Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tobacco companies are able to play a crucial role in assisting authorities in combating the illicit trade of tobacco,whether it may be in the form of contributing resources or providing technical assistance...."

"Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Kepulauan Seribu dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Hal tersebut merupakan salah satu program prioritas Polres Kepulauan Seribu mengingat wilayahnya terdiri dari pulau-pulau sehingga rawan menjadi sasaran penyelundupan Narkotika. Pada awal tahun 2015 terjadi penangkapan bandar Narkotika bernama Wong Chi Ping beserta anggotanya oleh Badan Narkotika Nasional BNN. Dari penangkapan tersebut BNN menyita 862 kilogram Narkotika jenis sabu yang siap diedarkan di Jakarta dan sekitarnya. Sabu dimaksud berasal dari Guang Zhou yang dibawa menggunakan kapal laut melalui Kepulauan Seribu. Selain itu dalam kurun waktu satu bulan petugas berhasil mengungkap 12 kasus dari 16 laporan polisi yang 3 orang diantaranya merupakan Target Operasi TO Polres Kepulauan Seribu. Polres Kepulauan Seribu dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif melalui analisa Rational Choice, SARA, SWOT, dan NKK yang bertujuan untuk menekan tingkat kejahatan narkotika di wilayah Kepulauan Seribu. Melalui metode analisa tersebut diharapkan upaya penanggulangan dapat dilakukan secara menyeluruh, baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan, pemberian pendidikan kesehatan dan bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat di berbagai usia, pencegahan peredaran gelap narkotika, serta kegiatan patroli, razia, sidak baik di kapal,wilayah pesisir maupun darat, yang dilakukan secara rutin maupun acak. Kendala yang dihadapi Polres Kepulauan Seribu dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika umumnya berada pada permasalahan teknis internal. Kendala ini juga ditambah dengan keunikan kondisi Kepulauan Seribu yang meliputi pulau-pulau tidak berpenghuni sehingga para penjahat mudah untuk berpindah-pindah dan melarikan diri. Berkembangnya jenis dan macam narkotika serta kemajuan teknologi dan arus globalisasi mengakibatkan kejahatan narkotika sering diikuti kejahatan trans nasional lainnya seperti pencucian uang dan perdagangan manusia, sementara posisi Kepulauan Seribu merupakan transit masuknya barang dari luar negeri ke wilayah lain di Indonesia. Karenanya, dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di masa mendatang, Polres Kepulauan Seribu dapat lebih meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat dan swasta baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

---

This study aims to formulate efforts to be made by Kepulauan Seribu Police Resort in counter measure narcotics illicit distribution that occurred in Kepulauan Seribu region. Narcotics counter measure is one of the priority programs of Kepulauan Seribu Police Resort considering Kepulauan Seribu region consist of islands which targeted for drugs smuggling. In early 2015 a drug dealer namedWong Chi Ping and their members arrested by the National Narcotics Agency BNN. From the arrest BNN seized 862 kilograms of the illicit drug, methamphetamine sabu ready to be circulated in Jakarta and surrounding areas. Methamphetamine sabu which derived from Guang Zhou brought by ship through Kepulauan Seribu. Additionally within one month officers uncovered 12 cases of 16 police reports where 3 of them are Target Operations TO of Kepulauan Seribu Police Resort. Kepulauan Seribu Police Resort in counter measuring narcotics illicit distribution is done its preemptive, preventive and repressive effort through Rational Choice analysis, SARA, SWOT, and NKK which aims to reduce the level of drug crime in Kepulauan Seribu region. Through the analysis method it is expected the counter measure may be carried out thoroughly, either by reducing the opportunity to commit the crime, provision of health education and the dangers of drug abuse to the society in varieties age level, prevention on narcotics illicit, aswell as patrol, raid, spot inspection on board, coastal and land area, is carried outroutinely and randomly. Obstacles faced by Kepulauan Seribu Police Resort in counter measuring illicit narcotics generally are on technical issues internal. This constraint is also coupled with the unique conditions of Kepulauan Seribu which includes the uninhabited islands so the criminals easy to move around and escape. Expanding the types and kinds of narcotics as well as technological progress and globalization lead to narcotics crime which is often followed by other trans national crimes such as money laundering and human trafficking, while the position of Kepulauan Seribu is as transit entry of goods from abroad to other regions in Indonesia. Therefore, in counter measuring illicit narcotics in the future, Kepulauan Seribu Police Resort can further improve cooperation with various parties, including government agencies, civil society, non governmental organizations andthe private sector both nationally and internationally."

