Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang: Sistem remunerasi bagi pegawai RSUD Tebet telah ditetapkan sejak tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tebet, mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 51 Tahun 2021. Kebijakan remunerasi ini diantaranya bertujuan agar terjadi peningkatan kualitas kinerja bagi pegawai. Penerapan kebijakan remunerasi ini  belum memberikan dampak yang signifikan dari capaian kinerja pegawainya, khususnya pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak PNS tampak kurang peduli dan ada juga yang menyatakan kurang transparan sistem dan perhitungan remunerasi di RSUD Tebet. Metode: Penelitian ini adalah studi kasus menggunakan desain kualitatif yang mengangkat tema tentang pelaksanaan kebijakan sistem remunerasi di RSUD Tebet. Telaah dokumen kebijakan dan wawancara mendalam dilakukan termasuk melibatkan sembilan (9) informan kunci. Lokasi penelitian terletak di lingkungan DKI Jakarta dengan status kelas C. Hasil: Transmisi komunikasi dan kejelasan sistem remunerasi di RSUD Tebet sudah dilaksanakan tetapi belum optimal, sehingga menghambat pemahaman tentang perhitungan formula remunerasi khususnya bagi PNS. Dalam pelaksanaan sistem remunerasi, keterbatasan sumber daya pengelola data, baik secara kuantitas dan kualitas dirasakan sudah cukup walau masih membutuhkan peningkatan substansi melalui pelatihan dan/atau sosialisasi perhitungan yang lebih komprehensif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem remunerasi yang dijalankan di RSUD Tebet saat ini mengkondisikan PNS berada di zona nyaman karena insentif belum memasukkan variable kinerja dan kompleksitas pekerjaan dalam formula remunerasi. Kendati demikian, pegawai PNS siap memberikan dukungan untuk peningkatan pendapatan  RSUD yang juga akan menjadi dasar besarnya remunerasi. Dalam mendukung implementasi sistem remunerasi di RSUD Tebet, ketersediaan SOP serta regulasi yang berkaitan dengan kebijakan masih harus di integrasikan untuk menghindari bureaucratic fragmentation. Kesimpulan: Komunikasi adalah hal terpenting dalam implementasi kebijakan remunerasi di RSUD Tebet, sehingga proses perhitungan remunerasi dapat dijelaskan secara transparan kepada para PNS. Kedepan, dibutuhkan perbaikan terhadap sistem pemberian insentif kepada seluruh pegawai dengan menerapkan insentif berbasis kinerja agar tercapai rasa keadilan dan kelayakan remunerasi bagi pegawai dan dapat memacu motivasi dan kinerja pegawai menjadi lebih baik. ......Background: In 2022, RSUD Tebet, a class C Regional General Hospitals in DKI Jakarta, implemented a remuneration system for its workforce following the guidelines set in DKI Governor Regulation Nomor 51 of 2021. Contrary to the aim of this policy, the adoption of this remuneration system did not yield substantial enhancement in employee performance quality, particularly among civil servants. Some civil servants appeared disinterested, highlighting a lack of transparency in the remuneration process at RSUD Tebet. Employing a qualitative approach, this study examines how the 2022 implementation of this remuneration system policy at RSUD Tebet using the policy implementation theory by Edward III (1980). Methods: Researchers analyzed the implementation of the remuneration system policy by reviewing documents and conducting in-depth interviews with nine informants from RSUD Tebet, all within the framework of Edward III (1980)’s policy implementation theory. Results: The outcomes of this qualitative study underscored that communication transmission and clarity surrounding the remuneration system at RSUD Tebet fell short of optimazation, thus hindering transparency. While the data management resources for the remuneration system's implementation were adequate in quantity, there was a noticeable need for improvements in training and/or the dissemination of more comprehensive calculation methodologies. Furthermore, it was revealed that the remuneration system in place at RSUD Tebet tended to maintain civil servants within their comfort zones, as the incentives failed to assess performance variables and the intricacy of job roles in the remuneration formula. Nevertheless, civil servants were inclined to support revenue generation, as it is directly correlated with the extent of remuneration obtained. The study also highlighted the necessity of integrating operational standards and regulations related to the policy, with the objective of preventing bureaucratic fragmentation and reinforcing the implementation of the remuneration system at RSUD Tebet. Conclusion: Effective communication emerged as a central theme to ensure the successful implementation of the remuneration policy at RSUD Tebet. Transparent articulation of remuneration calculations is pivotal to engage civil servants. Moving forward, it is imperative to improve the incentive distribution system for all employees, incorporating performance-based mechanisms to cultivate a sense of equity and appropriateness in remuneration. Such reforms can ignite employee motivation and subsequently drive enhanced performance levels.

