Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perseroan Terbatas, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas menjadi badan hukum apabila telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga dapat dipersamakan dengan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti manusia dan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pemiliknya yang merupakan modal dalam perseroan terbatas tersebut, terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar terdiri atas nilai nominal saham, dan besarnya ditetapkan oleh para pendiri, baik pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas maupun apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar dalam perseroan terbatas. Perubahan modal merupakan salah satu bagian dari perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang dapat dilakukan baik sebelum, yang mana dapat dilakukan tanpa menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, ataupun setelah pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas diperoleh, yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham,yang merupakan kewajiban hukum dan tanggung jawab Direksi perseroan terbatas. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia. Notaris, sebagai pejabat umum, dalam pembuatan akta harus memeriksa dan meneliti dokumendokumen yang diberikan kepadanya, antara lain mengenai panggilan, jumlah korum dam suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, adanya perubahan-perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terakhir, baik berupa pemberitahuan, pelaporan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Abstrak :
Coporation is legal person or legal entity regarding as law subject that is capable of doing legal action or legal relation contact with various party as human beings.Corporation by human beings in order to form a body having status,position,authority like as those of human beings.Therefore this creation is called as artificial legal person.....

Abstrak :
Pokok permasalahan yang dikemukakan adalah mengapa suatu perseroan terbuka memutuskan untuk go private; Bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan oleh perseroan terbuka yang setelah melakukan penawaran tender dalam rangka go private masih memiliki lebih dari 300 tiga ratus pemegang saham dan modal disetor lebih dari Rp. 3.000.000.000,- tiga miliar rupiah, serta bagaimana akibat hukum terhadap akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dalam hal tidak terpenuhinya keterbukaan informasi dalam pasar modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian alasan perseroan memilih untuk melakukan go private yaitu karena sahamnya tidak likuid, perseroan sudah tidak membutuhkan dana dari masyarakat, mencegah terjadi perubahaan pemegang kendali perseroan. Mekanisme yang dapat dilakukan oleh perseroan yaitu perseroan dapat membeli kembali saham perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 UUPT hingga perseroan tidak lagi memenuhi kriteria perseroan terbuka. Akibat hukum terhadap akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dalam hal notaris terbukti bersalah atas tidak terpenuhinya keterbukaan informasi dalam pasar modal sesuai Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal yaitu berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata aktanya dapat menjadi tidak autentik, bentuk tanggung jawab notaris pasar modal yaitu notaris pasar modal dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata, pidana, dan adminstratif. Perlunya pengaturan mengenai go private secara lebih tegas karena masih dirasa kurang. ......The main point of the issue is why an open company decides to go private How is the mechanism that can be done by an open company which after conducting a tender offer in order to go private still has more than 300 three hundred shareholders and paid up capital of more than Rp. 3.000.000.000, three billion rupiah , and how the legal effect on the deed of amendment of the articles of association made by the notary in the case of non fulfillment of information disclosure in the capital market. To answer the problem, the type of research used is normative juridical, using secondary data, and analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the company chose to go private because the shares are not liquid, the company does not need funds from the public, preventing the change of control holders of the company. The mechanism that can be done by the company is the company can buy back the shares of the company in accordance with the provisions of Article 37 paragraph 1 UUPT until the company no longer meets the criteria of the company open. The legal consequences of the deed of amendment of articles of association made by a notary in the case of a notary proven guilty of non fulfillment of information disclosure in the capital market pursuant to Article 86 paragraph 2 of the Capital Market Law is based on Article 1868 of the Civil Code Act becomes unauthentic , the form of responsibility of notary capital market that is notary of capital market can be sought civil, criminal, and adminstrative responsibility. The need for regulation on go private is more assertive because it is still considered less.

Abstrak :
Dalam praktek sering ditemukan akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh hanya suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan . Ada notaris yang mau menerima, ada juga notaris yang menolak tegas untuk membuatkan suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri khususnya yang tidak membuat perjanjian perkawinan diantara keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder terutama bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang perkawinan. ......In common practice certificate Incorporation Limited Liability Company founded by husband and wife who not only made a marriage agreement . There is a notary who would accept, there is also a notary who firmly refused to make a Deed of Company Limited which was founded by husband and wife in particular that does not make a marriage treaty between them. The method used in this study is a normative legal research methods were done by examining library materials is a secondary data mainly primary legal materials that include legislation, among others, Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Act the marriage.