"Tindak pidana korupsi yang modusnya semakin berkembang hingga pengalihan hasil dari negara asal ke negara lain menjadi salah satu fokus utama munculnya kerjasama internasional yang kemudian melahirkan UNCAC. Melalui konvensi tersebut, dimuat 11 perbuatan yang dikriminalisasi sebagai korupsi, salah satunya Illicit Enrichment. Di samping definisinya yang sangat bervariasi di berbagai negara, ditemukan pula pendekatan pengaturan yang beragam, mulai dari pengaturan secara pidana, perdata, maupun administratif. Adapun penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau kepustakaan dengen pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach), yakni dengan negara Hong Kong yang mengatur Illicit Enrichment secara pidana dan Australia yang mengatur Illicit Enrichment secara perdata. Untuk menghasilkan rekomendasi pengaturan Illicit Enrichment, digunakan perbandingan berdasarkan karakteristik masing-masing pendekatan yang dipandang menjadi indikator penting dalam mengatur Illicit Enrichment, yakni ruang lingkup penerapan, pembalikan beban pembuktian, instrumen yang memicu investigasi, dan sanksi. Walaupun Indonesia saat ini belum mengadopsi Illicit Enrichment yang diamanatkan UNCAC, nyatanya aparat penegak hukum menggunakan mekanisme yang dikenal dalam Illicit Enrichment sebagaimana dalam penanganan perkara gratifikasi dan pencucian uang oleh Rafael Alun Trisambodo. Melalui tulisan ini, Penulis sangat menyarankan lembaga legislatif untuk mengadopsi Illicit Enrichment dalam RUU Perampasan Aset versi terbaru, atau bahkan dalam UU PTPK.

---

Corruption, whose modus operandi has evolved to the transfer of proceeds from the country of origin to other countries, has become one of the main focuses of the emergence of international cooperation which later gave birth to the UNCAC. Through this convention, 11 acts are criminalized as corruption, one of which is Illicit Enrichment. In addition to the definitions that vary widely in various countries, there are also various regulatory approaches, ranging from criminal, civil, and administrative arrangements. This paper uses a doctrinal research method with a conceptual approach and a comparative approach, namely with Hong Kong, which regulates Criminal Illicit Enrichment, and Australia, which regulates Civil Illicit Enrichment. To produce recommendations for regulating Illicit Enrichment, a comparison is made based on the characteristics of each approach that are considered to be important indicators in regulating Illicit Enrichment, namely the scope of application, reversal of the burden of proof, instruments that trigger investigations, and sanctions. Although Indonesia has not yet adopted Illicit Enrichment as mandated by UNCAC, law enforcement officers have in fact used mechanisms known in Illicit Enrichment as in the handling of graft and money laundering cases by Rafael Alun Trisambodo. Through this paper, the author strongly recommends the legislature to adopt Illicit Enrichment in the latest version of the RUU Perampasan Aset, or even in the UU PTPK."