Abstrak :
Indonesian agriculture has been admitted for its multifunctionality wich encompasses environmental , food security, socioeconometric, and cultural roles....

Abstrak :
Transportasi memerlukan sumber energi. Saat ini Energi fosil masih mendominasi pemenuhan kebutuhan energi untuk transportasi. Namun seiring semakin menurunnya sumberdaya energi fosil dan meningkatnya kebutuhan akan energi karena pertambahan populasi manusia yang terus meningkat pemenuhan kebutuhan akan energi menjadi suatu masalah hampir diseluruh negara di dunia termasuk di Indonesia, dimana persediaan sumberdaya alam sebagai sumber energi yaitu energi fosil seperti minyak bumi untuk transportasi semakin berkurang jumlahnya. Meski sektor transportasi hanya menyumbang 4,5% dari PDB nasional, namun sektor ini menjadi penggerak roda perekonomian yang juga penting. penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Creswell, 2010). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa environmental concern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention, sementara perceived ease of use, perceived price value, dan perceived usefulness memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap purchase intention. Menilai dari hasil analisis, nilai insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terkait subsidi pembelian motor listrik sudah tepat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya penilaian masyarakat terhadap penerimaan kesesuaian harga yang harus dibayarkan dengan kualitas yang akan didapatkan dengan membeli kendaraan listrik, juga dapat dianalisa dari berpengaruhnya perceived price value dalam keputusan individu untuk membeli atau tidak membeli kendaraan listrik. ......Transportation requires a source of energy. Currently, fossil energy still dominates the fulfillment of energy needs for transportation. However, as fossil energy resources decrease and the need for energy increases due to the increasing human population, meeting the need for energy is a problem in almost all countries in the world, including in Indonesia, where the supply of natural resources as an energy source, namely fossil energy such as petroleum for transportation decreasing in number. Even though the transportation sector has only grown 4.5% of national GDP, this sector is also an important driving force for the economy. This study uses research methods using a certain population or sample, sampling techniques are generally carried out randomly, data collection uses instrument research, data analysis is quantitative or statistical with the aim of testing the hypotheses that have been set (Creswell, 2010). The hypothesis put forward in this study indicates that environmental awareness has no significant effect on purchase intention, while perceived ease of use, perceived price value, and perceived usefulness have a positive and significant effect on purchase intention. Judging from the results of the analysis, the value of the incentives provided by the government to the public regarding subsidies for buying electric motorbikes is appropriate. This can be seen from the high public assessment of the acceptance of price adjustments which must include the quality that will be obtained by buying an electric vehicle. It can also be analyzed from the effect of perceived price value on individual decisions to buy or not buy an electric vehicle.

Abstrak :
Due to the lack of internal finance, a country might need a foreign investment. It also happens to Indonesia that is not recovery from its economic problems up to now. One of the solutions to this condition is by giving Foreign Direct Investment (FDI). By FDI it is hoped that it can employ a lot of people, and it can reduce the unemployment rate in this country, as a result it can increase the welfare of society. This study will focus on the relation between the given PPh incentives and Japanese Investor behavior in investing its fund, elaborate and analyze Japanese Investor to tax incentives given, and research, formulate and make the analysis on which tax incentive is the best way in inviting Japanese direct investor. This thesis is analytical descriptive which uses qualitative method by scrutinizing data in the form of information, theory from library research, then by analyzing the data to solve the formed case, so that conclusion can be drawn and suggestions and understanding to the influence in giving incentive to foreign direct investment can be given. The references theory in this research is one instrument to invite Japanese direct investment by giving tax incentive. However, tax administration is the key on the success of tax policy. It can be concluded that PPh facility given to tax payers in Indonesia who invest in certain business and area is quite good, in the result of the decrease of netto 30% (thirty percent) as the highest, quicken reduction and amortization, longer loss compensation and given PPh to the dividend as in Article 26 to 10% (ten percent), except if the valid tariff to the tax agreement is lower. Japanese Investors accept this facility positively, but they say it is more interesting if those tax facilities are followed by administration tax which gives law assurance. Tax incentive given by tax law is quite interesting for the Japanese investors to invest in Indonesia, but the regulations do not give the law assurance, they who have the license hope that they will be given the tax incentive as stated in the law, furthermore, it is suggested that the government not only faces on tax incentive to invite foreign direct investment but also is concern on the law assurance, security, eliminating high economy cost and improving infrastructure. Arranged and good tax administration will give law assurance and security to the investors. Furthermore, the license to foreign investors and the given PPh facilities are managed by one institution under one roof.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan menggunakan data dari dua puluh dua negara partner selama periode tahun 1999 sampai 2018, penelitian ini menunjukkan pengaruh insentif pajak terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Analisis fixed-effect dan least square dummy variable digunakan untuk menentukan arah dan signifikansi dari insentif pajak dan korelasinya dengan FDI bersama-sama dengan determinan FDI yang lain. Penelitian ini menemukan bahwa ketika insentif pajak naik, aliran FDI turun signifikan. Akan tetapi, turunnya tarif PPh Badan yang juga merupakan ukuran dari biaya investasi akan meningkatkan aliran FDI.

