia, namun penelitian dengan konteks serupa belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman perempuan karier Indonesia melalui wawancara semi-struktural dengan menggunakan pendekatan kualitatif Fenomenologi-Deskriptif. Subjek berjumlah dua belas orang yang terdiri dari perempuan-perempuan yang menduduki level manajerial menengah hingga atas yang bekerja di sektor publik dan Badan Usaha Milik Negara. Analisis data dilakukan dengan sistem reduksi data lewat coding, serta interpretasi dari peneliti. Hasil penelitian yang menjawab permasalahan pertama yakni tantangan dan hambatan kemajuan karir pada perempuan Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan adanya bukti tentang tantangan dan hambatan terkait keluarga, sosio-kultural, dan organisasi terhadap kemajuan karier perempuan. Hasil penemuan kedua berfokus pada dampak dari tantangan dan hambatan tersebut terhadap kemajuan karir perempuan Indonesia. Hasil temuan penelitian ketiga yakni terkait solusi yang dilakukan perempuan terkait masalah tantangan dan hambatan kemajuan karir. Solusi tersebut ditinjau dari sudut pandang individu, organisasi dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

---

Our world is fast-paced and rapidly changing. Women are increasingly progressive to penetrate and remain in the professional ecosystem. There have been many studies exploring work challenges and career barriers faced by women around the world, but research in similar contexts has not been done in Indonesia. This study aims to explore the experiences of Indonesian career women through semi-structured interviews using a phenomenological-descriptive qualitative approach. The subject of this research comprises twelve women who occupy the middle to upper managerial level in the public sector and State-Owned Enterprises. Data coding, triangulations, and data saturation are three main components of analyzing and processing information acquired from data gathering. The research results that answer the first problem are the challenges and obstacles to career advancement in Indonesian women. Research findings reveal challenges and obstacles related to family, socio-cultural, and organizational advancement towards the advancement of women's careers. The second finding focuses on the impact of these challenges and obstacles on the advancement of Indonesian women's careers. The findings of the third research is related to solutions made by women related to the challenges and obstacles to career advancement. The solution is viewed from the perspective of individuals, organizations, and government as policymakers."

"Perceraian adalah kasus di pengadilan negeri yang banyak terjadi di Indonesia, bahkan jumlahnya mencapai 400 ribu kasus per tahun 2021. Jumlah tersebut ternyata meningkat 50 persen dari tahun sebelumnya. Perceraian tentu menimbulkan akibat hukum, baik kepada hubungan suami isteri, harta, dan anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai sebuah frasa dan ketentuan mengenai hak asuh anak yang diatur oleh UU Perkawinan di Indonesia tidak dijelaskan secara terperinci. Kemudian, timbul pemikiran bahwa bagaimanakah regulasi terkait hak asuh anak di Indonesia, Singapura dan perbandingan keduanya. Singapura memiliki Women’s Charter 1961 yang di dalamnya memerinci aturan terkait hak asuh anak. Perbandingan keduanya menghasilkan bahwa terdapat adanya perbedaan, persamaan, dan kekurangan-kelebihan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengemukakan bahwasannya UU Perkawinan Indonesia belum sebaik yang dimiliki oleh Singapura. Masih terdapat kekurangan dan hal-hal yang perlu dikembangkan. Lebih lanjut, hak asuh anak sudah seharusnya diberikan porsi yang besar baik dalam regulasi undang-undangnya maupun kewenangan yang dimiliki oleh hakim pengadilan negeri.

---

Divorce is a case in district court that occurs a lot in Indonesia, in fact the number reaches 400 thousand cases per year 2021. This number has actually increased by 50 percent from the previous year. Divorce certainly has legal consequences, both for the relationship between husband and wife, property and children. The best interests of the child as a phrase and provisions regarding child custody regulated by the Marriage Law in Indonesia are not explained in detail. Then, the thought arose that what are the regulations related to child custody in Indonesia, Singapore and the comparison between the two. Singapore has a Women's Charter 1961 which details the rules regarding child custody. A comparison of the two results in that there are differences, similarities, and advantages. The purpose of this paper is to argue that the Indonesian Marriage Law is not as good as that of Singapore. There are still shortcomings and things that need to be developed. Furthermore, child custody should be given a large portion both in statutory regulations and in the authority possessed by district court judges."