"Latar Belakang : Penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) pada usia remaja menjadi salah satu masalah sosial besar yang kita hadapi dalam masyarakat dan memberikan dampak negatif. Tujuan: Mengetahui karakteristik dan faktor yang memengaruhi perilaku berisiko tinggi penggunaan NAPZA pada remaja sekolah menengah, serta memperkenalkan kuesioner CRAFFT sebagai instrumen penyaring awal terhadap penggunaan narkoba dan alkohol. Metode: Studi kuantitatif (kuesioner yang divalidasi) terhadap 514 subjek usia 12-18 tahun yang dipilih secara konsekutif. Kuesioner CRAFFT digunakan untuk mendeteksi perilaku berisiko tinggi penggunaan narkotika, psikotropika dan alkohol. Faktor-faktor risiko diperoleh melalui kuesioner yang diisi secara mandiri oleh responden. Analisis statistik menggunakan analisis bivariat (uji kai kuadrat atau uji Fischer) dan multivariat (uji regresi logistik). Hasil: Sebesar 19,6% subjek terlibat dalam perilaku berisiko tinggi penggunaan NAPZA dan sebagian besar adalah laki-laki 12,4%. Perilaku berisiko tinggi penggunaan NAPZA, terdiri dari perilaku merokok (23,8%), minum minuman beralkohol (15,8%), dan penggunaan obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya (13,6%). Sebagian besar subjek (18,9%) mencoba rokok pertama kali saat usia remaja awal (10-13 tahun), sedangkan minum minuman beralkohol (12,6%) dan menggunakan obat terlarang dan zat adiktif lainnya (9,1%) dimulai saat remaja menengah menengah (14-16 tahun). Jenis obat terlarang yang digunakan, antara lain ganja (52,7%), tramadol (15,2%), dekstrometorfan (10,7%), dan shabu-shabu (6,3%). Kuesioner CRAFFT memiliki reliabilitas yang baik dengan Cronbach’s α sebesar 0,73. Tingkat pendidikan (RO 9,56; p= 0,000), pola asuh otoriter (RO 27,25; p= 0,000), orangtua tidak harmonis (RO 4,00; p= 0,001), tekanan atau ancaman teman sebaya (RO 3,26; p= 0,006), dan kegiatan ekstrakurikuler (RO 2,04; p= 0,048) merupakan faktor yang memengaruhi perilaku risiko tinggi penggunaan alkohol dan narkoba pada remaja. Simpulan: Remaja memiliki risiko besar terlibat dalam perilaku berisiko tinggi penggunaan NAPZA, sehingga dibutuhkan deteksi dini, penanganan yang komprehensif yang melibatkan multidisiplin, serta intervensi terhadap faktor risiko yang ada. CRAFFT dapat digunakan sebagai salah satu instrumen penyaring terhadap penggunaan penggunaan narkotika, psikotropika, dan alkohol pada remaja.

---

Background: Narcotics, psychotrophics and addictive substances (NPA) used in adolescents becomes one of the major social problems we are facing in society and gives a negative impact.

Objective: To determine the characteristics and factors that influence high risk behavior of NPA used in adolescents in middle and high school, also introducing CRAFFT questionnaire as an early screening tool for alcohol and illicit drugs use.

Method: Quantitative study (validated questionnaire) was conducted among 514 subject aged 12-18 years old using a consecutive sampling. CRAFFT questionnaire was used to detect a high risk behavior of alcohol and illicit drugs use and self-reported questionnaire used to determine the risk factors of NPA. Statistical analysis was done using bivariate (Chi-square or Fischer tests) and multivariate (logistic regression) analysis.

Results: Most participants (19,6%) were involved in high risk behavior of alcohol and illicit drugs, with the majority of males (12,4%). The high risk behavior, consisted of smoking (23,8%), drinking alcohol (15,8%) and illicit drugs use (13,6%). Majority of the participants (18,9%) started to smoke in early adolescence (10-13 years old), while drinking alcohol (12,6%) and illicit drugs use (9,1%) started in mid adolescence (14-16 tahun). The type of drugs being used were cannabis (52,7%), tramadol (15,2%), dextromethorphan (10,7%) and methamphetamine (6,3%). CRAFFT questionnaire has a good internal consistency with Cronbach’s α 0,73. Education level (OR 9,56; p= 0,000), authoritarian parenting style (OR 27,25; p= 0,000), parents not harmonious (OR 4,00; p= 0,001), peer pressure or threat (OR 3,26; p= 0,006) and extracurricular activities (OR 2,04; p= 0,048) were factors that influenced high risk behavior of alcohol and illicit drugs use in adolescents.

Conclusion: Adolescents have a high risk behavior of alcohol and illicit drugs usage, therefore, early detection, comprehensive treatment involving multidisciplinary and intervention of risk factors are needed. CRAFFT can be used as one of the screening tools for detecting alcohol and illicit drugs use in adolescents."

"ABSTRACTThis article aims to explain the vulnerabilities of Indonesia's extractive industry governance to the illicit financial flows. Earlier studies figured out that the company in extractive industry has been found to be one of the prominent actors of illicit financial flows. In the case of Indonesia during the period of 2004-2013, the data of Global Financial Integrity (GFI) illustrated that Indonesia is among the top 10 developing countries - which have the highest value of illicit financial flows. This article seeks to explain the nature of illicit financial flows on extractive industry, the causation of why Indonesia's extractive industry is prone to the illicit financial flows, and finally the recommendation in addressing the issue. In doing so, the researchers conduct the qualitative desk research on explanatory methodology. The result explains that at least there are two natures of illicit financial flows on extractive industry, the behavior of rent-seeking and the dynamics of commodity prices. This article also found out that there are three main sources of regulatory vulnerability which may accommodate the rent-seeking behavior - which directly and indirectly influence the illicit financial flow, which are the different sets of revenue data, arm's length measurement within the vulnerable enforcement, and regarding the cost recovery scheme. Other than that, the multi-level governance context shown by the decentralization policy of natural resources in Indonesia widens the loopholes of Indonesia's extractive industry illicit financial flows."