---

ABSTRACT
Using the data from twenty-two partner countries in 1999 to 2018, this paper presents the impact of tax incentives on foreign direct investment (FDI) in Indonesia. A fixed-effect and least square dummy variable analysis are used to determine the direction and significance of tax incentives in its correlation with FDI together with other FDI determinant. The main finding shows that as tax incentives increase, the FDI flow decrease significantly. However, corporate income tax (CIT) rate which also used as investment cost proxy shows that as it decreases the FDI flow will increase.

Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan populasi merupakan salah satu factor penunjang dari pertumbuhan volume limbah padat yang pengelolaannya harus difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara baik. Meskipun demikian, masih banyak daerah yang belum dapat menyediakan fasilitas yang ideal untuk pengelolaan limbah padat yang baik. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan pencarian informasi di negara mana teknologi pengelolaan limbah padat yang berhasil dan layak untuk diimplementasikan di Indonesia. Dalam penelitian ini dilakukan benchmarking ke banyak negara untuk mengetahui dan menentukan model yang cocok untuk diterapkan di Indonesia berdasarkan validasi pakar. Setelah itu, dilakukan perhitungan kelayakan investasi model dengan menggunakan life cycle cost analysist berdasarkan validasi pakar dan dilanjutakan dengan perhitungan besaran tipping fee dan insentif yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah sebagai jaminan keuntungan pihak swasta dalam proyek ini. Langkah-langkah tersebut menghasilkan waste to energy sebagai model yang cocok diterapkan di Indonesia dengan skema pembiayaan 40% pemerintah dan 60% swasta dengan besaran biaya tipping fee dan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 424.830 per ton limbah padat.

---

ABSTRACT
Population growth is one of the supporting factors of the growth of the volume of solid waste whose management must be properly facilitated by the government and regional governments. Even so, there are still many areas that have not been able to provide ideal facilities for good solid waste management. One solution that can be done is to search for information in countries where successful and feasible solid waste management technology is implemented in Indonesia. In this study benchmarking was carried out to many countries to find out and determine suitable models to be applied in Indonesia based on expert validation. After that, the investment model feasibility is calculated using a life cycle cost analysis based on expert validation and continued with the calculation of the amount of tipping fees and incentives that can be issued by the government as a guarantee for private sector profits in this project. These steps produce waste to energy as a suitable model applied in Indonesia with a 40% government funding scheme and 60% private sector with a tipping fee and incentives issued by the government of Rp 424,830 per tonne of solid waste.

Abstrak :
Dengan semakin menipisnya sumber energi fosil maka diperlukan pencarian sumber-sumber energi alternatif sebagai untuk menjaga keberlangsungan pasokan energi. Sumber-sumber energi alternatif ini sebagian besar merupakan sumber energi terbarukan. Potensi sumber energi terbarukan yang telah banyak diterapkan di seluruh dunia adalah potensi sumber energi sinar matahari dikarenakan potensi sumber energi ini sangat berlimpah, tak terbatas dan tersedia hampir di seluruh muka bumi. Kekurangan dari Pembangkitan Listrik Tenaga Surya PV terpusat adalah dibutuhkan lahan yang sangat luas untuk mendapatkan kapasitas daya yang besar. Untuk itu dilakukan terobosan dengan melakukan Pembangkitan Listrik Tenaga Surya PV dengan sistem pembangkitan terdistribusi dengan memanfaatkan atap-atap rumah yang terhubung dengan jaringan. Sistem PV yang terhubung dengan jaringan listrik PLN menggunakan skema net-metering. Namun investasi tersebut secara ekonomi masih sangat rentan. Oleh karena itu diperlukan insentif agar investasi tersebut menarik dan sangat layak secara ekonomi.

---

The depletion of fossil energy resources it is necessary to search for alternative energy sources as to maintain the continuity of energy supply. Alternative energy sources is largely a renewable energy source. Potential sources of renewable energy that has been widely applied throughout the world is a potential source of energy in sunlight because of the potential of these energy sources are abundant, unlimited and available almost in all the earth. Disadvantages of Solar PV Power Generation is a centralized vast tracts of land needed to obtain a large power capacity. For that breakthrough by Solar PV Power Generation with distributed generation systems by utilizing the roof top of homes connected to the grid. The PV systems that are connected to the grid using net metering scheme. But the investment is still economically fragile. Therefore, incentives are needed to make the investment attractive and economically feasible.