Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThe purpose of writing this thesis is to have an understanding of the authority and new role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in handling and preventing financial crises in Indonesia in accordance with Laws and Regulations in force in Indonesia. This thesis will describe the new role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in maintaining the stability of the financial system and differences in the authority of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in handling failed Banks before and after issuance of Law No.9 of 2016 on Prevention and Management of Financial System Crises. The research method employed in this research is examination of existing law materials. Therefore, descriptive research is conducted to provide background on the role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in eradicating financial crises and maintaining the stability of the banking system in Indonesia after the issuance of Law No.9 of 2016. Based on the results of thesis analysis, a conclusion can be drawn that the new authority held by the Indonesia Deposit Insurance Corporation under Law No. 9 of 2016 can create an accurate, prompt and secure prevention and handling process and maintain the stability of the financial system in Indonesia so as to prevent another financial crisis. Based on analysis of the issue, the authors hope that this thesis can provide recommendations for the development of the role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in maintaining the stability of the banking system in Indonesia as well as providing a proper protection and proper handling of the banking system in Indonesia especially preventing occurrence of financial crises.

---

ABSTRAKTujuan dari penulisan skripsi ini untuk memiliki pemahaman tentang kewenangan dan peran baru Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan dan pencegahan terhadap krisis keuangan di Indonesia sesuai dengan Hukum dan Regulasi yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menjabarkan mengenai peran baru Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabiltas sistem keuangan dan perbedaan terhadap kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan Bank gagal sebelum dan sesudah disahkannya Undang-undang No.9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Metode penelitian dalam penelitian dilakukan melalui pemeriksaan materi hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan latar belakang tentang bagaimana peran Lembaga Penjaga Simpanan dalam memberantas krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia setelah disahkannya Undang-undang No.9 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis tesis, tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan bahwa kewenangan baru yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari Undang-undang No.9 tahun 2016 dapat menciptakan pencegahan dan proses penanganan yang tepat, cepat dan aman serta dapat menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia sehingga tidak terjadi lagi krisis keuangan. Berdasarkan dari analisis isu tersebut, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan peran Lembaga Penjaga Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia serta menciptakan perlindungan dan penanganan yang baik kepada sistem perbankan di Indonesia dan terutama untuk mencegah terjadinya krisis keuangan."

"Dalam situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi penurunan aktivitas perekonomian di Indonesia. Kegiatan usaha yang semakin rendah berdampak pada keuangan negara yang memungkinkan untuk terjadinya krisis sistem keuangan. Dengan demikian, dibentuklah UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) sebagai langkah luar biasa untuk menangani krisis sistem keuangan akibat COVID- 19, yang memuat kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi COVID-19. Skripsi ini membahas bagaimana kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU 2/2020 dan implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan diberikan sesuai dengan kedudukan tiap lembaga, dan UU 2/2020 mengakibatkan berbagai perubahan kewenangan. Saran yang diberikan adalah lembaga terkait perlu untuk memberikan rasionalisasi mengenai perubahan kewenangan tersebut, serta KSSK untuk menginformasikan indikator kesuksesan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan pandemi COVID-19.

---

In COVID-19 pandemic, economic activities in Indonesia has taken a downfall and can lead to a financial system crisis. Therefore, Law Number 2 of 2020 concerning Perppu Number 1 of 2020 on State Finance Policy and Financial System Stability for the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or in the Framework of Dealing with Threats Endangering National Economy and/or Financial System Stability (Law 2/2020) is ratified as an extraordinary step to handle the financial system crisis due to COVID-19, which includes the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in order to adapt to the conditions of COVID-19. This paper discusses the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority according to Law 2/2020 and the implications. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. From this research it can be concluded that the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in preventing and handling financial system crisis is given according to their functions, and Law 2/2020 resulted in various changes in authority. The suggestions given are that related institutions need to provide a rationalization regarding the changes of authority, as well as KSSK needs to inform the indicators of success in preventing and handling financial system crisis due to COVID-19."