"ABSTRAKPeredaran dan perdagangan narkoba di Indonesia saat ini menunjukkan kondisiyang sangat mengkhawatirkan, karena kejahatan Narkoba merambah ke semua kalangandi seluruh dunia. Perkembangan peredaran perdagangan narkoba memiliki modusoperandi yang kian hari semakin canggih dan harus diungkap melalui ?tehnikPenyelidikan dan Penyidikan yang tidak biasa? digunakan pada kejahatan lainnyakarena selama ini kejahatan narkoba terindikasi bersifat ?tertutup, luas dan jugaterputus?. Menghadapi modus yang berkembang ini maka peredaran Narkoba jugaharus diberantas melalui perluasan teknik Penyelidikan dan Penyidikan yang salahsatunya dengan menggunakan metode pengawasan (Controlled Delivery).Dalam distribusi peredaran Narkoba lintas wilayah dimana penelitian inidilaksanakan yakni wilayah hukum Jakarta Barat, maka personil Sat Narkoba PolresJakarta Barat menggunakan metode penyerahan di bawah pengawasan (ControlledDelivery). Tesis ini dikupas melalui tiga teori yakni teori Pencegahan dari MuhammadKemal Darmawan, teori Sistem Hukum (System of Law) dari Lawrence M. Friedmandan juga yang paling utama ialah Teori Efektifitas dari Ravianto Selanjutnyapendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan field research (penelitianlapangan), dimana data diperoleh melalui wawancara, observasi dan telaah dokumenyang dianalisis melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atauverifikasi.Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peredaran Narkoba di wilayahhukum Polres Jakarta Barat relatif tinggi dan menjangkau semua kalangan. Dalamdistribusi peredaran Narkoba lintas wilayah, personil satuan Narkoba Polres JakartaBarat memilih menggunakan metode penyerahan di bawah pengawasan karenamerupakan metode yang mudah dijangkau dan memiliki beban yang relatif ringan. Sertametode penyerahan di bawah pengawasan yang dilakukan personil satuan NarkobaPolres Jakarta Barat cukup efektif karena selain ringan merupakan metode yang palingmudah dijangkau dalam menghadapi distribusi Narkoba lintas wilayah.Pelaksanaan metode penyerahan di bawah pengawasan dalam pemberantasanNarkoba oleh personil Satuan Narkoba Jakarta Barat tentunya harus berjalan optimaldemi menjawab tantangan akan tugas Polri khususnya tugas-tugas yang berkenaandengan modus peredaran Narkoba yang senantiasa berkembang

---

ABSTRACTDrugs distribution and trade in Indonesia at this time is showing a very alarmingcondition, because Drugs crime has penetrated to all spheres in the entire world. Thedevelopment of Drugs distribution trade has modus operandi that is becoming moreadvanced each day and has to be revealed by ?unusual investigation technique? used byother crimes, because all this time, Drugs crime is indicated as ?closed, broad, and cutoff?. Facing this expanding modus operandi, hence, Drugs distribution has to beeradicated through expanded investigation technique, which one of it is using?Controlled Delivery? method.In Drugs distribution between region, where this research is executed, namelythe West Jakarta jurisdiction, therefore, Drugs Division West Jakarta Police Resortpersonnel is using ?Controlled Delivery? method. This thesis is pared through threetheories, which is, Prevention Theory from Muhammad Kemal Dermawan, System ofLaw from Lawrence M. Friedman, and foremost is Effectiveness Theory from Ravianto.Research approach is done qualitatively from field research, where data are obtainedthrough interviews, observations, and document study which has been analyzed throughreduction data, and verification.This research result has shown that drugs distribution in West Jakarta PoliceResort jurisdiction is relatively high and has reached all spheres. In cross regionalDrugs distribution, Drugs Division West Jakarta Police Resort personnel choose to use?Controlled Delivery? method because this method is the most reachable method, andrelatively has light burden. And Controlled Delivery method performed by DrugsDivision West Jakarta Police Resort personnel is quite effective method, besides thelight burden, it is also the most reachable method in facing Drugs distribution crossareas.Controlled Delivery method implementation in Drugs eradication by DrugsDivision West Jakarta Police Resort personnel, indeed has to go optimally for the sakeof responding the challenge of Indonesian Nation Police?s task, particularly the tasksregarding the Drugs distribution mode that is always developing"

