Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesian agriculture has been admitted for its multifunctionality wich encompasses environmental , food security, socioeconometric, and cultural roles...."

"Latar Belakang: Sistem remunerasi bagi pegawai RSUD Tebet telah ditetapkan sejak tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tebet, mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 51 Tahun 2021. Kebijakan remunerasi ini diantaranya bertujuan agar terjadi peningkatan kualitas kinerja bagi pegawai. Penerapan kebijakan remunerasi ini  belum memberikan dampak yang signifikan dari capaian kinerja pegawainya, khususnya pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak PNS tampak kurang peduli dan ada juga yang menyatakan kurang transparan sistem dan perhitungan remunerasi di RSUD Tebet.Metode: Penelitian ini adalah studi kasus menggunakan desain kualitatif yang mengangkat tema tentang pelaksanaan kebijakan sistem remunerasi di RSUD Tebet. Telaah dokumen kebijakan dan wawancara mendalam dilakukan termasuk melibatkan sembilan (9) informan kunci. Lokasi penelitian terletak di lingkungan DKI Jakarta dengan status kelas C.Hasil: Transmisi komunikasi dan kejelasan sistem remunerasi di RSUD Tebet sudah dilaksanakan tetapi belum optimal, sehingga menghambat pemahaman tentang perhitungan formula remunerasi khususnya bagi PNS. Dalam pelaksanaan sistem remunerasi, keterbatasan sumber daya pengelola data, baik secara kuantitas dan kualitas dirasakan sudah cukup walau masih membutuhkan peningkatan substansi melalui pelatihan dan/atau sosialisasi perhitungan yang lebih komprehensif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem remunerasi yang dijalankan di RSUD Tebet saat ini mengkondisikan PNS berada di zona nyaman karena insentif belum memasukkan variable kinerja dan kompleksitas pekerjaan dalam formula remunerasi. Kendati demikian, pegawai PNS siap memberikan dukungan untuk peningkatan pendapatan  RSUD yang juga akan menjadi dasar besarnya remunerasi. Dalam mendukung implementasi sistem remunerasi di RSUD Tebet, ketersediaan SOP serta regulasi yang berkaitan dengan kebijakan masih harus di integrasikan untuk menghindari bureaucratic fragmentation.Kesimpulan: Komunikasi adalah hal terpenting dalam implementasi kebijakan remunerasi di RSUD Tebet, sehingga proses perhitungan remunerasi dapat dijelaskan secara transparan kepada para PNS. Kedepan, dibutuhkan perbaikan terhadap sistem pemberian insentif kepada seluruh pegawai dengan menerapkan insentif berbasis kinerja agar tercapai rasa keadilan dan kelayakan remunerasi bagi pegawai dan dapat memacu motivasi dan kinerja pegawai menjadi lebih baik.

---

Background: In 2022, RSUD Tebet, a class C Regional General Hospitals in DKI Jakarta, implemented a remuneration system for its workforce following the guidelines set in DKI Governor Regulation Nomor 51 of 2021. Contrary to the aim of this policy, the adoption of this remuneration system did not yield substantial enhancement in employee performance quality, particularly among civil servants. Some civil servants appeared disinterested, highlighting a lack of transparency in the remuneration process at RSUD Tebet. Employing a qualitative approach, this study examines how the 2022 implementation of this remuneration system policy at RSUD Tebet using the policy implementation theory by Edward III (1980).

Methods: Researchers analyzed the implementation of the remuneration system policy by reviewing documents and conducting in-depth interviews with nine informants from RSUD Tebet, all within the framework of Edward III (1980)’s policy implementation theory.

Results: The outcomes of this qualitative study underscored that communication transmission and clarity surrounding the remuneration system at RSUD Tebet fell short of optimazation, thus hindering transparency. While the data management resources for the remuneration system's implementation were adequate in quantity, there was a noticeable need for improvements in training and/or the dissemination of more comprehensive calculation methodologies. Furthermore, it was revealed that the remuneration system in place at RSUD Tebet tended to maintain civil servants within their comfort zones, as the incentives failed to assess performance variables and the intricacy of job roles in the remuneration formula. Nevertheless, civil servants were inclined to support revenue generation, as it is directly correlated with the extent of remuneration obtained. The study also highlighted the necessity of integrating operational standards and regulations related to the policy, with the objective of preventing bureaucratic fragmentation and reinforcing the implementation of the remuneration system at RSUD Tebet.

Conclusion: Effective communication emerged as a central theme to ensure the successful implementation of the remuneration policy at RSUD Tebet. Transparent articulation of remuneration calculations is pivotal to engage civil servants. Moving forward, it is imperative to improve the incentive distribution system for all employees, incorporating performance-based mechanisms to cultivate a sense of equity and appropriateness in remuneration. Such reforms can ignite employee motivation and subsequently drive enhanced performance levels."

"Transportasi memerlukan sumber energi. Saat ini Energi fosil masih mendominasi pemenuhan kebutuhan energi untuk transportasi. Namun seiring semakin menurunnya sumberdaya energi fosil dan meningkatnya kebutuhan akan energi karena pertambahan populasi manusia yang terus meningkat pemenuhan kebutuhan akan energi menjadi suatu masalah hampir diseluruh negara di dunia termasuk di Indonesia, dimana persediaan sumberdaya alam sebagai sumber energi yaitu energi fosil seperti minyak bumi untuk transportasi semakin berkurang jumlahnya. Meski sektor transportasi hanya menyumbang 4,5% dari PDB nasional, namun sektor ini menjadi penggerak roda perekonomian yang juga penting. penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Creswell, 2010). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa environmental concern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention, sementara perceived ease of use, perceived price value, dan perceived usefulness memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap purchase intention. Menilai dari hasil analisis, nilai insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terkait subsidi pembelian motor listrik sudah tepat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya penilaian masyarakat terhadap penerimaan kesesuaian harga yang harus dibayarkan dengan kualitas yang akan didapatkan dengan membeli kendaraan listrik, juga dapat dianalisa dari berpengaruhnya perceived price value dalam keputusan individu untuk membeli atau tidak membeli kendaraan listrik.