"ABSTRAKTulisan ini menganalisis tentang strategi manajemen krisis oleh humas Lembaga Penjamin Simpanan LPS dalam melakukan proses penanganan bank gagal, baik dalam bentuk likuidasi maupun penyelamatan bank gagal. Kepiawaian humas LPS dalam melakukan strategi manajemen krisis menjadi krusial karena performa tersebut dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi bank dan industri perbankan secara keseluruhan, yang berdampak pada kondisi stabilitas ekonomi nasional. Dengan menggunakan konsep krisis dan manajemen krisis dari W. Timothy. Coombs, tulisan ini mencoba melihat bagaimana LPS mengimplementasikan strategi manajemen krisis dalam proses penanganan bank gagal, dalam rangka mencegah dan meredam kepanikan publik serta menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja LPS dan reliabilitas industri perbankan secara keseluruhan dalam rangka turut berkontribusi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

---

ABSTRACTThis paper analyzes the crisis management strategy by public relations of Indonesia Deposit Insurance Corporation IDIC in handling bank resolution processes, either in the form of bank liquidation or bank recovery. The excellent performance of IDIC rsquo s public relations in crisis management is crucial because it influences public trust toward bank institutions and Indonesian banking industry as a whole, that will affect the condition of national economic stability. Using the concept of crisis and crisis management suggested by W. Timothy Coombs, this paper aims to capture on how IDIC implement the crisis management strategy in bank resolution processes, in order to prevent panic attack of the public and to maintain public trust to IDIC rsquo s performance and to the reliability of banking industry as a whole, as an effort to contribute in maintaining the national economic stability."

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melaksanakan resolusi bank gagal (bank resolution) terhadap Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas. Dalam hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS memiliki tugas yang salah satunya adalah melaksanakan penyelesaian bank gagal bank selain bank sistemik. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyebabkan kewenangan LPS dalam melaksanakan resolusi bank gagal Bank Selain Bank Sistemik mengalami perbedaan dengan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Oleh karena terdapat perbedaan tersebut, maka skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan yang akan berlaku bagi LPS untuk sebagai pedoman penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik dan perbedaan mengenai kewenangan LPS dalam melaksanakan penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik baik sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa perbedaan mengenai kewenangan LPS dalam menyelesaikan masalah solvabilitas Bank Selain bank Sistemik antara pengaturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Undang-Undang 9 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

---

The focus of this research is about the authority of Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) in carrying out the resolution of the failing bank (bank resolution) that does not pose systemic risk that has solvency problems. Based on Law Number 24 Year 2004 on Deposit Insurance Corporation, IDIC has duties, that which one of that duties is to formulate, determine and implement the resolution policy for failing banks that do not pose as a systemic risk. After the enactment of the Law Number 9 Year 2016 and the Law Number 2 Year 2020, Duties of IDIC have changed with as regulated in the Law Number 24 Year 2004.

Because there are have differences, this study will also to examine the differences regarding the authority of IDIC in carrying out the resolution of the failing bank (bank resolution) of the bank that does not pose as a systemic risk that has solvency problems, both before and after enactment of Law Number 9 Year 2016.

The research uses the normative-juridical approach with a descriptive typology. This research discover that the Law Number 9 Year 2016 and the Law Number 2 Year 2020 has some different with the Law Number 24 Year 2004"

"Isu-isu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan juga pencabutan izin usaha suatu Bank BPR merupakan salah satu fenomena lazim yang ditemukan dalam dunia perbankan dan keuangan. Pada tahun 2005 sampai dengan April 2021, terdapat 110 Bank BPR yang perizinannya telah dicabut dan di likuidasi. Rumusan masalah dari skripsi adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga bagaimana Penyelesaian Hukum terhadap nasabah yang gagal dalam penyelesaian kredit nya pada BPR setelah perizinannya dicabut oleh OJK. Skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kajian menyeluruh terhadap peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku untuk meninjau kasus kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK. Selain itu, skripsi ini akan menggunakan kasus PT BPR X sebagai studi kasus analisis dalam mengetahui penerapan ketentuan penyelesaian kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat yang perizinannya telah dicabut oleh OJK. Hasil dari Skripsi ini adalah Pemerintah telah membuat berbagai peraturan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Bank yang perizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga Penyelesaian mengenai kredit bermasalah pada BPR yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK akan diurus oleh Tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS.

---

Issues related to non-performing loans and also the revocation of the business license of a Rural Bank are one of the common phenomena found in the world of banking and finance. From 2005 to April 2021, there were 110 rural banks whose licenses were revoked and liquidated. The formulation of the problem from the thesis is How is the Law and Regulation for the settlement of Non Performing Loan at the BPR whose license have been revoked by The OJK in Indonesia and also How is the legal settlement for debtors who failed in the credit agreement of the Rural Bank after their license was revoked by the OJK. This thesis will use a normative juridical approach to analyze a thorough review of the applicable banking and credit regulations to review cases of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. In addition, this thesis will use the case of PT BPR X as an analytical case study to determine the application of the provisions for the settlement of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. The result of this thesis is that the Government has made various regulations to overcome non-performing loans in banks whose licenses have been revoked by the OJK and also the settlement of non-performing loans in rural banks whose licenses have been revoked by the OJK will be managed by the liquidation team formed by the LPS."