"Kajian ini menganalisis kerja sama negara-negara Asia Tenggara untuk menangani perdagangan ilegal senjata ringan (Small Arms and Light Weapon) di kawasan melalui kerangka ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). Dengan menggunakan pendekatan formal rezim dan metode penelitian causal-process tracing, kajian ini menunjukkan bahwa komponen kontraktualisme dan strukturalisme-situasi dalam interest-based theories of regime serta leadership hegemon dalam power-based theories of regime tidak terpenuhi seutuhnya dalam rezim kerja sama penanganan perdagangan senjata ringan ASEAN. Analisis kajian ini menunjukan upaya penanganan peredaran SALW ilegal oleh AMMTC berbenturan dengan kepentingan yang berasal dari faktor ekonomi, kebutuhan domestik, persinggungan isu sensitif, perbedaan prioritas, masalah bentuk kelembagaan dan tidak adanya ruang untuk leadership hegemon dalam mekanisme ASEAN. Dengan demikian upaya penanganan peredaran SALW ilegal di Asia Tenggara oleh AMMTC menjadi kurang optimal.

---

This study analyses the cooperation of Southeast Asia countries to resolving the illicit trade of Small Arms and Light Weapon in the region through the framework of ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). By using a formal regime theories and causal-process tracing on research method, this study shows that the components of contractualism and structuralism-situations in interest-based theories of regime as well as hegemon leadership in power-based theories of regimes are not fulfilled in the regime cooperation to resolving the illicit trade of Small Arms ASEAN. The analysis of this study shows that AMMTC's effort to resolving illegal circulation of SALW is in conflict with interests originating from economic factors, domestic needs, sensitive issues, priority differences, institutional forms and absences of hegemon leadership in the ASEAN mechanism. Thus AMMTC's efforts to resolving illegal circulation of SALW in Southeast Asia have become less optimal."

"Dalam pemberantasan perdagangan ilegal narkoba transnasional diperlukan adanya kerjasama dari para penegak hukum di tiap negara. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang perbatasannya melintang luas baik darat dan laut sehingga rentan untuk dijadikan jalur perdagangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) bekerjasama di bawah sebuah nota kesepahaman yaitu Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation. MoU tersebut memiliki masa aktif sejak pengesahannya di tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan efektivitas implementasi kerjasama antara POLRI dan PDRM di bawah MoU beserta hambatannya. Dengan menggunakan teori Neoliberal Institusional dalam kaitannya dengan ilmu kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama melalui MoU tersebut efektif dalam pertukaran informasi dan penyelidikan mengenai jaringan-jaringan narkoba yang saling terlibat di dua negara. Terdapat hambatan internal dan eksternal dalam implementasinya. Hambatan internal yaitu tumpang tindihnya kepentingan instansi dalam negeri. Hambatan eksternal yaitu komunikasi dengan PDRM, kurangnya koordinasi dengan pihak PDRM dan satuan regional menyebabkan informasi masih memiliki kekurangan detil. Oleh karena itu, hambatan tersebut dapat menjadi evaluasi dan acuan untuk kerjasama selanjutnya yang akan dilakukan oleh POLRI dan PDRM.

---

In order to combat illicit trafficking in narcotic drugs, cooperation between law enforcement in countries involved is necessary. Indonesia and Malaysia shared vast land and sea borders and the borders can be used as a trade route. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) and Polis Di Raja Malaysia (PDRM) signed on a cooperation to combat illicit trafficking of narcotic drugs through Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation, the MoU is valid since 2005 to 2010. This research uses descriptive qualitative method to describe the implementation and obstacles of the MoU. Neoliberal Institutional theory is used in relation to police science. The results of this research showed that the cooperation through the MoU was effective in exchanging information and investigating drug syndicate that were involved in two countries. However, there are internal and external obstacles in its implementation. The internal obstacles are overlapping agencies interests. External obstacles namely communication with PDRM, the lacking coordination with PDRM and its regional units causes the undetailed information. Therefore, these obstacles can be utilized as an evaluation and reference for further cooperation to be carried out between POLRI and PDRM."