---

Transportation requires a source of energy. Currently, fossil energy still dominates the fulfillment of energy needs for transportation. However, as fossil energy resources decrease and the need for energy increases due to the increasing human population, meeting the need for energy is a problem in almost all countries in the world, including in Indonesia, where the supply of natural resources as an energy source, namely fossil energy such as petroleum for transportation decreasing in number. Even though the transportation sector has only grown 4.5% of national GDP, this sector is also an important driving force for the economy. This study uses research methods using a certain population or sample, sampling techniques are generally carried out randomly, data collection uses instrument research, data analysis is quantitative or statistical with the aim of testing the hypotheses that have been set (Creswell, 2010). The hypothesis put forward in this study indicates that environmental awareness has no significant effect on purchase intention, while perceived ease of use, perceived price value, and perceived usefulness have a positive and significant effect on purchase intention. Judging from the results of the analysis, the value of the incentives provided by the government to the public regarding subsidies for buying electric motorbikes is appropriate. This can be seen from the high public assessment of the acceptance of price adjustments which must include the quality that will be obtained by buying an electric vehicle. It can also be analyzed from the effect of perceived price value on individual decisions to buy or not buy an electric vehicle."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pemanfaatan kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah terhadap manajemen laba perusahaan selama masa pandemi Covid-19. Wabah virus corona menyebabkan ketidakstabilan perekonomian dunia termasuk negara Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak untuk meringankan beban pajak perusahaan. Namun, di sisi lain dengan adanya kebijakan tersebut menimbulkan sikap oportunis manajer untuk melakukan manajemen laba agar perusahaan dapat memangkas beban pajak yang harus dibayar. Manajer akan mengatur jumlah laba yang dilaporkan agar beban pajak yang dibayarkan tidak memberatkan perusahaan. Tindakan manajemen laba tersebut dipengaruhi oleh insentif pajak.

---

The research was conducted to see how the influence of the utilization of tax incentive schemes given by a government against a company profit during the Covid-19 pandemics. The coronavirus outbreak caused instability in the world economy including Indonesia, so the government issued a tax incentive policy to ease the corporate tax burden. However, on the other hand, the policy gives rise to the opportunist attitude of managers to conduct profit management so that the company can cut the tax burden to be paid. The manager will set the reported profit amount so that the tax expense paid does not burden the company. Such profit management actions are influenced by tax incentives."

"If you're like most sales leaders, your incentive program is a constant challenge, as you try to jumpstart sales, energize a geographically dispersed and autonomous workforce, and motivate salespeople to achieve ambitious revenue goals. And sometimes it seems like you just don't know what works; your products and markets are changing, the incentive program that was so successful last year no longer produces the desired results, or perhaps the generous incentive program you created has yielded a corps of highly paid salespeople who spend most of their time on existing clients and minimal time generating new business -- and threaten to walk away with your customer base if you scale back paychecks! Incentive programs are seductively powerful but complicated instruments."

""With the explosion in Internet sales, organizations are frantically transforming their sales departments, adding new roles and redefining existing positions, to capture a share of this lucrative new market. This second edition of the landmark Compensating New Sales Roles explains: * How to identify and establish the sales roles an organization needs to turn in double-digit growth on a continuous basis * How to design and implement a compensation plan that directs, motivates, and rewards employees who perform effectively--regardless of sales channels * How to compensate sales staffs in telesales and teleweb operations--the fastest growing fields of selling. Packed with updated tips, tools, and examples, along with a new focus on online selling opportunities, this is an essential guide for human resources/compensation professionals, business owners, and sales executives.""

"Due to the lack of internal finance, a country might need a foreign investment. It also happens to Indonesia that is not recovery from its economic problems up to now. One of the solutions to this condition is by giving Foreign Direct Investment (FDI). By FDI it is hoped that it can employ a lot of people, and it can reduce the unemployment rate in this country, as a result it can increase the welfare of society.This study will focus on the relation between the given PPh incentives and Japanese Investor behavior in investing its fund, elaborate and analyze Japanese Investor to tax incentives given, and research, formulate and make the analysis on which tax incentive is the best way in inviting Japanese direct investor.This thesis is analytical descriptive which uses qualitative method by scrutinizing data in the form of information, theory from library research, then by analyzing the data to solve the formed case, so that conclusion can be drawn and suggestions and understanding to the influence in giving incentive to foreign direct investment can be given.The references theory in this research is one instrument to invite Japanese direct investment by giving tax incentive. However, tax administration is the key on the success of tax policy.It can be concluded that PPh facility given to tax payers in Indonesia who invest in certain business and area is quite good, in the result of the decrease of netto 30% (thirty percent) as the highest, quicken reduction and amortization, longer loss compensation and given PPh to the dividend as in Article 26 to 10% (ten percent), except if the valid tariff to the tax agreement is lower. Japanese Investors accept this facility positively, but they say it is more interesting if those tax facilities are followed by administration tax which gives law assurance.Tax incentive given by tax law is quite interesting for the Japanese investors to invest in Indonesia, but the regulations do not give the law assurance, they who have the license hope that they will be given the tax incentive as stated in the law, furthermore, it is suggested that the government not only faces on tax incentive to invite foreign direct investment but also is concern on the law assurance, security, eliminating high economy cost and improving infrastructure. Arranged and good tax administration will give law assurance and security to the investors. Furthermore, the license to foreign investors and the given PPh facilities are managed by one institution under one roof."